1. Reformasi birokrasi untuk
kesejahteraan rakyat
Agus Dwiyanto
LAN

2. Evaluasi kritis terhadap pelaksanaan
RB
• Pemerintah memiliki komitmen untuk melakukan
RB;
– GDRB dan berbagai peraturan pelaksanaannya
– RB menjadi prioritas nasional
– Rekrutmen calon PNS terbuka dan fair
– UU N0.5/ 2114 tentang ASN
• Pelaksanaan RB belum memiliki efek yang jelas
terhadap perbaikan kualitas birokrasi
– Praktik korupsi
– Kualitas pelayanan publik
– Efektivitas pemerintahan masih rendah

3. Problema dalam implementasi RB..
• Pendekatan generik, area perubahan, kaitannya
dengan tujuan RB tidak jelas, perlakuan terhadap
K/L/D,
• Tidak ada mainstreaming reform di pimpinan
K/L/D
• Terlalu banyak paper work dan kurang perhatian
terhadap perubahan itu sendiri
• Mispersepsi RB dengan renumerasi, tujuan dari
K/L/D cenderung memperbesar prosentasi
renumerasi

4. Tujuan Hasil dan impak
Pemberantasan
korupsi
Kualitas
Pelayanan
publik
Kualitas
regulasi
Budaya
organisasi
Organisasi
yang solid &
efisien
Struktur
governance
yang jelas
Kesejahteraan
rakyat
Reformasi birokrasi
Kerangka kebijakan reformasi birokrasi

5. Mengembalikan RB ke jalur yang
seharusnya
• RB harus dikaitkan dengan tujuan dan problema yang
dihadapi K/L/D
– Problema K/L/D dan kualitas birokrasi berbeda, karena program
RB bisa berbeda antar K/L
• Fokus RB harus pada perubahan bukan paper work,
perubahan harus menyentuh perubahan kultural dan
sistimik, terutama mindset, sikap dan perilaku
• Fokus pada area strategis sehingga lebih manajebel dan
terukur, harus dikaitkan dengan tujuan strategis;
– Pemberantasan korupsi, kualitas kebijakan dan regulasi, dan
kualitas pelayanan.
– Leadership harus menjadi bagian dari RB, tidak boleh dianggap
sebagai taken for granted

6. Mengembalikan…
• Strategi keluar dari praktik lama menuju pada
tradisi baru. Konsensus internal untuk memulai
tradisi dan prilaku baru dengan standar integritas
yang tinggi.
– Keberanian untuk mengambil garis yang tegas dengan
masa lalu
• Mengembangkan “akuntabilitas tanggung-
renteng”, pertanggungjawaban individual dan
kolektif.
– Sharing informasi dan tanggungjawab, peduli kepada
institusi

7. Mengembalikan…
• Indikator sukses dari RB harus secara langsung terkait
dengan perubahan dalam tiga tujuan: pemberantasan
korupsi, perbaikan kualitas regulasi, dan kualitas
pelayanan. Indikator dibuat bersama dengan
stakeholders eksternal, terutama yang langsung terkait
dengan kegiatan K/L/D
– Kepemilikan bersama, RB menjadi gerakan sosial bukan
sekedar proyek pemerintah
• Melibatkan tokoh yang memiliki track record yang baik
di sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil untuk
menjadi mentor dan coach bagi K/L/D untuk
mempercepat dan memperkuat efektivitas RB