Dokumen tersebut membahas kerugian negara akibat korupsi anggaran pada tahun 2011-2012 sebesar Rp15,998 triliun dan akumulasi 2009-2013 sebesar Rp49,116 triliun. Pola korupsi yang terjadi meliputi penggelembungan harga, manipulasi pengadaan proyek, dan penyimpanan sisa anggaran proyek untuk kepentingan pribadi. Upaya pencegahan yang dibahas antara lain transparansi dokumen anggaran

1. NATIONAL SECRETARIAT
Indonesian Forum for Budget Transparency
www.seknasfitra.org and www.budget-info.com
Hadi Prayitno
Knowledge Manager – FITRA Indonesia
@hadiprayitno82 | hadi@seknasfitra.org
Pre Session
Forum Anti Korupsi Ke-Empat tahun 2014
9 Juni 2014
Doubletree Hilton Hotel Cikini, Jakarta

2. NATIONAL SECRETARIAT
Indonesian Forum for Budget Transparency
www.seknasfitra.org and www.budget-info.com
Pengantar
• Pengelolaan Keuangan di tingkat pusat dan
daerah pada tahun 2011 dan 2012
mengakibatkan kerugian Negara sebesar
Rp15,998 triliun
– LKPP & LKPD 2011: Rp8,172 triliun dari 8.775 kasus
– LKPP & LKPD 2012: Rp7,826 triliun dari 7.282 kasus
• Akumulasi kerugian Negara 2009 – 2013
sebesar Rp49,116 triliun dari 95.373 kasus

3. NATIONAL SECRETARIAT
Indonesian Forum for Budget Transparency
www.seknasfitra.org and www.budget-info.com
Pola Korupsi Anggaran
(Berdasarkan Siklus)
• Penggelembungan harga (standar harga)
• Fee meloloskan proyek
• Pengaturan pemenang proyek
• Bagi-bagi proyek di Badan Anggaran (Dana
Penyesuaian)
Perencanaan/
Penyusunan
• Perjalanan Dinas/ Pengadaan Fiktif
• Menurunkan Kualitas Kuantitas Proyek
• Arisan Tender dll
Pelaksanaan
• Pertanggung Jawaban Fiktif
• Manipulasi SiLPA
• Penyimpanan Sisa Anggaran Proyek Pada
Rekening Pribadi
Pertanggung
Jawaban

4. NATIONAL SECRETARIAT
Indonesian Forum for Budget Transparency
www.seknasfitra.org and www.budget-info.com
Pola Korupsi Anggaran
(Berdasarkan Struktur)
Pendapatan
• Mark Down PAD
• Rekening Liar Dana
Perimbangan
• State Loss PNBP
SDA
• Selisih Dana
Transfer
Belanja
• Belanja Pegawai
melebihi Accress
• Barang/Jasa
(Perjalanan Dinas,
ATK, Makan
Minum)
Pemborosan
• Manipulasi bantuan
social dan BanPol
• Operasional KDH
dan Tunjangan
DPRD Melebihi
Ketentuan
Pembiayaan
• Manipulasi SILPA
• Penyertaan Modal

5. NATIONAL SECRETARIAT
Indonesian Forum for Budget Transparency
www.seknasfitra.org and www.budget-info.com
Pencegahan Kebocoran Anggaran
• LPJ Anggaran
terintegrasi dg LPJ
Capaian, Hasil dan
Manfaat
•Mengembangkan Budget
Resource Center (BRC) di
Organisasi
•Pendidikan Advokasi
Anggaran; Monitoring
dan Audit Sosial
•Mempengaruhi tatib
DPR/ DPRD utk
membuka proses bahas
Anggaran
•Regulasi yg Menjamin
Masy terlibat dalam
pembahasan Renja, RKA
(KL/ SKPD), RKP dan
RKPD
•Menekan Badan Publik
Mempublikasikan
Dokumen Anggaran
•Uji Akses RKA KL/
SKPD dan RUP
•Uji Website KL & Pemda
Promote
Transpa
rency
Enhance
Particip
ation
Emphasis
Accountab
ility
Empower
Critical
Groups
GerakanSosial
AdvokasiAnggaran

6. NATIONAL SECRETARIAT
Indonesian Forum for Budget Transparency
www.seknasfitra.org and www.budget-info.com
Agenda Advokasi Anggaran
Post
Audited
• Outcome and
Performance Analysis
• Report to KPK
Implement
ation
• Community Based
Monitoring
• Social Audit on Selected
Sector; Education, Health
and Infrastructure
Planning
• APBN / APBD Alternative
• Policy Dialog/ Technical
Assistance
• Public Campaign
• Judicial Review APBN
and APBD