3. Pelayanan Kefarmasian
menjamin penggunaan
obat yang rasional
di era JKN
Monitoring
& Evaluasi
Penggunaan
Pelayanan
Kefarmasian
POR
Good Prescribing Practice
Good Pharmacy Practice
FORNAS
Pedoman Teknis Analisis
Farmakoekonomi
Pemilihan/
Seleksi
FORNAS
Standar
NIE
Perencanaan
& Pembiayaan
RKO
Tata Kelola Obat
(supply chain
management)
Distribusi
e-Logistik
LP-LPO
Good Distribution
Practice
Good Storage
Practice
e-Monev Katalog
Pengadaan
e-Purchasing (e-Katalog)
Cara lain sesuai Perpres
Pengadaan B/J Pemerintah
PBF
Penyimpanan atau Logistik
Produksi
Penyaluran Bahan Baku
4. Upaya Peningkatan Ketersediaan dan Keterjangkauan Obat
dalam JKN
Regulasi Obat dan Vaksin
ForNas E-catalogue
Penetapan jenis berdasarkan kriteria
pemilihan obat
Penetapan harga berdasarkan
hasil lelang dan negosiasi
Kendali Mutu – Kendali Biaya
Obat aman, bermutu, berkhasiat, Cost-effectiveness
Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Kementerian Kesehatan
5. KEBIJAKAN OBAT ESENSIAL
DI INDONESIA
• Merupakan indikator POR secara Nasional
• Disusun sejak tahun 1980-an, direvisi setiap 2 tahun, terakhir direvisi
tahun 2015
• Menyesuaikan dgn perkembangan iptek di bidang kedokteran & farmasi,
pola penyakit, program kesehatan, perbaikan status kesehatan
masyarakat
DOEN
• Penggunaan Obat Rasional
• Efisiensi biaya obat
• Sebagai standar nasional minimal untuk pelayanan kesehatan
TUJUAN
Daftar obat terpilih yang paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan,
mencakup upaya diagnosis, profilaksis, terapi dan rehabilitasi yang diupayakan
tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan fungsi dan tingkatnya
7. PERANAN FORNAS
SEBAGAI KENDALI MUTU DAN KENDALI BIAYA
Banyak obat dengan bukti ilmiah terbatas atau tanpa
bukti ilmiah yang valid, Dalam Fornas hanya tercantum
obat – obat dengan bukti ilmiah.
Pemilihan obat berdasarkan pertimbangan Benefit-Risk
Ratio dan Benefit-Cost Ratio
Memiliki izin edar dan indikasi yang disetujui oleh
Badan POM (Safety, Eficacy dan Quality).
Memberikan Pertimbangan kepada Dit Takel Oblik
dan Perbekkes dalam pelaksanaan negosiasi harga
obat kepada industri Farmasi
Pengadaan Obat menjadi lebih terkendali dengan
adanya Fornas sebagai Acuan Peggunaan Obat
Meningkatkan Penggunaan Obat Generik pada
Fasyankes
9. Pemilihan/Seleksi
FORMULARIUM
NASIONAL
Obat
terpilih
yang
tepat
Berkhasiat
Bermutu
Aman
dan
TERJANGKAU
Pemilihan obat berdasarkan
pertimbangan Benefit-Risk
Ratio dan Benefit-Cost Ratio
Memiliki izin edar dan indikasi
yang disetujui oleh Badan
POM (Safety, Efficacy dan
Quality).
1. Memberikan Pertimbangan kepada Dit
Takel Oblik dan Perbekkes dalam
pelaksanaan negosiasi harga obat
kepada industri Farmasi
2. Pengadaan Obat menjadi lebih
terkendali dengan adanya Fornas
sebagai Acuan Peggunaan Obat
3. Meningkatkan Penggunaan Obat
Generik pada Fasyankes
Peranan Fornas
untuk Kendali
Mutu dan Kendali
Biaya
10. SIAPA SAJA
YANG DAPAT
MENGUSULKAN
1.Usulan Obat
2.Usulan Sediaan
3.Usulan Restriksi
4.Usulan fasilitas kesehatan
5.Usulan Peresepan Maksimal
JENIS USULAN
DALAM FORNAS
1. RUMAH SAKIT
2. Organisasi Profesi
3. Dinas Kesehatan
4. Lembaga Pemerintahan
1. Memiliki khasiat dan keamanan terbaik berdasarkan bukti ilmiah mutakhir dan
valid.
2. Memiliki rasio manfaat-risiko (benefit-risk ratio) yang paling menguntungkan
pasien.
3. Memiliki izin edar dan indikasi yang disetujui oleh Badan POM. Hal ini
dikecualikan bagi obat yang sangat dibutuhkan dalam pelayanan tetapi belum
memiliki izin edar, termasuk orphan drug, serta tidak mempunyai nilai komersial.
4. Memiliki rasio manfaat-biaya (benefit-cost ratio) yang tertinggi.
5. Dalam kriteria ini tidak termasuk obat tradisional dan suplemen makanan.
KRITERIA PEMILIHAN OBAT
KMK RI No. HK.02.02/Menkes/524/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Formularium Nasional
• Kajian yg dilakukan bukan hanya membahas usulan yang disampaikan oleh
instansi pengusul tapi juga mengkaji ulang seluruh isi Fornas
• Pembahasan teknis telah melibatkan pengelola program di lingkungan Kemenkes
• Prosedur perekrutan Tim Ahli dan Konsultan serta tahap penilaian
didokumentasikan
• Transparansi proses pelaksanaan revisi
• Dalam Pembahasan Komnas tidak diperbolehkan mengajukan usulan obat diluar
list Pembahasan
PRINSIP
PENYUSUNAN
MEKANISME PENYUSUNAN
11. 11
ALUR PROSES PENGAJUAN USULAN OBAT DALAM FORNAS
PEMOHON (Faskes
dan Org. Profesi)
BERKAS TIDAK
LENGKAP
DIT YANFAR
BERKAS
LENGKAP
VERIFIKASI
ADMINISTRASI
Usulan Online
KOMNAS
FORNAS
REVIEW
TIDAK
DITERIMA
FORNAS
DITERIMA
SURAT
PENOLAKAN
NIE SESUAI
NIE TIDAK
SESUAI
E-Fornas
upload surat pengantar
dan daftar usulan
input obat sesuai daftar
obat yang diupload
upload surat pengantar
dan daftar usulan
cantumkan
link/judul/upload jurnal
dalam bentuk PDF, dan
NIE BPOM (opsional)
DIT YANFAR
VERIFIKASI
ADMINISTRASI
5 Hari
Kerja
5 Hari
Kerja 5 Hari
Kerja
SK
Pemberlakuan
Fornas
Jika Tidak Lengkap maka
usulan akan diberi max. 5
hari kerja untuk dilengkapi
sebelum secara otomatis
terhapus dari sistem
12. Tidak ada yang mengusulkan
Telah tersedia pilihan lain yang setara
Diusulkan namun kurang data EBM yang
mendukung
Diusulkan namun belum mendapatkan approval
BPOM untuk indikasi yang diusulkan
Harga mahal, nego gagal/ industri tidak menawarkan risk
sharing
• Obat yang dibutuhkan BELUM tersedia?
13. KEBIJAKAN PENERAPAN FORNAS
Formularium Nasional merupakan acuan yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk
pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Formularium Nasional harus digunakan sebagai acuan bagi :
• Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk pengadaan obat dalam menjamin
ketersediaan obat pada penyelenggaraan dan pengelolaan Program JKN.
• FKTP dan FKRTL yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dalam pengadaan obat untuk kebutuhan
pelayanan kesehatan.
• Fornas digunakan sebagai acuan oleh Rumah Sakit dan Puskesmas untuk penyusunan Formularium Rumah
Sakit dan Puskesmas
Apabila obat yang dibutuhkan tidak tercantum dalam Fornas dapat digunakan obat lain secara terbatas
berdasarkan rekomendasi Komite Farmasi dan Terapi dan disetujui oleh Kepala/Direktur RS.
Penambahan dan atau pengurangan daftar obat yang tercantum dalam Fornas ditetapkan oleh Menkes setelah
mendapatkan rekomendasi Komnas Fornas (Adendum Fornas)
Pelayanan obat bagi peserta Jaminan Kesehatan harus memperhatikan restriksi obat dan peresepan maksimal
obat sebagaimana tercantum dalam Fornas
14. Restriksi
Berbasis PPK
Pertimbangan otoritas medik
Ketersediaan fasilitas penunjang
Kompetensi PPK Obat khemoterapi
Melindungi
generasi yad
Antibiotika lini 3
Pemeriksaan kultur
De-eskalasi
Mengapa harus
ada Restriksi
dalam Fornas
Pembatasan
Indikasi
Jumlah
dan lama
pemakaian obat
untuk tiap
kasus/episode
Kewenangan
penulis resep
Perlunya
pemantauan
terhadap
kemungkinan
timbulnya efek
samping.
Ketentuan
hanya dapat
digunakan
untuk kasus-
kasus tertentu
Perlunya
monitoring ketat
atau
pertimbangan
medis
Perlunya
perhatian
terhadap
sifat/cara
kerja obat
Perlunya cara
atau
perlakuan
khusus
Perlunya
fasilitas
tertentu
Ketentuan
dikombinasikan
dengan obat lain
15. Penulisan Restriksi dalam FORNAS
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
Apabila tercantum di bawah kelas terapi/sub kelas terapi, maka
ketentuan ini berlaku untuk semua item obat yang termasuk di dalam
kelas terapi/sub kelas terapi tersebut.
Apabila tercantum di bawah nama zat aktif, maka ketentuan ini
berlaku untuk semua kekuatan dan bentuk sediaan zat aktif tersebut.
Apabila tercantum di bawah masing-masing kekuatan atau bentuk
sediaan zat aktif tertentu, maka ketentuan ini berlaku hanya untuk
kekuatan atau bentuk sediaan zat aktif tersebut.
Pada penyusunan Perubahan FORNAS 2017 Terdapat perubahan
restriksi pada 23 item dalam 39 bentuk sediaan
Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Kementerian Kesehatan
16. Peraturan Presiden RI No. 82 tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan
Pasal 58
(1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Fasilitas Kesehatan
bertanggung jawab atas ketersediaan obat, alat kesehatan, dan bahan
medis habis pakai dalam penyelenggaraan program Jaminan
Kesehatan sesuai dengan kewenangannya.
(2) Obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang digunakan
dalam program pemerintah selain program Jaminan Kesehatan oleh
Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Obat program dalam FORNAS :
• Obat Antituberculosis
• Vaksin
• Obat Antiretroviral
• Obat Antihepatitis
• Obat Kontrasepsi
• Obat dalam Program Ketergantungan
17. TUJUAN
• Meningkatkan Pemahaman Proses Penyusunan Fornas
• Mengoptimalkan Penerapan Fornas sebagai acuan dalam perencanaan dan
penyediaan obat di Faskes
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Fornas
I.
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Manfaat
II.
PENYUSUNAN
FORNAS
Mekanisme
Penyusunan
Kriteria Pemilihan Obat
Sistematika Penulisan
Upaya Pengembangan
III. PENERAPAN
FORNAS
Pengelolaan Obat
Fornas
Pemantauan dan
Evaluasi
Penanganan Keluhan
IV. PENCATATAN
DAN
PELAPORAN
Formulir Usulan
Formulir Permintaan obat
yang tidak tercantum di
Fornas
Formulir Kuesioner
Pemantauan dan Evaluasi
Penerapan Fornas di FKTP
dan FKRTL
PMK Nomor 54 Tahun 2018
Tentang Penyusunan Dan Penerapan Formularium Nasional Dalam Penyelenggaraan Program
Jaminan Kesehatan
19. DASAR HUKUM
• KMK Nomor 707 Th 2018 tentang Perubahan
atas KMK Nomor 659 Th 2017 tentang Fornas.
• PMK Nomor 66 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus
(DAK) Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran
2018.
• PMK Nomor 42 Th 2016 tentang Perubahan
atas PMK No. 46 Th 2015 tentang Akreditasi
Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek
Mandiri Dokter, Tempat Praktek Mandiri Dokter
Gigi.
• PMK Nomor 21 Tahun 2016 tentang
Penggunaan Dana Kapitasi JKN untuk Jasa
Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya
Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama Milik Pemerintah Daerah.
TUJUAN
• Menjadi acuan dlm pemilihan obat di PKM
• Memperbaiki pengelolaan obat di PKM
• Meningkatkan efisiensi penggunaan dana obat
• Meningkatkan penggunaan obat scr rasional
• Menjamin penggunaan obat yang aman,
bermanfaat, bermutu serta cost-effective.
• Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
Menjamin penggunaan obat yang aman,
Mengacu kepada Formularium Nasional
daftar obat untuk faskes tingkat 1.
PEMILIHAN OBAT & FORMAT PENULISAN
Merupakan daftar dari semua obat yang tersedia di
stok atau sudah tersedia dari sumber luar.
Dalam beberapa kasus, undang-undang atau peraturan
bisa menentukan obat dalam daftar atau sumber obat
tersebut.
PENGERTIAN
20. Permenkes No. 66 Tahun 2017
tentang Petunjuk Operasional Penggunaan DAK (Fisik Bidang
Kesehatan Tahun Anggaran 2018
c) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menyusun rencana kebutuhan obat dan BMHP sesuai Daftar
Obat Essensial Nasional (DOEN), Formularium Nasional (Fornas) dan Kompendium Alat
Kesehatan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan diketahui
oleh Bupati/Walikota.
e) Pemilihan jenis obat dan vaksin mengacu pada Daftar Obat Essensial Nasional (DOEN) dan Formularium
Nasional (Fornas) sedangkan BMHP mengacu pada Daftar Alat Kesehatan Non Elektromedik pada
Kompendium Alat Kesehatan serta pedoman teknis yang ditetapkan melalui Peraturan/Keputusan Menteri
Kesehatan. Dalam hal obat dan BMHP yang dibutuhkan tidak tercantum dalam acuan tersebut di atas,
dapat digunakan obat dan BMHP lain termasuk obat tradisional (fitofarmaka dan obat herbal terstandar)
secara terbatas sesuai indikasi medis dan pelayanan kesehatan dengan persetujuan Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota.
d) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota membuat surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan pekerjaan yang
ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan diketahui oleh Bupati/Walikota serta surat
pernyataan penyediaan obat dan BMHP yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
21. PMK No. 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi JKN
untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya
Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik
Pemerintah Daerah
(6) Dalam hal obat dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan tidak
tercantum dalam formularium nasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(5), dapat menggunakan obat lain termasuk obat tradisional, obat herbal
terstandar dan fitofarmaka secara terbatas, dengan persetujuan Kepala
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Kementerian Kesehatan
22. Revisi Formularium Puskesmas
Revisi Formularium PKM dilakukan secara berkala disesuaikan dengan Formularium
Nasional terkini, mempertimbangkan kebutuhan, keselamatan pasien dan ketersediaan
anggaran.
Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Kementerian Kesehatan
24. TUJUAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PENERAPAN FORMULARIUM
• Untuk mengetahui tingkat kepatuhan fasilitas pelayanan
kesehatan terhadap penggunaan obat Formularium PKM dan
Fornas;
• Identifikasi masalah terkait penggunaan obat Formularium PKM;
• Identifikasi berbagai kendala terkait perencanaan, pengadaan,
dan ketersediaan obat Formularium PKM untuk pelayanan
kesehatan
Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Kementerian Kesehatan
25. Pelaksanaan
OUTPUT
PROSENTASE PENERAPAN
FORNAS DI FASKES
EVALUASI DATA
PENGGUNAAN OBAT
DILUAR FORNAS
EVALUASI DATA
PENGGUNAAN ANTIBIOTIK
DILUAR FORNAS
INPUT
DATA KUESIONER PENERAPAN FORNAS DATA PENGGUNAAN OBAT
METODE
LAPORAN SECARA
BERKALA (PER
SEMESTER)
MONEV TERPADU BIMBINGAN TEKNIS
OUTCOME
• Peningkatan penerapan
Fornas di Faskes
• Data Review Obat Fornas
dalam upaya
pengembangan Fornas
26. DEFINISI OPERASIONAL DAN CARA PERHITUNGAN
PENERAPAN FORMULARIUM NASIONAL
2015 2016 2017 2018 2019
PROGRAM/ KEGIATAN Peningkatan Pelayanan Kefarmasian
SASARAN Meningkatnya pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional di fasilitas kesehatan
INDIKATOR Persentase Rumah Sakit yang menggunakan obat sesuai Fornas
DEFINISI OPERASIONAL Jumlah RS (yang bekerjasama dengan BPJS Kes) dengan penggunaan obat sesuai Fornas yang memiliki
persentase > 80%
TARGET 65% 65% 70% 75% 80%
CARA PERHITUNGAN Jumlah RS (yang bekerjasama dengan BPJS Kes) dengan penggunaan obat sesuai Fornas (Memiliki
persentase > 80%) dibagi Jumlah total RS (yang bekerja sama dengan BPJS) x 100%
Persentase kesesuaian Fornas =
jml item obat yang tersedia di RS sesuai Fornas
------------------------------------------------------------------- x 100 %
jml total item obat yang tersedia di RS
Item Obat yang tersedia di RS adalah zat aktif per bentuk sediaan/kekuatan yang tercantum di Formularium
Rumah Sakit
Penggunaan obat sesuai Fornas adalah penggunaan obat yang mengacu pada Fornas dan sesuai dengan
ketentuan yang tercantum didalamnya, yaitu indikasi, ketentuan restriksi, peresepan maksimal dan ketentuan
tingkat faskes.
27. I IDENTITAS RESPONDEN
Nama responden : ………………………………………….
Jabatan : …………………………………………
No HP : …………………………………………
e-mail : …………………………………………
II DATA FASILITAS
Nama FKTP : …………………………………………
Alamat FKTP : …………………………………………
Telp & Faks : …………………………………………
e-mail : …………………………………………
Kabupaten/Kota : …………………………………………
Propinsi : …………………………………………
Jenis FKTP □ Utama/Perawatan/D Pratama
□ Pratama/Non Perawatan/
Jumlah Tempat Tidur : ………………………………………….
Jumlah rata-rata resep per hari : ……………lembar
Sumber Daya Manusia
a) Jumlah Dokter
- Dokter Spesialis : ……….. Orang
- Dokter Umum : ……….. Orang
b) Jumlah Tenaga Kefarmasian
- Apoteker : ……….. Orang
- S1 Farmasi : ……….. Orang
- D3 Farmasi : ……….. Orang
- SMF : ……….. Orang
- Lain-lain (Sebutkan) : ……….. Orang
KUESIONER PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENERAPAN
FORMULARIUM NASIONAL (FORNAS) DI FKTP
Cara mengisi pertanyaan:
•Jawaban terbuka (isian), diisi dengan uraian jelas.
•Jawaban pilihan Ya / Tidak, contreng () pada kolom jawaban yang sesuai.
BAGIAN I. DATA UMUM
1. Apakah tersedia buku :
-DOEN
-Fornas
-PPK
□ Ya □ Tidak
□ Ya □ Tidak
□ Ya □ Tidak
2. Berapa jumlah item obat yang
tersedia?
…………… item obat dalam
.......... bentuk
sediaan/kekuatan
3. Berapa jumlah item obat yang
sesuai dengan Fornas?
…………… item obat dalam
.......... bentuk
sediaan/kekuatan
4 Apakah tersedia item obat
(termasuk antibiotik)
Non Fornas
Jika ada, sebutkan di kolom
sebelah kanan.
□ Ya □ Tidak
No Nama Obat Alasan
1.
2.
3.
4.
5.
5. Kendala apa saja dalam
penerapan penggunaan obat yang
sesuai dengan Fornas?
6. Apakah Program Rujuk Balik
(PRB) dilaksanakan? Kendala apa
dalam pelaksanaan PRB?
□ Ya □ Tidak
.......................................
BAGIAN II. EVALUASI PENERAPAN FORNAS
2019
28. 1
2
3
4
5
6
PERAN APOTEKER DALAM JKN
28
Memahami Program Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) secara
utuh.
Memahami sistem pembayaran
secara kapitasi dan prospektif INA
CBG’s.
Berkontribusi pada penyiapan
panduan dan clinical pathway.
Melaksanakan pengawasan implementasi
panduan dan clinical pathway.
.
sistem pengawasan
internal
29. OPTIMALISASI PERAN APOTEKER DALAM PENGELOLAAN
OBAT
• Penyusunan RKO yang tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu dan
efisien
Pengadaan harus dapat menjamin keamanan, mutu, manfaat dan
khasiat obat.
• Formularium RS mengacu FORNAS
• Pengelolaan obat RS harus menjamin ketersediaan obat.
• Upaya yang dilakukan dalam mengatasi masalah stok obat :
menginformasikan kepada staf medis tentang masalah stok tersebut,
saran substitusinya dan mengadakan dari pihak luar yang telah diikat
dengan perjanjian kerjasama
• Apoteker berperan dalam penyusunan Formularium RS oleh KFT
Ketersediaan obat di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian tanggung
jawab Apoteker
• Fasilitas Pelayanan Kefarmasian melakukan e-Purchasing terhadap
obat melalui e-katalog obat
• Jika pengadaan melalui e-catalogue tidak dapat dilakukan, pengadaan
dilakukan sesuai dengan Perpres nomor 54 th 2010 serta
perubahannya tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
E-Catalogue sebagai mekanisme Pengadaan obat
• PP 51/2009
• PMK
72/2016
• Standar
Nasional
Akreditasi
RS PKPO 2
• Perpres 4 /
2015
• PMK 63/2014
31. PENUTUP
DOEN merupakan Daftar obat terpilih yang paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan, mencakup upaya
diagnosis, profilaksis, terapi dan rehabilitasi yang diupayakan tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai
dengan fungsi dan tingkatnya
Fornas digunakan sebagai acuan bagi tenaga medis untuk menetapkan pilihan obat yang tepat, paling
efficacious, dan aman, dengan harga yang terjangkau serta mendorong penggunaan obat secara rasional
untuk mewujudkan patient safety dalam pelaksanaan program JKN.
Dengan penerapan Fornas dan e-catalogue sebagai kendali mutu dan kendali biaya maka pelayanan
kesehatan menjadi lebih bermutu dengan belanja obat yang terkendali (cost-effective); pelayanan
kesehatan kepada masyarakat makin efektif dan efisien; dan memudahkan perencanaan dan
penyediaan obat di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan.
Formularium obat di Puskesmas sebagai acuan dalam pemilihan obat untuk menjamin mutu pelayanan
kesehatan di Puskesmas.
Pengelolaan obat di fasilitas pelayanan kesehatan dilaksanakan sebagai bagian dari pelayanan
kefarmasian yang sesuai standar.
Diperlukan dukungan, peran serta, koordinasi yang intensif, serta sinergitas seluruh stakeholder terkait,
dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kefarmasian dan peningkatan penerapan Fornas.
Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Kementerian Kesehatan
