SlideShare a Scribd company logo
1 of 16
Menera Kerugian Korupsi
Birokrasi
Hokky Situngkir
Bandung FE institute
The center for complexities – Surya University
landasan model
CENTER FOR COMPLEXITIES
Model-model fisis
sequential events
 Decaying effect
Model-model peluruhan aspek fisis
 Contagious Model
 Model-model epidemi, persebaran penyakit
 Model-model rebaknya gosip / rumor
 Model-model marketing / persebaran okupasi produk
 Cascading Failures
 Model-model kegagalan sistem kompleks besar
 Model-model risiko jejaring keuangan
 Model-model kegagalan jejaring sistem organ tubuh
 Model-model fraktura material-material fisis
K0
𝐾1
1
𝐾1
2
𝐾1
3
𝐾1
𝐴
𝐾2
3
𝐾2
2
𝐾2
1
𝐾2
4
𝐾2
4
𝐾2
3
𝐾2
𝐵
𝐾2
9
𝐾2
8
𝐾2
7
𝐾2
6
𝐾2
5
𝐾3
3
𝐾3
2
𝐾3
1
𝐾3
6
𝐾3
5
𝐾3
4
𝐾3
9
𝐾3
8
𝐾3
7
𝐾3
𝐶
𝐾3
14
𝐾3
13
𝐾3
12
𝐾3
11
𝐾3
10
K0
𝐾1
1
𝐾1
2
𝐾1
3
𝐾1
𝐴
𝐾2
3
𝐾2
2
𝐾2
1
𝐾2
4
𝐾2
4
𝐾2
3
𝐾2
𝐵
𝐾2
9
𝐾2
8
𝐾2
7
𝐾2
6
𝐾2
5
𝐾3
3
𝐾3
2
𝐾3
1
𝐾3
6
𝐾3
5
𝐾3
4
𝐾3
9
𝐾3
8
𝐾3
7
𝐾3
𝐶
𝐾3
14
𝐾3
13
𝐾3
12
𝐾3
11
𝐾3
10
𝐾1 = 𝐾1
1
, 𝐾1
2
, … , 𝐾1
𝑁1
𝐾2 = 𝐾2
1
, 𝐾2
2
, … , 𝐾2
𝑁2
𝐾0
𝑁𝑖 = 𝑁 𝑖−1
𝐾𝑖 = 𝐾0exp(−𝜇(𝑖 − 1))
pertambahan rata-rata (N) kejadian kerugian sekuensial
𝜇: penurunan nilai kerugian per turunnya level
birokrasi
K0
𝐾1
1
𝐾1
2
𝐾1
3
𝐾1
𝐴
𝐾2
3
𝐾2
2
𝐾2
1
𝐾2
4
𝐾2
4
𝐾2
3
𝐾2
𝐵
𝐾2
9
𝐾2
8
𝐾2
7
𝐾2
6
𝐾2
5
𝐾3
3
𝐾3
2
𝐾3
1
𝐾3
6
𝐾3
5
𝐾3
4
𝐾3
9
𝐾3
8
𝐾3
7
𝐾3
𝐶
𝐾3
14
𝐾3
13
𝐾3
12
𝐾3
11
𝐾3
10
𝑁𝑖 = 𝑁 𝑖−1
𝐾𝑖 = 𝐾0exp(−𝜇(𝑖 − 1))
pertambahan rata-rata (N) kejadian kerugian sekuensial
𝜇: penurunan nilai kerugian per turunnya level
birokrasi
𝑅𝑖 = 𝐾𝑖 𝑁𝑖
𝑅∞ = lim
𝑀→∞
𝑖=0
𝑀
𝐾0 𝑁 𝑖−1exp(−𝜇(𝑖 − 1))
𝑅 𝑀 =
𝑖=0
𝑀
𝐾0 𝑁 𝑖−1exp(−𝜇(𝑖 − 1))
konvergen: 𝑁 < exp(𝜇)
divergen: 𝑁 ≥ exp(𝜇)
K0
𝐾1
1
𝐾1
2
𝐾1
3
𝐾1
𝐴
𝐾2
3
𝐾2
2
𝐾2
1
𝐾2
4
𝐾2
4
𝐾2
3
𝐾2
𝐵
𝐾2
9
𝐾2
8
𝐾2
7
𝐾2
6
𝐾2
5
𝐾3
3
𝐾3
2
𝐾3
1
𝐾3
6
𝐾3
5
𝐾3
4
𝐾3
9
𝐾3
8
𝐾3
7
𝐾3
𝐶
𝐾3
14
𝐾3
13
𝐾3
12
𝐾3
11
𝐾3
10
Proposal
Praktika Kerja
K0
𝐾1
1
𝐾1
2
𝐾1
3
𝐾1
𝐴
𝐾2
3
𝐾2
2
𝐾2
1
𝐾2
4
𝐾2
4
𝐾2
3
𝐾2
𝐵
𝐾2
9
𝐾2
8
𝐾2
7
𝐾2
6
𝐾2
5
𝐾3
3
𝐾3
2
𝐾3
1
𝐾3
6
𝐾3
5
𝐾3
4
𝐾3
9
𝐾3
8
𝐾3
7
𝐾3
𝐶
𝐾3
14
𝐾3
13
𝐾3
12
𝐾3
11
𝐾3
10
𝐾2
7
𝐾2
5
𝐾3
12
𝐾3
10
K0
𝐾1
3
𝑝0
𝐾1
2
1 − 𝑝0
𝑝1
𝑝2
1 − 𝑝1
1 − 𝑝2
the problem of exposure from a node to another….
unweighted directed graph
)𝐺(𝐵, 𝑋, 𝐸 )𝐺(𝐵, 𝐻
𝑒 𝑏→𝑥 ∈ 𝐸
𝑥 ∈ 𝑋
𝜏 𝑏→𝑥
𝜂 =
)𝑒 𝑏→𝑥∈𝐸(𝐵
𝑁𝑒 𝑏→𝑥
)𝐻𝑡(𝑏
)𝐸(𝑏
𝑁𝑒 𝑏→𝑥
: jumlah elemen birokrasi, 𝑏, yang terkait dengan kasus 𝑥 pada waktu 𝜏 𝑏→𝑥
𝐻𝑡(𝑏): jumlah elemen birokrasi yang terkait dengan elemen birokrasi 𝑏 pada waktu 𝑡
𝐸 𝑏 ∶ jumlah total kasus yang berkaitan dengan elemen birokrasi 𝑏.
unweighted directed graph
)𝐺(𝐵, 𝑋, 𝐸 )𝐺(𝐵, 𝐻
𝑒 𝑏→𝑥 ∈ 𝐸
𝑥 ∈ 𝑋
𝜏 𝑏→𝑥
𝜂 =
)𝑒 𝑏→𝑥∈𝐸(𝐵
𝑁𝑒 𝑏→𝑥
)𝐻𝑡(𝑏
)𝐸(𝑏
𝑁𝑒 𝑏→𝑥
: jumlah elemen birokrasi, 𝑏, yang terkait dengan kasus 𝑥 pada waktu 𝜏 𝑏→𝑥
𝐻𝑡(𝑏): jumlah elemen birokrasi yang terkait dengan elemen birokrasi 𝑏 pada waktu 𝑡
𝐸 𝑏 ∶ jumlah total kasus yang berkaitan dengan elemen birokrasi 𝑏.
Kegunaan Landasan Model
 Mempermudah visualisasi saat dilakukan
pengusutan yang dilakukan oleh para penyidik
dalam proses peradilan yang mensyaratkan
pengumpulan bukti, kesaksian, dan sebagainya.
 Menjadi landasan untuk membangun sebuah
pemodelan kuantitatif yang dapat menjadi
pijakan untuk melakukan estimasi dan perkiraan
dampak kerugian birokratis dari sebuah kasus
korupsi di satu elemen birokrasi.
Kerja Yang Disebut:
1. Crucitti, P., Latora, V., Marchiori, M. (2004). "Model for Cascading Failures in Complex Networks".
Physical Review E 69.
2. Dohnal, G. (2009). "The branching model of successive events". dalam Soares, C. G., Bri, R., &
Martorell (eds.). Reliability, Risk, and Safety: Theory and Applications. CRC Press.
3. Paradowski, M. B., & Jonak, Ł. (2012) “Understanding the social cascading of geekspeak and the
upshots for social cognitive systems”. dalam Galton, A. & Wood, Z. (Eds.) Understanding and
Modelling Collective Phenomena. University of Birmingham, 27–32.
4. Situngkir, H. (2003). “The Dynamics of Corruption: Artificial Society Approach”. Journal of Social
Complexity 1(3).
5. Situngkir, H. (2006). “"Theorizing Corruption through Agent-Based Modeling". Proceedings of the
9th Joint Conference on Information Sciences (JCIS). Atlantis Press.
6. Situngkir, H. & Maulana, A. (2013). “Dynamics of the Corruption Eradication in Indonesia”. BFI
Working Paper Series WP-1-2013.
Menera Kerugian Korupsi
Birokrasi
Hokky Situngkir
Bandung FE institute
The center for complexities – Surya University
landasan model
CENTER FOR COMPLEXITIES
KRHN
Akil
Mochtar
Blue Print Mahkamah Konstitusi
205.310.000

More Related Content

Viewers also liked

Agenda oms utk agenda anti korupsi hadi prayitno - fitra
Agenda oms utk agenda anti korupsi   hadi prayitno - fitraAgenda oms utk agenda anti korupsi   hadi prayitno - fitra
Agenda oms utk agenda anti korupsi hadi prayitno - fitra
Indonesia Anti Corruption Forum
 
B ina bangda korupsi di sektor perijinan dan investasi new
B ina bangda korupsi di sektor perijinan dan investasi newB ina bangda korupsi di sektor perijinan dan investasi new
B ina bangda korupsi di sektor perijinan dan investasi new
Indonesia Anti Corruption Forum
 
Sofian membangun asn profesional, berintegritas, dan berkinerja tinggi
Sofian membangun asn profesional, berintegritas, dan berkinerja tinggiSofian membangun asn profesional, berintegritas, dan berkinerja tinggi
Sofian membangun asn profesional, berintegritas, dan berkinerja tinggi
Indonesia Anti Corruption Forum
 

Viewers also liked (20)

Perempuan melawan korupsi koalisi perempuan
Perempuan melawan korupsi koalisi perempuan Perempuan melawan korupsi koalisi perempuan
Perempuan melawan korupsi koalisi perempuan
 
Upaya pencegahan korupsi di sektor pertanahan
Upaya pencegahan korupsi di sektor pertanahanUpaya pencegahan korupsi di sektor pertanahan
Upaya pencegahan korupsi di sektor pertanahan
 
Presentation
PresentationPresentation
Presentation
 
Agenda oms utk agenda anti korupsi hadi prayitno - fitra
Agenda oms utk agenda anti korupsi   hadi prayitno - fitraAgenda oms utk agenda anti korupsi   hadi prayitno - fitra
Agenda oms utk agenda anti korupsi hadi prayitno - fitra
 
Bapenas stranas ppk ac forum 2014 menteri
Bapenas stranas ppk ac forum 2014 menteriBapenas stranas ppk ac forum 2014 menteri
Bapenas stranas ppk ac forum 2014 menteri
 
Korupsi di sektor perijinan dan investasi new
Korupsi di sektor perijinan dan investasi newKorupsi di sektor perijinan dan investasi new
Korupsi di sektor perijinan dan investasi new
 
Sl forpimpas syiah kuala
Sl forpimpas syiah kualaSl forpimpas syiah kuala
Sl forpimpas syiah kuala
 
B ina bangda korupsi di sektor perijinan dan investasi new
B ina bangda korupsi di sektor perijinan dan investasi newB ina bangda korupsi di sektor perijinan dan investasi new
B ina bangda korupsi di sektor perijinan dan investasi new
 
Slide web pantau utk pak wicak
Slide web pantau utk pak wicakSlide web pantau utk pak wicak
Slide web pantau utk pak wicak
 
Presentasi donal fariz icw
Presentasi donal fariz icwPresentasi donal fariz icw
Presentasi donal fariz icw
 
Moniaga s korupsi pertanahan ham
Moniaga s   korupsi pertanahan hamMoniaga s   korupsi pertanahan ham
Moniaga s korupsi pertanahan ham
 
Dadang menaikkan cpi indonesia dadang tii
Dadang menaikkan cpi indonesia dadang tiiDadang menaikkan cpi indonesia dadang tii
Dadang menaikkan cpi indonesia dadang tii
 
Kpk sujanarko uncac_review(acforum)
Kpk sujanarko uncac_review(acforum)Kpk sujanarko uncac_review(acforum)
Kpk sujanarko uncac_review(acforum)
 
Korupsi investasi-perizinan usaha 100614
Korupsi investasi-perizinan usaha 100614Korupsi investasi-perizinan usaha 100614
Korupsi investasi-perizinan usaha 100614
 
Korupsi kesehatan kp2 kkn
Korupsi kesehatan kp2 kknKorupsi kesehatan kp2 kkn
Korupsi kesehatan kp2 kkn
 
Sofian membangun asn profesional, berintegritas, dan berkinerja tinggi
Sofian membangun asn profesional, berintegritas, dan berkinerja tinggiSofian membangun asn profesional, berintegritas, dan berkinerja tinggi
Sofian membangun asn profesional, berintegritas, dan berkinerja tinggi
 
Menpan rb dalam pemberantasan_korupsi1-1
Menpan rb dalam pemberantasan_korupsi1-1Menpan rb dalam pemberantasan_korupsi1-1
Menpan rb dalam pemberantasan_korupsi1-1
 
Attendance lea meeting 17 march 2014
Attendance lea meeting 17 march 2014Attendance lea meeting 17 march 2014
Attendance lea meeting 17 march 2014
 
Stranas ppk ac forum ipk_iph_aksi2014_diani
Stranas ppk ac forum ipk_iph_aksi2014_dianiStranas ppk ac forum ipk_iph_aksi2014_diani
Stranas ppk ac forum ipk_iph_aksi2014_diani
 
Achmad daniri kiat berbisnis tanpa suap dan korupsi
Achmad daniri kiat berbisnis tanpa suap dan korupsi Achmad daniri kiat berbisnis tanpa suap dan korupsi
Achmad daniri kiat berbisnis tanpa suap dan korupsi
 

Similar to Hokky menera kerugian korupsi birokrasi begin (7)

1. Manajemen Data Pekerjaan Irigasi dan SDA1111.pptx
1. Manajemen  Data Pekerjaan Irigasi dan SDA1111.pptx1. Manajemen  Data Pekerjaan Irigasi dan SDA1111.pptx
1. Manajemen Data Pekerjaan Irigasi dan SDA1111.pptx
 
dio nugroho (41816010074) - hapzi ali, sistem informasi global, universitas m...
dio nugroho (41816010074) - hapzi ali, sistem informasi global, universitas m...dio nugroho (41816010074) - hapzi ali, sistem informasi global, universitas m...
dio nugroho (41816010074) - hapzi ali, sistem informasi global, universitas m...
 
04 DETERMINAN DAYA DUKUNG SISTEM INFORMASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA PEM...
04 DETERMINAN DAYA DUKUNG SISTEM INFORMASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA PEM...04 DETERMINAN DAYA DUKUNG SISTEM INFORMASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA PEM...
04 DETERMINAN DAYA DUKUNG SISTEM INFORMASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA PEM...
 
Si & pi, siti nur rohadatul 'aisy, hapzi ali,infrastruktur ti dan teknologi b...
Si & pi, siti nur rohadatul 'aisy, hapzi ali,infrastruktur ti dan teknologi b...Si & pi, siti nur rohadatul 'aisy, hapzi ali,infrastruktur ti dan teknologi b...
Si & pi, siti nur rohadatul 'aisy, hapzi ali,infrastruktur ti dan teknologi b...
 
Rps sim Universitas Bandung Raya (UICM_UNBAR)
Rps sim Universitas Bandung Raya (UICM_UNBAR)Rps sim Universitas Bandung Raya (UICM_UNBAR)
Rps sim Universitas Bandung Raya (UICM_UNBAR)
 
METODOLOGI PENGEMBANGAN SISTEM
METODOLOGI PENGEMBANGAN SISTEMMETODOLOGI PENGEMBANGAN SISTEM
METODOLOGI PENGEMBANGAN SISTEM
 
Materi 1 Pengantar Aplikasi Komputer.pptx
Materi 1 Pengantar Aplikasi Komputer.pptxMateri 1 Pengantar Aplikasi Komputer.pptx
Materi 1 Pengantar Aplikasi Komputer.pptx
 

More from Indonesia Anti Corruption Forum

More from Indonesia Anti Corruption Forum (20)

IACF GTC: Tanggung jawab korporasi (Albertina Ho)
IACF GTC: Tanggung jawab korporasi (Albertina Ho)IACF GTC: Tanggung jawab korporasi (Albertina Ho)
IACF GTC: Tanggung jawab korporasi (Albertina Ho)
 
IACF GTC: Menakar pertanggungjawaban korporasi
IACF GTC: Menakar pertanggungjawaban korporasiIACF GTC: Menakar pertanggungjawaban korporasi
IACF GTC: Menakar pertanggungjawaban korporasi
 
Korupsi korporasi
Korupsi korporasiKorupsi korporasi
Korupsi korporasi
 
IACF-GTC; Menutup Ruang Korupsi PBJ by IAPI
IACF-GTC; Menutup Ruang Korupsi PBJ by IAPIIACF-GTC; Menutup Ruang Korupsi PBJ by IAPI
IACF-GTC; Menutup Ruang Korupsi PBJ by IAPI
 
IACF-GTC; Menutup Ruang Korupsi PBJ
IACF-GTC; Menutup Ruang Korupsi PBJIACF-GTC; Menutup Ruang Korupsi PBJ
IACF-GTC; Menutup Ruang Korupsi PBJ
 
SPAK 2013 Editan Terakhir
SPAK 2013 Editan TerakhirSPAK 2013 Editan Terakhir
SPAK 2013 Editan Terakhir
 
Buku ipak bps2013
Buku ipak bps2013Buku ipak bps2013
Buku ipak bps2013
 
Release launch ipak_2013
Release launch ipak_2013Release launch ipak_2013
Release launch ipak_2013
 
Notulensi hasil PSC INDA 03 Anti Corruption, Bappenas, 1 Sept. 2014
Notulensi hasil PSC INDA 03 Anti Corruption, Bappenas, 1 Sept. 2014Notulensi hasil PSC INDA 03 Anti Corruption, Bappenas, 1 Sept. 2014
Notulensi hasil PSC INDA 03 Anti Corruption, Bappenas, 1 Sept. 2014
 
Reformasi Regulasi di Korea
Reformasi Regulasi di KoreaReformasi Regulasi di Korea
Reformasi Regulasi di Korea
 
E book-uncac-gap-analysis-3
E book-uncac-gap-analysis-3E book-uncac-gap-analysis-3
E book-uncac-gap-analysis-3
 
Uu nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan t
Uu nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tUu nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan t
Uu nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan t
 
Uu nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan konvensi pbb antiko
Uu nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan konvensi pbb antikoUu nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan konvensi pbb antiko
Uu nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan konvensi pbb antiko
 
Uu nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik
Uu nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publikUu nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik
Uu nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik
 
Uu nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan
Uu nomor 10 tahun 1998 tentang perbankanUu nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan
Uu nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan
 
Uncac indonesia
Uncac indonesiaUncac indonesia
Uncac indonesia
 
Uu nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi
Uu nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsiUu nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi
Uu nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi
 
Se no 9 12 dpnp tentang pelaksanaan gcg bagi bank umum
Se no 9 12 dpnp tentang pelaksanaan gcg bagi bank umumSe no 9 12 dpnp tentang pelaksanaan gcg bagi bank umum
Se no 9 12 dpnp tentang pelaksanaan gcg bagi bank umum
 
Uu nomor 15 tahun 2002 tentang tppu
Uu nomor 15 tahun 2002 tentang tppuUu nomor 15 tahun 2002 tentang tppu
Uu nomor 15 tahun 2002 tentang tppu
 
Peraturan presiden nomor 35 tahun 2011
Peraturan presiden nomor 35 tahun 2011Peraturan presiden nomor 35 tahun 2011
Peraturan presiden nomor 35 tahun 2011
 

Recently uploaded

Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptxDashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
PututJokoWibowo
 

Recently uploaded (6)

Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan asetMateri Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
 
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahPerencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan BaratMasterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
 
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barang
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barangpermendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barang
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barang
 
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi PublikInovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
 
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptxDashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
 

Hokky menera kerugian korupsi birokrasi begin