Dokumen tersebut membahas perubahan struktur ekonomi Indonesia dari yang bersifat agraris menjadi industrialisasi, meskipun belum sepenuhnya. Terjadi pergeseran kontribusi sektor pertanian ke sektor industri, namun penyerapan tenaga kerja masih didominasi sektor pertanian. Struktur ekonomi juga bergeser dari pedesaan ke perkotaan seiring pembangunan.

1. PERUBAHAN
STRUKTUR EKONOMI
DISUSUN OLEH :
IFAT FATIROH
( 11140188 )

2. Perubahan Struktur Ekonomi
Teori perubahan struktur ekonomi menitik beratkan pada
mekanisme transformasi yang dialami oleh negara-negara sedang
berkembang yang semula bersifat subsistem dan menitikberatkan
pada sektor tradisional menuju ke struktur lebih modern yang
didominasi oleh sektor-sektor non primer, khususnya industri jasa.
Cheneri meminjam isttilas Kuznets, menatakan bahawa perubahan
sturktur ekonomi, secara umum disebut sebagai transformasi
struktur yang diartikan sebagai suatu rangkaian perubahan yang
saling terkait satu sama lain dalam komposis agregat demand (AD),
ekspor-impor (X - M), Agregat supplay (AS) yang merupaka
produksi dan peng unaan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja
dan modal guna mendukung proses pembangunan dan
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

3. Ada dua teori utama yang umum digunakan dalam
menganalisis perubahan sturktur ekonomi, yakni
dari Arthur Lewis tentang migrasi dan Hollis
Chenery tentang teori transportasi struktural. Teori
Lewis pada dasarnya membahasa proses
pembangunan ekonomi yang terjadi di daerah
pedesaan dan daerah perkotaan. Dalamnya Lewis
mengasumsikan bahwa perekonomian suatu negara
pada dasranya terbagi atas dua, yaitu
perekkonomian tradisional di pedesaan yang
didominasi sektor pertanian dan perekonomian
modern di perkotaan dengan industri sebagai sektor
utama.

4. Teori Chenery dikenal dengan teori pattern of
development, dimana dalam teori ini difokuskan
pada perubahan struktur dalam tahapan proses
perubahan ekonomi di negara sedang berkembang,
yang mengalami transformasi dari pertanian
tradisional ke industri sebagai mesin utama
pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitianya Chenery
dan Syirquin mengidentifikasi bahwa dengan
peningkatan perubahan pendapatan masyarakat per
kapita membawa perubahan ke arah konsumeristik
dari penekanan pada makanan dan kebutuhan poko
lainnya ke arah barang-barang manufaktur dan jasa.

5. Perubahan struktur ekonomi berbarengan dengan
petumbuhan PDB yang merupakan total pertumbuhan nilai
tambah dari semua sektor ekonomi. Secara umum dalam
proses pembangunan terjadi transformasi ekonomi, dimana
pangasa PDB dari sektor industri meningkat dan sektor
pertanian mengalami penurunan.
Menururt Chenery, proses transformasi sturktural
akan mencapai tarafnya yang paling cepat bila pergeseran
pola permintaan domestik ke arah output industri
manufaktur diperkuat oleh perubahan yang serupa dalam
komposis perdagangan luar negri atau ekspor sebagaimana
yang terjadi di negar-negara industri baru. Sperti Korea
Selatan, Taiwan, Singapura, dan Hongkong.

6. Struktur Perekonomian Indonesia
Menurut Dumairy struktur perekonomian suatu negara dapat dilihat dariu
berbagai sudut tinjauan. Setidak-tidaknya struktur perekonomian dapat dilihat
dari empat sudut tinjauan, yaitu tinjauan makro-sektoral, tinjauan keuangan,
tinjauan penyelenggaraan kenegaraan, dan tinjauan birokrasi pengambilan
keputusan.
Tinjauan makro-sektoral dan keuangan merupakan tinjauan ekonomi murni
sedangkan tinjauan kenegaraan dan tinjauan birokrasi pengambilan keputusan
adalah tinjauan di bidang politik. Berikut penjelasannya:
 Struktur Ekonomi Dari Tinjauan Makro-Sektoral
Berdasarkan tinjauan makro-sektoral perekonomian suatu negara dapat
berstruktur agraris, industri, atau niaga. Hal ini tergantung pada sektor apa/mana
yang dapat menjadi tulang punggung perekonomian negara yang bersangkutan.
Dilihat secara makro sektoral dalam bentuk produk domestik bruto maka
struktur perekonomian Indonesia dam[ppai tahun 1990-an masih agraris, namun
sekarang sudah berstruktur industri.

7. Struktur perekonomian Indonesia yang industrialisasi pada saat
ini sesungguhnya belum mutlak, tetapi masih sangat dini.
Industrialisasi di Indonesia barulah berdasarkan kontribusi
sektoral dalam membentuk PDB atau pendapatan nasional.
Industrialisasi yang ada belum didukung dengan kontribusi
sektoral dalam penerapan tenaga dan angkatan kerja. Apabila
kontribusi sektoral dalam menyumbang pendapatan dan dalam
penerapan tenaga kerja diperbandingkan, maka struktur ekonomi
Indonesia ternyata masih dualisme.
Boeke seoang ekonom Belanda mengatakan bahwa
perekonomian Indonesia berstruktur dualistis. Sebab dari segi
penyerapan tenaga kerja dan sumber kehidupan rakyat (53,69%),
sedangkan sektor industri pengolahan hanya menyerap 10,51%
tenaga kerja.

8.  Struktur Ekonomi Dari Tinjauan Keruangan
Pergeseran struktur ekoonomi secara makro-sektoral
senada dengan pergeserannya dengan keruanngan, ditinjau
dari sudut pandang keruangan, struktur perekonomian telah
bergeser dari struktur pedesaan menjadi struktur perkotaan.
Hal ioni dapat kita lihat dan kita rasakan sejak Pelita I
hingga era reformasi sekarang ini. Kemajuan
perekonomian di kota-kota jauh lebih besar dibandingkan
dengan di pedesaan., hal ini disebabkan pembangunan
industri-industri pengolahan di daerah perkotaan dan juga
makin berkembangnya sarana dan prasarana transportasi
dan komunikasi.

9. Dengan demikian jumlah penduduk yang tinggal di
kawasan pedesaan menjadi lebih sedikit, hal ini
bukan semata-mata karena perpindahan pendudik
dari pedesaan ke kota untuk bekerja di pabrik-pabrik
tetapi juga karena mekar dan berkembangnya kota-
kota khusunya di pulau Jawa sehingga terjadi
penumoukan penduduk disini. Disamping itu juga
kehidupan masyarakat sehari-hari semakin modern
yang tercermin dari perilaku konsumtif masyarakat
dan juga penerapan teknologi modern untuk proses
produksi oleh perusahaan-perusahaan.

10.  Struktur Ekonomi Dari Tinjauan Penyelenggaraan
Kenegaraan
Struktur ekonomi dapat pula melihatnya dengan tinjauan
penyelenggraan kenegaraan. Ditinjau dari sini maka struktur
perekonomian dapat dibedakan menjadi struktur etatis, egaliter, atau
borjuis. Predikat ini bergantung pada siapa atau kalangan mana yang
menjadi pemeranm utama dalam perekonomian yang berangkutan,
yaitu bisa pemerintah/negara, bisa rakyat kebanyakan atau kalangan
pemodal dan usahawan.
Struktur ekonomi Indonesia sejak awal Orde Baru hingga
pertengahan dasawarsa 1980-an berstruktur etatis dimana pemerintah
atau negara dengan BUMN dan BUMD sebagai kepanjangan
tangannya, merupakan pelaku utama perekonomian Indonesia. Baru
mulai pertengahan dasawarsa 1990-an peran pemerintah dalam
perekonomian berangsur-angsur dikurangi, yaitu sesudah secara
eksplisit dituangkan melalui GBHN 1988/1989 mengundang kalangan
swasta untuk berperan lebih besar dlam perekonomian nasional.

11. Struktur ekonomi ini arahnya untuk sementara adalah ke
perekonomian yang berstruktur borjuis, dan belum mengarah ke struktur
perekonomian yang egaliter, karena baru kalangan pemodal dan usahawan
kuatlah yang dapat dengan cepat menanggapi undangan dari pemerintah
tersebut. Maka akibatnya terjadi ekonomi konglomerasi dimana hanya beberapa
orang pemodal kuat yang mengendalikan sektor-sektor ekonomi di Indonesia,
yang dampaknya kita rasakan sekarang yaitu ambruknya perekonomian
Indonesia karena tidak terkendalinya investasi-investasi yang dananya berupa
pinjaman dari luar negeri.
Pada era revormasi ini struktur ekonomi Indonesia diarahkana pada
strruktur ekonomi egaliter dimana seluruh penggerak roda perekonomian
dilibatkan dalam membangun perekonomian Indonesia. Misalnya dengan
memperkuat peran usaha-usaha koperasi, pengusaha mikro, kecil; dan
menengah karena mereka dianggap pelaku-pelaku ekonomi yang tahan
menghadapai krisis ekonomi, dan dianggap sebagai pelaku-pelaku ekonomi
yang mampu menjadi penyangga perekonomian Indonesia.

12. · Struktur Ekonomi Dari Tinjauan Birokrasi Pengambilan
Keputusan
Struktur ekonomi dapat pula dilihat berdasarkan tinjauan birokrasi
pengambila keputusan. Dilihat dari sudut tinjauan ini, struktur
ekonomi dapat dibedakan menjadi struktur ekonomi yang terpusat
(sentralisasi) dan desentralisasi.
Berdasarkan tinjauan birokrasi pengambilan keputusan, dapat
dikaikan bahwa struktur perekonomian Indonesia selama era
pembangunan jangka panjang tahap pertama adalah sentralistis.
Dalam struktur ekonomi yang sentralistis pembuatan keputusannya
lebih banyak ditetapkan oleh pemrintah pusat atau kalangan atas
pemerintahan. Pemerintah daerah atau kalangan pemerintahan
dibawah, beserta masyarakkkat dan mereka yang tidak memiliki akses
ke pemrintahan pusat, cenderungnya mereka hanya menjadi pelaksana
saja, dan dalam pembuatan perencanaan hanya sekedar sebagai
pendengar.

13. Struktur birokrasi pengambilan keputusan yang sentralistis ini
terpelihara rapi selama pemerintahan orde baru, hal ini disebabkan oleh
budaya atau kultur masyarakat Indonesia yang paternalistik. Walaupun
Indonesia sudah merdeka stengah abad dan menuju era globalisasi namun
budaya ini masih sulit untuk ditngalkan, dan bahkan cenderung
dipertahankan.
Struktur perekonomian yang etatis dan sentralistis berkaitan erat.
Pemerintah Pusat menganggap bahwa Pemerintah Daerah belum cukup
mampu untuk diserahi tugas untuk melaksanakan pembangunan ekonomi.
Argumentasi yang sering dijadikan legitimasi adalah karena
sebagai negara sedang berkembang yang barau mulai melakukan proses
pembangunan. Sehingga dalam kondisi yang demikian diperlukan peran
sekaligus dukungan pemerintah sebagai agen pembangunan, sehingga
menjadikannya etatis, dan sekaligus dibutuhkan pemerintahan yang kuat.
Namun demikian sejak awal pembangunan jangka panjang tahap kedua
(PJP II) struktur perekonomian yang etatis dan sentralistis tersebut secara
berangsur mulai berkurang kadarnya.

14. Keinginan untuk melakukan desentralisasi dan
demokratisasi ekonomi makin besar. Perubahan
rezim pemerintahan dari orde baru ke rezim
pemerintahan era reformasi telah membawa angin
segar bagi pemerintahan di daerah untuk
melaksanakan pembangunan ekonomi. Hal ini seiring
dengan mulai diberlakukannya UU Nomor 22 tahun
1999 dan telah diubah menjadi UU Nomor 32 tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah maka terjadi
perubahan struktur perekonomian yang etatis menjadi
egaliter, yang tadinya sentralistis menjadi
desentralistis.