E-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk meningkatkan hubungan dengan masyarakat dan bisnis, seperti layanan online dan transparansi. Implementasinya membutuhkan infrastruktur memadai dan SDM handal, namun dihadang oleh budaya berbagi dan dokumentasi yang belum berkembang.

1. ELECTRONIC GOVERNMENT
Muskamal, S.Sos, M.Si

2. Defenisi
World Bank :
E- Gov mengarahkan untuk penggunaan TI oleh semua
agen pemerintahan ( Internet dan Digital device lainnya
) yang mempunyai kemampuan untuk mengubah
hubungan dengan masyarakat, bisnis, dan pihak yang
terkait dengan pemerintahan.
UNDP :
Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi ( ICT )
Oleh pemerintah
Pemerintah Amerika Serikat :
Mengacu kepada penyampaian informasi dan
pelayanan online pemerintahan melalui internet atau
media digital lainnya.

3. Pada intinya, E- Gov adalah penggunaan teknologi
Informasi yang dapat meningkatkan hubungan antar
pemerintah dan pihak-pihak lain. Penggunaan
teknologi informasi ini kemudian menghasilkan
hubungan bentuk baru.
PEMICU UTAMA E-GOV
 Era globalisasi
 Kemajuan teknologi
 Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat

4. PEMBENTUKAN HUBUNGAN
E – GOVERNMENT
 Government to Government
( G2G )
 Government to Citizen ( G2C)
 Government to Business Enterprises

5. PELUANG BAGI E- GOV
• Efesiensi
• Peningkatan Layanan dan lahirnya layanan baru
• Peningkatan Partisipasi warga dalam
pemerintahan
• Transparansi
TUJUAN PENERAPAN E – GOV
• Untuk mencapai tata pemerintahan yang baik
( Good governance )
LANDASAN YURIDIS E - GOV
• Inpres no 6 tahun 2001 lalu berubah menjadi
Inpress no .3 tahun 2003

6. KERANGKA ARSITEKTUR
E-GOVERNMENT

7. Riset Accenture. 2001.
• Kanada  Perancis
• Singapura  Norwegia
• Amerika  Selandia Baru
serikat
 Spayol
• Australia
 Belgia
• Denmark
 Jepang
• Inggris
 Portugal
• Finlandia
 Malaysia
• Hongkong
 Italia
• Jerman
 Afrika Selatan
• Irlandia
 Meksiko
• Belanda

8. APLIKASI E- GOV
• Pelayanan KTP On-line
• Pelayanan Izin Gangguan ( HO ) Online
HAMBATAN IMPLEMENTASI
• Kultur berbagi belum ada
• Kultur mendokumentasi belum lazim
• Langkanya SDM yang handal
• Infrastruktur yang belum memadai dan
mahal
• Tempat akses yang terbatas

9. BERAPA BIAYA UNTUK
MEMBUAT WEBSITE ?
• Mungkin anda pernah mendapat penawaran harga
website yang sangat murah. di Jakarta mematok harga
antara Rp. 5 sampai Rp. 15 juta untuk pembuatan
website. Kenapa bisa terjadi perbedaan harga ?
Pertanyaan itu sama seperti pertanyaan berikut…
“Kenapa harga rumah milik si A tidak sama dengan milik
si B atau si C ?”. Perbedaan harga tersebut karena
kualitas, fasilitas, fungsi, kebutuhan dan arsitek yang
berbeda. Pada website juga berlaku hal yang sama.
Kita tidak bisa mensama ratakan harga karena
logikanya tidak mungkin website yang dirancang dan
dilengkapi peralatan untuk bertempur di internet dan
berisi 300 foto produk harganya sama dengan website
asal jadi yang hanya berisi 10 foto produk. Keberhasilan
website anda tergantung kepada web designernya.
Jangan terjebak dengan harga yang sangat murah
karena sekali salah di awal pembuatan maka website
anda akan berjalan terseret-seret dan tidak mampu
bersaing dengan website lain.

10. DATA STATISTIC
• Tahun 2002 Cuma 369 kantor saja yang
menerapkan E - Gov diseluruh Indonesia akan
tetapi sekitar 24 % dari situs tersebut gagal
mempertahakannya karena anggaran , jakarta
post 15 januari 2003 (hanya 85 situs yang
bertahan dengan pilihan yang masih lengkap )
• Pada Tahun 2005 Perkembangan selanjutnya
sudah ada 70 % situs web pemerintah daerah
( dari 472 pemprov, pemkab/pemkot ) yang online
pada internet. 83 % yang aktif dapat dibuka 17 %
tidak dapat dibuka.
• Untuk mengetahui perkembangan web tadi ada
kementerian komunikasi dan informasi yang
melakukan penilaian sejak tahun 2004
• Portal untuk lembaga public secara global www.
Indonesia.go.id ( Portal Nasional Indonesia )