BPN melakukan berbagai upaya untuk mencegah korupsi di sektor pertanahan, termasuk mengundang KPK untuk sosialisasi anti korupsi, memakai slogan anti korupsi di kantor, dan memperbaiki peraturan seperti UU pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

1. UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI DI
SEKTOR PERTANAHAN
BUDI MULYANTO

2. PENDAHULUAN
Pemahaman masyarakat umum:
◦ semua hal yang berkaitan dengan tanah
◦ Tanah dimaknai sebagai permukaan bumi, tubuh bumi,
lahan, ruang di atasnya, (soil, space,land)
Korupsi:
◦ Pengertian umum penggelapan uang negara
◦ Tipikor: merugikan keuangan negara, menggunakan aset
negara untuk memperkaya dirisendiri atau orang lain, atau
merugikan keuangan negara
Upaya pencegahan:
◦ segala upaya yang dilakukan oleh lembaga agar seluruh
aparat BPN tidak melakukan tindak pidana korupsi

3. RUANG LINGKUP KERJA BPN RI
• Tugas :
– menyelenggarakan pertanahan secara nasional,
regional dan sektoral
• Fungsi:
– secara singkat dapat dikatakan BPN melakukan
penataan dan pengaturan penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah

4. KETERKAITAN DENGAN K/L LAIN
Pelaksanaan tupoksi BPN RI berkaitan dengan
berbagai Kementerian dan Lembaga terutama:
◦ Kementerian Kehutanan
◦ Kementerian Dalam Negeri,
◦ Kementerian PU
◦ Kementerian Pertanian
◦ Kementerian Perumahan Rakyat
◦ dll
Oleh karena keterkaitan tsb, seringkali aparat
BPN masuk dalam pasal “turut serta”

5. UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI (1)
Mengundang Pimpinan KPK pada RAKERNAS BPN RI setiap tahun
Melakukan sosialisasi pencegahan korupsi dengan bahan dari KPK
secara berjenjang (pusat, kanwil, kantor pertanahan)
Memasang slogan-slogan anti korupsi di setiap kantor pertanahan
Menekankan pentingnya melaksanakan secara sungguh-sungguh
dan konsisten SAPTA TERTIB PERTANAHAN
◦ TERTIB ADMINISTRASI
◦ TERTIB ANGGARAN
◦ TERTIB PERLENGKAPAN
◦ TERTIB PERKANTORAN
◦ TERTIB KEUANGAN
◦ TERTIB DISIPLIN KERJA
◦ TERTIB MORAL

6. UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI (2)
Terkait dengan layanan selalu menekankan
pelaksanaan PP 13, 2010 tentang Tarif layanan BPN RI
Pembinaan Anti Korupsi oleh Tim Pembinaan Anti
Korupsi yang dipimpin oleh Eselon I
Dalam Koordinasi Deputi Pencegahan KPK, BPN
melaksanakan Percepatan Pengukuhan Kawasan
Hutan (Nota Kesepahaman Bersama 12 KL)
Menyempurnakan Peraturan Perundangan (Contoh:
terbitnya UU no 2/2012 tentang Pengadaan Tanah
untuk Kepentingan umum (Perencanaan, Persiapan,
Pelaksanaan, Penyerahan

7. UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI (2)
Terkait dengan layanan selalu menekankan
pelaksanaan PP 13, 2010 tentang Tarif layanan BPN RI
Pembinaan Anti Korupsi oleh Tim Pembinaan Anti
Korupsi yang dipimpin oleh Eselon I
Dalam Koordinasi Deputi Pencegahan KPK, BPN
melaksanakan Percepatan Pengukuhan Kawasan
Hutan (Nota Kesepahaman Bersama 12 KL)
Menyempurnakan Peraturan Perundangan (Contoh:
terbitnya UU no 2/2012 tentang Pengadaan Tanah
untuk Kepentingan umum (Perencanaan, Persiapan,
Pelaksanaan, Penyerahan