Dokumen ini membahas strategi reformasi birokrasi nasional termasuk melalui peningkatan peran pendidikan tinggi sebagai think tank dan pusat keunggulan (centre of excellence) dalam menghasilkan SDM yang profesional dan berdaya saing tinggi. Tujuannya adalah meningkatkan kapasitas kelembagaan perguruan tinggi khususnya pascasarjana untuk mendukung reformasi birokrasi.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas permasalahan perdagangan pengaruh di Indonesia dan rekomendasi untuk mengatur perdagangan pengaruh secara hukum.
2. Saat ini, perdagangan pengaruh belum diatur secara khusus dalam hukum positif Indonesia meskipun telah diatur dalam Konvensi PBB tentang Korupsi.
3. Dianjurkan untuk mengatur perdagangan pengaruh melalui revisi Undang-Undang Tind
Dokumen ini membahas strategi reformasi birokrasi nasional termasuk melalui peningkatan peran pendidikan tinggi sebagai think tank dan pusat keunggulan (centre of excellence) dalam menghasilkan SDM yang profesional dan berdaya saing tinggi. Tujuannya adalah meningkatkan kapasitas kelembagaan perguruan tinggi khususnya pascasarjana untuk mendukung reformasi birokrasi.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas permasalahan perdagangan pengaruh di Indonesia dan rekomendasi untuk mengatur perdagangan pengaruh secara hukum.
2. Saat ini, perdagangan pengaruh belum diatur secara khusus dalam hukum positif Indonesia meskipun telah diatur dalam Konvensi PBB tentang Korupsi.
3. Dianjurkan untuk mengatur perdagangan pengaruh melalui revisi Undang-Undang Tind
BPN melakukan berbagai upaya untuk mencegah korupsi di sektor pertanahan, termasuk mengundang KPK untuk sosialisasi anti korupsi, memakai slogan anti korupsi di kantor, dan memperbaiki peraturan seperti UU pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
The document summarizes Indonesia's implementation review process under the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). It provides an overview of the review process, recommendations in key areas such as criminalization and international cooperation, and proposed next steps including adopting relevant legislation and national strategies on prevention and law enforcement. Key stakeholders were engaged in the process and the review identified some good practices as well as challenges that require technical assistance.
Dokumen tersebut merangkum hasil penelitian mengenai tindakan penghalangan proses peradilan (obstruction of justice) dalam kasus korupsi di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa aturan mengenai obstruction of justice masih terbatas dalam penerapannya karena faktor hukum, lembaga penegak hukum, dan budaya hukum. Upaya yang disarankan antara lain memanfaatkan ketentuan hukum yang ada, membangun kesepahaman antar
1. Korporasi sebagai pelaku kejahatan dan korporasi yang memperoleh keuntungan dari tindak pidana korupsi menjadi perhatian.
2. Pemberantasan korupsi korporasi masih belum memadai dan perlu penguatan regulasi serta penegakan hukum yang tegas.
3. Berbagai modus operasi tindak pidana korupsi oleh korporasi diuraikan beserta putusan-putusan hukum yang dijatuhkan.
Dokumen tersebut membahas kerugian negara akibat korupsi anggaran pada tahun 2011-2012 sebesar Rp15,998 triliun dan akumulasi 2009-2013 sebesar Rp49,116 triliun. Pola korupsi yang terjadi meliputi penggelembungan harga, manipulasi pengadaan proyek, dan penyimpanan sisa anggaran proyek untuk kepentingan pribadi. Upaya pencegahan yang dibahas antara lain transparansi dokumen anggaran
Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) dilakukan untuk mengukur sikap masyarakat terhadap praktik korupsi dan menghitung Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK). SPAK mengukur pendapat responden terhadap kebiasaan masyarakat dan pengalaman terkait layanan publik melalui pertanyaan-pertanyaan yang disusun dalam skala ordinal."
Dokumen tersebut membahas model-model yang dapat digunakan untuk mempelajari dan memprediksi penyebaran dampak kerugian korupsi di birokrasi, seperti model kegagalan sistem kompleks, model epidemi penyebaran penyakit, dan model marketing penyebaran produk. Dokumen ini juga menjelaskan beberapa model matematika khusus untuk mempelajari dinamika korupsi di birokrasi.
RUU KUHP dan RUU KUHAP dinilai tidak sesuai dengan upaya pemberantasan korupsi dan kejahatan serius lainnya karena dianggap memberikan perlindungan yang berlebihan kepada pelaku. Beberapa ketentuan dalam RUU KUHP dan RUU KUHAP dianggap dapat menghambat penyidikan dan penuntutan kasus korupsi serta tumpang tindih dengan undang-undang terkait seperti UU Tipikor dan UU TPPU. Oleh k
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
Laporan hasil pemantauan rekrutmen calon pegawai negeri sipil tahun 2013 menemukan 154 kasus potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme, terutama terkait pengumuman kelulusan yang tidak transparan, pendaftaran dan seleksi administrasi, serta tenaga honorer K2 yang tidak memenuhi syarat. Laporan ini menganalisis temuan berdasarkan jalur seleksi, tahapan se
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas indeks tata kelola pemerintahan di kepolisian Indonesia yang dirancang untuk mengukur kinerja tata kelola di tingkat daerah.
2. Indeks ini dikembangkan melalui kerja sama antara Kepolisian dan mitra kemitraan dan terdiri atas indikator-indikator yang dapat diukur.
3. Metodologi pengukurannya melibatkan pendefinisian empat arena
Dokumen tersebut membahas tentang partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi melalui aksi hukum publik. Dokumen ini menjelaskan latar belakang rendahnya partisipasi masyarakat dan sanksi sosial terhadap koruptor, serta mengajukan pertanyaan mengenai justifikasi dampak non-ekonomi korupsi dan bentuk pertanggungjawaban koruptor kepada masyarakat.
Kerangka acuan kerja ini membahas perencanaan peningkatan kualitas infrastruktur permukiman di Kota [X] tahun 2017. Tujuannya adalah menyediakan prasarana, sarana dan utilitas yang memenuhi standar, berwawasan lingkungan, dan menjamin keselamatan masyarakat. Konsultan akan mengumpulkan data, melakukan survey, dan menyusun perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman.
BPN melakukan berbagai upaya untuk mencegah korupsi di sektor pertanahan, termasuk mengundang KPK untuk sosialisasi anti korupsi, memakai slogan anti korupsi di kantor, dan memperbaiki peraturan seperti UU pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
The document summarizes Indonesia's implementation review process under the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). It provides an overview of the review process, recommendations in key areas such as criminalization and international cooperation, and proposed next steps including adopting relevant legislation and national strategies on prevention and law enforcement. Key stakeholders were engaged in the process and the review identified some good practices as well as challenges that require technical assistance.
Dokumen tersebut merangkum hasil penelitian mengenai tindakan penghalangan proses peradilan (obstruction of justice) dalam kasus korupsi di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa aturan mengenai obstruction of justice masih terbatas dalam penerapannya karena faktor hukum, lembaga penegak hukum, dan budaya hukum. Upaya yang disarankan antara lain memanfaatkan ketentuan hukum yang ada, membangun kesepahaman antar
1. Korporasi sebagai pelaku kejahatan dan korporasi yang memperoleh keuntungan dari tindak pidana korupsi menjadi perhatian.
2. Pemberantasan korupsi korporasi masih belum memadai dan perlu penguatan regulasi serta penegakan hukum yang tegas.
3. Berbagai modus operasi tindak pidana korupsi oleh korporasi diuraikan beserta putusan-putusan hukum yang dijatuhkan.
Dokumen tersebut membahas kerugian negara akibat korupsi anggaran pada tahun 2011-2012 sebesar Rp15,998 triliun dan akumulasi 2009-2013 sebesar Rp49,116 triliun. Pola korupsi yang terjadi meliputi penggelembungan harga, manipulasi pengadaan proyek, dan penyimpanan sisa anggaran proyek untuk kepentingan pribadi. Upaya pencegahan yang dibahas antara lain transparansi dokumen anggaran
Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) dilakukan untuk mengukur sikap masyarakat terhadap praktik korupsi dan menghitung Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK). SPAK mengukur pendapat responden terhadap kebiasaan masyarakat dan pengalaman terkait layanan publik melalui pertanyaan-pertanyaan yang disusun dalam skala ordinal."
Dokumen tersebut membahas model-model yang dapat digunakan untuk mempelajari dan memprediksi penyebaran dampak kerugian korupsi di birokrasi, seperti model kegagalan sistem kompleks, model epidemi penyebaran penyakit, dan model marketing penyebaran produk. Dokumen ini juga menjelaskan beberapa model matematika khusus untuk mempelajari dinamika korupsi di birokrasi.
RUU KUHP dan RUU KUHAP dinilai tidak sesuai dengan upaya pemberantasan korupsi dan kejahatan serius lainnya karena dianggap memberikan perlindungan yang berlebihan kepada pelaku. Beberapa ketentuan dalam RUU KUHP dan RUU KUHAP dianggap dapat menghambat penyidikan dan penuntutan kasus korupsi serta tumpang tindih dengan undang-undang terkait seperti UU Tipikor dan UU TPPU. Oleh k
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
Laporan hasil pemantauan rekrutmen calon pegawai negeri sipil tahun 2013 menemukan 154 kasus potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme, terutama terkait pengumuman kelulusan yang tidak transparan, pendaftaran dan seleksi administrasi, serta tenaga honorer K2 yang tidak memenuhi syarat. Laporan ini menganalisis temuan berdasarkan jalur seleksi, tahapan se
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas indeks tata kelola pemerintahan di kepolisian Indonesia yang dirancang untuk mengukur kinerja tata kelola di tingkat daerah.
2. Indeks ini dikembangkan melalui kerja sama antara Kepolisian dan mitra kemitraan dan terdiri atas indikator-indikator yang dapat diukur.
3. Metodologi pengukurannya melibatkan pendefinisian empat arena
Dokumen tersebut membahas tentang partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi melalui aksi hukum publik. Dokumen ini menjelaskan latar belakang rendahnya partisipasi masyarakat dan sanksi sosial terhadap koruptor, serta mengajukan pertanyaan mengenai justifikasi dampak non-ekonomi korupsi dan bentuk pertanggungjawaban koruptor kepada masyarakat.
Kerangka acuan kerja ini membahas perencanaan peningkatan kualitas infrastruktur permukiman di Kota [X] tahun 2017. Tujuannya adalah menyediakan prasarana, sarana dan utilitas yang memenuhi standar, berwawasan lingkungan, dan menjamin keselamatan masyarakat. Konsultan akan mengumpulkan data, melakukan survey, dan menyusun perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman.
Hubungan Arsitek dengan Pihak Lain .pdfMeisyaDewi1
Dokumen tersebut membahas hubungan arsitek dengan pemberi tugas, definisi arsitek, dan jenis layanan yang diberikan oleh arsitek. Secara ringkas, arsitek bertanggung jawab merancang bangunan berdasarkan kebutuhan klien, mengawasi proses konstruksi, dan menyediakan berbagai layanan terkait perancangan dan pengawasan proyek pembangunan.
Materi Training yang disajikan untuk detail pekerjaan perencanaan Modelling Struktur, menghasilkan gambar 3d dan volume, Jadwal Training Reguler tersedia di Depok, dan Seluruh Kota Di Indonesia.
Jadwal Reguler tersedia di https://www.facebook.com/praba.engineering.school
Inhouse Training, call/wa 081287040414 - 081617781646
ABW_Rencana Detail Tata Ruang 2022 _ Mengakselerasi Transformasi Jakarta seb...tommy203353
Dokumen ini membahas rencana detail tata ruang Jakarta 2022 untuk mengakselerasi transformasi Jakarta menjadi kota global, mencakup pencapaian transformasi 2018-2022 seperti peningkatan penggunaan transportasi umum, penurunan kemacetan, dan peningkatan akses fasilitas dasar, serta rencana untuk melembagakan transformasi lebih lanjut."
Emil Dardak, mengusung Urban Civic Movement kakatomi
Gerakan masyarakat sipil untuk membentuk Kota Depok menjadi kota pintar yang berkarakter dan berbudaya dengan melibatkan komunitas dalam berkreasi dan berdampak luas bagi lingkungan. Konsep ini diusung oleh Emil Dardak yang ingin menjadikan Depok sebagai kota yang ramah keluarga dengan fasilitas pendidikan, kesehatan, hiburan, dan transportasi yang memadai.
Dokumen tersebut membahas tentang korporasi dalam tindak pidana korupsi. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan bahwa (1) korporasi dapat dihukum pidana atas perbuatan pengurusnya, (2) pengurus dan korporasi dapat diajukan sebagai terdakwa bersama-sama agar negara dapat menarik kembali aset hasil korupsi, dan (3) contoh kasus dimana korporasi dihuk
1. Dokumen tersebut membahas tentang forum anti korupsi di kampus yang membahas masalah korupsi di Indonesia, upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga pemerintah, serta kejahatan korporasi dan pertanggungjawaban pidananya.
Dokumen ini membahas kasus korupsi dan manipulasi pajak yang dilakukan oleh Grup Raja Garuda Mas. Grup ini diduga melakukan berbagai modus seperti pembuatan biaya palsu, transfer pricing, dan transaksi fiktif untuk menghindari pajak dengan total kerugian negara mencapai Rp1,3 triliun. Dokumen ini juga menyarankan perlindungan bagi whistleblower dan kerja sama internasional untuk membongkar kasus korupsi dan pencucian u
Dokumen tersebut membahas tentang korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia. Korupsi di sektor ini mencapai 40,7% dari total kasus korupsi yang ditangani KPK pada tahun 2013. Dokumen ini juga menganalisis aktor dan indikator korupsi serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan pemerintah.
Dokumen tersebut merupakan laporan hasil Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) 2013 yang dilakukan Badan Pusat Statistik bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk mengukur indikator strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi. Survei ini melibatkan 10.000 rumah tangga di 33 provinsi dan 170 kabupaten/kota antara 1-15 November 2013.
Buku SPAK 2013 merupakan buku hasil survey perilaku anti korupsi tahun 2013 yang dilakukan oleh BPS dan Bappenas yang didukung oleh UNODC melalui pendanaan AIPJ-AUSAID
Survei Perilaku Anti Korupsi tahun 2013 menunjukkan indeks IPAK Indonesia sebesar 3,63, naik 0,08 dari tahun 2012. Angka ini masih termasuk kategori masyarakat anti korupsi meskipun masih ada yang toleran terhadap korupsi. Survei ini mengukur persepsi masyarakat terhadap korupsi dalam berbagai aspek kehidupan.
Pertemuan koordinasi pelaksanaan program anti korupsi UNODC dan mitra pemerintah membahas evaluasi program sebelumnya, rencana kerja berikutnya, dan kerja sama antar lembaga terkait penegakan hukum untuk mencapai tujuan bersama dalam memerangi korupsi. Isu-isu yang dibahas meliputi perpanjangan kerja sama, peningkatan kapasitas, dan penguatan kerja sama antar lembaga.
The report analyzes Indonesia's compliance with the UN Convention Against Corruption (UNCAC) by identifying gaps between Indonesian law and the UNCAC. It finds gaps primarily in prevention, such as civil service reform and codes of conduct, and in law enforcement, with stakeholders calling for justice sector reform. While procurement laws exist, enforcement remains a challenge. The analysis aims to help Indonesia further reforms to comply with UNCAC obligations.
Undang-undang ini mengesahkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi tahun 2003 yang diratifikasi Indonesia untuk memperkuat kerja sama internasional dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, termasuk pengembalian aset hasil korupsi, serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
The document discusses populist movements and their candidates' messages. It analyzes three main points: 1) Candidates portray themselves as representatives of common people against the elite. 2) They promise redistribution of resources from the rich to the poor. 3) Populist candidates claim to give voice to people and defend them against the establishment.
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan XVI, LAN RI
Jakarta, 6 Juni 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
1. Korupsi dalam Perencanaan
(Tata Ruang dan Infrastruktur)
Marco Kusumawijaya
Rujak Center for Urban Studies
mkusumawijaya@rujak.org; +62-21-31906809
2. Sifat Perencanaan yg
Memudahkan Korupsi
• Produk material terukur (sangat) minim:
– Gambar di atas kertas atau dalam file dijital
• Biaya terbesar pada orang dan riset:
– Memang ada standar renumerasi
– Bersifat plastis
• Kalau fisik: mudah dihitung dan kelihatan di hasil
akhirnya, kecuali di tempat terpencil.(Kasus sekolah di
Papua, oleh kontraktor Makassar). Tapi kok masih
terjadi korupsi/markup ya? Mengapa? Seorang QS
berpengalaman dengan mudah bisa menaksir harga
konstruksi. Margin mudah kelihatan.
• Perijinan dan Perubahan
3. Korupsi dalam Infrastruktur
• Konstruksi/Pelaksanaan Pembangunan
• Perencanaan:
– 10 % dari total?
– 30-70 % dari 10 % itu dikorupsi
• Perijinan dan Perubahan dalam Tata Ruang:
– Keterangan Rencana Kota
– Konsultasi dengan berbagai lembaga “penasehat”
– IMB
4. Biaya Perencanaan
• Relatif Kecil
• Tapi menentukan kualitas:
– Produk
– Dan Sumber Daya Manusia dalam Jangka Panjang
• Ilustrasi: pekerjaan trotoar/jalan/jembatan
yang bongkar pasang karena setiap tahun
rusak (di samping sebab-sebab lainnya)
5. Kegiatan dalam Perencanaan
• Riset meja (desk-research)
• Survei Lapangan:
– Pengumpulan data
– Konsultasi dengan Pemerintah daerah/bawahan
• “Perencanaan” (dari blackbox sampai
prosedur rasional)
• “Events”: Seminar/workshops
• Konsultasi dengan pemberi tugas (misal.:
Kementerian tertentu)
6. Berbagai Bentuk Perencanaan
• Tata Ruang (tiap 20 tahun dan 5 tahun review):
– > 6,793 kecamatan (Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan,
RDTRK)
• @ 200-500 juta
– > 400 kabupaten (Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten,
RTRW-K)
• @1-3 milyar
– > 100 kota (Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, RTRWK)
• @1-3 milyar
– >33 Provinsi (RTRWProvinsi)
• @5-10 milyar
• DED (Detail Engineering Design) infrastruktur:
7. Modus Korupsi di Dunia Perencanaan
• Kelembagaan penasehat:
– anggota lembaga penasehat menjadi konsultan developer. (dulu
di Jakarta, tidak tahu sekarang)
• Rp 200-300 juta kick-back untuk satu perencanaan
RTRWKota/Kabupaten. (kasus)
• Bertukar tas di kantin
• Tas laptop kosong (seolah minta laptop diperbaiki)
• Serah terima di tempat parkir, langsung dimasukkan k
mobil.
• Ada kasus dana perencanaan RTRW Kabupaten nyata yang
tersisa 15 juta. Dikerjakan oleh mahasiswa.
• Penyelenggaraan peristiwa (events).
• Arisan di antara sesama konsultan (“Kelurahan”, “Lurah”,…)
vs. Sayembara (sebagai suatu bentuk “tender”)
• Perijinan dan Perubahan (!)
8. Solusi
• Sayembara?
– Di kalangan Ikatan Arsitek Indonesia dirintis tahun 1990an oleh
Arsitek Muda Indonesia. Kini ada panduan (Tim:
Yudha/Yori/Marco di bawah Ketua Umum IAI Pusat, Prof. Sandi
Siregar)
– Berjalan baik baik di swasta
– Di pemkota Solo jadi tradisi yang dilembagakan hingga sekarang
– Hadiah sayembara dikorupsi juga
• Peran perhimpunan/asosiasi profesi
– Asosiasi Ahli Perencana Indonesia (IAP), Ikatan Arsitek Indonesia (IAI)
– Tapi: Arisan!
– Pemeriksaan keuangan para konsultan?
• Partisipasi dan transparansi untuk mencegah korupsi pada perijinan
dan perubahan (public hearingbyg sungguh-sungguh, informasi yg
terbuka…)
10. Tantangan Masa Depan
• Kesenjangan (baca: kekurangan/Ketinggalan)
Infrastruktur yang besar:
– kuantitas
– Kualitas
• Meningkat pesatnya demand (pertumbuhan kelas
menengah dan kaum muda)
• Perubahan menuju Infrastruktur “Baru” yang
mendukung kelestarian ekologis (Transisi ekologis):
– UNEP/International Resource Panel: Decoupling the City
(from Environmental Impact and Resource Use)
• Pasar ASEAN (2015): persaingan baru, serbuan baru.
