SlideShare a Scribd company logo
Mendongkrak
EFEKTIVITAS PEMBERANTASAN
KORUPSI
“Korupsi di Indonesia masih tinggi. Pemerintah Perlu Mempercepat Sistem Integritas Nasional”
“Korupsi di Indonesia masih tinggi. Pemerintah Perlu Mempercepat Sistem Integritas Nasional”
Forum Anti Korupsi Indonesia IV,
Jakarta ,10 – 12 Juni 2014
Tentang Corruption Perception
Index
Indeks Gabungan (hingga 13 sumber data)
Menggambarkan persepsi (pakar atau pebisnis)
Korupsi (penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi)
Sektor Publik (pejabat publik dan politisi)
Global (hingga 177 negara)
Rentang skor 0 – 100 (Sangat korup – Sangat Bersih)
Sumber Data CPI
Sumber data yang digunakan untuk menyusun CPI
Indonesia 2013 adalah
– Bertelsmann Foundation Transformation Index 2014
– Economist Intelligence Unit Country Risk Ratings
– Global Insight Country Risk Ratings
– IMDWorld CompetitivenessYearbook 2013
– Political and Economic Risk Consultancy Asian
Intelligence 2013
– Political Risk Services International Country Risk Guide
– Transparency International Bribe Payers Survey 2011
– World Economic Forum Executive Opinion Survey (EOS)
2013
– World Justice Project Rule of Law Index 2013
Gambaran Umum Korupsi di Dunia
GLOBAL
70% dari negara di dunia
memiliki skor dibawah 50
dari 100.
43 merupakan rerata
dunia
Persepsi terhadao korupsi di
sektor publik dari 177 negara di
dunia
MAU MELESAT KE PUNCAK?
(Negara dengan Peringkat CPI 2013 Teratas)
RANK COUNTRY/TERRITORY SCORE
1 DENMARK 91
1 NEW ZEALAND 91
3 FINLAND 89
3 SWEDEN 89
5 NORWAY 86
5 SINGAPORE 86
Denmark and New Zealand menempati peringkat pertama negara terbersih dengan
skor 91
JANGAN SAMPAI MEROSOT!
(Negara dengan Peringkat CPI 2013 Terbawah)
RANK COUNTRY/TERRITORY SCORE
173 SOUTH SUDAN 14
174 SUDAN 11
175 AFGHANISTAN 8
175 KOREA (NORTH) 8
175 SOMALIA 8
Afghanistan, North Korea and Somalia kembali menempati peringkat paling bawah
Global: Indonesia
Rank Country / Territory Score
111 Ethiopia 33
111 Kosovo 33
111 Tanzania 33
114 Egypt 32
114 Indonesia 32
116 Albania 31
116 Nepal 31
116 Vietnam 31
Asia Pasifik: Indonesia
Rank Country / Territory Score
Singapore 86
Hong Kong 75
Taiwan 61
Korea (South) 55
China 40
Philippines 36
Indonesia 32
Myanmar 21
Cambodia 20
SIMPULAN DAN REKOMENDASI
Penguatan Sistem Integritas Nasional yang
berakar pada 3 (tiga) sektor strategis
Hukum
Institusi Strategis:
Kepolisian,
Kejaksaan,
Pengadilan
Politik
Institusi Strategis:
Parlemen,
Partai Politik, Sistem
Pemilu
Bisnis
Institusi Strategis:
Perizinan, Ekspor-
Impor, Pajak-Bea
Cukai, Pengadaan, dll
Ruang Kosong dalam Stranas PPK
Penguatan Sistem Integritas Nasional yang berakar pada 3 (tiga) sektor
strategis
Rekomendasi
Hukum Politik Bisnis
Strategi Nasional PPK
Pencegaha
n
Penindaka
n
Mekanisme
Pelaporan
Budaya
ISU LINTAS BIDANG-LINTAS
INSTITUSI
1. Penindakan dan pencegahan praktik
suap (termasuk uang pelicin)
2. Penguatan kerangka kerja sistem
pengadaan barang publik
Bribery and Affected Sectors
• Score 10 : never bribe , 0 : always
do bribe.
• 8 of 19 sectors yaitu
– Public works and
construction
– Services
– Real estate
– Oil and Gas
– Mining
– Energy
– Pharmacy & health equipment
– Heavy Manufacturing
Source: Bribe Payers Index (2011)
5.3
6.1
6.1
6.2
6.3
6.4
6.4
6.5
6.2
6.6
6.6
6.7
6.7
6.8
6.9
6.9
7.0
7.0
7.1
7.1
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Public Works Contracts and…
Utilities
Real Estate, Property, Legal and…
Oil and Gas
Mining
Power Generation and Transmission
Pharmaceutical and Healthcare
Heavy Manufacturing
Average
Fisheries
Arms, Defence and Military
Transportation and Storage
Telecommunications
Consumer Services
Banking and Finance
Forestry
Information Technology
Civilian Aerospace
Agriculture
Light Manufacturing
DADANG TRISASONGKO
Sekretaris Jendral
dtrisasongko@ti.or.id
www.ti.or.id
Terima Kasih

More Related Content

Similar to Dadang menaikkan cpi indonesia dadang tii

Survey persepsi korupsi dan assessment sistem integritas lokal
Survey persepsi korupsi dan assessment sistem integritas lokalSurvey persepsi korupsi dan assessment sistem integritas lokal
Survey persepsi korupsi dan assessment sistem integritas lokalIndonesia Anti Corruption Forum
 
Anti Korupsi_Bapelkes Mataram.pptx
Anti Korupsi_Bapelkes Mataram.pptxAnti Korupsi_Bapelkes Mataram.pptx
Anti Korupsi_Bapelkes Mataram.pptx
FahmiTgh
 
Antara harapan dan realita kinerja polri KEMITRAAN
Antara harapan dan realita kinerja polri KEMITRAANAntara harapan dan realita kinerja polri KEMITRAAN
Antara harapan dan realita kinerja polri KEMITRAANReformasi Polri
 
Fraud Dan Korupsi
Fraud Dan KorupsiFraud Dan Korupsi
01. Bahan Paparan Gambaran Umum FCP.pptx
01. Bahan Paparan Gambaran Umum FCP.pptx01. Bahan Paparan Gambaran Umum FCP.pptx
01. Bahan Paparan Gambaran Umum FCP.pptx
AdeWahyuJagoaannenkn
 
Ppt etik kelompok 15 (1)
Ppt etik kelompok 15  (1)Ppt etik kelompok 15  (1)
Ppt etik kelompok 15 (1)
SalmaHanifah14
 

Similar to Dadang menaikkan cpi indonesia dadang tii (6)

Survey persepsi korupsi dan assessment sistem integritas lokal
Survey persepsi korupsi dan assessment sistem integritas lokalSurvey persepsi korupsi dan assessment sistem integritas lokal
Survey persepsi korupsi dan assessment sistem integritas lokal
 
Anti Korupsi_Bapelkes Mataram.pptx
Anti Korupsi_Bapelkes Mataram.pptxAnti Korupsi_Bapelkes Mataram.pptx
Anti Korupsi_Bapelkes Mataram.pptx
 
Antara harapan dan realita kinerja polri KEMITRAAN
Antara harapan dan realita kinerja polri KEMITRAANAntara harapan dan realita kinerja polri KEMITRAAN
Antara harapan dan realita kinerja polri KEMITRAAN
 
Fraud Dan Korupsi
Fraud Dan KorupsiFraud Dan Korupsi
Fraud Dan Korupsi
 
01. Bahan Paparan Gambaran Umum FCP.pptx
01. Bahan Paparan Gambaran Umum FCP.pptx01. Bahan Paparan Gambaran Umum FCP.pptx
01. Bahan Paparan Gambaran Umum FCP.pptx
 
Ppt etik kelompok 15 (1)
Ppt etik kelompok 15  (1)Ppt etik kelompok 15  (1)
Ppt etik kelompok 15 (1)
 

More from Indonesia Anti Corruption Forum

IACF GTC: Tanggung jawab korporasi (Albertina Ho)
IACF GTC: Tanggung jawab korporasi (Albertina Ho)IACF GTC: Tanggung jawab korporasi (Albertina Ho)
IACF GTC: Tanggung jawab korporasi (Albertina Ho)
Indonesia Anti Corruption Forum
 
IACF GTC: Menakar pertanggungjawaban korporasi
IACF GTC: Menakar pertanggungjawaban korporasiIACF GTC: Menakar pertanggungjawaban korporasi
IACF GTC: Menakar pertanggungjawaban korporasi
Indonesia Anti Corruption Forum
 
Korupsi korporasi
Korupsi korporasiKorupsi korporasi
IACF-GTC; Menutup Ruang Korupsi PBJ by IAPI
IACF-GTC; Menutup Ruang Korupsi PBJ by IAPIIACF-GTC; Menutup Ruang Korupsi PBJ by IAPI
IACF-GTC; Menutup Ruang Korupsi PBJ by IAPI
Indonesia Anti Corruption Forum
 
IACF-GTC; Menutup Ruang Korupsi PBJ
IACF-GTC; Menutup Ruang Korupsi PBJIACF-GTC; Menutup Ruang Korupsi PBJ
IACF-GTC; Menutup Ruang Korupsi PBJ
Indonesia Anti Corruption Forum
 
SPAK 2013 Editan Terakhir
SPAK 2013 Editan TerakhirSPAK 2013 Editan Terakhir
SPAK 2013 Editan Terakhir
Indonesia Anti Corruption Forum
 
Buku ipak bps2013
Buku ipak bps2013Buku ipak bps2013
Release launch ipak_2013
Release launch ipak_2013Release launch ipak_2013
Release launch ipak_2013
Indonesia Anti Corruption Forum
 
Notulensi hasil PSC INDA 03 Anti Corruption, Bappenas, 1 Sept. 2014
Notulensi hasil PSC INDA 03 Anti Corruption, Bappenas, 1 Sept. 2014Notulensi hasil PSC INDA 03 Anti Corruption, Bappenas, 1 Sept. 2014
Notulensi hasil PSC INDA 03 Anti Corruption, Bappenas, 1 Sept. 2014
Indonesia Anti Corruption Forum
 
Reformasi Regulasi di Korea
Reformasi Regulasi di KoreaReformasi Regulasi di Korea
Reformasi Regulasi di Korea
Indonesia Anti Corruption Forum
 
E book-uncac-gap-analysis-3
E book-uncac-gap-analysis-3E book-uncac-gap-analysis-3
E book-uncac-gap-analysis-3
Indonesia Anti Corruption Forum
 
Uu nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan t
Uu nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tUu nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan t
Uu nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan t
Indonesia Anti Corruption Forum
 
Uu nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan konvensi pbb antiko
Uu nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan konvensi pbb antikoUu nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan konvensi pbb antiko
Uu nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan konvensi pbb antiko
Indonesia Anti Corruption Forum
 
Uu nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik
Uu nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publikUu nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik
Uu nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik
Indonesia Anti Corruption Forum
 
Uu nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan
Uu nomor 10 tahun 1998 tentang perbankanUu nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan
Uu nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan
Indonesia Anti Corruption Forum
 
Uncac indonesia
Uncac indonesiaUncac indonesia
Uu nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi
Uu nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsiUu nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi
Uu nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi
Indonesia Anti Corruption Forum
 
Se no 9 12 dpnp tentang pelaksanaan gcg bagi bank umum
Se no 9 12 dpnp tentang pelaksanaan gcg bagi bank umumSe no 9 12 dpnp tentang pelaksanaan gcg bagi bank umum
Se no 9 12 dpnp tentang pelaksanaan gcg bagi bank umum
Indonesia Anti Corruption Forum
 
Uu nomor 15 tahun 2002 tentang tppu
Uu nomor 15 tahun 2002 tentang tppuUu nomor 15 tahun 2002 tentang tppu
Uu nomor 15 tahun 2002 tentang tppu
Indonesia Anti Corruption Forum
 
Peraturan presiden nomor 35 tahun 2011
Peraturan presiden nomor 35 tahun 2011Peraturan presiden nomor 35 tahun 2011
Peraturan presiden nomor 35 tahun 2011
Indonesia Anti Corruption Forum
 

More from Indonesia Anti Corruption Forum (20)

IACF GTC: Tanggung jawab korporasi (Albertina Ho)
IACF GTC: Tanggung jawab korporasi (Albertina Ho)IACF GTC: Tanggung jawab korporasi (Albertina Ho)
IACF GTC: Tanggung jawab korporasi (Albertina Ho)
 
IACF GTC: Menakar pertanggungjawaban korporasi
IACF GTC: Menakar pertanggungjawaban korporasiIACF GTC: Menakar pertanggungjawaban korporasi
IACF GTC: Menakar pertanggungjawaban korporasi
 
Korupsi korporasi
Korupsi korporasiKorupsi korporasi
Korupsi korporasi
 
IACF-GTC; Menutup Ruang Korupsi PBJ by IAPI
IACF-GTC; Menutup Ruang Korupsi PBJ by IAPIIACF-GTC; Menutup Ruang Korupsi PBJ by IAPI
IACF-GTC; Menutup Ruang Korupsi PBJ by IAPI
 
IACF-GTC; Menutup Ruang Korupsi PBJ
IACF-GTC; Menutup Ruang Korupsi PBJIACF-GTC; Menutup Ruang Korupsi PBJ
IACF-GTC; Menutup Ruang Korupsi PBJ
 
SPAK 2013 Editan Terakhir
SPAK 2013 Editan TerakhirSPAK 2013 Editan Terakhir
SPAK 2013 Editan Terakhir
 
Buku ipak bps2013
Buku ipak bps2013Buku ipak bps2013
Buku ipak bps2013
 
Release launch ipak_2013
Release launch ipak_2013Release launch ipak_2013
Release launch ipak_2013
 
Notulensi hasil PSC INDA 03 Anti Corruption, Bappenas, 1 Sept. 2014
Notulensi hasil PSC INDA 03 Anti Corruption, Bappenas, 1 Sept. 2014Notulensi hasil PSC INDA 03 Anti Corruption, Bappenas, 1 Sept. 2014
Notulensi hasil PSC INDA 03 Anti Corruption, Bappenas, 1 Sept. 2014
 
Reformasi Regulasi di Korea
Reformasi Regulasi di KoreaReformasi Regulasi di Korea
Reformasi Regulasi di Korea
 
E book-uncac-gap-analysis-3
E book-uncac-gap-analysis-3E book-uncac-gap-analysis-3
E book-uncac-gap-analysis-3
 
Uu nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan t
Uu nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tUu nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan t
Uu nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan t
 
Uu nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan konvensi pbb antiko
Uu nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan konvensi pbb antikoUu nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan konvensi pbb antiko
Uu nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan konvensi pbb antiko
 
Uu nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik
Uu nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publikUu nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik
Uu nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik
 
Uu nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan
Uu nomor 10 tahun 1998 tentang perbankanUu nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan
Uu nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan
 
Uncac indonesia
Uncac indonesiaUncac indonesia
Uncac indonesia
 
Uu nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi
Uu nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsiUu nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi
Uu nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi
 
Se no 9 12 dpnp tentang pelaksanaan gcg bagi bank umum
Se no 9 12 dpnp tentang pelaksanaan gcg bagi bank umumSe no 9 12 dpnp tentang pelaksanaan gcg bagi bank umum
Se no 9 12 dpnp tentang pelaksanaan gcg bagi bank umum
 
Uu nomor 15 tahun 2002 tentang tppu
Uu nomor 15 tahun 2002 tentang tppuUu nomor 15 tahun 2002 tentang tppu
Uu nomor 15 tahun 2002 tentang tppu
 
Peraturan presiden nomor 35 tahun 2011
Peraturan presiden nomor 35 tahun 2011Peraturan presiden nomor 35 tahun 2011
Peraturan presiden nomor 35 tahun 2011
 

Recently uploaded

Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdfMateri Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
pelestarikawasanwili
 
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
heri purwanto
 
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdfRegulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
MuhaiminMuha
 
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak PemerataanPembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
Tri Widodo W. UTOMO
 
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfCERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
Zainul Ulum
 
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptxPendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
AmandaJesica
 
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptxRapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
ApriyandiIyan1
 
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdfMitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
pelestarikawasanwili
 
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptxMATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
DidiKomarudin1
 

Recently uploaded (9)

Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdfMateri Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
 
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
 
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdfRegulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
 
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak PemerataanPembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
 
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfCERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
 
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptxPendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
 
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptxRapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
 
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdfMitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
 
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptxMATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
 

Dadang menaikkan cpi indonesia dadang tii

  • 1. Mendongkrak EFEKTIVITAS PEMBERANTASAN KORUPSI “Korupsi di Indonesia masih tinggi. Pemerintah Perlu Mempercepat Sistem Integritas Nasional” “Korupsi di Indonesia masih tinggi. Pemerintah Perlu Mempercepat Sistem Integritas Nasional” Forum Anti Korupsi Indonesia IV, Jakarta ,10 – 12 Juni 2014
  • 2. Tentang Corruption Perception Index Indeks Gabungan (hingga 13 sumber data) Menggambarkan persepsi (pakar atau pebisnis) Korupsi (penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi) Sektor Publik (pejabat publik dan politisi) Global (hingga 177 negara) Rentang skor 0 – 100 (Sangat korup – Sangat Bersih)
  • 3. Sumber Data CPI Sumber data yang digunakan untuk menyusun CPI Indonesia 2013 adalah – Bertelsmann Foundation Transformation Index 2014 – Economist Intelligence Unit Country Risk Ratings – Global Insight Country Risk Ratings – IMDWorld CompetitivenessYearbook 2013 – Political and Economic Risk Consultancy Asian Intelligence 2013 – Political Risk Services International Country Risk Guide – Transparency International Bribe Payers Survey 2011 – World Economic Forum Executive Opinion Survey (EOS) 2013 – World Justice Project Rule of Law Index 2013
  • 4. Gambaran Umum Korupsi di Dunia GLOBAL 70% dari negara di dunia memiliki skor dibawah 50 dari 100. 43 merupakan rerata dunia Persepsi terhadao korupsi di sektor publik dari 177 negara di dunia
  • 5. MAU MELESAT KE PUNCAK? (Negara dengan Peringkat CPI 2013 Teratas) RANK COUNTRY/TERRITORY SCORE 1 DENMARK 91 1 NEW ZEALAND 91 3 FINLAND 89 3 SWEDEN 89 5 NORWAY 86 5 SINGAPORE 86 Denmark and New Zealand menempati peringkat pertama negara terbersih dengan skor 91
  • 6. JANGAN SAMPAI MEROSOT! (Negara dengan Peringkat CPI 2013 Terbawah) RANK COUNTRY/TERRITORY SCORE 173 SOUTH SUDAN 14 174 SUDAN 11 175 AFGHANISTAN 8 175 KOREA (NORTH) 8 175 SOMALIA 8 Afghanistan, North Korea and Somalia kembali menempati peringkat paling bawah
  • 7. Global: Indonesia Rank Country / Territory Score 111 Ethiopia 33 111 Kosovo 33 111 Tanzania 33 114 Egypt 32 114 Indonesia 32 116 Albania 31 116 Nepal 31 116 Vietnam 31
  • 8. Asia Pasifik: Indonesia Rank Country / Territory Score Singapore 86 Hong Kong 75 Taiwan 61 Korea (South) 55 China 40 Philippines 36 Indonesia 32 Myanmar 21 Cambodia 20
  • 9. SIMPULAN DAN REKOMENDASI Penguatan Sistem Integritas Nasional yang berakar pada 3 (tiga) sektor strategis Hukum Institusi Strategis: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Politik Institusi Strategis: Parlemen, Partai Politik, Sistem Pemilu Bisnis Institusi Strategis: Perizinan, Ekspor- Impor, Pajak-Bea Cukai, Pengadaan, dll
  • 10. Ruang Kosong dalam Stranas PPK Penguatan Sistem Integritas Nasional yang berakar pada 3 (tiga) sektor strategis Rekomendasi Hukum Politik Bisnis Strategi Nasional PPK Pencegaha n Penindaka n Mekanisme Pelaporan Budaya
  • 11. ISU LINTAS BIDANG-LINTAS INSTITUSI 1. Penindakan dan pencegahan praktik suap (termasuk uang pelicin) 2. Penguatan kerangka kerja sistem pengadaan barang publik
  • 12. Bribery and Affected Sectors • Score 10 : never bribe , 0 : always do bribe. • 8 of 19 sectors yaitu – Public works and construction – Services – Real estate – Oil and Gas – Mining – Energy – Pharmacy & health equipment – Heavy Manufacturing Source: Bribe Payers Index (2011) 5.3 6.1 6.1 6.2 6.3 6.4 6.4 6.5 6.2 6.6 6.6 6.7 6.7 6.8 6.9 6.9 7.0 7.0 7.1 7.1 0% 20% 40% 60% 80% 100% Public Works Contracts and… Utilities Real Estate, Property, Legal and… Oil and Gas Mining Power Generation and Transmission Pharmaceutical and Healthcare Heavy Manufacturing Average Fisheries Arms, Defence and Military Transportation and Storage Telecommunications Consumer Services Banking and Finance Forestry Information Technology Civilian Aerospace Agriculture Light Manufacturing

Editor's Notes

  1. Sampaikan existing condition Indonesia sebagai penjelasan findings. Visualisasikan tren dalam dua tahun terakhir. Highlight - > more importante sector (politic, economy, and judiaciary).
  2. Ambil Negara, Skor, Dan Peringkat.
  3. Hitung rerata global.
  4. Hitung Rerata Regional.