Tindakan pejabat memberikan alokasi dana yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki jalan raya untuk membangun jembatan yang roboh. Hal ini dilakukan karena kondisi jembatan yang lebih mendesak daripada kondisi jalan yang masih dapat digunakan. Tindakan ini dapat dibenarkan atau tidak berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik seperti asas kepastian hukum, keseimbangan, kesamaan,

1. ANALISIS KASUS PENYIMPANGAN PENGGUNAAN WEWENANG OLEH
PEJABAT NEGARA DALAM PRAKTIK ADMINISTRASI NEGARA
Disusun Oleh
DODIE ISKANDAR
EAA 115 210
UNIVERSITAS PALANGKARAYA
FAKULTAS HUKUM
JURUSAN ILMU HUKUM
2017

2. KATA PENGANTAR
Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan karuniaNya sehingga
saya dapat menyusun makalah ini dengan sebaik-baiknya, walaupun dengan hasil yang
sederhana.Semoga makalah ini dapat menambah pengetahuan bagi para pembaca dan menambah
pengalaman bagi saya agar kedepannya dapat menjadi lebih baik lagi.
Makalah ini saya akui masih banyak kekurangan karena pengalaman yang saya miliki sangat
kurang.Oleh karena itu saya harapkan kepada para pembaca untuk memberikan masukan-
masukan yang bersifat membangun untuk kesempurnaan makalah ini.
Penyusun

3. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Di dalam negara hukum seperti di Indonesia, hukum ditempatkan sebagai aturan main dalam
penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan,agar terciptanya kegiatan
kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan yang adil, damai, dan makmur.
Kegiatan Administrasi Negara yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan pun dalam
pelaksanaannya didasari oleh Hukum Administrasi Negara.Hal ini agar tidak terjadi
penyalahgunaan kekuasaan yang dimiliki terhadap kepentingan umum.
Dalam praktik pelaksanaan kegiatan administrasi negara, terkadang terdapat hal-hal yang tidak
sesuai dengan yang terdapat dalam hukum yang berlaku. Seperti dalam kasus berikut ini,
“ Seorang pejabat pemerintahan diberi wewenang untuk memperbaiki jalan raya dengan dana
Rp 300.000.000,00. Di atas jalan itu terdapat sebuah jembatan yang ternyata pada saat itu
roboh. Melihat kondisi di lapangan yang seperti itu, pejabat itu lebih memilih mengalokasikan
dana yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki jalan raya untuk membangun jembatan
sebagai jalur penghubung masyarakat. Selain itu tampaknya jalan raya yang hendak diperbaiki
kondisinya tidak terlalu parah dan masih dapat digunakan dibandingkan dengan jembatan yang
roboh di atas jalan itu yang sangat mengganggu aktivitas warga.Dengan dasar itu pejabat
akhirnya tidak melaksanakan tugasnya untuk memperbaiki jalan raya dan lebih memilih
membangun jembatan.”
Hal ini membuat kebingungan bagi orang awam yang belum mengerti akan Hukum Administrasi
Negara. Apakah tindakan pejabat tersebut diperbolehkan oleh hukum?Atau justru tindakan
tersebut adalah tindakan melanggar hukum karena tidak sesuai dengan kewenangan yang
dimilikinya. Kemudian apa dasar hukum tindakan tersebut?. Pejabat yang belum memahami
hukum pun kemudian akan menjadi ragu ketika akan membuat keputusan jika terjadi kasus
seperti di atas.

4. B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah yang dapat
dikemukakan adalah, ”Apakah tindakan tersebut termasuk tindakan sewenang-wenang, ataukah
tindakan tersebut merupakan penyalahgunaan wewenang?”
C. Tujuan Penulisan
Bertolok apa yang dikemukakan pada rumusan masalah, maka tujuan penulisan makalah ini
adalah untuk mengetahui apakah tindakan yang dilakukan oleh pejabat tersebut termasuk
tindakan yang sewenang-wenang atau merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang.
D. Manfaat Penulisan
Manfaat penulisan makalah ini ada dua, yakni
1. Secara teoritis manfaat yang dapat diharapkan dari penulisan makalah ini adalah untuk
penambahan pengetahuan mengenai Sistem Hukum Indonesia lebih khususnya pada Hukum
Administrasi Negara
2. Secara praktis, manfaat yang dapat diharapkan dari makalah ini adalah dapat mendorong
terciptanya sadar hukum bagi Mahasiswa Administrasi Negara terutama dalam hal pengambilan
keputusan.

5. BAB II
PEMBAHASAN
E.1 Tindakan Hukum Pemerintahan
Pemerintah/Pejabat Administrasi Negara adalah pejabat yang melaksanakan urusan
pemerintahan baik di pusat maupun di daerah berdasarkan peraturan perundangan yang
berlaku.Pejabat Administrasi Negara adalah subjek hukum administrasi negara.
Tindakan Pemerintah secara umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tindakan hukum dan
tindakan bukan tindakan hukum.Seorang pejabat dikatakan melakukan tindakan hukum apabila
tindakan yang dimaksudkan untuk menmbulkan akibat-akibat hukum.
Tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahannya
dapat dibedakan dalam tindakan hukum publik dan tindakan hukum privat.Tindakan hukum
publik berarti tindakan hukum yang dilakukan tersebut didasarkan pada hukum publik,
sedangkan tindakan hukum privat adalah tindakan yang didasarkan pada ketentuan hukum
keperdataan.
Tindakan hukum publik yang dilakukan oleh pemerintahan dalam menjalankan fungsi
pemerintahannya, dapat dibedakan dalam tindakan hukum publik yang bersifat sepihak dan
tindakan banyak pihak.Peraturan bersama antarkabupaten atau antara kabupaten dengan provinsi
adalah contoh dari tindakan hukum publik beberapa pihak.Tindakan hukum publik sepihak
berbentuk tindakan yang dilakukan sendiri oleh organ pemerintahan yang menimbulkan akibat
hukum publik, contohnya adalah pemberian izin bangunan dari walikota, pemberian bantuan
(subsidi), perintah pengosongan bangunan/rumah, dan sebagainya.
Di dalam negara hukum terdapat asas legalitas atau wetmatigheid van bestuur, yaitu perbuatan
hukum administrasi harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.Tanpa
ada peraturan perundang-undangan, tindakan hukum pemerintah dapat dikategorikan sebagai
tindakan hukum tanpa kewenangan (onbevoegd).

6. E2. Wewenang Pemerintah
Dalam arti hukum, wewenang (bevoegdheid) adalah keseluruhan hak dan kewajiban yang secara
eksplisit diberikan oleh pembuat undang-undang kepada subjek hukum publik.Di dalam
wewenang terdapat tugas (taak), hak (rechten), kewajiban (plichten), dan pertanggungjawaban
(verantwoordelijkheid).Secara operasional, wewenang merupakan kemampuan untuk melakukan
tindakan-tindakan hukum tertentu.
Sifat wewenang pemerintahan adalah terikat, fakultatif, dan bebas. Wewenang bersifat terikat
yaitu jika peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan bagaimana wewenang itu
dapat dilakukan secara rinci.wewenang fakultatif terjadi jika pejabat tersebut tidak wajib
menerapkan wewenangnya, masih ada pilihan lain yang dapat dilakukan dalam keadaan tertentu
sesuai peraturan dasarnya. Wewenang bebas terjadi jika peraturan dasar memberikan kebebasan
untuk menentukan sendiri keputusannya.Meskipun diberi kewenangan bebas, namun dalam
negara hukum, baik penyerahan wewenang, sifat, dan isi wewenang, maupun pelaksanaan
wewenang, tunduk pada batasan yuridis.Penggunaan wewenang pemerintah juga disertai
pertanggungjawaban hukum.
E.3 Freies Ermessen
Kewenangan bebas pemerintah sering disebut freies Ermessen.Freies artinya bebas, lepas, tidak
terikat, merdeka.Sedangkan Ermessen berarti mempertimbangkan, menilai, menduga, dan
memperkirakan.Jadi, Freies Ermessen artinya seseorang mempunyai kebebasan untuk menilai,
menduga, dan mempertimbangkan sesuatu. Menurut Nana Saputra, freies Ermessen adalah
kebebasan yang diberikan kepada alat administrasi yang pada asasnya memperkenalkan alat
administrasi negara mengutamakan keefektifan tercapainya suatu tujuan daripada berpegang
teguh pada peraturan hukum, atau kewenangan yang sah untuk turut campur dalam kegiatan
sosial guna melaksanakan tugas-tugas menyelenggarakan kepentingan umum.

7. Menurut Bachsan Mustafa, dalam buku Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, freise
Ermessen diberikan kepada pemerintah/administrasi negara karena fungsi pemerintah adalah
menyelenggarakan kepentingan umum yang berbeda dengan fungsi kehakiman untuk
menyelesaikan sengketa antar penduduk. Keputusan pemerintah lebih mengutamakan
pencapaian tujuan daripada sesuai dengan hukum yang berlaku.
Sjachran Basah mengungkapkan unsur-unsur freies Emessen dalam negara hukum adalah :
1. Ditujukan untuk menjalankan tugas-tugas servis publik;
2. Merupakan sikap tindak aktif dari administrasi negara;
3. Sikap tindak itu dimungkinkan oleh hukum;
4. Sikap tindak itu diambil atas inisiatif sendiri;
5. Sikap tindak itu dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan penting yang timbul
secara tiba-tiba;
6. Sikap tindak itu dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa
maupun secara hukum.
Di dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, freise Ermessen dilakukan oleh administrasi
negara dalam hal-hal sebagai berikut:
1. Belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian in konkrito
terhadap suatu masalah tertentu, padahal masalah tersebut menuntut penyelesaian yang segera.
Misalnya dalam menghadapi suatu bencana alam atau wabah penyakit yang menular, maka
aparat pemerintah harus segera mengambil tindakan yang menguntungkan bagi negara maupun
bagi rakyat, tindakan mana semata-mata timbul atas prakarsa sendiri.
2. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar berbuat aparat pemerintah memberikan
kebebasan sepenuhnya. Misalnya dalam pemberian izin berdasarkan pasal 1 HO, setiap pemberi
izin bebas untuk menafsirkan pengertian “menimbulkan keadaan bahaya” sesuai dengan situasi
dan kondisi daerah masing-masing.
3. Adanya delegasi perundang-undangan, maksudnya aparat pemerintah diberi kekuasaan untuk
mengatur sendiri, yang sebenarnya kekuasaan itu merupakan kekuasaan aparat yang lebih tinggi
tingkatannya. Misalnya dalam menggali sumber-sumber keuangan daerah.Pemerintah daerah
bebas mengelolanya asalkan sumber-sumber itu merupakan sumber-sumber yang sah.

8. Menurut Muchsan, pembatasan penggunaan freise Ermessen adalah sebagai berikut :
1. Penggunaan freies Ermessen tidak boleh bertentangan denan sistem hukum yang berlaku (kaidah
hukum positif).
2. Penggunaan freies Ermessen hanya ditujukan demi kepentingan umum.
E.3 Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)
Seperti yang tadi telah dijelaskan bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugasnya tidak selalu
berdasarkan Undang-Undang, karena Undang-Undang bersifat terbatas dan tidak dapat
mencangkup semua masalah administrasi negara.oleh karena itu pejabat diberi kewenangan
untuk membuat keputusan, namun kewenangan bebas itu pun harus berdasarkan asas-asas umum
pemerintahan yang baik sebagai berikut :
a) Asas Kepastian Hukum
Asas kepastian hukum memiliki dua aspek, material dan formal.Aspek hukum material terkait
atas asas kepercayaan.Demi kepastian hukum, setiap keputusan yang telah dikeluarkan
pemerintah tidak untuk dicabut kembali sampai ada putusan pengadilan.Aspek formal
menekankan agar pembuatan keputusan memakai kata-kata yang jelas.
b) Asas Keseimbangan
Asas ini menghendaki adanya keseimbangan antara hukuman jabatan dan kelalaian pegawai.
Pelanggaran yang sama jika dilakukan oleh orang yang berbeda akan dikenakan sanksi yang
sama, sesuai dengan kriteria yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c) Asas Kesamaan dalam Mengambil Keputusan
Asas ini menghendaki agar badan pemerintahan mengambil tindakan yang sama (tidak
bertentangan) atas kasus-kasus yang faktanya sama.
d) Asas Bertindak Cermat atau Asas Kecermatan
Dalam mengambil keputusan, pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti
semua faktor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengar, dan
mempertimbangkan alasan yang diajukan pihak yang berkepentingan, juga harus
mempertimbangkan akibat hukum yang muncul dari keputusan itu.

9. e) Asas Motivasi untuk Setiap Keputusan
Pemerintah harus mempunyai motivasi atau alasan yang jelas, terang, benar, objektif, dan adil
sebagai dasar membuat keputusan agar mereka yang tidak puas dapat mengajukan
keberatan/banding.Motivasi juga diperlukan hakim administrasi negara untuk menilai keputusan
yang dipersengketakan.
f) Asas Tidak Mencampuradukkan Kewenangan
Kewenangan pemerintah secara umum mencangkup kewenangan dari segi material, segi
wilayah, dan segi waktu.Aspek-aspek wewenang ini tidak dapat dijalankan melebihi atas apa
yang sudah ditentukan dlam peraturan yang berlaku.
g) Asas Permainan yang Layak (Fair Play)
Warga negara diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mencari kebenaran dan keadilan
serta diberi kesempatan untuk membela diri dengan memberikan argumentasi-argumentasi
sebelum dijatuhkannya putusan administrasi.Asas ini menekankan kejujuran dan keterbukaan
dalam penyelesaian sengketa administrasi negara.
h) Asas Keadilan dan Kewajaran
Asas keadilan menuntut tindakan secara proporsional, sesuai, seimbang, dan selaras dengan hak
setiap orang.Sedangkan asas kewajaran menekankan agar setiap aktivitas pemerintah atau
administrasi negara memperhatkan nilai-nilai yang berlaku di tengah masyarakat, baik itu
berkaitan dengan agama, moral, adat istiadat, maupun nilai-nilai lainnya.
i) Asas Kepercayaan dan Menanggapi Pengharapan yang Wajar
Aparat pemerintah harus memerhatikan asas ini sehingga jika suatu harapan sudah diberikan
kepada warga negara tidak boleh ditarik kembali meskipun tidak menguntungkan bagi
pemerintah.
j) Asas Meniadakan Akibat Suatu Keputusan yang Batal
Asas ini mempunyai arti bahwa jika ternyata keputusan yang dibuat telah terbukti salah maka
aparat/pejabat pemerintah harus menggantinya.
k) Asas Perlindungan atas Pandangan atau Cara Hidup Pribadi
Pemerintah seharusnya melindungi hak kehidupan pribadi semua warga negara sebagai
konsekuensi negara hukum demokratis yang menjunjung tinggi dan melindungi hak asasi warga
negara.

10. l) Asas Kebijaksanaan
Asas ini menghendaki agar pemerintah dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya diberi
kebebasan dan keleluasan untuk menerapkan kebijaksanaan tanpa harus terpaku pada peraturan
formal.
m) Asas Kepentingan Umum
Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya harus mengutamakan kepentingan yang mencangkup
semua aspek kehidupan orang banyak. Penyelenggaraan kepentingan umum dapat berwujud hal-
hal berikut ini :
- Memelihara kepentingan umum yang khusus mengenai kepentingan negara, seperti tugas
pertahanan dan keamanan.
- Memelihara kepentingan bersama dari warga negara yang tidak dapat dipelihara oleh warga
negara sendiri, seperti persediaan sandang pangan, kesejahteraan, dll.
- Memelihara kepentingan bersama yang tidak seluruhnya dapat dilakukan oleh warga negara
sendiri, dalam bentuk bantuan negara, seperti pendidikan dan pengajaran, kesehatan, dll.
- Memelihara kepentingan dari warga perseorangan yang tidak seluruhnya dapat diselenggarakan
oleh warga negara sendiri, dalam bentuk bantuan negara, seperti pemeliharaan fakir miskin, anak
cacat, dll.
- Memelihara ketertiban, keamanan, kemakmuran setempat, seperti peraturan lalu lintas,
pembangunan, perumahan, dll.
E.4 Penyimpangan Penggunaan Wewenang
Di Dalam UU No. 5 Tahun 1986, terdapat dua jenis penyimpangan penggunaan wewenang, yaitu
penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir) dan sewenang-wenang (willekeur), yang
dalam pasal 53 ayat (2) huruf b dan c berbunyi sebagai berikut.
(b) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud
diberikannya wewenang tersebut;

11. (c) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua keputusan itu seharusnya tidak
sampai pada pengambilan atau tindakan pengambilan keputusan tersebut.
Peraturan kebijakan tidak dapat diuji dengan aspek rechtmatigheid.Berdasarkan Hukum
administrasi Negara, pengujian kebijakan adalah dari aspek doelmatigheid, dengan
menggunakan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), khususnya larangan
penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir) dan asas larangan sewenang-wenang
(willkeur).Kebijakan pemerintah dikategorikan sebagai kebijakan yang menyimpang jika di
dalamnya ada unsur penyalahgunaan wewenang dan unsur sewenang-wenang.
Ada tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang diuji dengan asas spesialitas.asas ini
mengandung arti behwa wewenang itu diberikan kepada organ pemerintah dengan tujuan
tertentu. Penyalahgunaan wewenang terjadi ketika menyimpang dari tujuan pemberian
wewenang.Misalnya seorang Bupati diberi wewenang mengatur dan melakukan pembebasan
tanah untuk kepentingan umum di wilayahnya, namun dalam pelaksanaannya dilakukan dengan
pencabutan hak atas tanah.
Sedangkan unsur sewenang-wenang diuji dengan asas rasionalitas atau kepantasan
(redelijk).Suatu peraturan kebijakan dikategorikan mengandung unsur willekeur jika peraturan
kebijakan itu nyata-nyata tidak masuk akal atau tidak beralasan.
Kesewenang-wenangan terkait dengan pemberian alasan dalam proses pengambilan keputusan.
Penyalahgunaan wewenang hanya mungkin dilakukan oleh pihak yang memperoleh wewenang
atas dasar atribusi (asli dari peraturan perundang-undangan) dan delegasi.Pihak yang diberi dan
menyalahgunakan wewenang adalah pihak yang diberi tanggung jawab hukum.Maka dari itu,
dalam hal mandat, pelaksana tugas (mandataris) tidak dilekati wewenang, karena tidak dibebani
tanggung jawab hukum.Mandanslah yang mungkin melakukan penyalahgunaan wewenang.
Menurut Philipus M. Hadjon, dalam buku Hukum Administrasi dan Good Governance, untuk
membuktikan terjadinya penyalahgunaan wewenang harus dibuktikan secara faktual bahwa

12. pejabat telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain. Pengalihan tujuan ini dapat
didasarkan atas kepentingan pribadi, maupun untuk orang lain.
Menurut Andhi Wiranto, “....parameter utama untuk menentukan ada tidaknya onrechmatig
overheidsdaad yang menjadi domain tata usaha negara, terletak pada 2 hal pokok, yaitu : a.
Apakah pejabat pemerintah teah menjalankan wewenang berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku? b. Apakah pejabat pemerintahan telah menerapkan AAUPB dalam
menjalankan kewenangan tersebut?
E.5 Analisis Kasus
Dalam kasus yang telah disebutkan dalam latar belakang, seorang pejabat selain bertindak sesuai
dengan undang-undang, namun ia pun mempunyai kebijaksanaan untuk membuat keputusan
untuk kepentingan umum. Oleh karena itu, tindakan pejabat untuk lebih mementingkan
membangun jembatan sebagai penghubung daripada mengeraskan aspal jalan sudah tepat,
walaupun dapat dikatakan melakukan penyalahgunaan kewenangan, namun jika hal tersebut
sesuai dengan AAUPB, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai tindakan melawan
hukum. Tujuan awal pemberian dana pun sebenarnya untuk kepentingan umum, terutama
transportasi warga. Jadi esensi keputusan pejabat tersebut sebenarnya tidak bertentangan dengan
tujuan awal pemberian wewenang.Dan selama keputusan dengan penyalahgunaan wewenang itu
tidak dipakai untuk kepentingan pribadi, maka keputusan tersebut dapat diterima.Setelah
membuat keputusanpun pejabat tersebut harus melakukan pertanggungjawaban mengenai
keputusannya tersebut.

13. BAB III
KESIMPULAN
Pejabat pemerintah dalam melaksanakan tugasnya, selain berdasarkan undang-undang, juga
diberi kebebasan membuat keputusan yang berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang
Baik.Dengan ini diharapkan pejabat pemerintahan dapat membuat keputusan dengan bijaksana
dan mengutamakan kesejahteraan rakyat.Karena hukum sendiri ada untuk mensejahterakan
rakyat, menciptakan keadilan.Kasus ini merupakan contoh bagaimana pejabat publik seharusnya
mengambil keputusan.

14. DAFTAR PUSTAKA
HR Ridwan. Hukum administrasi Negara. Jakarta: PTRajaGrafindo Persada, 2011