FORMULARIUM OBAT

1. M A D E A R Y S A R A S M I T A
FORMULARIUM

2. Formularium Nasional
 Diatur dalam KEPMENKES NO
328/MENKES/SK/VIII/2013 ttg FORNAS
 Tujuan :
 Menyelenggarakan daftar obat dalam rangka
pelaksanaan JKN
 Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan
 Menjamin aksesibilitas obat yg aman, berkhasiat,
bermutu dan terjangkau dlm jenis & jumlah yg
cukup

3. Formularium Jamkesmas
 Diatur dlm KEPMENKES NO
89/MENKES/SK/II/2013 ttg Formularium
Jamkesmas
 Tujuan :
 Menyediakan ketersediaan obat yg aman,
bermanfaat dan bermutu dg harga yg terjangkau
berdasarkan formularium
 Meningkatkan derajat kesehatan khususnya
masyarakat miskin

4. Penetapan FORNAS
 UU NO 40 TH 2004 pasal 25  daftar & harga obat,
serta bahan medis habis pakai yg dijamin oleh BPJS
ditetapkan sesuai dg peraturan perundangan.
 FORNAS  pelayanan obat di setiap faskes baik
primer, sekunder, tersier  fungsi : mengatur
perencanaan & penyediaan obat di faskes
 Sebagai instrumen bagi penyelenggara JKN dlm
menjamin mutu & keberlanjutan pembiayaan.

5. Tujuan FORNAS
 Meningkatkan mutu yankes mll efektivitas &
efisiensi pengobatan  indikasi POR
 Bagi tenkes  acuan bagi penulis resep
 Bagi farmasi  memudahkan perencanaan &
penyediaan obat di faskes

6.  Cara pembayaran paket berbasis diagnosis dg sistem
Indonesia Case Base Groups (INA-CBGs) dlm sistem
JKN utk faskes rujukan tk lanjut
 Sistem kapitasi pd faskes tk 1 dg ketentuan setiap pasien
yg dijamin oleh BPJS Kesehatan tidak dikenakan iuran
biaya atas obat R/
 E-catalogue  sistem informasi elektronik yg memuat
daftar, jenis, spesifikasi teknik dan harga barang ttt dr
berbagai penyedia barang/jasa pemerintah
 E-purchasing  tata cara pembelian barang/jasa mll
sistem e-catalogue

7. Manfaat Pedoman FORNAS
 Menetapkan penggunaan obat yg aman, berkhasiat,
bermutu, terjangkau & berbasis bukti ilmiah dlm
JKN
 Meningkatkan POR
 Mengendalikan biaya & mutu pengobatan
 Mengoptimalkan yankes pd pasien
 Menjamin ketersediaan obat yg dibutuhkan
 Meningkatkan efisiensi anggaran yankes

8. MEKANISME PENYUSUNAN FORNAS
 FORNAS  Disusun oleh KOMNAS Penyusunan
FORNAS yg disahkan oleh Menteri Kesehatan RI
 Anggota : para pakar di bidang kedokteran, dokter
gigi (umum & spesialistik), farmakologi klinik,
apoteker dan BPOM.

9. Tahapan Penyusunan FORNAS
Organisasi Pengusulan
Seleksi
administratif
Kompilasi
Pembahasan
teknis
Rapat pleno
Finalisasi Pengesahan Sosialisasi

10. Organisasi Penyusun FORNAS
 Tim Penyusun
 KOMNAS Penyusunan FORNAS  Tim ahli, tim evaluasi, tim
pelaksana
 Bersifat tetap sd terbentuk komite pd revisi FORNAS slnjutnya
 Proses Pemilihan
 Tidak memiliki konflik kepentingan thd industri / pihak
farmasi
 Memiliki integritas & profesionalitas tinggi
 Administratif tertulis

11. Tahap Pengusulan…… (1)
 Pengiriman surat permintaan usulan tertulis dr
Dirjen Binfar Alkes kpd
 RS pemerintah / swasta
 Perhimpunan / organisasi profesi dokter / dokter gigi
 Dinas kesehatan provinsi / kab / kota dan puskesmas
 Unit pengelola program di Kemenkes

12. Formulir Pengusulan Obat dalam FORNAS
 Pengisian Formulir :
 Penulisan nama obat ditulis sesuai Farmakope Indonesia edisi
terakhir
 Jika tidak ada dlm FI, digunakan nama International Non
Proprietary Names (INN) / nama generik yang ditulis WHO
 Obat yg sudah lazim digunakan & tdk punya nama INN (Generik)
ditulis dg nama lazim
 Obat kombinasi dituliskan masing2 komponen zat khasiat disertai
kekuatan masing2 komponen
 Pengusulan menyesuaikan dg kelas terapi dlm FORNAS / DOEN
edisi terakhir
 Bentuk sediaan & kekuatan ditulis lengkap sesuai dg yg tercantum
dlm kemasan / leaflet obat
 Mencantumkan alasan pengusulan

13. SELEKSI ADMINISTRATIF OBAT
 Usulan yg diterima hy yg berasal dr Faskes tk I /
Rujukan, perhimpunan organisasi dokter/dokter
gigi, Dinkes Prov / Kab / Kota & unit pengelola
program di Kemenkes
 Disertai data pendukung & bukti ilmiah terkini
(EBM) yg menunjukkan manfaat & keamanan obat
bagi populasi
 Memiliki ijin edar dan usulan penggunaan harus
sesuai dg indikasi yg disetujui olh BPOM
 Tidak termasuk obat tradisional & suppl makanan

14. Pembahasan Teknis - Rapat Pleno –
Finalisasi - Pengesahan
 Dilakukan bersama tim ahli (jika lulus seleksi
administratif)
 Review terhadap seluruh obat yang sudah tercantum
dalam Daftar Obat Esensial Nasional
 Hasil rapat pleno  rekomendasi daftar obat yang akan
dimuat dalam FORNAS
 Finalisasi :
 Penyempurnaan redaksional draft akhir FORNAS
 Negosiasi dg industri farmasi terkait kesediaan obat, harga (trtm utk
obat yg belum ada generiknya / terapi penyakit yg memerlukan biaya
tinggi)
 Penyusunan rancangan final FORNAS
 Pengesahan  MENKES RI menetapkan FORNAS mll
Kepmenkes

15. KRITERIA PEMILIHAN OBAT… (1)
 Memiliki khasiat & keamanan yg memadai
berdasarkan EBM terkini & sahih
 Memiliki rasio manfaat – risiko yg paling
menguntungkan pasien
 Memiliki izin edar & indikasi yg disetujui BPOM
 Memiliki rasio manfaat – biaya yg tertinggi
 Tidak mengandung obat tradisional & supl makanan

16. Lanjutan …. (2)
 Bila terdapat >1 pilihan yg memiliki efek terapi serupa 
 Obat yg sifatnya paling byk diketahui berdasarkan EBM
 Sifat farmakokinetik & farmakodinamik yg diket paling
menguntungkan
 Stabilitas > baik & Mudah diperoleh
 Obat jadi kombinasi tetap memenuhi syarat berikut:
 Obat hy bermanfaat bagi penderita jika diberikan dlm bentuk
kombinasi tetap
 Kombinasi tetap hrs menunjukkan khasiat & keamanan yg lebih
tinggi daripada masing2 komponen
 Perbandingan dosis komponen kombinasi tetap mrpk perbandingan
yg tepat utk sebagian besar pasien yg memerlukan kombinasi obat
 Kombinasi tetap harus meningkatkan rasio manfaat – biaya
 Utk antibiotik, kombinasi tetap harus dpt mencegah / mengurangi
risiko terjadinya resistensi / efek merugikan lainnya.

17. Statements of Evidence

18. ALUR PROSES PENYUSUNAN FORNAS

19. SISTEMATIKA PENULISAN FORNAS.. (1)
 FORNAS mencakup obat hasil evaluasi DOEN,
Formularium JAMKESMAS, DPHO PT ASKES
(JKN), serta obat baru yg direkomendasikan oleh
Komnas Penyusunan Fornas
 Ketentuan :
 Sistematika penggolongan nama obat berdasarkan 29 kelas
terapi, 93 sub kelas terapi, 33 sub sub kelas terapi, 15 sub sub
sub kelas terapi, nama generik obat, sediaan / kekuatan,
restriksi, dan tingkat faskes pengguna.

20. Lanjutan ….. (2)
 Disusun berdasarkan abjad nama obat & ditulis
sesuai Farmakope Indonesia edisi terakhir.
 Jika tidak ada dalam FI, digunakan nama INN /
generik dari WHO
 Obat yg sudah lazim dipakai & tidak punya nama
INN ditulis nama lazim
 Obat kombinasi yg tidak punya nama INN diberi
nama yg disepakati sbg nama generik utk kombinasi
& dituliskan masing2 komponen zat khasiat serta
kekuatan masing2 komponen.
 Nama sinonim dituliskan tanda kurung “()”

21. Lanjutan… (3)
 1 jenis obat  dpt tercantum dlm bbrp kelas terapi, sub
kelas, atau sub-subkelas sesuai indikasi medis.
 1 jenis obat  digunakan dlm bbrp bentuk sediaan
 1 bentuk sediaan  dpt terdiri dr bbrp jenis potensi /
kekuatan.
 Obat yg dipakai di faskes tk 1  obat utk yankes primer
 Obat yg dipakai di faskes tk 2  obat utk yankes
sekunder
 Obat yg dipakai di faskes tk 3  obat utk yankes tersier

22. Penyediaan Obat Berdasarkan FORNAS…(1)
 Di Faskes Tk I (FKTP)
 Puskesmas  berpedoman pd FORNAS,
dilaksanakan olh SKPD (Dinkes) mll e-purchasing
berdasarkan e-catalogue
 Klinik  berpedoman pd FORNAS yg dilaksanakan
olh Instalasi Farmasi dlm Klinik. Jika tdk ada
Apoteker, maka dilakukan oleh apotek jejaring
 Praktek dokter, dokter gigi, dokter spesialis layanan
primer  berpedoman pd FORNAS, dilaksanakan
olh apotek jejaring mll e-purchasing – e-catalogue

23. Lanjutan … (2)
 Utk faskes tk 2 & tk 3 (RS)  penyediaan obat
dilakukan IFRS mll e-catalogue
 Jika obat yg tdk dibutuhkan tdk terdapat dlm e-
catalogue obat, proses pengadaan mengikuti metode
lain yg diatur dlm UU
 Jika e-purchasing mengalami kendala operasional 
pembelian manual scr lgsg kpd industri farmasi yg
tercantum dlm e-catalogue

24. Penggunaan Obat di Luar FORNAS
 Digunakan bila sesuai dg indikasi medis & sesuai dg
standar pelayanan kedokteran dg biaya obat yg sdh
termasuk dlm kapitasi & tdk boleh dibebankan pd
peserta
 Penggunaan obat di luar FORNAS di tk puskesmas
 harus disetujui Kepala Dinas Kes Kab / Kota
 Penggunaan obat di luar FORNAS di tk RS 
rekomendasi dr Ketua Komite Farmasi & Terapi
(KFT) dg persetujuan Komite Medik & Kepala/
Direktur RS

25. Pengajuan Permohonan
Penggunaan Obat di Luar FORNAS
Dokter yg menuliskan
obat di luar FORNAS
mengisi Formulir
Permintaan Khusus Obat
di Luar FORNAS
Formulir diserahkan pd
KFT utk dilakukan
pengkajian obat scr
farmakologi &
farmakoekonomi
KFT memberi catatan
rekomendasi pd formulir
& diserahkan ke Komite
Medik & Direktur RS
Jika disetujui, obat dpt
diserahkan ke pasien
Biaya obat yg diusulkan
sdh termasuk paket INA-
CBGs & tdk ditagihkan
terpisah ke BPJS
Kesehatan & pasien

26. Alur Pengajuan Obat di Luar FORNAS

28. Contoh Daftar Obat dalam FORNAS

29. Pelayanan Obat Program Rujuk Balik (PRB)
 PRB  yankes pd penderita penyakit kronis dg kondisi stabil
& masih perlu pengobatan jangka panjang yg diadakan di
faskes tk 1 atas rekomendasi / rujukan dokter yg merawat
 Peserta PRB  peserta dg diagnosis penyakit kronik yg
ditetapkan dlm kondisi terkontrol/stabil olh dokter
spesialis/sub spesialis & telah mendaftarkan diri utk jd
peserta PRB di Pojok PRB sesuai ketentuan BPJS
 Kelengkapan dokumen  surat rujuk balik, resep obat kronis,
surat elijibilitas peserta, identitas peserta dan buku kontrol
PRB
 Surat rujuk balik  surat yg diberikan olh faskes rujukan tk
lanjutan utk merujuk balik peserta ke faskes tk 1 dlm rangka
melanjutkan pemeriksaan & pengobatan peserta dg penyakit
kronik dlm kondisi terkontrol & stabil

30. Ketentuan Obat PRB….. (1)

31. Ketentuan Obat PRB…. (2)

32. Peresepan Obat PRB
• Obat kronis yg diresepkan olh dokter sp/sub sp di
faskes rujukan tk lanjut
• Tercantum pd Fornas utk obat PRB dg tanda * di
belakang nama & sediaan obat
Obat
utama
• Obat yg mutlak diberikan bersama obat utama
utk mengatasi penyakit penyerta atau
mengurangi ESO akibat obat utama
• Daftar obat tambahan merujuk pd aturan
• Cth : vit B6 pd pasien TB yg mendapat terapi OAT
Obat
tambahan

33. PEMBIAYAAN OBAT PRB & KRONIS
 Harga obat PRB yg ditagihkan pd BPJS mengacu pd
harga dasar obat sesuai e-catalogue ditambah biaya
pelayanan kefarmasian.
 Biaya yanfar  faktor yanfar dikali harga dasar obat
sesuai e-catalogue.
 Biaya obat yang ditagihkan ke BPJS merupakan
harga dasar obat ditambah faktor pelayanan dg
rumus :

35. Perhitungan Biaya Obat Penyakit Kronis
 Harga obat pd penyakit kronis yg ditagihkan ke IFRS
di faskes tk lanjut / apotek pd BPJS Kes mengacu pd
harga dasar obat sesuai e-catalogue + biaya yanfar

36. Pelayanan Obat Program Pemerintah
 Yankes bagi penderita HIV/AIDS, TB, malaria, kusta,
korban narkotika (rehabilitasi medis) & pykt lain yg
ditetapkan Menkes  yankes dilakukan di FKRTL tetap
dpt diklaimkan sesuai tarif INA-CBGs, sedangkan
obatnya menggunakan obat program.
 Obat utk pelayanan rumatan metadon  obat program
pemerintah yg ditanggung pemerintah pusat dan atau
pemda.
 Penyediaan :
 Distribusi obat program mll Dinkes Provinsi, RS yg ditunjuk / IFRS
Kab / Kota
 Obat utk pelayanan rumatan metadon dpt diperoleh di FKTP ttt yg
ditunjuk sbg institusi penerima wajib lapor

37. Pelayanan Obat Penyakit Khusus …. (1)
 HEMOFILIA
 Pemberian obat dilakukan di faskes tk 3
 Faskes tk 2 dpt memberikan obat dg mempertimbangkan
kemampuan faskes & kompetensi SDM ten kes
 Peresepan obat sesuai dg protokol terapi dr dokter sp / sub sp
yg merawat peserta pd faskes 2 dg mengacu pd rekomendasi
pengobatan sebelumnya dr dokter sp pd faskes 3

38. Lanjutan …. (2)
 ONKOLOGI
 Pemberian obat dilakukan di faskes tk-3
 Faskes tk-2 dapat memberikan obat kemoterapi dg mempertimbangkan
kemampuan faskes & kompetensi SDM
 Peresepan obat antikanker olh dokter ahli onkologi / spesialis konsultan
onkologi
 Dilengkapi dg protokol terapi dr dokter yg merawat & telah disetujui
oleh tim onkologi, kec obat goserelin asetat & leupropelin asetat utk
terapi endometriosis dpt diresepkan langsung oleh dokter ahli obsgyn
 RS yg tdk memiliki dokter ahli onkologi / sp konsultan maka keputusan
peresepan pertama obat anti kanker hrs dilakukan olh RS yg memiliki
dokter ahli onkologi / sp konsultan  setelah disetujui tim onkologi 
baru dpt diberikan ke RS yg tidak memiliki dokter ahli onkologi tsb
 Pengajuan klaim pd pemberian obat kemoterapi berlaku sesuai tarif
dasar INA-CBGs ditambah tarif obat kemoterapi yg jenisnya sesuai dg
FORNAS & besarannya sesuai e-catalogue
 Untuk jumlah maksimal obat yg dpt diberikan mengikuti daftar
peresepan maksimal

39. Lanjutan …. (3)
 THALASEMIA
 Pemberian obat dilakukan di faskes tk-3
 Faskes tk-2 dapat memberikan obat thalasemia dg
mempertimbangkan kemampuan faskes & kompetensi SDM
 Bila hendak dilakukan di faskes tk-2, maka peresepan obat
harus sesuai dg protokol terapi dr dokter sp/sub sp
 Peserta pd faskes tk-2 dg mengacu pd rekomendasi
pengobatan sebelumnya dr dokter sp pd faskes tk-3
 Dlm kondisi tertentu, dpt dilakukan di poli rajal.

40. PERESEPAN OBAT…. (1)
 Peresepan obat di faskes didasarkan pd daftar obat yg
terdapat dlm FORNAS sesuai indikasi medis dg
ketentuan :
 Bila R/ yg dituliskan olh dokter, drg, spesialis adl
obat nama dagang namun tersedia produk nama
generik, maka Apotek/Instalasi Farmasi dpt langsung
mengganti obat tsb (auto-switching) dg produk nama
generik
 Obat yg dpt diresepkan FKTP adl obat yg digunakan
utk faskes dasar & diberi tanda (√) pada kolom
FASKES TINGKAT I

41. Peresepan Obat ….. (2)
 Obat yg dapat diresepkan pada FKRTL tk-2 & 3 adl obat
yg digunakan utk yankes tk sekunder&tersier dan diberi
tanda (√) pada kolom FASKES TK II / III
 Obat diberikan sesuai restriksi penggunaan yg tercantum
dlm Fornas :
 Pembatasan Indikasi
 Jumlah & lama pemakaian obat untuk tiap kasus/episode
 Kewenangan penulis resep
 Perlunya pemantauan thd kemungkinan timbul ESO
 Ketentuan digunakan pd kasus tertentu
 Perlu monitoring ketat / pertimbangan medis
 Perlunya perhatian thd sifat / cara kerja obat
 Perlunya cara atau perlakuan khusus, fasilitas tertentu
 Ketentuan dikombinasikan dg obat lain

42. Peresepan Maksimal
 Pedoman jumlah
obat maksimal utk
peresepan, namun
bila memerlukan
obat lebih banyak
sesuai indikasi
medis, diperlukan
persetujuan KFT &
Direktur / Kepala
RS

43. Peresepan Antibiotik
 Peresepan antibiotik hrs mengacu sesuai ketentuan
FORNAS
 Antibiotik hy diresepkan apabila kecurigaan infeksi
disebabkan olh infeksi bakteri
 Antibiotik lini pertama harus dipilih utk mengatasi
infeksi yg bersifat umum
 Pemberian antibiotik per oral hrs diutamakan bila
pasien dlm keadaan sadar, dpt minum, menelan,
kec. Pd pasien yg mengalami infeksi berat &
memerlukan efek terapi sgr utk penyelamatan
nyawa.

44. Penggunaan Antibiotik
 Mengurangi penggunaan antibiotik iv  menurunkan
infeksi nosokomial
 Terapi empiris didasarkan pd data surveilans bakteri
patogen penyebab infeksi di RS setempat
 Utk infeksi berat (kausa polimikroba)  diberi AB
spektrum luas lini-3 & dlm btk kombinasi.
 Prinsip de-eskalasi :
 Sesaat sblm AB lini 3 diberikan, dilakukan pengambilan spesimen
darah utk pemeriksaan kultur
 Hasil kultur & sensitivitas diperoleh  segera ganti AB lini-1 yg
sesuai dg hasil pemeriksaan
 AB iv hrs segera diganti dg pemberian oral stl kondisi pasien
membaik & memungkinkan diberikan per oral

45. PEMANTAUAN & EVALUASI
 Dilakukan oleh Dirjen Kemenkes yg bertanggungjwb di
bid farmasi, yankes, pengendalian, pencegahan penyakit,
BPJS kesehatan, Dinkes Prov/Kab/Kota sesuai tupoksi
masing2.
 Monitoring Penggunaan Obat :
 Dilakukan bersamaan antara Dirjen Binfar Alkes, Dirjen Bina Upaya
Kesehatan & hal2 tertentu dg BPJS Kes yg integrasi dg sistem
kesehatan
 IFRS wajib melaporkan penggunaan obat kpd Ditjen Binfar Alkes
menggunakan sistem informasi RS
 Utk puskesmas & jaringan, laporan penggunaan obat terintegrasi dg
sistem laporan yg sudah berjalan
 Utk apotek melaporkan penggunaan obat pd Ditjen Binfar Alkes
menggunakan sistem informasi
 Laporan ESO dilakukan olh ten kes dg mengisi Form MESO

46. Monitoring
 Monitoring ketersediaan obat (evaluasi kinerja)
 Dilakukan oleh Ditjen Binfar Alkes dan/atau BPJS Kesehatan
dg mekanisme prosedur monitoring
 Penanganan keluhan
 Disampaikan kpd Ditjen Binfar Alkes / BPJS Kesehatan
 Laporan keluhan terkait ketersediaan obat harus disertai info :
 Nama, sediaan & kekuatan obat yg kosong
 Tempat kejadian (nama dan alamat kota/kab dan provinsi, depo
farmasi/apotek/IFRS pemesan obat) yg mengalami kendala
 Tgl pemesanan obat
 Hasil konfirmasi kpd pihak distributor setempat
 Hal lain yg terkait, misal terjadi kekosongan obat