SlideShare a Scribd company logo
KEBIJAKAN PENERAPAN
FORMULARIUM NASIONAL
DI PUSKESMAS
PENDAHULUAN
Pelayanan Kefarmasian
menjamin penggunaan
obat yang rasional
di era JKN
Monitoring
& Evaluasi
Penggunaan
Pelayanan
Kefarmasian
POR
Good Prescribing Practice
Good Pharmacy Practice
FORNAS
Pedoman Teknis Analisis
Farmakoekonomi
Pemilihan/
Seleksi
FORNAS
Standar
NIE
Perencanaan
& Pembiayaan
RKO
Tata Kelola Obat
(supply chain
management)
Distribusi
e-Logistik
LP-LPO
Good Distribution
Practice
Good Storage
Practice
e-Monev Katalog
Pengadaan
e-Purchasing (e-Katalog)
Cara lain sesuai Perpres
Pengadaan B/J Pemerintah
PBF
Penyimpanan atau Logistik
Produksi
Penyaluran Bahan Baku
Upaya Peningkatan Ketersediaan dan Keterjangkauan Obat
dalam JKN
Regulasi Obat dan Vaksin
ForNas E-catalogue
Penetapan jenis berdasarkan kriteria
pemilihan obat
Penetapan harga berdasarkan
hasil lelang dan negosiasi
Kendali Mutu – Kendali Biaya
Obat aman, bermutu, berkhasiat, Cost-effectiveness
Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Kementerian Kesehatan
KEBIJAKAN OBAT ESENSIAL
DI INDONESIA
• Merupakan indikator POR secara Nasional
• Disusun sejak tahun 1980-an, direvisi setiap 2 tahun, terakhir direvisi
tahun 2015
• Menyesuaikan dgn perkembangan iptek di bidang kedokteran & farmasi,
pola penyakit, program kesehatan, perbaikan status kesehatan
masyarakat
DOEN
• Penggunaan Obat Rasional
• Efisiensi biaya obat
• Sebagai standar nasional minimal untuk pelayanan kesehatan
TUJUAN
Daftar obat terpilih yang paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan,
mencakup upaya diagnosis, profilaksis, terapi dan rehabilitasi yang diupayakan
tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan fungsi dan tingkatnya
FORMULARIUM NASIONAL
PERANAN FORNAS
SEBAGAI KENDALI MUTU DAN KENDALI BIAYA
Banyak obat dengan bukti ilmiah terbatas atau tanpa
bukti ilmiah yang valid, Dalam Fornas hanya tercantum
obat – obat dengan bukti ilmiah.
Pemilihan obat berdasarkan pertimbangan Benefit-Risk
Ratio dan Benefit-Cost Ratio
Memiliki izin edar dan indikasi yang disetujui oleh
Badan POM (Safety, Eficacy dan Quality).
Memberikan Pertimbangan kepada Dit Takel Oblik
dan Perbekkes dalam pelaksanaan negosiasi harga
obat kepada industri Farmasi
Pengadaan Obat menjadi lebih terkendali dengan
adanya Fornas sebagai Acuan Peggunaan Obat
Meningkatkan Penggunaan Obat Generik pada
Fasyankes
JKN
DOEN
FORNAS
(Benefit
Risk, Cost-
Effective)
KONSEP
OBAT
ESENSIAL
Ia
Data Dukung dari meta analysis atau
systematic review terhadap uji klinik
acak terkendali tersamar ganda
dengan pembanding.
Ib
Data dukung dari sekurang-
kurangnya satu uji klinik acak
terkendali, tersamar ganda
dengan pembanding
Pemilihan/Seleksi
FORMULARIUM
NASIONAL
Obat
terpilih
yang
tepat
Berkhasiat
Bermutu
Aman
dan
TERJANGKAU
Pemilihan obat berdasarkan
pertimbangan Benefit-Risk
Ratio dan Benefit-Cost Ratio
Memiliki izin edar dan indikasi
yang disetujui oleh Badan
POM (Safety, Efficacy dan
Quality).
1. Memberikan Pertimbangan kepada Dit
Takel Oblik dan Perbekkes dalam
pelaksanaan negosiasi harga obat
kepada industri Farmasi
2. Pengadaan Obat menjadi lebih
terkendali dengan adanya Fornas
sebagai Acuan Peggunaan Obat
3. Meningkatkan Penggunaan Obat
Generik pada Fasyankes
Peranan Fornas
untuk Kendali
Mutu dan Kendali
Biaya
SIAPA SAJA
YANG DAPAT
MENGUSULKAN
1.Usulan Obat
2.Usulan Sediaan
3.Usulan Restriksi
4.Usulan fasilitas kesehatan
5.Usulan Peresepan Maksimal
JENIS USULAN
DALAM FORNAS
1. RUMAH SAKIT
2. Organisasi Profesi
3. Dinas Kesehatan
4. Lembaga Pemerintahan
1. Memiliki khasiat dan keamanan terbaik berdasarkan bukti ilmiah mutakhir dan
valid.
2. Memiliki rasio manfaat-risiko (benefit-risk ratio) yang paling menguntungkan
pasien.
3. Memiliki izin edar dan indikasi yang disetujui oleh Badan POM. Hal ini
dikecualikan bagi obat yang sangat dibutuhkan dalam pelayanan tetapi belum
memiliki izin edar, termasuk orphan drug, serta tidak mempunyai nilai komersial.
4. Memiliki rasio manfaat-biaya (benefit-cost ratio) yang tertinggi.
5. Dalam kriteria ini tidak termasuk obat tradisional dan suplemen makanan.
KRITERIA PEMILIHAN OBAT
KMK RI No. HK.02.02/Menkes/524/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Formularium Nasional
• Kajian yg dilakukan bukan hanya membahas usulan yang disampaikan oleh
instansi pengusul tapi juga mengkaji ulang seluruh isi Fornas
• Pembahasan teknis telah melibatkan pengelola program di lingkungan Kemenkes
• Prosedur perekrutan Tim Ahli dan Konsultan serta tahap penilaian
didokumentasikan
• Transparansi proses pelaksanaan revisi
• Dalam Pembahasan Komnas tidak diperbolehkan mengajukan usulan obat diluar
list Pembahasan
PRINSIP
PENYUSUNAN
MEKANISME PENYUSUNAN
11
ALUR PROSES PENGAJUAN USULAN OBAT DALAM FORNAS
PEMOHON (Faskes
dan Org. Profesi)
BERKAS TIDAK
LENGKAP
DIT YANFAR
BERKAS
LENGKAP
VERIFIKASI
ADMINISTRASI
Usulan Online
KOMNAS
FORNAS
REVIEW
TIDAK
DITERIMA
FORNAS
DITERIMA
SURAT
PENOLAKAN
NIE SESUAI
NIE TIDAK
SESUAI
E-Fornas
upload surat pengantar
dan daftar usulan
input obat sesuai daftar
obat yang diupload
upload surat pengantar
dan daftar usulan
cantumkan
link/judul/upload jurnal
dalam bentuk PDF, dan
NIE BPOM (opsional)
DIT YANFAR
VERIFIKASI
ADMINISTRASI
5 Hari
Kerja
5 Hari
Kerja 5 Hari
Kerja
SK
Pemberlakuan
Fornas
Jika Tidak Lengkap maka
usulan akan diberi max. 5
hari kerja untuk dilengkapi
sebelum secara otomatis
terhapus dari sistem
Tidak ada yang mengusulkan
Telah tersedia pilihan lain yang setara
Diusulkan namun kurang data EBM yang
mendukung
Diusulkan namun belum mendapatkan approval
BPOM untuk indikasi yang diusulkan
Harga mahal, nego gagal/ industri tidak menawarkan risk
sharing
• Obat yang dibutuhkan BELUM tersedia?
KEBIJAKAN PENERAPAN FORNAS
Formularium Nasional merupakan acuan yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk
pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Formularium Nasional harus digunakan sebagai acuan bagi :
• Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk pengadaan obat dalam menjamin
ketersediaan obat pada penyelenggaraan dan pengelolaan Program JKN.
• FKTP dan FKRTL yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dalam pengadaan obat untuk kebutuhan
pelayanan kesehatan.
• Fornas digunakan sebagai acuan oleh Rumah Sakit dan Puskesmas untuk penyusunan Formularium Rumah
Sakit dan Puskesmas
Apabila obat yang dibutuhkan tidak tercantum dalam Fornas dapat digunakan obat lain secara terbatas
berdasarkan rekomendasi Komite Farmasi dan Terapi dan disetujui oleh Kepala/Direktur RS.
Penambahan dan atau pengurangan daftar obat yang tercantum dalam Fornas ditetapkan oleh Menkes setelah
mendapatkan rekomendasi Komnas Fornas (Adendum Fornas)
Pelayanan obat bagi peserta Jaminan Kesehatan harus memperhatikan restriksi obat dan peresepan maksimal
obat sebagaimana tercantum dalam Fornas
Restriksi
Berbasis PPK
Pertimbangan otoritas medik
Ketersediaan fasilitas penunjang
Kompetensi PPK Obat khemoterapi
Melindungi
generasi yad
Antibiotika lini 3
Pemeriksaan kultur
De-eskalasi
Mengapa harus
ada Restriksi
dalam Fornas
Pembatasan
Indikasi
Jumlah
dan lama
pemakaian obat
untuk tiap
kasus/episode
Kewenangan
penulis resep
Perlunya
pemantauan
terhadap
kemungkinan
timbulnya efek
samping.
Ketentuan
hanya dapat
digunakan
untuk kasus-
kasus tertentu
Perlunya
monitoring ketat
atau
pertimbangan
medis
Perlunya
perhatian
terhadap
sifat/cara
kerja obat
Perlunya cara
atau
perlakuan
khusus
Perlunya
fasilitas
tertentu
Ketentuan
dikombinasikan
dengan obat lain
Penulisan Restriksi dalam FORNAS
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
Apabila tercantum di bawah kelas terapi/sub kelas terapi, maka
ketentuan ini berlaku untuk semua item obat yang termasuk di dalam
kelas terapi/sub kelas terapi tersebut.
Apabila tercantum di bawah nama zat aktif, maka ketentuan ini
berlaku untuk semua kekuatan dan bentuk sediaan zat aktif tersebut.
Apabila tercantum di bawah masing-masing kekuatan atau bentuk
sediaan zat aktif tertentu, maka ketentuan ini berlaku hanya untuk
kekuatan atau bentuk sediaan zat aktif tersebut.
Pada penyusunan Perubahan FORNAS 2017 Terdapat perubahan
restriksi pada 23 item dalam 39 bentuk sediaan
Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Kementerian Kesehatan
Peraturan Presiden RI No. 82 tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan
Pasal 58
(1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Fasilitas Kesehatan
bertanggung jawab atas ketersediaan obat, alat kesehatan, dan bahan
medis habis pakai dalam penyelenggaraan program Jaminan
Kesehatan sesuai dengan kewenangannya.
(2) Obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang digunakan
dalam program pemerintah selain program Jaminan Kesehatan oleh
Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Obat program dalam FORNAS :
• Obat Antituberculosis
• Vaksin
• Obat Antiretroviral
• Obat Antihepatitis
• Obat Kontrasepsi
• Obat dalam Program Ketergantungan
TUJUAN
• Meningkatkan Pemahaman Proses Penyusunan Fornas
• Mengoptimalkan Penerapan Fornas sebagai acuan dalam perencanaan dan
penyediaan obat di Faskes
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Fornas
I.
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Manfaat
II.
PENYUSUNAN
FORNAS
Mekanisme
Penyusunan
Kriteria Pemilihan Obat
Sistematika Penulisan
Upaya Pengembangan
III. PENERAPAN
FORNAS
Pengelolaan Obat
Fornas
Pemantauan dan
Evaluasi
Penanganan Keluhan
IV. PENCATATAN
DAN
PELAPORAN
Formulir Usulan
Formulir Permintaan obat
yang tidak tercantum di
Fornas
Formulir Kuesioner
Pemantauan dan Evaluasi
Penerapan Fornas di FKTP
dan FKRTL
PMK Nomor 54 Tahun 2018
Tentang Penyusunan Dan Penerapan Formularium Nasional Dalam Penyelenggaraan Program
Jaminan Kesehatan
FORMULARIUM OBAT DI
PUSKESMAS
DASAR HUKUM
• KMK Nomor 707 Th 2018 tentang Perubahan
atas KMK Nomor 659 Th 2017 tentang Fornas.
• PMK Nomor 66 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus
(DAK) Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran
2018.
• PMK Nomor 42 Th 2016 tentang Perubahan
atas PMK No. 46 Th 2015 tentang Akreditasi
Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek
Mandiri Dokter, Tempat Praktek Mandiri Dokter
Gigi.
• PMK Nomor 21 Tahun 2016 tentang
Penggunaan Dana Kapitasi JKN untuk Jasa
Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya
Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama Milik Pemerintah Daerah.
TUJUAN
• Menjadi acuan dlm pemilihan obat di PKM
• Memperbaiki pengelolaan obat di PKM
• Meningkatkan efisiensi penggunaan dana obat
• Meningkatkan penggunaan obat scr rasional
• Menjamin penggunaan obat yang aman,
bermanfaat, bermutu serta cost-effective.
• Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
 Menjamin penggunaan obat yang aman,
Mengacu kepada Formularium Nasional
 daftar obat untuk faskes tingkat 1.
PEMILIHAN OBAT & FORMAT PENULISAN
 Merupakan daftar dari semua obat yang tersedia di
stok atau sudah tersedia dari sumber luar.
 Dalam beberapa kasus, undang-undang atau peraturan
bisa menentukan obat dalam daftar atau sumber obat
tersebut.
PENGERTIAN
Permenkes No. 66 Tahun 2017
tentang Petunjuk Operasional Penggunaan DAK (Fisik Bidang
Kesehatan Tahun Anggaran 2018
c) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menyusun rencana kebutuhan obat dan BMHP sesuai Daftar
Obat Essensial Nasional (DOEN), Formularium Nasional (Fornas) dan Kompendium Alat
Kesehatan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan diketahui
oleh Bupati/Walikota.
e) Pemilihan jenis obat dan vaksin mengacu pada Daftar Obat Essensial Nasional (DOEN) dan Formularium
Nasional (Fornas) sedangkan BMHP mengacu pada Daftar Alat Kesehatan Non Elektromedik pada
Kompendium Alat Kesehatan serta pedoman teknis yang ditetapkan melalui Peraturan/Keputusan Menteri
Kesehatan. Dalam hal obat dan BMHP yang dibutuhkan tidak tercantum dalam acuan tersebut di atas,
dapat digunakan obat dan BMHP lain termasuk obat tradisional (fitofarmaka dan obat herbal terstandar)
secara terbatas sesuai indikasi medis dan pelayanan kesehatan dengan persetujuan Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota.
d) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota membuat surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan pekerjaan yang
ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan diketahui oleh Bupati/Walikota serta surat
pernyataan penyediaan obat dan BMHP yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
PMK No. 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi JKN
untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya
Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik
Pemerintah Daerah
(6) Dalam hal obat dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan tidak
tercantum dalam formularium nasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(5), dapat menggunakan obat lain termasuk obat tradisional, obat herbal
terstandar dan fitofarmaka secara terbatas, dengan persetujuan Kepala
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Kementerian Kesehatan
Revisi Formularium Puskesmas
 Revisi Formularium PKM dilakukan secara berkala disesuaikan dengan Formularium
Nasional terkini, mempertimbangkan kebutuhan, keselamatan pasien dan ketersediaan
anggaran.
Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Kementerian Kesehatan
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
TUJUAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PENERAPAN FORMULARIUM
• Untuk mengetahui tingkat kepatuhan fasilitas pelayanan
kesehatan terhadap penggunaan obat Formularium PKM dan
Fornas;
• Identifikasi masalah terkait penggunaan obat Formularium PKM;
• Identifikasi berbagai kendala terkait perencanaan, pengadaan,
dan ketersediaan obat Formularium PKM untuk pelayanan
kesehatan
Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Kementerian Kesehatan
Pelaksanaan
OUTPUT
PROSENTASE PENERAPAN
FORNAS DI FASKES
EVALUASI DATA
PENGGUNAAN OBAT
DILUAR FORNAS
EVALUASI DATA
PENGGUNAAN ANTIBIOTIK
DILUAR FORNAS
INPUT
DATA KUESIONER PENERAPAN FORNAS DATA PENGGUNAAN OBAT
METODE
LAPORAN SECARA
BERKALA (PER
SEMESTER)
MONEV TERPADU BIMBINGAN TEKNIS
OUTCOME
• Peningkatan penerapan
Fornas di Faskes
• Data Review Obat Fornas
dalam upaya
pengembangan Fornas
DEFINISI OPERASIONAL DAN CARA PERHITUNGAN
PENERAPAN FORMULARIUM NASIONAL
2015 2016 2017 2018 2019
PROGRAM/ KEGIATAN Peningkatan Pelayanan Kefarmasian
SASARAN Meningkatnya pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional di fasilitas kesehatan
INDIKATOR Persentase Rumah Sakit yang menggunakan obat sesuai Fornas
DEFINISI OPERASIONAL Jumlah RS (yang bekerjasama dengan BPJS Kes) dengan penggunaan obat sesuai Fornas yang memiliki
persentase > 80%
TARGET 65% 65% 70% 75% 80%
CARA PERHITUNGAN Jumlah RS (yang bekerjasama dengan BPJS Kes) dengan penggunaan obat sesuai Fornas (Memiliki
persentase > 80%) dibagi Jumlah total RS (yang bekerja sama dengan BPJS) x 100%
Persentase kesesuaian Fornas =
jml item obat yang tersedia di RS sesuai Fornas
------------------------------------------------------------------- x 100 %
jml total item obat yang tersedia di RS
 Item Obat yang tersedia di RS adalah zat aktif per bentuk sediaan/kekuatan yang tercantum di Formularium
Rumah Sakit
 Penggunaan obat sesuai Fornas adalah penggunaan obat yang mengacu pada Fornas dan sesuai dengan
ketentuan yang tercantum didalamnya, yaitu indikasi, ketentuan restriksi, peresepan maksimal dan ketentuan
tingkat faskes.
I IDENTITAS RESPONDEN
 Nama responden : ………………………………………….
 Jabatan : …………………………………………
 No HP : …………………………………………
 e-mail : …………………………………………
II DATA FASILITAS
 Nama FKTP : …………………………………………
 Alamat FKTP : …………………………………………
 Telp & Faks : …………………………………………
 e-mail : …………………………………………
 Kabupaten/Kota : …………………………………………
 Propinsi : …………………………………………
 Jenis FKTP □ Utama/Perawatan/D Pratama
□ Pratama/Non Perawatan/
 Jumlah Tempat Tidur : ………………………………………….
 Jumlah rata-rata resep per hari : ……………lembar
 Sumber Daya Manusia
a) Jumlah Dokter
- Dokter Spesialis : ……….. Orang
- Dokter Umum : ……….. Orang
b) Jumlah Tenaga Kefarmasian
- Apoteker : ……….. Orang
- S1 Farmasi : ……….. Orang
- D3 Farmasi : ……….. Orang
- SMF : ……….. Orang
- Lain-lain (Sebutkan) : ……….. Orang
KUESIONER PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENERAPAN
FORMULARIUM NASIONAL (FORNAS) DI FKTP
Cara mengisi pertanyaan:
•Jawaban terbuka (isian), diisi dengan uraian jelas.
•Jawaban pilihan Ya / Tidak, contreng () pada kolom jawaban yang sesuai.
BAGIAN I. DATA UMUM
1. Apakah tersedia buku :
-DOEN
-Fornas
-PPK
□ Ya □ Tidak
□ Ya □ Tidak
□ Ya □ Tidak
2. Berapa jumlah item obat yang
tersedia?
…………… item obat dalam
.......... bentuk
sediaan/kekuatan
3. Berapa jumlah item obat yang
sesuai dengan Fornas?
…………… item obat dalam
.......... bentuk
sediaan/kekuatan
4 Apakah tersedia item obat
(termasuk antibiotik)
Non Fornas
Jika ada, sebutkan di kolom
sebelah kanan.
□ Ya □ Tidak
No Nama Obat Alasan
1.
2.
3.
4.
5.
5. Kendala apa saja dalam
penerapan penggunaan obat yang
sesuai dengan Fornas?
6. Apakah Program Rujuk Balik
(PRB) dilaksanakan? Kendala apa
dalam pelaksanaan PRB?
□ Ya □ Tidak
.......................................
BAGIAN II. EVALUASI PENERAPAN FORNAS
2019
1
2
3
4
5
6
PERAN APOTEKER DALAM JKN
28
Memahami Program Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) secara
utuh.
Memahami sistem pembayaran
secara kapitasi dan prospektif INA
CBG’s.
Berkontribusi pada penyiapan
panduan dan clinical pathway.
Melaksanakan pengawasan implementasi
panduan dan clinical pathway.
.
sistem pengawasan
internal
OPTIMALISASI PERAN APOTEKER DALAM PENGELOLAAN
OBAT
• Penyusunan RKO yang tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu dan
efisien
Pengadaan harus dapat menjamin keamanan, mutu, manfaat dan
khasiat obat.
• Formularium RS mengacu FORNAS
• Pengelolaan obat RS harus menjamin ketersediaan obat.
• Upaya yang dilakukan dalam mengatasi masalah stok obat :
menginformasikan kepada staf medis tentang masalah stok tersebut,
saran substitusinya dan mengadakan dari pihak luar yang telah diikat
dengan perjanjian kerjasama
• Apoteker berperan dalam penyusunan Formularium RS oleh KFT
Ketersediaan obat di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian tanggung
jawab Apoteker
• Fasilitas Pelayanan Kefarmasian melakukan e-Purchasing terhadap
obat melalui e-katalog obat
• Jika pengadaan melalui e-catalogue tidak dapat dilakukan, pengadaan
dilakukan sesuai dengan Perpres nomor 54 th 2010 serta
perubahannya tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
E-Catalogue sebagai mekanisme Pengadaan obat
• PP 51/2009
• PMK
72/2016
• Standar
Nasional
Akreditasi
RS PKPO 2
• Perpres 4 /
2015
• PMK 63/2014
PENUTUP
PENUTUP
DOEN merupakan Daftar obat terpilih yang paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan, mencakup upaya
diagnosis, profilaksis, terapi dan rehabilitasi yang diupayakan tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai
dengan fungsi dan tingkatnya
Fornas digunakan sebagai acuan bagi tenaga medis untuk menetapkan pilihan obat yang tepat, paling
efficacious, dan aman, dengan harga yang terjangkau serta mendorong penggunaan obat secara rasional
untuk mewujudkan patient safety dalam pelaksanaan program JKN.
Dengan penerapan Fornas dan e-catalogue sebagai kendali mutu dan kendali biaya maka pelayanan
kesehatan menjadi lebih bermutu dengan belanja obat yang terkendali (cost-effective); pelayanan
kesehatan kepada masyarakat makin efektif dan efisien; dan memudahkan perencanaan dan
penyediaan obat di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan.
Formularium obat di Puskesmas sebagai acuan dalam pemilihan obat untuk menjamin mutu pelayanan
kesehatan di Puskesmas.
Pengelolaan obat di fasilitas pelayanan kesehatan dilaksanakan sebagai bagian dari pelayanan
kefarmasian yang sesuai standar.
Diperlukan dukungan, peran serta, koordinasi yang intensif, serta sinergitas seluruh stakeholder terkait,
dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kefarmasian dan peningkatan penerapan Fornas.
Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Kementerian Kesehatan
KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA
“from small beginnings
come great things”
Email :
layanan.obat@kemkes.go.id
essentialmedicine809@gmail.com
http://e-fornas.binfar.kemkes.go.id
Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Kementerian Kesehatan

More Related Content

What's hot

Pedoman Penerapan Formularium Nasional
Pedoman Penerapan Formularium NasionalPedoman Penerapan Formularium Nasional
Pedoman Penerapan Formularium Nasional
Erie Gusnellyanti
 
Pedoman penyusunan formularium rs
Pedoman penyusunan formularium rsPedoman penyusunan formularium rs
Pedoman penyusunan formularium rs
Henry Nobito
 
Pemantauan dan Evaluasi Penggunaan Obat Rasional
Pemantauan dan Evaluasi Penggunaan Obat RasionalPemantauan dan Evaluasi Penggunaan Obat Rasional
Pemantauan dan Evaluasi Penggunaan Obat Rasional
Erie Gusnellyanti
 
Permenkes RI no. 30 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Pusk...
Permenkes RI no. 30 Tahun 2014  tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Pusk...Permenkes RI no. 30 Tahun 2014  tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Pusk...
Permenkes RI no. 30 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Pusk...
Ulfah Hanum
 
Pedoman Visite Untuk Apoteker
Pedoman Visite Untuk Apoteker Pedoman Visite Untuk Apoteker
Pedoman Visite Untuk Apoteker
Surya Amal
 
SK PELAYANAN FARMASI.docx
SK PELAYANAN FARMASI.docxSK PELAYANAN FARMASI.docx
SK PELAYANAN FARMASI.docx
KentutGede
 
SK PP IAI tentang Papan Nama Praktik Apoteker
SK PP IAI tentang Papan Nama Praktik ApotekerSK PP IAI tentang Papan Nama Praktik Apoteker
SK PP IAI tentang Papan Nama Praktik Apoteker
Ikatan Apoteker Indonesia
 
penggolongan obat menurut pemerintah
 penggolongan obat menurut pemerintah penggolongan obat menurut pemerintah
penggolongan obat menurut pemerintahGdiss Yogaswara
 
Mi 1 6. pengendalian obat di puskesmas batch 2
Mi 1   6. pengendalian obat di puskesmas batch 2Mi 1   6. pengendalian obat di puskesmas batch 2
Mi 1 6. pengendalian obat di puskesmas batch 2
LinaNadhilah2
 
FORMULARIUM OBAT.pptx
FORMULARIUM OBAT.pptxFORMULARIUM OBAT.pptx
FORMULARIUM OBAT.pptx
MADEARYSARASMITA
 
Sop pelayanan resep rawat inap
Sop pelayanan resep rawat inapSop pelayanan resep rawat inap
Sop pelayanan resep rawat inap
xgtsvz
 
Materi pelatihan manajemen kefarmasian di puskesmas (jica)
Materi pelatihan manajemen kefarmasian di puskesmas (jica)Materi pelatihan manajemen kefarmasian di puskesmas (jica)
Materi pelatihan manajemen kefarmasian di puskesmas (jica)
Ulfah Hanum
 
Harga Eceren Tertinggi Obat generik
Harga Eceren Tertinggi Obat generikHarga Eceren Tertinggi Obat generik
Harga Eceren Tertinggi Obat generik
Indonesia AIDS Coalition
 
Permenkes 3 2015 peredaran, penyimpanan, pemusnahan, dan pelaporan narkotika
Permenkes 3 2015 peredaran, penyimpanan, pemusnahan, dan pelaporan narkotikaPermenkes 3 2015 peredaran, penyimpanan, pemusnahan, dan pelaporan narkotika
Permenkes 3 2015 peredaran, penyimpanan, pemusnahan, dan pelaporan narkotika
Ulfah Hanum
 
Sop pelimpahan wewenang apoteker (2)
Sop pelimpahan wewenang apoteker (2)Sop pelimpahan wewenang apoteker (2)
Sop pelimpahan wewenang apoteker (2)
Wahyu Sukana
 
Evaluasi Penggunaan Obat
Evaluasi Penggunaan ObatEvaluasi Penggunaan Obat
Evaluasi Penggunaan Obat
saninuraeni
 
Mi 1 5. pendistribusian obat di puskesmas
Mi 1   5. pendistribusian obat di puskesmasMi 1   5. pendistribusian obat di puskesmas
Mi 1 5. pendistribusian obat di puskesmas
LinaNadhilah2
 
Pedoman pelayanan pkpo fix
Pedoman pelayanan pkpo fixPedoman pelayanan pkpo fix
Pedoman pelayanan pkpo fix
Dina Lestari
 
Manajemen Pengadaan Obat di rumah sakit
Manajemen Pengadaan Obat di rumah sakitManajemen Pengadaan Obat di rumah sakit
Manajemen Pengadaan Obat di rumah sakit
Putri Shyafira El-Maryam
 
Perhitungan indikator por 2019
Perhitungan indikator por 2019 Perhitungan indikator por 2019
Perhitungan indikator por 2019
Sugiyantiyanti2
 

What's hot (20)

Pedoman Penerapan Formularium Nasional
Pedoman Penerapan Formularium NasionalPedoman Penerapan Formularium Nasional
Pedoman Penerapan Formularium Nasional
 
Pedoman penyusunan formularium rs
Pedoman penyusunan formularium rsPedoman penyusunan formularium rs
Pedoman penyusunan formularium rs
 
Pemantauan dan Evaluasi Penggunaan Obat Rasional
Pemantauan dan Evaluasi Penggunaan Obat RasionalPemantauan dan Evaluasi Penggunaan Obat Rasional
Pemantauan dan Evaluasi Penggunaan Obat Rasional
 
Permenkes RI no. 30 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Pusk...
Permenkes RI no. 30 Tahun 2014  tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Pusk...Permenkes RI no. 30 Tahun 2014  tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Pusk...
Permenkes RI no. 30 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Pusk...
 
Pedoman Visite Untuk Apoteker
Pedoman Visite Untuk Apoteker Pedoman Visite Untuk Apoteker
Pedoman Visite Untuk Apoteker
 
SK PELAYANAN FARMASI.docx
SK PELAYANAN FARMASI.docxSK PELAYANAN FARMASI.docx
SK PELAYANAN FARMASI.docx
 
SK PP IAI tentang Papan Nama Praktik Apoteker
SK PP IAI tentang Papan Nama Praktik ApotekerSK PP IAI tentang Papan Nama Praktik Apoteker
SK PP IAI tentang Papan Nama Praktik Apoteker
 
penggolongan obat menurut pemerintah
 penggolongan obat menurut pemerintah penggolongan obat menurut pemerintah
penggolongan obat menurut pemerintah
 
Mi 1 6. pengendalian obat di puskesmas batch 2
Mi 1   6. pengendalian obat di puskesmas batch 2Mi 1   6. pengendalian obat di puskesmas batch 2
Mi 1 6. pengendalian obat di puskesmas batch 2
 
FORMULARIUM OBAT.pptx
FORMULARIUM OBAT.pptxFORMULARIUM OBAT.pptx
FORMULARIUM OBAT.pptx
 
Sop pelayanan resep rawat inap
Sop pelayanan resep rawat inapSop pelayanan resep rawat inap
Sop pelayanan resep rawat inap
 
Materi pelatihan manajemen kefarmasian di puskesmas (jica)
Materi pelatihan manajemen kefarmasian di puskesmas (jica)Materi pelatihan manajemen kefarmasian di puskesmas (jica)
Materi pelatihan manajemen kefarmasian di puskesmas (jica)
 
Harga Eceren Tertinggi Obat generik
Harga Eceren Tertinggi Obat generikHarga Eceren Tertinggi Obat generik
Harga Eceren Tertinggi Obat generik
 
Permenkes 3 2015 peredaran, penyimpanan, pemusnahan, dan pelaporan narkotika
Permenkes 3 2015 peredaran, penyimpanan, pemusnahan, dan pelaporan narkotikaPermenkes 3 2015 peredaran, penyimpanan, pemusnahan, dan pelaporan narkotika
Permenkes 3 2015 peredaran, penyimpanan, pemusnahan, dan pelaporan narkotika
 
Sop pelimpahan wewenang apoteker (2)
Sop pelimpahan wewenang apoteker (2)Sop pelimpahan wewenang apoteker (2)
Sop pelimpahan wewenang apoteker (2)
 
Evaluasi Penggunaan Obat
Evaluasi Penggunaan ObatEvaluasi Penggunaan Obat
Evaluasi Penggunaan Obat
 
Mi 1 5. pendistribusian obat di puskesmas
Mi 1   5. pendistribusian obat di puskesmasMi 1   5. pendistribusian obat di puskesmas
Mi 1 5. pendistribusian obat di puskesmas
 
Pedoman pelayanan pkpo fix
Pedoman pelayanan pkpo fixPedoman pelayanan pkpo fix
Pedoman pelayanan pkpo fix
 
Manajemen Pengadaan Obat di rumah sakit
Manajemen Pengadaan Obat di rumah sakitManajemen Pengadaan Obat di rumah sakit
Manajemen Pengadaan Obat di rumah sakit
 
Perhitungan indikator por 2019
Perhitungan indikator por 2019 Perhitungan indikator por 2019
Perhitungan indikator por 2019
 

Similar to kebijakan FORMULARIUM OBAT.pptx

IMPLEMENTASI FORNAS DALAM PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
IMPLEMENTASI FORNAS DALAM PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONALIMPLEMENTASI FORNAS DALAM PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
IMPLEMENTASI FORNAS DALAM PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
BagasTriNugroho5
 
3. Pemilihan Obat, Alkes dan BMHP.pdf
3. Pemilihan Obat, Alkes dan BMHP.pdf3. Pemilihan Obat, Alkes dan BMHP.pdf
3. Pemilihan Obat, Alkes dan BMHP.pdf
cipta73
 
Keputusan Dirjen Binfar dan Alkes Nomor HK.HK.02.03/III/1346/2014, tentang PE...
Keputusan Dirjen Binfar dan Alkes Nomor HK.HK.02.03/III/1346/2014, tentang PE...Keputusan Dirjen Binfar dan Alkes Nomor HK.HK.02.03/III/1346/2014, tentang PE...
Keputusan Dirjen Binfar dan Alkes Nomor HK.HK.02.03/III/1346/2014, tentang PE...
Ulfah Hanum
 
Formularium obat Rumah Sakit Islam Nyai Ageng Pinatih.pptx
Formularium obat Rumah Sakit Islam Nyai Ageng Pinatih.pptxFormularium obat Rumah Sakit Islam Nyai Ageng Pinatih.pptx
Formularium obat Rumah Sakit Islam Nyai Ageng Pinatih.pptx
AchmadMaqbul1
 
PPT GEMA CERMAT.pptx
PPT GEMA CERMAT.pptxPPT GEMA CERMAT.pptx
PPT GEMA CERMAT.pptx
DanaFebri1
 
Pertemuan 8 Perencanaan & Pengadaan Sediaan Farmasi.pptx
Pertemuan 8 Perencanaan & Pengadaan  Sediaan Farmasi.pptxPertemuan 8 Perencanaan & Pengadaan  Sediaan Farmasi.pptx
Pertemuan 8 Perencanaan & Pengadaan Sediaan Farmasi.pptx
alwismart2017
 
Doen 2013
Doen 2013Doen 2013
Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat-PKPO.pdf
Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat-PKPO.pdfPelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat-PKPO.pdf
Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat-PKPO.pdf
AriestaPerwitasari
 
Panitia Farmasi Terapi
Panitia Farmasi TerapiPanitia Farmasi Terapi
Panitia Farmasi Terapi
Nofa Pipit Anggraeni II
 
Tugas isna
Tugas isnaTugas isna
Doen 2013
Doen 2013Doen 2013
Doen 2013
Doen 2013Doen 2013
328-Dokumen Artikel Utama-895-1-10-20181226.pdf
328-Dokumen Artikel Utama-895-1-10-20181226.pdf328-Dokumen Artikel Utama-895-1-10-20181226.pdf
328-Dokumen Artikel Utama-895-1-10-20181226.pdf
ssuser3911ca
 
PPT KEBIJAKAN FARMASI (2).pptx
PPT KEBIJAKAN FARMASI (2).pptxPPT KEBIJAKAN FARMASI (2).pptx
PPT KEBIJAKAN FARMASI (2).pptx
MIqbal650540
 
05. PPT Pelayanan Kefarmasian Penggunanan Obat Bimbingan.pptx
05. PPT Pelayanan Kefarmasian Penggunanan Obat Bimbingan.pptx05. PPT Pelayanan Kefarmasian Penggunanan Obat Bimbingan.pptx
05. PPT Pelayanan Kefarmasian Penggunanan Obat Bimbingan.pptx
ssuser1f6caf1
 
Tabel tugas pelfar
Tabel tugas pelfarTabel tugas pelfar
Tabel tugas pelfar
Nurul Vanny
 
Konseling dan pio nada
Konseling dan pio nadaKonseling dan pio nada
Konseling dan pio nada
Sapan Nada
 
PPT Materi PKPA.pptx
PPT Materi PKPA.pptxPPT Materi PKPA.pptx
PPT Materi PKPA.pptx
romawaode
 
Kepmenkes 312 2013 daftar obat esensial nasional 2013
Kepmenkes 312 2013 daftar obat esensial nasional 2013Kepmenkes 312 2013 daftar obat esensial nasional 2013
Kepmenkes 312 2013 daftar obat esensial nasional 2013
Operator Warnet Vast Raha
 

Similar to kebijakan FORMULARIUM OBAT.pptx (20)

IMPLEMENTASI FORNAS DALAM PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
IMPLEMENTASI FORNAS DALAM PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONALIMPLEMENTASI FORNAS DALAM PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
IMPLEMENTASI FORNAS DALAM PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
 
3. Pemilihan Obat, Alkes dan BMHP.pdf
3. Pemilihan Obat, Alkes dan BMHP.pdf3. Pemilihan Obat, Alkes dan BMHP.pdf
3. Pemilihan Obat, Alkes dan BMHP.pdf
 
Keputusan Dirjen Binfar dan Alkes Nomor HK.HK.02.03/III/1346/2014, tentang PE...
Keputusan Dirjen Binfar dan Alkes Nomor HK.HK.02.03/III/1346/2014, tentang PE...Keputusan Dirjen Binfar dan Alkes Nomor HK.HK.02.03/III/1346/2014, tentang PE...
Keputusan Dirjen Binfar dan Alkes Nomor HK.HK.02.03/III/1346/2014, tentang PE...
 
Formularium obat Rumah Sakit Islam Nyai Ageng Pinatih.pptx
Formularium obat Rumah Sakit Islam Nyai Ageng Pinatih.pptxFormularium obat Rumah Sakit Islam Nyai Ageng Pinatih.pptx
Formularium obat Rumah Sakit Islam Nyai Ageng Pinatih.pptx
 
PPT GEMA CERMAT.pptx
PPT GEMA CERMAT.pptxPPT GEMA CERMAT.pptx
PPT GEMA CERMAT.pptx
 
Pertemuan 8 Perencanaan & Pengadaan Sediaan Farmasi.pptx
Pertemuan 8 Perencanaan & Pengadaan  Sediaan Farmasi.pptxPertemuan 8 Perencanaan & Pengadaan  Sediaan Farmasi.pptx
Pertemuan 8 Perencanaan & Pengadaan Sediaan Farmasi.pptx
 
Doen 2013
Doen 2013Doen 2013
Doen 2013
 
Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat-PKPO.pdf
Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat-PKPO.pdfPelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat-PKPO.pdf
Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat-PKPO.pdf
 
Panitia Farmasi Terapi
Panitia Farmasi TerapiPanitia Farmasi Terapi
Panitia Farmasi Terapi
 
Tugas isna
Tugas isnaTugas isna
Tugas isna
 
Doen 2013
Doen 2013Doen 2013
Doen 2013
 
Doen 2013
Doen 2013Doen 2013
Doen 2013
 
328-Dokumen Artikel Utama-895-1-10-20181226.pdf
328-Dokumen Artikel Utama-895-1-10-20181226.pdf328-Dokumen Artikel Utama-895-1-10-20181226.pdf
328-Dokumen Artikel Utama-895-1-10-20181226.pdf
 
PPT KEBIJAKAN FARMASI (2).pptx
PPT KEBIJAKAN FARMASI (2).pptxPPT KEBIJAKAN FARMASI (2).pptx
PPT KEBIJAKAN FARMASI (2).pptx
 
05. PPT Pelayanan Kefarmasian Penggunanan Obat Bimbingan.pptx
05. PPT Pelayanan Kefarmasian Penggunanan Obat Bimbingan.pptx05. PPT Pelayanan Kefarmasian Penggunanan Obat Bimbingan.pptx
05. PPT Pelayanan Kefarmasian Penggunanan Obat Bimbingan.pptx
 
pft (1).pptx
pft (1).pptxpft (1).pptx
pft (1).pptx
 
Tabel tugas pelfar
Tabel tugas pelfarTabel tugas pelfar
Tabel tugas pelfar
 
Konseling dan pio nada
Konseling dan pio nadaKonseling dan pio nada
Konseling dan pio nada
 
PPT Materi PKPA.pptx
PPT Materi PKPA.pptxPPT Materi PKPA.pptx
PPT Materi PKPA.pptx
 
Kepmenkes 312 2013 daftar obat esensial nasional 2013
Kepmenkes 312 2013 daftar obat esensial nasional 2013Kepmenkes 312 2013 daftar obat esensial nasional 2013
Kepmenkes 312 2013 daftar obat esensial nasional 2013
 

Recently uploaded

Form B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docx
Form B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docxForm B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docx
Form B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docx
EkoPutuKromo
 
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdfppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
setiatinambunan
 
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docxINSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
lindaagina84
 
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrinPatofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
rohman85
 
Karier-Dan-Studi-Lanjut-Di-Bidang-Informatika.pptx
Karier-Dan-Studi-Lanjut-Di-Bidang-Informatika.pptxKarier-Dan-Studi-Lanjut-Di-Bidang-Informatika.pptx
Karier-Dan-Studi-Lanjut-Di-Bidang-Informatika.pptx
adolfnuhujanan101
 
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdfINDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
NurSriWidyastuti1
 
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdfLaporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
gloriosaesy
 
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdfTugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
muhammadRifai732845
 
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdfMATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
ssuser289c2f1
 
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
setiatinambunan
 
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakatPPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
jodikurniawan341
 
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdfRHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
asyi1
 
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERILAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
PURWANTOSDNWATES2
 
tugas modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
tugas  modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptxtugas  modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
tugas modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
d2spdpnd9185
 
Karakteristik Manusia Komunikan dalam Bingkai Psikologi Komunikasi
Karakteristik Manusia Komunikan dalam Bingkai Psikologi KomunikasiKarakteristik Manusia Komunikan dalam Bingkai Psikologi Komunikasi
Karakteristik Manusia Komunikan dalam Bingkai Psikologi Komunikasi
AdePutraTunggali
 
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya PositifKoneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Rima98947
 
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdfLaporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
UmyHasna1
 
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptxBab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
nawasenamerta
 
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
ozijaya
 
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docxKisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
irawan1978
 

Recently uploaded (20)

Form B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docx
Form B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docxForm B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docx
Form B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docx
 
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdfppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
 
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docxINSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
 
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrinPatofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
 
Karier-Dan-Studi-Lanjut-Di-Bidang-Informatika.pptx
Karier-Dan-Studi-Lanjut-Di-Bidang-Informatika.pptxKarier-Dan-Studi-Lanjut-Di-Bidang-Informatika.pptx
Karier-Dan-Studi-Lanjut-Di-Bidang-Informatika.pptx
 
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdfINDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
 
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdfLaporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
 
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdfTugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
 
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdfMATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
 
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
 
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakatPPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
 
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdfRHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
 
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERILAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
 
tugas modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
tugas  modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptxtugas  modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
tugas modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
 
Karakteristik Manusia Komunikan dalam Bingkai Psikologi Komunikasi
Karakteristik Manusia Komunikan dalam Bingkai Psikologi KomunikasiKarakteristik Manusia Komunikan dalam Bingkai Psikologi Komunikasi
Karakteristik Manusia Komunikan dalam Bingkai Psikologi Komunikasi
 
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya PositifKoneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
 
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdfLaporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
 
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptxBab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
 
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
 
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docxKisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
 

kebijakan FORMULARIUM OBAT.pptx

  • 3. Pelayanan Kefarmasian menjamin penggunaan obat yang rasional di era JKN Monitoring & Evaluasi Penggunaan Pelayanan Kefarmasian POR Good Prescribing Practice Good Pharmacy Practice FORNAS Pedoman Teknis Analisis Farmakoekonomi Pemilihan/ Seleksi FORNAS Standar NIE Perencanaan & Pembiayaan RKO Tata Kelola Obat (supply chain management) Distribusi e-Logistik LP-LPO Good Distribution Practice Good Storage Practice e-Monev Katalog Pengadaan e-Purchasing (e-Katalog) Cara lain sesuai Perpres Pengadaan B/J Pemerintah PBF Penyimpanan atau Logistik Produksi Penyaluran Bahan Baku
  • 4. Upaya Peningkatan Ketersediaan dan Keterjangkauan Obat dalam JKN Regulasi Obat dan Vaksin ForNas E-catalogue Penetapan jenis berdasarkan kriteria pemilihan obat Penetapan harga berdasarkan hasil lelang dan negosiasi Kendali Mutu – Kendali Biaya Obat aman, bermutu, berkhasiat, Cost-effectiveness Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan
  • 5. KEBIJAKAN OBAT ESENSIAL DI INDONESIA • Merupakan indikator POR secara Nasional • Disusun sejak tahun 1980-an, direvisi setiap 2 tahun, terakhir direvisi tahun 2015 • Menyesuaikan dgn perkembangan iptek di bidang kedokteran & farmasi, pola penyakit, program kesehatan, perbaikan status kesehatan masyarakat DOEN • Penggunaan Obat Rasional • Efisiensi biaya obat • Sebagai standar nasional minimal untuk pelayanan kesehatan TUJUAN Daftar obat terpilih yang paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan, mencakup upaya diagnosis, profilaksis, terapi dan rehabilitasi yang diupayakan tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan fungsi dan tingkatnya
  • 7. PERANAN FORNAS SEBAGAI KENDALI MUTU DAN KENDALI BIAYA Banyak obat dengan bukti ilmiah terbatas atau tanpa bukti ilmiah yang valid, Dalam Fornas hanya tercantum obat – obat dengan bukti ilmiah. Pemilihan obat berdasarkan pertimbangan Benefit-Risk Ratio dan Benefit-Cost Ratio Memiliki izin edar dan indikasi yang disetujui oleh Badan POM (Safety, Eficacy dan Quality). Memberikan Pertimbangan kepada Dit Takel Oblik dan Perbekkes dalam pelaksanaan negosiasi harga obat kepada industri Farmasi Pengadaan Obat menjadi lebih terkendali dengan adanya Fornas sebagai Acuan Peggunaan Obat Meningkatkan Penggunaan Obat Generik pada Fasyankes
  • 8. JKN DOEN FORNAS (Benefit Risk, Cost- Effective) KONSEP OBAT ESENSIAL Ia Data Dukung dari meta analysis atau systematic review terhadap uji klinik acak terkendali tersamar ganda dengan pembanding. Ib Data dukung dari sekurang- kurangnya satu uji klinik acak terkendali, tersamar ganda dengan pembanding
  • 9. Pemilihan/Seleksi FORMULARIUM NASIONAL Obat terpilih yang tepat Berkhasiat Bermutu Aman dan TERJANGKAU Pemilihan obat berdasarkan pertimbangan Benefit-Risk Ratio dan Benefit-Cost Ratio Memiliki izin edar dan indikasi yang disetujui oleh Badan POM (Safety, Efficacy dan Quality). 1. Memberikan Pertimbangan kepada Dit Takel Oblik dan Perbekkes dalam pelaksanaan negosiasi harga obat kepada industri Farmasi 2. Pengadaan Obat menjadi lebih terkendali dengan adanya Fornas sebagai Acuan Peggunaan Obat 3. Meningkatkan Penggunaan Obat Generik pada Fasyankes Peranan Fornas untuk Kendali Mutu dan Kendali Biaya
  • 10. SIAPA SAJA YANG DAPAT MENGUSULKAN 1.Usulan Obat 2.Usulan Sediaan 3.Usulan Restriksi 4.Usulan fasilitas kesehatan 5.Usulan Peresepan Maksimal JENIS USULAN DALAM FORNAS 1. RUMAH SAKIT 2. Organisasi Profesi 3. Dinas Kesehatan 4. Lembaga Pemerintahan 1. Memiliki khasiat dan keamanan terbaik berdasarkan bukti ilmiah mutakhir dan valid. 2. Memiliki rasio manfaat-risiko (benefit-risk ratio) yang paling menguntungkan pasien. 3. Memiliki izin edar dan indikasi yang disetujui oleh Badan POM. Hal ini dikecualikan bagi obat yang sangat dibutuhkan dalam pelayanan tetapi belum memiliki izin edar, termasuk orphan drug, serta tidak mempunyai nilai komersial. 4. Memiliki rasio manfaat-biaya (benefit-cost ratio) yang tertinggi. 5. Dalam kriteria ini tidak termasuk obat tradisional dan suplemen makanan. KRITERIA PEMILIHAN OBAT KMK RI No. HK.02.02/Menkes/524/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Formularium Nasional • Kajian yg dilakukan bukan hanya membahas usulan yang disampaikan oleh instansi pengusul tapi juga mengkaji ulang seluruh isi Fornas • Pembahasan teknis telah melibatkan pengelola program di lingkungan Kemenkes • Prosedur perekrutan Tim Ahli dan Konsultan serta tahap penilaian didokumentasikan • Transparansi proses pelaksanaan revisi • Dalam Pembahasan Komnas tidak diperbolehkan mengajukan usulan obat diluar list Pembahasan PRINSIP PENYUSUNAN MEKANISME PENYUSUNAN
  • 11. 11 ALUR PROSES PENGAJUAN USULAN OBAT DALAM FORNAS PEMOHON (Faskes dan Org. Profesi) BERKAS TIDAK LENGKAP DIT YANFAR BERKAS LENGKAP VERIFIKASI ADMINISTRASI Usulan Online KOMNAS FORNAS REVIEW TIDAK DITERIMA FORNAS DITERIMA SURAT PENOLAKAN NIE SESUAI NIE TIDAK SESUAI E-Fornas upload surat pengantar dan daftar usulan input obat sesuai daftar obat yang diupload upload surat pengantar dan daftar usulan cantumkan link/judul/upload jurnal dalam bentuk PDF, dan NIE BPOM (opsional) DIT YANFAR VERIFIKASI ADMINISTRASI 5 Hari Kerja 5 Hari Kerja 5 Hari Kerja SK Pemberlakuan Fornas Jika Tidak Lengkap maka usulan akan diberi max. 5 hari kerja untuk dilengkapi sebelum secara otomatis terhapus dari sistem
  • 12. Tidak ada yang mengusulkan Telah tersedia pilihan lain yang setara Diusulkan namun kurang data EBM yang mendukung Diusulkan namun belum mendapatkan approval BPOM untuk indikasi yang diusulkan Harga mahal, nego gagal/ industri tidak menawarkan risk sharing • Obat yang dibutuhkan BELUM tersedia?
  • 13. KEBIJAKAN PENERAPAN FORNAS Formularium Nasional merupakan acuan yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Formularium Nasional harus digunakan sebagai acuan bagi : • Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk pengadaan obat dalam menjamin ketersediaan obat pada penyelenggaraan dan pengelolaan Program JKN. • FKTP dan FKRTL yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dalam pengadaan obat untuk kebutuhan pelayanan kesehatan. • Fornas digunakan sebagai acuan oleh Rumah Sakit dan Puskesmas untuk penyusunan Formularium Rumah Sakit dan Puskesmas Apabila obat yang dibutuhkan tidak tercantum dalam Fornas dapat digunakan obat lain secara terbatas berdasarkan rekomendasi Komite Farmasi dan Terapi dan disetujui oleh Kepala/Direktur RS. Penambahan dan atau pengurangan daftar obat yang tercantum dalam Fornas ditetapkan oleh Menkes setelah mendapatkan rekomendasi Komnas Fornas (Adendum Fornas) Pelayanan obat bagi peserta Jaminan Kesehatan harus memperhatikan restriksi obat dan peresepan maksimal obat sebagaimana tercantum dalam Fornas
  • 14. Restriksi Berbasis PPK Pertimbangan otoritas medik Ketersediaan fasilitas penunjang Kompetensi PPK Obat khemoterapi Melindungi generasi yad Antibiotika lini 3 Pemeriksaan kultur De-eskalasi Mengapa harus ada Restriksi dalam Fornas Pembatasan Indikasi Jumlah dan lama pemakaian obat untuk tiap kasus/episode Kewenangan penulis resep Perlunya pemantauan terhadap kemungkinan timbulnya efek samping. Ketentuan hanya dapat digunakan untuk kasus- kasus tertentu Perlunya monitoring ketat atau pertimbangan medis Perlunya perhatian terhadap sifat/cara kerja obat Perlunya cara atau perlakuan khusus Perlunya fasilitas tertentu Ketentuan dikombinasikan dengan obat lain
  • 15. Penulisan Restriksi dalam FORNAS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: Apabila tercantum di bawah kelas terapi/sub kelas terapi, maka ketentuan ini berlaku untuk semua item obat yang termasuk di dalam kelas terapi/sub kelas terapi tersebut. Apabila tercantum di bawah nama zat aktif, maka ketentuan ini berlaku untuk semua kekuatan dan bentuk sediaan zat aktif tersebut. Apabila tercantum di bawah masing-masing kekuatan atau bentuk sediaan zat aktif tertentu, maka ketentuan ini berlaku hanya untuk kekuatan atau bentuk sediaan zat aktif tersebut. Pada penyusunan Perubahan FORNAS 2017 Terdapat perubahan restriksi pada 23 item dalam 39 bentuk sediaan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan
  • 16. Peraturan Presiden RI No. 82 tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Pasal 58 (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Fasilitas Kesehatan bertanggung jawab atas ketersediaan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan sesuai dengan kewenangannya. (2) Obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang digunakan dalam program pemerintah selain program Jaminan Kesehatan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat program dalam FORNAS : • Obat Antituberculosis • Vaksin • Obat Antiretroviral • Obat Antihepatitis • Obat Kontrasepsi • Obat dalam Program Ketergantungan
  • 17. TUJUAN • Meningkatkan Pemahaman Proses Penyusunan Fornas • Mengoptimalkan Penerapan Fornas sebagai acuan dalam perencanaan dan penyediaan obat di Faskes Pedoman Penyusunan dan Penerapan Fornas I. PENDAHULUAN Latar Belakang Manfaat II. PENYUSUNAN FORNAS Mekanisme Penyusunan Kriteria Pemilihan Obat Sistematika Penulisan Upaya Pengembangan III. PENERAPAN FORNAS Pengelolaan Obat Fornas Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Keluhan IV. PENCATATAN DAN PELAPORAN Formulir Usulan Formulir Permintaan obat yang tidak tercantum di Fornas Formulir Kuesioner Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Fornas di FKTP dan FKRTL PMK Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Dan Penerapan Formularium Nasional Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
  • 19. DASAR HUKUM • KMK Nomor 707 Th 2018 tentang Perubahan atas KMK Nomor 659 Th 2017 tentang Fornas. • PMK Nomor 66 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018. • PMK Nomor 42 Th 2016 tentang Perubahan atas PMK No. 46 Th 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter, Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi. • PMK Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi JKN untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah. TUJUAN • Menjadi acuan dlm pemilihan obat di PKM • Memperbaiki pengelolaan obat di PKM • Meningkatkan efisiensi penggunaan dana obat • Meningkatkan penggunaan obat scr rasional • Menjamin penggunaan obat yang aman, bermanfaat, bermutu serta cost-effective. • Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan  Menjamin penggunaan obat yang aman, Mengacu kepada Formularium Nasional  daftar obat untuk faskes tingkat 1. PEMILIHAN OBAT & FORMAT PENULISAN  Merupakan daftar dari semua obat yang tersedia di stok atau sudah tersedia dari sumber luar.  Dalam beberapa kasus, undang-undang atau peraturan bisa menentukan obat dalam daftar atau sumber obat tersebut. PENGERTIAN
  • 20. Permenkes No. 66 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan DAK (Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018 c) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menyusun rencana kebutuhan obat dan BMHP sesuai Daftar Obat Essensial Nasional (DOEN), Formularium Nasional (Fornas) dan Kompendium Alat Kesehatan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan diketahui oleh Bupati/Walikota. e) Pemilihan jenis obat dan vaksin mengacu pada Daftar Obat Essensial Nasional (DOEN) dan Formularium Nasional (Fornas) sedangkan BMHP mengacu pada Daftar Alat Kesehatan Non Elektromedik pada Kompendium Alat Kesehatan serta pedoman teknis yang ditetapkan melalui Peraturan/Keputusan Menteri Kesehatan. Dalam hal obat dan BMHP yang dibutuhkan tidak tercantum dalam acuan tersebut di atas, dapat digunakan obat dan BMHP lain termasuk obat tradisional (fitofarmaka dan obat herbal terstandar) secara terbatas sesuai indikasi medis dan pelayanan kesehatan dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. d) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota membuat surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan pekerjaan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan diketahui oleh Bupati/Walikota serta surat pernyataan penyediaan obat dan BMHP yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
  • 21. PMK No. 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi JKN untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (6) Dalam hal obat dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan tidak tercantum dalam formularium nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menggunakan obat lain termasuk obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka secara terbatas, dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan
  • 22. Revisi Formularium Puskesmas  Revisi Formularium PKM dilakukan secara berkala disesuaikan dengan Formularium Nasional terkini, mempertimbangkan kebutuhan, keselamatan pasien dan ketersediaan anggaran. Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan
  • 24. TUJUAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENERAPAN FORMULARIUM • Untuk mengetahui tingkat kepatuhan fasilitas pelayanan kesehatan terhadap penggunaan obat Formularium PKM dan Fornas; • Identifikasi masalah terkait penggunaan obat Formularium PKM; • Identifikasi berbagai kendala terkait perencanaan, pengadaan, dan ketersediaan obat Formularium PKM untuk pelayanan kesehatan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan
  • 25. Pelaksanaan OUTPUT PROSENTASE PENERAPAN FORNAS DI FASKES EVALUASI DATA PENGGUNAAN OBAT DILUAR FORNAS EVALUASI DATA PENGGUNAAN ANTIBIOTIK DILUAR FORNAS INPUT DATA KUESIONER PENERAPAN FORNAS DATA PENGGUNAAN OBAT METODE LAPORAN SECARA BERKALA (PER SEMESTER) MONEV TERPADU BIMBINGAN TEKNIS OUTCOME • Peningkatan penerapan Fornas di Faskes • Data Review Obat Fornas dalam upaya pengembangan Fornas
  • 26. DEFINISI OPERASIONAL DAN CARA PERHITUNGAN PENERAPAN FORMULARIUM NASIONAL 2015 2016 2017 2018 2019 PROGRAM/ KEGIATAN Peningkatan Pelayanan Kefarmasian SASARAN Meningkatnya pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional di fasilitas kesehatan INDIKATOR Persentase Rumah Sakit yang menggunakan obat sesuai Fornas DEFINISI OPERASIONAL Jumlah RS (yang bekerjasama dengan BPJS Kes) dengan penggunaan obat sesuai Fornas yang memiliki persentase > 80% TARGET 65% 65% 70% 75% 80% CARA PERHITUNGAN Jumlah RS (yang bekerjasama dengan BPJS Kes) dengan penggunaan obat sesuai Fornas (Memiliki persentase > 80%) dibagi Jumlah total RS (yang bekerja sama dengan BPJS) x 100% Persentase kesesuaian Fornas = jml item obat yang tersedia di RS sesuai Fornas ------------------------------------------------------------------- x 100 % jml total item obat yang tersedia di RS  Item Obat yang tersedia di RS adalah zat aktif per bentuk sediaan/kekuatan yang tercantum di Formularium Rumah Sakit  Penggunaan obat sesuai Fornas adalah penggunaan obat yang mengacu pada Fornas dan sesuai dengan ketentuan yang tercantum didalamnya, yaitu indikasi, ketentuan restriksi, peresepan maksimal dan ketentuan tingkat faskes.
  • 27. I IDENTITAS RESPONDEN  Nama responden : ………………………………………….  Jabatan : …………………………………………  No HP : …………………………………………  e-mail : ………………………………………… II DATA FASILITAS  Nama FKTP : …………………………………………  Alamat FKTP : …………………………………………  Telp & Faks : …………………………………………  e-mail : …………………………………………  Kabupaten/Kota : …………………………………………  Propinsi : …………………………………………  Jenis FKTP □ Utama/Perawatan/D Pratama □ Pratama/Non Perawatan/  Jumlah Tempat Tidur : ………………………………………….  Jumlah rata-rata resep per hari : ……………lembar  Sumber Daya Manusia a) Jumlah Dokter - Dokter Spesialis : ……….. Orang - Dokter Umum : ……….. Orang b) Jumlah Tenaga Kefarmasian - Apoteker : ……….. Orang - S1 Farmasi : ……….. Orang - D3 Farmasi : ……….. Orang - SMF : ……….. Orang - Lain-lain (Sebutkan) : ……….. Orang KUESIONER PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENERAPAN FORMULARIUM NASIONAL (FORNAS) DI FKTP Cara mengisi pertanyaan: •Jawaban terbuka (isian), diisi dengan uraian jelas. •Jawaban pilihan Ya / Tidak, contreng () pada kolom jawaban yang sesuai. BAGIAN I. DATA UMUM 1. Apakah tersedia buku : -DOEN -Fornas -PPK □ Ya □ Tidak □ Ya □ Tidak □ Ya □ Tidak 2. Berapa jumlah item obat yang tersedia? …………… item obat dalam .......... bentuk sediaan/kekuatan 3. Berapa jumlah item obat yang sesuai dengan Fornas? …………… item obat dalam .......... bentuk sediaan/kekuatan 4 Apakah tersedia item obat (termasuk antibiotik) Non Fornas Jika ada, sebutkan di kolom sebelah kanan. □ Ya □ Tidak No Nama Obat Alasan 1. 2. 3. 4. 5. 5. Kendala apa saja dalam penerapan penggunaan obat yang sesuai dengan Fornas? 6. Apakah Program Rujuk Balik (PRB) dilaksanakan? Kendala apa dalam pelaksanaan PRB? □ Ya □ Tidak ....................................... BAGIAN II. EVALUASI PENERAPAN FORNAS 2019
  • 28. 1 2 3 4 5 6 PERAN APOTEKER DALAM JKN 28 Memahami Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) secara utuh. Memahami sistem pembayaran secara kapitasi dan prospektif INA CBG’s. Berkontribusi pada penyiapan panduan dan clinical pathway. Melaksanakan pengawasan implementasi panduan dan clinical pathway. . sistem pengawasan internal
  • 29. OPTIMALISASI PERAN APOTEKER DALAM PENGELOLAAN OBAT • Penyusunan RKO yang tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu dan efisien Pengadaan harus dapat menjamin keamanan, mutu, manfaat dan khasiat obat. • Formularium RS mengacu FORNAS • Pengelolaan obat RS harus menjamin ketersediaan obat. • Upaya yang dilakukan dalam mengatasi masalah stok obat : menginformasikan kepada staf medis tentang masalah stok tersebut, saran substitusinya dan mengadakan dari pihak luar yang telah diikat dengan perjanjian kerjasama • Apoteker berperan dalam penyusunan Formularium RS oleh KFT Ketersediaan obat di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian tanggung jawab Apoteker • Fasilitas Pelayanan Kefarmasian melakukan e-Purchasing terhadap obat melalui e-katalog obat • Jika pengadaan melalui e-catalogue tidak dapat dilakukan, pengadaan dilakukan sesuai dengan Perpres nomor 54 th 2010 serta perubahannya tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah E-Catalogue sebagai mekanisme Pengadaan obat • PP 51/2009 • PMK 72/2016 • Standar Nasional Akreditasi RS PKPO 2 • Perpres 4 / 2015 • PMK 63/2014
  • 31. PENUTUP DOEN merupakan Daftar obat terpilih yang paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan, mencakup upaya diagnosis, profilaksis, terapi dan rehabilitasi yang diupayakan tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan fungsi dan tingkatnya Fornas digunakan sebagai acuan bagi tenaga medis untuk menetapkan pilihan obat yang tepat, paling efficacious, dan aman, dengan harga yang terjangkau serta mendorong penggunaan obat secara rasional untuk mewujudkan patient safety dalam pelaksanaan program JKN. Dengan penerapan Fornas dan e-catalogue sebagai kendali mutu dan kendali biaya maka pelayanan kesehatan menjadi lebih bermutu dengan belanja obat yang terkendali (cost-effective); pelayanan kesehatan kepada masyarakat makin efektif dan efisien; dan memudahkan perencanaan dan penyediaan obat di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan. Formularium obat di Puskesmas sebagai acuan dalam pemilihan obat untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas. Pengelolaan obat di fasilitas pelayanan kesehatan dilaksanakan sebagai bagian dari pelayanan kefarmasian yang sesuai standar. Diperlukan dukungan, peran serta, koordinasi yang intensif, serta sinergitas seluruh stakeholder terkait, dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kefarmasian dan peningkatan penerapan Fornas. Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan
  • 32. KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA “from small beginnings come great things” Email : layanan.obat@kemkes.go.id essentialmedicine809@gmail.com http://e-fornas.binfar.kemkes.go.id Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan

Editor's Notes

  1. 9