SlideShare a Scribd company logo
Serial Diskusi 
Korupsi 
Korporasi 
Oleh: 
METTA DHARMASAPUTRA 
Email : metta@katadata.co.id 
Twitter: metta_ds 
UNODC & Binus University 
Jakarta, 18 Juli 2014
2 
Artikel di Majalah Tempo dan Buku
3 
1. KETOKOHAN: 
Terkaya Indonesia 2006 & 2008 
versi Forbes Asia Magazine 
• Finance Asia:
4 
Sukanto Tanoto & Jaringan Luar 
Negeri 
• Bos Raja Garuda Mas Group (Royal 
Golden Eagle), orang terkaya di 
Indonesia versi majalah Forbes, 
2006 dan 2008. 
• Aset RGM US$ 8 miliar (sekitar Rp 
72 triliun) dengan 56 ribu karyawan. 
Kekayaan Sukanto sendiri US$ 2,8 
miliar. 
• Dikenal dekat dengan penguasa di 
Singapura, Malaysia, dan Brasil. 
• Jaringan perusahaannya di Cina, 
Brasil, Finlandia, Thailand, 
Malaysia, Filipina, Hong Kong, 
Singapura.
5 
Asian Agri Group 
• Terbesar kedua dari 5 
perusahaan induk dalam RGE 
Group. 
• Perusahaan 
perkebunan kelapa 
sawit, cokelat, dan 
karet yang berpusat 
di Medan dengan 
luas kebun 150 ribu 
hektare, salah satu 
yang terbesar di 
dunia.
6 
2. KEPENTINGAN NEGARA: 
Catatan Kasus Grup RGE 
• Indikasi manipulasi pajak Asian Agri terbesar dalam sejarah RI. 
• Pemilik Bank Unibank yang dibekukan 2001 dan sempat kabur ke 
luar negeri. Sukanto bayar sebagian, negara nombok Rp 1,4 triliun. 
• Kasus dugaan wesel ekspor fiktif ke perusahaan afiliasi yang 
difasilitasi Bank Indonesia US$ 230 juta (sekitar Rp 2,7 triliun) pada 
1997. Negara hanya menerima pelunasan Rp 430 miliarTerakhir 
di tangan Timtas Tipikor 
• Surat utang (NCD) bermasalah US$ 28 juta yang diterbitkan 
Unibank pada 1999. Melanggar ketentuan BI seperti dinyatakan 
Mahkamah Agung pada 24 Mei 2007. 
• Riau Pulp and Paper diduga terlibat kasus pembalakan liar di Riau. 
Diselidiki Polda Riau dan Mabes Polri.
7 
3. NILAI KERUGIAN: 
Kasus Pajak Terbesar 
• Manipulasi Pajak 2002- 
2005: 
- Kerugian: Rp 1,3 triliun. 
- 21 berkas, 11 tersangka 
- 9 truk (1.400 boks) 
dokumen disita 
- 1 tersangka sudah 
disidangkan dan bebas 
- Vonis MA denda Rp 2,5 
triliun + tagihan Pajak Rp 2 
triliun
8 
Tiga Modus Manipulasi Pajak 
Modus umum: 
menekan biaya pajak di dalam negeri dan 
mentransfer hasil “penghematan” itu ke luar negeri 
(money laundering). 
 Pembuatan biaya fiktif untuk menekan keuntungan 
(menghindari beban pajak tinggi) 
 Transaksi hedging fiktif dengan perusahaan afiliasi di luar 
negeri (Hong Kong, Makao, Mauritius, BVI) 
 Transfer pricing (permainan harga jual) ke perusahaan 
afiliasi di luar negeri
9 
Gurita Bisnis Sukanto
10 
Indikasi Biaya Fiktif 
1 Nov 2004: 
11 perusahaan 
mengeluarkan 
biaya, tapi dana 
masuk ke 
rekening 
pribadi Eddy 
Lukas dan 
Djoko Oetomo 
(orang 
kepercayaan 
Sukanto) di Bank 
Bumiputera.
11
12 
Modus di Luar Negeri 
• Setahun profit yang ditransfer ke luar negeri $30-40 
juta. Setiap ton CPO yang dijual, transfer pricing $40. 
• Ini kebijakan resmi perusahaan, karena semua memo 
transaksi disetujui GM Marketing dan COO 
Marketing/Downstream di Singapuragerbang order 
transaksi Asian Agri di luar negeri 
• Dulunya transaksi langsung via Asian Agri Abadi di BVI. 
Sejak 2003 diubah via Makao dan Hong Kong terlebih 
dulu. 
• Skema penjualan produk: Order dari 
SingapuraIndonesiaHong Kong atau 
MakaoBVIreal buyer
13 
Manipulasi di Luar Negeri? 
• Perusahaan di Hong Kong dan BVI hanya 
paper company, bukan operational company 
(kantor pengacara, pelatihan audit, pabrik 
payung) dan dikesankan non-afiliated 
• Ada indikasi manipulasi pajak juga dilakukan 
terhadap otoritas pajak di Hong Kong 
• IRD Hong Kong membebaskan ’profit Twin 
Bonus selama 2 tahun bebas pajak., karena 
dianggap transaksi luar negeri. 
– Non-afiliated dng perusahaan di Indonesia 
– Twin Bonus hanya kantor korespondensi 
dan semua transaksi dilakukan oleh 
perusahaan di Indonesia 
• Hasil audit E&Y dan akuntan publik Hong 
Kong bertolak belakangTransaksi forward 
semu & one sided transaction
14 
Indikasi Keterlibatan Sukanto 
• Goalead, rekening penampung kekayaan Sukanto, menerima 
aliran dana dari Asian Agri atas perintah First Island Co.
15 
Langkah Terobosan Non- 
Konvensional 
 Penting perlindungan terhadap 
whistleblower atau justice 
collaborator 
 Insentif bagi whistleblower 
(quitam) 
 Kerjasama dengan otoritas pajak 
di luar negeri 
 Lebih menghidupkan koordinasi 
antarlembaga, khususnya 
dengan PPATK untuk menelusuri 
aliran uang dan indikasi money 
laundering.
16 
Tiga Kunci Pemberantasan Manipulasi 
Pajak 
Perlin-dungan 
Whistle-blower 
Pembe-rantasan 
Manipulasi 
Pajak 
Korupsi 
Sektor 
Swasta 
Jerat 
Pencucian 
Uang
17 
Peran Penting Internal 
Whistleblower
18 
Kisah Whistleblower 
Dr. Jeffrey Wigand: The Man Who Knew Too Much 
• Bekas Vice President pada 
divisi Riset dan 
Pengembangan Brown & 
Williamson (Lousville, 
Kentucky). 
• Membongkar manipulasi 
campuran tembakau dalam 
rokok dengan menaikkan 
kadar nikotin untuk 
meningkatkan efek 
kecanduan (1999).
19 
Bentuk Perlindungan 
• Bentuk perlindungan: 
– Keselamatan diri dan keluarga 
– Imbalan (qui tam) 15%-30% 
dari uang yang diselamatkan 
• the False Claims Act (Lincoln 
Law) diamendemen pada 
1986. 
• 1987-2008: uang negara 
yang diselamatkan hampir 
US$ 22 miliar.
20 
Manipulasi Korporasi 
• Firma akuntansi raksasa Arthur 
Andersen memanipulasi hasil 
audit. 
• Setelah Amerika diguncang 
rentetan skandal manipulasi 
laporan keuangan (Enron, 
WorldCom, Tyco, Sunbeam, 
ImClone, dan Adelphia), Kongres 
Amerika pada 2002 
mengesahkan the Sarbanes- 
Oxley Act untuk sektor korporat.
21 
Manipulasi Korporasi 
• Sarbanes-Oxley dilengkapi 
aturan perlindungan bagi 
whistleblower. 
• Karyawan yang dikenai sanksi, 
misalnya dipecat, dapat 
melapor ke badan 
perlindungan the Occupational 
Safety and Health 
Administration. 
• Jika fakta benar, perusahaan 
diminta mempekerjakannya 
kembali, plus bayar denda 
kepada karyawan tersebut.
22 
Lebih baik menyalakan 
lilin daripada mengutuk 
kegelapan 
TERIMAKASIH

More Related Content

Similar to Korupsi korporasi

kasus skandal worldcom
kasus skandal worldcomkasus skandal worldcom
kasus skandal worldcomNovie Susyla
 
09ppt pajak pertemuan 9.pptx
09ppt pajak pertemuan 9.pptx09ppt pajak pertemuan 9.pptx
09ppt pajak pertemuan 9.pptx
SalsaBila591599
 
Materi bab 8 perdagangan internasional
Materi  bab 8 perdagangan internasionalMateri  bab 8 perdagangan internasional
Materi bab 8 perdagangan internasionalYudha Kirito
 
Kel. 5
Kel. 5Kel. 5
Kel. 5
Amrul Rizal
 
Ekonomi international uniba linda handayani /6K-MKP 1.3,
Ekonomi international uniba linda handayani /6K-MKP  1.3,Ekonomi international uniba linda handayani /6K-MKP  1.3,
Ekonomi international uniba linda handayani /6K-MKP 1.3,
MahendraConan
 
PERTEMUAN 3 LINGK HUKUM,TEKNOLOGI,AKUNTANSI,POLITIK.ppt
PERTEMUAN 3 LINGK HUKUM,TEKNOLOGI,AKUNTANSI,POLITIK.pptPERTEMUAN 3 LINGK HUKUM,TEKNOLOGI,AKUNTANSI,POLITIK.ppt
PERTEMUAN 3 LINGK HUKUM,TEKNOLOGI,AKUNTANSI,POLITIK.ppt
ahmadhumaidi21
 
Presentasi Tax on E commerce
Presentasi Tax on E commerce Presentasi Tax on E commerce
Presentasi Tax on E commerce
Lili Fajri Dailimi
 
Kelompok 1 dimensi internasional dan akuntansi
Kelompok 1 dimensi internasional dan akuntansiKelompok 1 dimensi internasional dan akuntansi
Kelompok 1 dimensi internasional dan akuntansiAmrul Rizal
 
Penggelapan Pajak Samsung Corp.pptx
Penggelapan Pajak Samsung Corp.pptxPenggelapan Pajak Samsung Corp.pptx
Penggelapan Pajak Samsung Corp.pptx
DanangTakoyakiAi
 
Kabar JKPP Edisi 6
Kabar JKPP Edisi 6Kabar JKPP Edisi 6
Ekonomi Internasional
Ekonomi InternasionalEkonomi Internasional
Ekonomi Internasional
Warsih acih
 
Bab 5 international accounting
Bab 5 international accountingBab 5 international accounting
Bab 5 international accounting
asepahmadf
 
Bisnis_Internasional 12.pptx
Bisnis_Internasional 12.pptxBisnis_Internasional 12.pptx
Bisnis_Internasional 12.pptx
nainiamalia2
 
ekonomi_internasional_UPfDATE_ppt(2).ppt
ekonomi_internasional_UPfDATE_ppt(2).pptekonomi_internasional_UPfDATE_ppt(2).ppt
ekonomi_internasional_UPfDATE_ppt(2).ppt
rahmatdodon
 
bab-13-manajemen-keuangan-internasional(1).ppt
bab-13-manajemen-keuangan-internasional(1).pptbab-13-manajemen-keuangan-internasional(1).ppt
bab-13-manajemen-keuangan-internasional(1).ppt
QuatGamping
 
masuk ke dalam pasar global
masuk ke dalam pasar globalmasuk ke dalam pasar global
masuk ke dalam pasar global
sinaganv
 
1_Hukum Pajak Internasional.pptx
1_Hukum Pajak Internasional.pptx1_Hukum Pajak Internasional.pptx
1_Hukum Pajak Internasional.pptx
AdenKun1
 
Perdagangan international
Perdagangan internationalPerdagangan international
Perdagangan internationalRoza Ahmad
 

Similar to Korupsi korporasi (20)

kasus skandal worldcom
kasus skandal worldcomkasus skandal worldcom
kasus skandal worldcom
 
09ppt pajak pertemuan 9.pptx
09ppt pajak pertemuan 9.pptx09ppt pajak pertemuan 9.pptx
09ppt pajak pertemuan 9.pptx
 
Materi bab 8 perdagangan internasional
Materi  bab 8 perdagangan internasionalMateri  bab 8 perdagangan internasional
Materi bab 8 perdagangan internasional
 
Kel. 5
Kel. 5Kel. 5
Kel. 5
 
Ekonomi international uniba linda handayani /6K-MKP 1.3,
Ekonomi international uniba linda handayani /6K-MKP  1.3,Ekonomi international uniba linda handayani /6K-MKP  1.3,
Ekonomi international uniba linda handayani /6K-MKP 1.3,
 
Bab 3. int.trade
Bab 3. int.tradeBab 3. int.trade
Bab 3. int.trade
 
PERTEMUAN 3 LINGK HUKUM,TEKNOLOGI,AKUNTANSI,POLITIK.ppt
PERTEMUAN 3 LINGK HUKUM,TEKNOLOGI,AKUNTANSI,POLITIK.pptPERTEMUAN 3 LINGK HUKUM,TEKNOLOGI,AKUNTANSI,POLITIK.ppt
PERTEMUAN 3 LINGK HUKUM,TEKNOLOGI,AKUNTANSI,POLITIK.ppt
 
Presentasi Tax on E commerce
Presentasi Tax on E commerce Presentasi Tax on E commerce
Presentasi Tax on E commerce
 
Makalah Pajak Berganda
Makalah Pajak BergandaMakalah Pajak Berganda
Makalah Pajak Berganda
 
Kelompok 1 dimensi internasional dan akuntansi
Kelompok 1 dimensi internasional dan akuntansiKelompok 1 dimensi internasional dan akuntansi
Kelompok 1 dimensi internasional dan akuntansi
 
Penggelapan Pajak Samsung Corp.pptx
Penggelapan Pajak Samsung Corp.pptxPenggelapan Pajak Samsung Corp.pptx
Penggelapan Pajak Samsung Corp.pptx
 
Kabar JKPP Edisi 6
Kabar JKPP Edisi 6Kabar JKPP Edisi 6
Kabar JKPP Edisi 6
 
Ekonomi Internasional
Ekonomi InternasionalEkonomi Internasional
Ekonomi Internasional
 
Bab 5 international accounting
Bab 5 international accountingBab 5 international accounting
Bab 5 international accounting
 
Bisnis_Internasional 12.pptx
Bisnis_Internasional 12.pptxBisnis_Internasional 12.pptx
Bisnis_Internasional 12.pptx
 
ekonomi_internasional_UPfDATE_ppt(2).ppt
ekonomi_internasional_UPfDATE_ppt(2).pptekonomi_internasional_UPfDATE_ppt(2).ppt
ekonomi_internasional_UPfDATE_ppt(2).ppt
 
bab-13-manajemen-keuangan-internasional(1).ppt
bab-13-manajemen-keuangan-internasional(1).pptbab-13-manajemen-keuangan-internasional(1).ppt
bab-13-manajemen-keuangan-internasional(1).ppt
 
masuk ke dalam pasar global
masuk ke dalam pasar globalmasuk ke dalam pasar global
masuk ke dalam pasar global
 
1_Hukum Pajak Internasional.pptx
1_Hukum Pajak Internasional.pptx1_Hukum Pajak Internasional.pptx
1_Hukum Pajak Internasional.pptx
 
Perdagangan international
Perdagangan internationalPerdagangan international
Perdagangan international
 

More from Indonesia Anti Corruption Forum

IACF GTC: Tanggung jawab korporasi (Albertina Ho)
IACF GTC: Tanggung jawab korporasi (Albertina Ho)IACF GTC: Tanggung jawab korporasi (Albertina Ho)
IACF GTC: Tanggung jawab korporasi (Albertina Ho)
Indonesia Anti Corruption Forum
 
IACF-GTC; Menutup Ruang Korupsi PBJ by IAPI
IACF-GTC; Menutup Ruang Korupsi PBJ by IAPIIACF-GTC; Menutup Ruang Korupsi PBJ by IAPI
IACF-GTC; Menutup Ruang Korupsi PBJ by IAPI
Indonesia Anti Corruption Forum
 
IACF-GTC; Menutup Ruang Korupsi PBJ
IACF-GTC; Menutup Ruang Korupsi PBJIACF-GTC; Menutup Ruang Korupsi PBJ
IACF-GTC; Menutup Ruang Korupsi PBJ
Indonesia Anti Corruption Forum
 
SPAK 2013 Editan Terakhir
SPAK 2013 Editan TerakhirSPAK 2013 Editan Terakhir
SPAK 2013 Editan Terakhir
Indonesia Anti Corruption Forum
 
Buku ipak bps2013
Buku ipak bps2013Buku ipak bps2013
Release launch ipak_2013
Release launch ipak_2013Release launch ipak_2013
Release launch ipak_2013
Indonesia Anti Corruption Forum
 
Notulensi hasil PSC INDA 03 Anti Corruption, Bappenas, 1 Sept. 2014
Notulensi hasil PSC INDA 03 Anti Corruption, Bappenas, 1 Sept. 2014Notulensi hasil PSC INDA 03 Anti Corruption, Bappenas, 1 Sept. 2014
Notulensi hasil PSC INDA 03 Anti Corruption, Bappenas, 1 Sept. 2014
Indonesia Anti Corruption Forum
 
Reformasi Regulasi di Korea
Reformasi Regulasi di KoreaReformasi Regulasi di Korea
Reformasi Regulasi di Korea
Indonesia Anti Corruption Forum
 
E book-uncac-gap-analysis-3
E book-uncac-gap-analysis-3E book-uncac-gap-analysis-3
E book-uncac-gap-analysis-3
Indonesia Anti Corruption Forum
 
Uu nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan t
Uu nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tUu nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan t
Uu nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan t
Indonesia Anti Corruption Forum
 
Uu nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan konvensi pbb antiko
Uu nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan konvensi pbb antikoUu nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan konvensi pbb antiko
Uu nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan konvensi pbb antiko
Indonesia Anti Corruption Forum
 
Uu nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik
Uu nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publikUu nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik
Uu nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik
Indonesia Anti Corruption Forum
 
Uu nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan
Uu nomor 10 tahun 1998 tentang perbankanUu nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan
Uu nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan
Indonesia Anti Corruption Forum
 
Uncac indonesia
Uncac indonesiaUncac indonesia
Uu nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi
Uu nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsiUu nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi
Uu nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi
Indonesia Anti Corruption Forum
 
Se no 9 12 dpnp tentang pelaksanaan gcg bagi bank umum
Se no 9 12 dpnp tentang pelaksanaan gcg bagi bank umumSe no 9 12 dpnp tentang pelaksanaan gcg bagi bank umum
Se no 9 12 dpnp tentang pelaksanaan gcg bagi bank umum
Indonesia Anti Corruption Forum
 
Uu nomor 15 tahun 2002 tentang tppu
Uu nomor 15 tahun 2002 tentang tppuUu nomor 15 tahun 2002 tentang tppu
Uu nomor 15 tahun 2002 tentang tppu
Indonesia Anti Corruption Forum
 
Peraturan presiden nomor 35 tahun 2011
Peraturan presiden nomor 35 tahun 2011Peraturan presiden nomor 35 tahun 2011
Peraturan presiden nomor 35 tahun 2011
Indonesia Anti Corruption Forum
 
Pbi nomor 8 4 2006 tentang pelaksanaan gcg
Pbi nomor 8 4 2006 tentang pelaksanaan gcgPbi nomor 8 4 2006 tentang pelaksanaan gcg
Pbi nomor 8 4 2006 tentang pelaksanaan gcg
Indonesia Anti Corruption Forum
 
Instruksi presiden nomor 1 tahun 2013 tentang aksi pencegaha
Instruksi presiden nomor 1 tahun 2013 tentang aksi pencegahaInstruksi presiden nomor 1 tahun 2013 tentang aksi pencegaha
Instruksi presiden nomor 1 tahun 2013 tentang aksi pencegaha
Indonesia Anti Corruption Forum
 

More from Indonesia Anti Corruption Forum (20)

IACF GTC: Tanggung jawab korporasi (Albertina Ho)
IACF GTC: Tanggung jawab korporasi (Albertina Ho)IACF GTC: Tanggung jawab korporasi (Albertina Ho)
IACF GTC: Tanggung jawab korporasi (Albertina Ho)
 
IACF-GTC; Menutup Ruang Korupsi PBJ by IAPI
IACF-GTC; Menutup Ruang Korupsi PBJ by IAPIIACF-GTC; Menutup Ruang Korupsi PBJ by IAPI
IACF-GTC; Menutup Ruang Korupsi PBJ by IAPI
 
IACF-GTC; Menutup Ruang Korupsi PBJ
IACF-GTC; Menutup Ruang Korupsi PBJIACF-GTC; Menutup Ruang Korupsi PBJ
IACF-GTC; Menutup Ruang Korupsi PBJ
 
SPAK 2013 Editan Terakhir
SPAK 2013 Editan TerakhirSPAK 2013 Editan Terakhir
SPAK 2013 Editan Terakhir
 
Buku ipak bps2013
Buku ipak bps2013Buku ipak bps2013
Buku ipak bps2013
 
Release launch ipak_2013
Release launch ipak_2013Release launch ipak_2013
Release launch ipak_2013
 
Notulensi hasil PSC INDA 03 Anti Corruption, Bappenas, 1 Sept. 2014
Notulensi hasil PSC INDA 03 Anti Corruption, Bappenas, 1 Sept. 2014Notulensi hasil PSC INDA 03 Anti Corruption, Bappenas, 1 Sept. 2014
Notulensi hasil PSC INDA 03 Anti Corruption, Bappenas, 1 Sept. 2014
 
Reformasi Regulasi di Korea
Reformasi Regulasi di KoreaReformasi Regulasi di Korea
Reformasi Regulasi di Korea
 
E book-uncac-gap-analysis-3
E book-uncac-gap-analysis-3E book-uncac-gap-analysis-3
E book-uncac-gap-analysis-3
 
Uu nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan t
Uu nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tUu nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan t
Uu nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan t
 
Uu nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan konvensi pbb antiko
Uu nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan konvensi pbb antikoUu nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan konvensi pbb antiko
Uu nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan konvensi pbb antiko
 
Uu nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik
Uu nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publikUu nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik
Uu nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik
 
Uu nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan
Uu nomor 10 tahun 1998 tentang perbankanUu nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan
Uu nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan
 
Uncac indonesia
Uncac indonesiaUncac indonesia
Uncac indonesia
 
Uu nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi
Uu nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsiUu nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi
Uu nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi
 
Se no 9 12 dpnp tentang pelaksanaan gcg bagi bank umum
Se no 9 12 dpnp tentang pelaksanaan gcg bagi bank umumSe no 9 12 dpnp tentang pelaksanaan gcg bagi bank umum
Se no 9 12 dpnp tentang pelaksanaan gcg bagi bank umum
 
Uu nomor 15 tahun 2002 tentang tppu
Uu nomor 15 tahun 2002 tentang tppuUu nomor 15 tahun 2002 tentang tppu
Uu nomor 15 tahun 2002 tentang tppu
 
Peraturan presiden nomor 35 tahun 2011
Peraturan presiden nomor 35 tahun 2011Peraturan presiden nomor 35 tahun 2011
Peraturan presiden nomor 35 tahun 2011
 
Pbi nomor 8 4 2006 tentang pelaksanaan gcg
Pbi nomor 8 4 2006 tentang pelaksanaan gcgPbi nomor 8 4 2006 tentang pelaksanaan gcg
Pbi nomor 8 4 2006 tentang pelaksanaan gcg
 
Instruksi presiden nomor 1 tahun 2013 tentang aksi pencegaha
Instruksi presiden nomor 1 tahun 2013 tentang aksi pencegahaInstruksi presiden nomor 1 tahun 2013 tentang aksi pencegaha
Instruksi presiden nomor 1 tahun 2013 tentang aksi pencegaha
 

Korupsi korporasi

  • 1. Serial Diskusi Korupsi Korporasi Oleh: METTA DHARMASAPUTRA Email : metta@katadata.co.id Twitter: metta_ds UNODC & Binus University Jakarta, 18 Juli 2014
  • 2. 2 Artikel di Majalah Tempo dan Buku
  • 3. 3 1. KETOKOHAN: Terkaya Indonesia 2006 & 2008 versi Forbes Asia Magazine • Finance Asia:
  • 4. 4 Sukanto Tanoto & Jaringan Luar Negeri • Bos Raja Garuda Mas Group (Royal Golden Eagle), orang terkaya di Indonesia versi majalah Forbes, 2006 dan 2008. • Aset RGM US$ 8 miliar (sekitar Rp 72 triliun) dengan 56 ribu karyawan. Kekayaan Sukanto sendiri US$ 2,8 miliar. • Dikenal dekat dengan penguasa di Singapura, Malaysia, dan Brasil. • Jaringan perusahaannya di Cina, Brasil, Finlandia, Thailand, Malaysia, Filipina, Hong Kong, Singapura.
  • 5. 5 Asian Agri Group • Terbesar kedua dari 5 perusahaan induk dalam RGE Group. • Perusahaan perkebunan kelapa sawit, cokelat, dan karet yang berpusat di Medan dengan luas kebun 150 ribu hektare, salah satu yang terbesar di dunia.
  • 6. 6 2. KEPENTINGAN NEGARA: Catatan Kasus Grup RGE • Indikasi manipulasi pajak Asian Agri terbesar dalam sejarah RI. • Pemilik Bank Unibank yang dibekukan 2001 dan sempat kabur ke luar negeri. Sukanto bayar sebagian, negara nombok Rp 1,4 triliun. • Kasus dugaan wesel ekspor fiktif ke perusahaan afiliasi yang difasilitasi Bank Indonesia US$ 230 juta (sekitar Rp 2,7 triliun) pada 1997. Negara hanya menerima pelunasan Rp 430 miliarTerakhir di tangan Timtas Tipikor • Surat utang (NCD) bermasalah US$ 28 juta yang diterbitkan Unibank pada 1999. Melanggar ketentuan BI seperti dinyatakan Mahkamah Agung pada 24 Mei 2007. • Riau Pulp and Paper diduga terlibat kasus pembalakan liar di Riau. Diselidiki Polda Riau dan Mabes Polri.
  • 7. 7 3. NILAI KERUGIAN: Kasus Pajak Terbesar • Manipulasi Pajak 2002- 2005: - Kerugian: Rp 1,3 triliun. - 21 berkas, 11 tersangka - 9 truk (1.400 boks) dokumen disita - 1 tersangka sudah disidangkan dan bebas - Vonis MA denda Rp 2,5 triliun + tagihan Pajak Rp 2 triliun
  • 8. 8 Tiga Modus Manipulasi Pajak Modus umum: menekan biaya pajak di dalam negeri dan mentransfer hasil “penghematan” itu ke luar negeri (money laundering).  Pembuatan biaya fiktif untuk menekan keuntungan (menghindari beban pajak tinggi)  Transaksi hedging fiktif dengan perusahaan afiliasi di luar negeri (Hong Kong, Makao, Mauritius, BVI)  Transfer pricing (permainan harga jual) ke perusahaan afiliasi di luar negeri
  • 9. 9 Gurita Bisnis Sukanto
  • 10. 10 Indikasi Biaya Fiktif 1 Nov 2004: 11 perusahaan mengeluarkan biaya, tapi dana masuk ke rekening pribadi Eddy Lukas dan Djoko Oetomo (orang kepercayaan Sukanto) di Bank Bumiputera.
  • 11. 11
  • 12. 12 Modus di Luar Negeri • Setahun profit yang ditransfer ke luar negeri $30-40 juta. Setiap ton CPO yang dijual, transfer pricing $40. • Ini kebijakan resmi perusahaan, karena semua memo transaksi disetujui GM Marketing dan COO Marketing/Downstream di Singapuragerbang order transaksi Asian Agri di luar negeri • Dulunya transaksi langsung via Asian Agri Abadi di BVI. Sejak 2003 diubah via Makao dan Hong Kong terlebih dulu. • Skema penjualan produk: Order dari SingapuraIndonesiaHong Kong atau MakaoBVIreal buyer
  • 13. 13 Manipulasi di Luar Negeri? • Perusahaan di Hong Kong dan BVI hanya paper company, bukan operational company (kantor pengacara, pelatihan audit, pabrik payung) dan dikesankan non-afiliated • Ada indikasi manipulasi pajak juga dilakukan terhadap otoritas pajak di Hong Kong • IRD Hong Kong membebaskan ’profit Twin Bonus selama 2 tahun bebas pajak., karena dianggap transaksi luar negeri. – Non-afiliated dng perusahaan di Indonesia – Twin Bonus hanya kantor korespondensi dan semua transaksi dilakukan oleh perusahaan di Indonesia • Hasil audit E&Y dan akuntan publik Hong Kong bertolak belakangTransaksi forward semu & one sided transaction
  • 14. 14 Indikasi Keterlibatan Sukanto • Goalead, rekening penampung kekayaan Sukanto, menerima aliran dana dari Asian Agri atas perintah First Island Co.
  • 15. 15 Langkah Terobosan Non- Konvensional  Penting perlindungan terhadap whistleblower atau justice collaborator  Insentif bagi whistleblower (quitam)  Kerjasama dengan otoritas pajak di luar negeri  Lebih menghidupkan koordinasi antarlembaga, khususnya dengan PPATK untuk menelusuri aliran uang dan indikasi money laundering.
  • 16. 16 Tiga Kunci Pemberantasan Manipulasi Pajak Perlin-dungan Whistle-blower Pembe-rantasan Manipulasi Pajak Korupsi Sektor Swasta Jerat Pencucian Uang
  • 17. 17 Peran Penting Internal Whistleblower
  • 18. 18 Kisah Whistleblower Dr. Jeffrey Wigand: The Man Who Knew Too Much • Bekas Vice President pada divisi Riset dan Pengembangan Brown & Williamson (Lousville, Kentucky). • Membongkar manipulasi campuran tembakau dalam rokok dengan menaikkan kadar nikotin untuk meningkatkan efek kecanduan (1999).
  • 19. 19 Bentuk Perlindungan • Bentuk perlindungan: – Keselamatan diri dan keluarga – Imbalan (qui tam) 15%-30% dari uang yang diselamatkan • the False Claims Act (Lincoln Law) diamendemen pada 1986. • 1987-2008: uang negara yang diselamatkan hampir US$ 22 miliar.
  • 20. 20 Manipulasi Korporasi • Firma akuntansi raksasa Arthur Andersen memanipulasi hasil audit. • Setelah Amerika diguncang rentetan skandal manipulasi laporan keuangan (Enron, WorldCom, Tyco, Sunbeam, ImClone, dan Adelphia), Kongres Amerika pada 2002 mengesahkan the Sarbanes- Oxley Act untuk sektor korporat.
  • 21. 21 Manipulasi Korporasi • Sarbanes-Oxley dilengkapi aturan perlindungan bagi whistleblower. • Karyawan yang dikenai sanksi, misalnya dipecat, dapat melapor ke badan perlindungan the Occupational Safety and Health Administration. • Jika fakta benar, perusahaan diminta mempekerjakannya kembali, plus bayar denda kepada karyawan tersebut.
  • 22. 22 Lebih baik menyalakan lilin daripada mengutuk kegelapan TERIMAKASIH