SlideShare a Scribd company logo
1 of 5
www.pantau-pengadaan.org
Latar Belakang
www.pantau-pengadaan.org adalah situs yang
dibuat untuk mengawal dan memantau setiap
pengadaan yang terjadi di Indonesia khususnya
pada lembaga pemerintahan. Dengan situs ini
semua pihak terkait akan mendapatkan dan
memberikan informasi tentang sistem
pengadaan yang ada, baik dari sisi prosedur/
regulasi maupun informasi umum lainnya.
Korupsi Pengadaan Barang/Jasa
• APBN 2012 Estimasi Belanja Pengadaan Barang/Jasa
= 500 Triliun.
• Pengadaan barang/jasa masih merupakan jenis
perkara korupsi tertinggi yang ditangani KPK (44%),
meski persentasenya berkurang.
• 294 pimpinan daerah terlibat korupsi.
• Persentase kerugian negara terbesar (38%) hasil
temuan BPK Semester I 2011, berada di sektor
pengadaan barang/jasa
Sumber : KPK
Tujuan
• Menyebarluaskan kepada public tentang upaya dalam
menerapkan nilai integritas dan anti korupsi dalam Pengadaan
Barang dan Jasa Publik (Mendesiminasikan secara umum
tentang PBJ dan secara khusus sebagai intervensi program
PBJ)
• Sebagai sarana belajar bagi para pihak: Pemerintah terkait
dan vendor/asosiasi vendor dalam mengejawantahkan
Pengadaan public yang bersih (Online survey bagi pengusaha
dan instansi dalam proses procurement, untuk meningkatkan
kapasitas mereka dalam PBJ)
• Sebagai sarana monitoring bagi masyarakat sipil terhadap
proses Pengadaan Barang dan Jasa Publik
Indonesia Bersih
Mari pantau dan awasi pengadaan barang dan
jasa yang bersih melalui:
www.pantau-pengadaan.org/survey.html

More Related Content

Viewers also liked

Hasil pemantauan dalam rekruitmen calon pegawai negeri sipil
Hasil pemantauan dalam rekruitmen calon pegawai negeri sipilHasil pemantauan dalam rekruitmen calon pegawai negeri sipil
Hasil pemantauan dalam rekruitmen calon pegawai negeri sipilIndonesia Anti Corruption Forum
 

Viewers also liked (18)

Airlangga materi seminar iacf dpr
Airlangga materi seminar iacf dprAirlangga materi seminar iacf dpr
Airlangga materi seminar iacf dpr
 
148010035v1 office indonesian anti corruption forum
148010035v1 office   indonesian anti corruption forum148010035v1 office   indonesian anti corruption forum
148010035v1 office indonesian anti corruption forum
 
Kapus kap forum anti korupsi indonesia 2014
Kapus kap   forum anti korupsi indonesia 2014Kapus kap   forum anti korupsi indonesia 2014
Kapus kap forum anti korupsi indonesia 2014
 
Paring tela'ah peta korupsi pelayanan sektor pertanahan
Paring tela'ah peta korupsi pelayanan sektor pertanahanParing tela'ah peta korupsi pelayanan sektor pertanahan
Paring tela'ah peta korupsi pelayanan sektor pertanahan
 
Popular legal action’-forum_anti_korupsi
Popular legal action’-forum_anti_korupsiPopular legal action’-forum_anti_korupsi
Popular legal action’-forum_anti_korupsi
 
Charles presentasi trading
Charles presentasi tradingCharles presentasi trading
Charles presentasi trading
 
Reformasi dan pemberantasan korupsi
Reformasi dan pemberantasan korupsiReformasi dan pemberantasan korupsi
Reformasi dan pemberantasan korupsi
 
Korupsi kesehatan kp2 kkn
Korupsi kesehatan kp2 kknKorupsi kesehatan kp2 kkn
Korupsi kesehatan kp2 kkn
 
Presentation
PresentationPresentation
Presentation
 
Bapenas stranas ppk ac forum 2014 menteri
Bapenas stranas ppk ac forum 2014 menteriBapenas stranas ppk ac forum 2014 menteri
Bapenas stranas ppk ac forum 2014 menteri
 
Paring tela'ah peta korupsi pelayanan sektor pertanahan
Paring tela'ah peta korupsi pelayanan sektor pertanahanParing tela'ah peta korupsi pelayanan sektor pertanahan
Paring tela'ah peta korupsi pelayanan sektor pertanahan
 
Hasil pemantauan dalam rekruitmen calon pegawai negeri sipil
Hasil pemantauan dalam rekruitmen calon pegawai negeri sipilHasil pemantauan dalam rekruitmen calon pegawai negeri sipil
Hasil pemantauan dalam rekruitmen calon pegawai negeri sipil
 
Moniaga s korupsi pertanahan ham
Moniaga s   korupsi pertanahan hamMoniaga s   korupsi pertanahan ham
Moniaga s korupsi pertanahan ham
 
Achmad daniri kiat berbisnis tanpa suap dan korupsi
Achmad daniri kiat berbisnis tanpa suap dan korupsi Achmad daniri kiat berbisnis tanpa suap dan korupsi
Achmad daniri kiat berbisnis tanpa suap dan korupsi
 
Menpan rb dalam pemberantasan_korupsi1-1
Menpan rb dalam pemberantasan_korupsi1-1Menpan rb dalam pemberantasan_korupsi1-1
Menpan rb dalam pemberantasan_korupsi1-1
 
20140610. korupsi kehutanan
20140610. korupsi kehutanan20140610. korupsi kehutanan
20140610. korupsi kehutanan
 
Menera kerugian korupsi birokrasi begin
Menera kerugian korupsi birokrasi beginMenera kerugian korupsi birokrasi begin
Menera kerugian korupsi birokrasi begin
 
Hokky menera kerugian korupsi birokrasi begin
Hokky menera kerugian korupsi birokrasi beginHokky menera kerugian korupsi birokrasi begin
Hokky menera kerugian korupsi birokrasi begin
 

Similar to Slide web pantau utk pak wicak

Kelompok 3 manajemen kontruksi (e-Procurement)
Kelompok 3 manajemen kontruksi (e-Procurement)Kelompok 3 manajemen kontruksi (e-Procurement)
Kelompok 3 manajemen kontruksi (e-Procurement)Putri Dewi Prasetianingrum
 
E procurement
E procurement E procurement
E procurement dianadella
 
Materi IACF-GTC2: Menutup Celah Korupsi di Pengadaan Barang dan Jasa
Materi IACF-GTC2: Menutup Celah Korupsi di Pengadaan Barang dan JasaMateri IACF-GTC2: Menutup Celah Korupsi di Pengadaan Barang dan Jasa
Materi IACF-GTC2: Menutup Celah Korupsi di Pengadaan Barang dan JasaAgustanto Imam Suprayoghie
 
Akuntabilitas sosial sebagai instrumen penilaian birokrasi pelayanan publik
Akuntabilitas sosial sebagai instrumen penilaian birokrasi pelayanan publikAkuntabilitas sosial sebagai instrumen penilaian birokrasi pelayanan publik
Akuntabilitas sosial sebagai instrumen penilaian birokrasi pelayanan publikKurniawan Saputra
 
Implementasi keterbukaan informasi_publi
Implementasi keterbukaan informasi_publiImplementasi keterbukaan informasi_publi
Implementasi keterbukaan informasi_publiNana Hanafi
 
SIM, Agnes Yulita Putri Aji, Hapzi Ali, Implementasi Sistem Informasi Manajem...
SIM, Agnes Yulita Putri Aji, Hapzi Ali, Implementasi Sistem Informasi Manajem...SIM, Agnes Yulita Putri Aji, Hapzi Ali, Implementasi Sistem Informasi Manajem...
SIM, Agnes Yulita Putri Aji, Hapzi Ali, Implementasi Sistem Informasi Manajem...Agnes Yulita Putri Aji
 
Pengembangan E-Government di Pemerintah Daerah
Pengembangan E-Government di Pemerintah DaerahPengembangan E-Government di Pemerintah Daerah
Pengembangan E-Government di Pemerintah DaerahIndriyatno Banyumurti
 
e-Catalogue & e-Commerce _Training "STRATEGIC SOURCING & VENDOR MANAGEMENT"
e-Catalogue & e-Commerce _Training "STRATEGIC SOURCING & VENDOR MANAGEMENT" e-Catalogue & e-Commerce _Training "STRATEGIC SOURCING & VENDOR MANAGEMENT"
e-Catalogue & e-Commerce _Training "STRATEGIC SOURCING & VENDOR MANAGEMENT" Kanaidi ken
 
Pendidikan anti korupsi - Nilai dan prinsip anti korupsi (Idik Saeful Bahri)
Pendidikan anti korupsi - Nilai dan prinsip anti korupsi (Idik Saeful Bahri)Pendidikan anti korupsi - Nilai dan prinsip anti korupsi (Idik Saeful Bahri)
Pendidikan anti korupsi - Nilai dan prinsip anti korupsi (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Kajian Implementasi BeLa Pengadaan.pdf
Kajian Implementasi BeLa Pengadaan.pdfKajian Implementasi BeLa Pengadaan.pdf
Kajian Implementasi BeLa Pengadaan.pdfRiskiSyandriPratama
 
Review e goverment
Review e govermentReview e goverment
Review e govermentsandy eka
 
Agenda reformasi pembaruan pengadaan barang dan jasa kota palangka raya
Agenda reformasi pembaruan pengadaan barang dan jasa kota palangka rayaAgenda reformasi pembaruan pengadaan barang dan jasa kota palangka raya
Agenda reformasi pembaruan pengadaan barang dan jasa kota palangka rayaMellianae Merkusi
 
Silabus Pelatihan _"Peranan AUDIT TKDN dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan...
Silabus Pelatihan _"Peranan AUDIT TKDN dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan...Silabus Pelatihan _"Peranan AUDIT TKDN dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan...
Silabus Pelatihan _"Peranan AUDIT TKDN dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan...Kanaidi ken
 
pertemuan-8-ek-publik-genap-13-14.ppt
pertemuan-8-ek-publik-genap-13-14.pptpertemuan-8-ek-publik-genap-13-14.ppt
pertemuan-8-ek-publik-genap-13-14.pptAuviaAnnisa
 

Similar to Slide web pantau utk pak wicak (20)

Kelompok 3 manajemen kontruksi (e-Procurement)
Kelompok 3 manajemen kontruksi (e-Procurement)Kelompok 3 manajemen kontruksi (e-Procurement)
Kelompok 3 manajemen kontruksi (e-Procurement)
 
E procurement
E procurement E procurement
E procurement
 
Materi IACF-GTC2: Menutup Celah Korupsi di Pengadaan Barang dan Jasa
Materi IACF-GTC2: Menutup Celah Korupsi di Pengadaan Barang dan JasaMateri IACF-GTC2: Menutup Celah Korupsi di Pengadaan Barang dan Jasa
Materi IACF-GTC2: Menutup Celah Korupsi di Pengadaan Barang dan Jasa
 
IACF-GTC; Menutup Ruang Korupsi PBJ
IACF-GTC; Menutup Ruang Korupsi PBJIACF-GTC; Menutup Ruang Korupsi PBJ
IACF-GTC; Menutup Ruang Korupsi PBJ
 
Tugas barang dan jasa
Tugas barang dan jasaTugas barang dan jasa
Tugas barang dan jasa
 
Tugas barang dan jasa
Tugas barang dan jasaTugas barang dan jasa
Tugas barang dan jasa
 
7 kodar
7 kodar7 kodar
7 kodar
 
Peranan katalog
Peranan katalogPeranan katalog
Peranan katalog
 
Bab 17 investigasi pengadaan
Bab 17 investigasi pengadaanBab 17 investigasi pengadaan
Bab 17 investigasi pengadaan
 
Akuntabilitas sosial sebagai instrumen penilaian birokrasi pelayanan publik
Akuntabilitas sosial sebagai instrumen penilaian birokrasi pelayanan publikAkuntabilitas sosial sebagai instrumen penilaian birokrasi pelayanan publik
Akuntabilitas sosial sebagai instrumen penilaian birokrasi pelayanan publik
 
Implementasi keterbukaan informasi_publi
Implementasi keterbukaan informasi_publiImplementasi keterbukaan informasi_publi
Implementasi keterbukaan informasi_publi
 
SIM, Agnes Yulita Putri Aji, Hapzi Ali, Implementasi Sistem Informasi Manajem...
SIM, Agnes Yulita Putri Aji, Hapzi Ali, Implementasi Sistem Informasi Manajem...SIM, Agnes Yulita Putri Aji, Hapzi Ali, Implementasi Sistem Informasi Manajem...
SIM, Agnes Yulita Putri Aji, Hapzi Ali, Implementasi Sistem Informasi Manajem...
 
Pengembangan E-Government di Pemerintah Daerah
Pengembangan E-Government di Pemerintah DaerahPengembangan E-Government di Pemerintah Daerah
Pengembangan E-Government di Pemerintah Daerah
 
e-Catalogue & e-Commerce _Training "STRATEGIC SOURCING & VENDOR MANAGEMENT"
e-Catalogue & e-Commerce _Training "STRATEGIC SOURCING & VENDOR MANAGEMENT" e-Catalogue & e-Commerce _Training "STRATEGIC SOURCING & VENDOR MANAGEMENT"
e-Catalogue & e-Commerce _Training "STRATEGIC SOURCING & VENDOR MANAGEMENT"
 
Pendidikan anti korupsi - Nilai dan prinsip anti korupsi (Idik Saeful Bahri)
Pendidikan anti korupsi - Nilai dan prinsip anti korupsi (Idik Saeful Bahri)Pendidikan anti korupsi - Nilai dan prinsip anti korupsi (Idik Saeful Bahri)
Pendidikan anti korupsi - Nilai dan prinsip anti korupsi (Idik Saeful Bahri)
 
Kajian Implementasi BeLa Pengadaan.pdf
Kajian Implementasi BeLa Pengadaan.pdfKajian Implementasi BeLa Pengadaan.pdf
Kajian Implementasi BeLa Pengadaan.pdf
 
Review e goverment
Review e govermentReview e goverment
Review e goverment
 
Agenda reformasi pembaruan pengadaan barang dan jasa kota palangka raya
Agenda reformasi pembaruan pengadaan barang dan jasa kota palangka rayaAgenda reformasi pembaruan pengadaan barang dan jasa kota palangka raya
Agenda reformasi pembaruan pengadaan barang dan jasa kota palangka raya
 
Silabus Pelatihan _"Peranan AUDIT TKDN dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan...
Silabus Pelatihan _"Peranan AUDIT TKDN dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan...Silabus Pelatihan _"Peranan AUDIT TKDN dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan...
Silabus Pelatihan _"Peranan AUDIT TKDN dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan...
 
pertemuan-8-ek-publik-genap-13-14.ppt
pertemuan-8-ek-publik-genap-13-14.pptpertemuan-8-ek-publik-genap-13-14.ppt
pertemuan-8-ek-publik-genap-13-14.ppt
 

More from Indonesia Anti Corruption Forum

Notulensi hasil PSC INDA 03 Anti Corruption, Bappenas, 1 Sept. 2014
Notulensi hasil PSC INDA 03 Anti Corruption, Bappenas, 1 Sept. 2014Notulensi hasil PSC INDA 03 Anti Corruption, Bappenas, 1 Sept. 2014
Notulensi hasil PSC INDA 03 Anti Corruption, Bappenas, 1 Sept. 2014Indonesia Anti Corruption Forum
 
Uu nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan t
Uu nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tUu nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan t
Uu nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tIndonesia Anti Corruption Forum
 
Uu nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan konvensi pbb antiko
Uu nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan konvensi pbb antikoUu nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan konvensi pbb antiko
Uu nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan konvensi pbb antikoIndonesia Anti Corruption Forum
 

More from Indonesia Anti Corruption Forum (20)

IACF GTC: Tanggung jawab korporasi (Albertina Ho)
IACF GTC: Tanggung jawab korporasi (Albertina Ho)IACF GTC: Tanggung jawab korporasi (Albertina Ho)
IACF GTC: Tanggung jawab korporasi (Albertina Ho)
 
IACF GTC: Menakar pertanggungjawaban korporasi
IACF GTC: Menakar pertanggungjawaban korporasiIACF GTC: Menakar pertanggungjawaban korporasi
IACF GTC: Menakar pertanggungjawaban korporasi
 
Korupsi korporasi
Korupsi korporasiKorupsi korporasi
Korupsi korporasi
 
IACF-GTC; Menutup Ruang Korupsi PBJ by IAPI
IACF-GTC; Menutup Ruang Korupsi PBJ by IAPIIACF-GTC; Menutup Ruang Korupsi PBJ by IAPI
IACF-GTC; Menutup Ruang Korupsi PBJ by IAPI
 
SPAK 2013 Editan Terakhir
SPAK 2013 Editan TerakhirSPAK 2013 Editan Terakhir
SPAK 2013 Editan Terakhir
 
Buku ipak bps2013
Buku ipak bps2013Buku ipak bps2013
Buku ipak bps2013
 
Release launch ipak_2013
Release launch ipak_2013Release launch ipak_2013
Release launch ipak_2013
 
Notulensi hasil PSC INDA 03 Anti Corruption, Bappenas, 1 Sept. 2014
Notulensi hasil PSC INDA 03 Anti Corruption, Bappenas, 1 Sept. 2014Notulensi hasil PSC INDA 03 Anti Corruption, Bappenas, 1 Sept. 2014
Notulensi hasil PSC INDA 03 Anti Corruption, Bappenas, 1 Sept. 2014
 
Reformasi Regulasi di Korea
Reformasi Regulasi di KoreaReformasi Regulasi di Korea
Reformasi Regulasi di Korea
 
E book-uncac-gap-analysis-3
E book-uncac-gap-analysis-3E book-uncac-gap-analysis-3
E book-uncac-gap-analysis-3
 
Uu nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan t
Uu nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tUu nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan t
Uu nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan t
 
Uu nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan konvensi pbb antiko
Uu nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan konvensi pbb antikoUu nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan konvensi pbb antiko
Uu nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan konvensi pbb antiko
 
Uu nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik
Uu nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publikUu nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik
Uu nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik
 
Uu nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan
Uu nomor 10 tahun 1998 tentang perbankanUu nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan
Uu nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan
 
Uncac indonesia
Uncac indonesiaUncac indonesia
Uncac indonesia
 
Uu nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi
Uu nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsiUu nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi
Uu nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi
 
Se no 9 12 dpnp tentang pelaksanaan gcg bagi bank umum
Se no 9 12 dpnp tentang pelaksanaan gcg bagi bank umumSe no 9 12 dpnp tentang pelaksanaan gcg bagi bank umum
Se no 9 12 dpnp tentang pelaksanaan gcg bagi bank umum
 
Uu nomor 15 tahun 2002 tentang tppu
Uu nomor 15 tahun 2002 tentang tppuUu nomor 15 tahun 2002 tentang tppu
Uu nomor 15 tahun 2002 tentang tppu
 
Peraturan presiden nomor 35 tahun 2011
Peraturan presiden nomor 35 tahun 2011Peraturan presiden nomor 35 tahun 2011
Peraturan presiden nomor 35 tahun 2011
 
Pbi nomor 8 4 2006 tentang pelaksanaan gcg
Pbi nomor 8 4 2006 tentang pelaksanaan gcgPbi nomor 8 4 2006 tentang pelaksanaan gcg
Pbi nomor 8 4 2006 tentang pelaksanaan gcg
 

Recently uploaded

RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfNezaPurna
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfHeru Syah Putra
 
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxPELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxZainul Ulum
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...ngrecopemdes
 
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxStandar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxhartonohajar
 

Recently uploaded (8)

RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
 
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxPELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
 
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxStandar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
 

Slide web pantau utk pak wicak

  • 2. Latar Belakang www.pantau-pengadaan.org adalah situs yang dibuat untuk mengawal dan memantau setiap pengadaan yang terjadi di Indonesia khususnya pada lembaga pemerintahan. Dengan situs ini semua pihak terkait akan mendapatkan dan memberikan informasi tentang sistem pengadaan yang ada, baik dari sisi prosedur/ regulasi maupun informasi umum lainnya.
  • 3. Korupsi Pengadaan Barang/Jasa • APBN 2012 Estimasi Belanja Pengadaan Barang/Jasa = 500 Triliun. • Pengadaan barang/jasa masih merupakan jenis perkara korupsi tertinggi yang ditangani KPK (44%), meski persentasenya berkurang. • 294 pimpinan daerah terlibat korupsi. • Persentase kerugian negara terbesar (38%) hasil temuan BPK Semester I 2011, berada di sektor pengadaan barang/jasa Sumber : KPK
  • 4. Tujuan • Menyebarluaskan kepada public tentang upaya dalam menerapkan nilai integritas dan anti korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Publik (Mendesiminasikan secara umum tentang PBJ dan secara khusus sebagai intervensi program PBJ) • Sebagai sarana belajar bagi para pihak: Pemerintah terkait dan vendor/asosiasi vendor dalam mengejawantahkan Pengadaan public yang bersih (Online survey bagi pengusaha dan instansi dalam proses procurement, untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam PBJ) • Sebagai sarana monitoring bagi masyarakat sipil terhadap proses Pengadaan Barang dan Jasa Publik
  • 5. Indonesia Bersih Mari pantau dan awasi pengadaan barang dan jasa yang bersih melalui: www.pantau-pengadaan.org/survey.html