Hukum Administrasi Negara

1. .
KARAKTERISTIK HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

2. Mengenal Hukum Administrasi Negara
Prof. DR
. Marwati Riza, SH, MSi

3. Esensi Administrasi Negara
Arti Penting
Administrasi Negara
 Administrasi negara merupakan
1. Sebagai aparatur negara/pemerintah,institusi politik.
organ yang menjalankan administrasi pemerintahan.
2. Sebagai aktivitas/fungsi meliputi kegiatan pemerintahan yang mengurus
kepentingan negara
3. Sebagai proses teknis penyelenggaraan regulasi meliputi tindakan aparatur
negara didasarkan pada perundang-undangan yang berlaku.
Administrasi Negara
1. Salah satu fungsi pemerintah
2. Aparatur & aparat dari
pemerintah
3. Proses penyelenggaraan
pemerintah yg memerlukan
kerjasama secara tertentu
(Prajudi Atmosudidarjo)
Administrasi Negara
1.Gabungan jabatan-jabatan
2. Aparat (alat administrasi)
3. Melakukan sebagian dari
pekerjaan pemerintah
(E.Utrecht)
Administrasi Negara
1.Keseluruhan aparatur
pemerintah;
2. Aktivitas/tugas-tugas negara
selain tugas pembuatan undang-
undang dan pengadilan
(Ridwan HR)

4. Apa itu Hukum Administrasi Negara...
Hukum Administrasi Negara merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur:
 tindakan pemerintah;
 hubungan pemerintah dengan warga negara;
 Hubungan antarorgan pemerintah
 Organ pemerintah dalam menjalankan tugas
 Aturan main yang berkenaan dengan fungsi organ-organ pemerintahan
 Pemberian wewenang kepada pemerintah untuk menata, mengatur, dan memberikan pelayanan
kehidupan warga negara.
 Pembentukan peraturan –peraturan oleh administrasi negara/pemerintah yang tidak dapat dihindari
dalam penyelenggaran negara.
( Ridwan HR,2018, Hukum Administrasi Negara)
 Hukum Administrasi Negara sebagai hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan
dinamika administrasi negara didalam menjalankan tugasnya sehari-hari baik tugas yang berkaitan
dengan layanan masyarakat (public service), pelaksanaan pembangunan, kegiatan perekonomian,
peningkatan kesejahteraan dan melaksanakan berbagai tugas yang diperintahkan oleh peraturan
perundang-undangan.
 Hukum Administrasi Negara yang berfokus pada pemerintahan disuatu negara yang mencakup
fungsi,aktivitas, otoritas serta susunan pemerintah (lokal,regional,nasional) dalam suatu negara dan
dinamika yang terjadi adalah untuk menegaskan komitmen bangsa untuk penciptaan good governance;
(Safri Nugraha dkk,2017, Hukum Administrasi Negara)

5. Definisi Hukum Administrasi Menurut
Para Ahli......
E. Utrecht
Hukum Administrasi Negara adalah menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan
agar memungkinkan para pejabat pemerintahan Negara melakukan tugas mereka secara
khusus.
L.J. Van Apeldoorn
Hukum Administrasi Negara adalah keseluruhan aturan yang hendaknya diperhatikan
oleh para pendukung kekuasaan penguasa yang diserahi tugas pemerintahan itu.
Van Wijk-Konijnenbelt
Hukum Adminstrasi Negara merupakan instrumen yuridis bagi penguasa untuk secara aktif
terlibat dengan masyarakat dan memungkinkan anggota masyarakat mempengaruhi
penguasa dan memeberikan perlindungan terhadap penguasa.
Prajudi Atmosudirdjo
Hukum Administrasi Negara adalah hukum mengenai operasi dan pengendalian dari
kekuasaan-kekuasaan administrasi atau pengawasan terhadap penguasa-penguasa
administrasi.
Kusumadi Poedjosewojo
Hukum administrasi negara adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur bagaimana
negara sebagai penguasa menjalankan usaha-usaha untuk memenuhi tugasnya.

6. Ilustrasi Hukum Administrasi
Negara
Dinas Kependudukan &
Pencatatan Sipil
(instansi pemerintah)
Memiliki susunan
organisasi, tugas, dan
fungsi serta tata kerja
(pejabat pemerintah &
pelayan masyarakat)
Tugas & wewenang
Penyelenggaraan pelayanan
dokumen kependudukan
(Wewenang pemerintah)
Acuan Regulasi
• UU No.24 tahun 2013
tentang Administrasi
Kependudukan
• UU No.30 tahun 2014
tentang Administrasi
Pemerintahan
• UU No.25 tahun 2009
tentang pelayanan publik
(instrumen pemerintah)
Disdukcapil memberikan
pelayanan kepada masyarakat
dengan mekanisme
pelayanan,waktu
pelayanan,pengaduan, serta
layanan online
(Tindakan pemerintah)
Petugas layanan harus
menerapkan standar
pelayanan dokumen
kependudukan yang layak
kepada danMasyarakat yang
ingin dilayani petugas
Disdukcapil harus mematuhi
standar pelayanan yang
telah ditetapkan,
memanfaatkan aplikasi
pelayanan online, serta
melaporkan jika ada keluhan
dalam pelayanan
(Hubungan antara
pemerintah dan Warga
negara
Disdukcapil memiliki arah kebijakan
melalui penertiban dokumen
kependudukan dan pencatatan sipil
masyarakat melalui:
- Pengelolaan database secara
berkalanjutan
- Peningkatan SDA secara
profesional
(Implementasi kebijakan)
Pelaksanaan tugas dan
kebijakan berdasarkan
strategi Renstra Disdukcapil
Terhadap kinerja
pemerintahan dan layanan
masyrakat yang baik &
terarah
(Dinamika Pemerintahan)

7. Tujuan Hukum Administrasi Negara
Penyelenggaraan pemerintahan memiliki tujuan yang sejalan dengan
UU N0.30 tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan yakni:
a. Menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan;
b. Menciptakan kepastian hukum;
c. Mencegah terjadinya penyalahgunaan Wewenang;
d. Menjamin akuntabilitas Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
e. Memberikan pelindungan hukum kepada Warga Masyarakat dan aparatur
pemerintahan;
f. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
menerapkan AUPB; dan
g. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada Warga Masyarakat

8. Fungsi
Hukum Administrasi Negara
 Fungsi Normatif
Mengatur sarana bagi penguasa untuk mengatur dan mengendalikan
masyarakat;
Mengatur cara-cara berpartisipasi warga negara dalam proses pengaturan dan
pengendalian;
 Fungsi Jaminan
Perlindungan hukum bagi masyarakat;
 Fungsi Instrumental
Menetapkan norma-norma fundamental bagi penguasa untuk pemerintahan
yang baik
(Philipus M. Hadjon,2008,Pengantar Hukum Administrasi Negara)
Pemerintah Masyarakat
Perlindungan
Hukum
Partisipasi

9. Ruang Lingkup
Hukum Administrasi Negara
 Ruang lingkup Hukum Administrasi Negara meliputi berbagai hal yang
merupakan kegiatan administrasi negara yang terdiri atas perbuatan hukum
yang bersifat yuridis menciptakan akibat-akibat hukum secara langsung
seperti penetapan, rencana,norma jabaran,legislasi semu, dan kegiatan
administrasi negara yang bersifat non-yuridis.
 Secara garis besar ruang lingkup pembahasan Hukum Administrasi Negara
dikategorikan:
1. Hukum Administrasi Daerah
2. Hukum Kepegawaian
3. Hukum Keuangan Negara
4. Hukum Administrasi Pembangunan
5. Hukum Lingkungan
6. Hukum Pertambangan
7. Hukum Kehutanan
8. Hukum Pajak
9. Hukum Birokrasi dan Good Governance
(Safri Nugraha,dkk,Hukum Administrasi Negara)

10. 1. Hukum Kepolisian, berisi aturan-aturan hukum yang mengandung norma
untuk bertingkah laku, bersifat larangan /pengingkaran dan mengadakan
pembatasan-pembatasan tertentu terhadap kebebasan seseorang guna
kepentingan keamanan umum;
2. Hukum Perlembagaan, yaitu aturan-aturan hukum yang ditujukan kepada
panguasa untuk menyelenggarakan perkembangan rakyat dan pembangunan
dalam lapangan kebudayaan, kesenian, Ilmu Pengetahuan, kerohanian dan
kejasmanian, kemasyarakatan dan lain-lain (pendidikan dan pengajaran di
sekolah-sekolah, perpustakaan, tentang rumah sakit). Dengan meluasnya
bidang-bidang kebebasan bergeraknya perseorangan maka penguasa
wajibmengatur hubungan-hubungan hukum individu-individu tersebut
berdasarkan tugasnya yakni menyelenggarakan kepentingan umum;
3. Hukum Keuangan, yaitu aturan-aturan hukum tentang upaya menyediakan
perbekalan guna melaksanakan tugas-tugas penguasa. Misalnya, aturan
tentang pajak, bea dan cukai, peminjaman uang bagi negara dan lain-lainnya
Walther Burekhardt
Bidang- bidang pokok
Hukum Administrasi Negara

11. Prajudi Atmosudirdjo
Enam ruang lingkup yang
dipelajari dalam HAN:
1) Hukumtentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum dari administrasi
negara;
2) Hukum tentang organisasi negara;
3) Hukum tentang aktivitas-aktivitas dari administrasi negara, terutama yang
bersifat yuridis;
4) Hukum tentang sarana-sarana dari administrasi negara terutama
mengenai kepegawaian negara dan keuangan negara;
5) Hukum administrasi pemerintah daerah dan Wilayah, yang dibagi menjadi
a. Hukum Administrasi Kepegawaian;
b. Hukum Administrasi Keuangan;
c. Hukum Administrasi Materiil;
d. Hukum Administrasi Perusahaan Negara.
6) Hukum tentang Peradilan Administrasi Negara.

12. Hukum Administrasi Negara Secara Umum & Hukum Administrasi Negara secara Khusus
Hukum Administrasi Negara (HAN) terbagi dalam dua bagian yakni:
 Han heteronom bersumber pada UUD,Tap MPR,UU yang merupakan hukum yang
mengatur seluk beluk organisasi dan fungsi administrasi negara;
 Han otonom adalah hukum operasional yang diciptakan pemerintah dan administrasi
negara.
(Prajudi Atmosudirdjo)
 Hukum Administrasi Negara secara umum merupakan peraturan-peraturan yang
tidak terikat pada suatu bidang tertentu dari kebijaksanaan penguasa, seperti asas-
asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dan UU Administrasi Pemerintahan. Han
secara umum meliputi peraturan-peraturan umum mengenai tindakan hukum dan
hubungan Han atau peraturan-peraturan dan prinsip-prinsip yang berlaku untuk
semu bidang Han.
 Hukum Administrasi Negara secara khusus merupakan peraturan-peraturan hukum
yang berhubungan dengan bidang tertentu dari kebijaksanaan penguasa seperti,
hukum tata ruang, hukum perizinan, hukum kepegawaian.
(Ridwan HR & Philipus M.Hadjon Hukum Administrasi Negara)

13. Kesimpulan.....
• Hukum Administrasi Negara mengatur negara dalam keadaan bergerak yakni:
 tindakan pemerintah (aktivitas,otoritas)
 hubungan antara pemerintah dan WN
 hubungan antar organ pemerintah berkaitan fungsi penyelenggaraan negara
 Implementasi dari kebijakan (policy) pemerintah
 Mengatur dinamika pemerintahan untuk penciptaan good governance
• Tujuan dan fungsi Hukum Administrasi Negara yakni
 Menetapkan norma-norma bagi pejabat administrasi negara untuk menjamin
akuntabilitas badan/pejabat pemerintah dan mencengah terjadinya
penyalahgunaan wewenang;
 Memberikan perlindungan kepada masyarakat dan aparatur pemerintahan
sehingga menciptakan kepastian hukum.
• Ruang lingkup Hukum Administrasi Negara ialah perbuatan hukum yang
bersifat yuridis menciptakan akibat-akibat hukum secara langsung seperti
himpunan peraturan perundang-undangan,penetapan,legislasi semu, dan
kegiatan administrasi negara yang bersifat non-yuridis.