Ekspansi ekonomi di Indonesia pada akhir 1980-an ditandai oleh pertumbuhan ekonomi dan pendapatan bruto yang tinggi, meningkatnya investasi swasta, serta ekspansi moneter yang ditandai peningkatan uang beredar dan kredit bank. Ekspansi yang berlebihan ini menyebabkan ekonomi menjadi terlalu panas.

1. PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI
INDONESIA
KELOMPOK 3
Anggota Kelompok
1 Faisal Ramadhan (201011200502)
2 Futu Dauliyah Sani (201011200492)

2. Istilah Kuznets, perubahan struktur ekonomi disebut transpormasi struktural, artinya rangkaian
perubahan yang saling terkait satu dengan yang lainnya dalam komposisi AD, perdagangan luar negeri
(ekspor dan impor), AS (produksi dan penggunaan faktor produksi yang diperlukan guna mendukung
pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Chenery, 1979)
Ada dua teori utama yangumum digunakan dalam menganalisis perubahan sturktur ekonomi,
yakni dari Arthur Lewis tentang migrasi dan Hollis Chenery tentang teori transportasi struktural. Teori
Lewis pada dasarnya membahasa proses pembangunan ekonomi yang terjadi di daerah pedesaan dan
daerah perkotaan. Dalamnya Lewis mengasumsikan bahwa perekonomian suatu negara pada dasranya
terbagi atas dua, yaitu perekkonomian tradisional di pedesaan yang didominasi sektor pertanian dan
perekonomian modern di perkotaan dengan industri sebagai sektor utama.
Perubahan Struktur Ekonomi

3. Bahwa ekonomi suatu negara pada dasarnya terbagi menjadi 2 yaitu:
Perekonomian Tradisional dipedesaan yang didominasi oleh sektor pertanian Perekonomian
Modern diperkotaan dengan industri sebagai sektor utama. Di pedesaan karena pertumbuhan
penduduknay tinttgi, maka terjadi kelebihan L dan tingkat hidup masyarakat berada pada
kondisi subsistence. Kelebihan L ini ditandai dengan produk marjinalnya yang nilainya nol dan
tingkat upah riil (w) yang rendah. Rumus ini juga berlaku bagi perekonomian Modern.
Rumusnya :
LPD = Fd(WP’ YP) (2,25)
LPS = Fs(wp) (2,26) LPD = LPD
= LP (2,27)
A. Teori Migrasi (Arthus Lewis)

4. Teori ini mempokuskan pada perubahan struktur dalam tahapan proses perubahan
ekonomi di LDCs, yang mengalami transportasi dari pertanian tradisional ke sektor
industri sebagai mesin utama penggerak pertumbuhan ekonomi.
B. Teori Transpormasi struktural (Hollis Chenery)

5. Struktur Perekonomian Indonesia
Menurut Dumairy struktur perekonomian suatu negara dapat dilihat dariu berbagai
sudut tinjauan. Setidak-tidaknya struktur perekonomian dapat dilihat dari empat sudut
tinjauan, yaitu tinjauan makro-sektoral, tinjauan keuangan, tinjauan penyelenggaraan
kenegaraan, dan tinjauan birokrasi pengambilan keputusan.

6. STRUKTUR EKONOMI
INDONESIA
Struktur Ekonomi suatu negara dapat dilihat dari berbagai sudut tinjauan.
Ada 4 macam tinjauan :
1. Tinjauan makro-sektoral
2. Tinjauan keruangan
3. Tinjauan penyelenggaraan kenegaraan
4. Tinjauan birokrasi pengambilan keputusan

7. Tabel 4.6 PDB Indonesia Menurut Persentase Kontribusi Sektoral, pada Tahun 1969-1993
Sektor Ekonomi 1969 1974 1979 1984 1989 1993
Menurut Harga Berlaku
Pertanian 49,3 32,7 28,1 22,7 23,4 18,5
Pertambangan 4,7 22,2 21,8 18,8 13,1 10,2
Industri Pengolahan 9,2 8,3 10,3 14,6 18,4 22,3
Listrik, Gas, Air Minum 0,5 0,5 0,5 0,4 0,6 0,9
Bangunan 2,8 3,8 5,6 5,3 5,3 6,0
Transportasi dan Komunikasi 2,8 4,1 4,4 5,6 5,5 6,9
Perdagangan 30,7 28,4 29,3 14,9 17,0 16,5
Keuangan dan Perbankan 3,4 3,9 5,0
Sewa Rumah 2,9 2,5 2,5
Pemerintahan dan Pertahanan 7,2 6,7 7,4
Jasa-jasa 4,1 3,5 3,8
Produk Domestik Bruto 100 100 100 100 100 100

8. Tabel 4.7 Kontribusi Sektoral dalam Penyerapan Tenaga Kerja pada Tahun 1992(Berdasarkan Data Penduduk
Berumur 10 Tahun ke Atas nyang Bekerja)
Sektor Jumlah Persentase
Pertanian 42.153.205 53,69
Pertambangan 524.924 0,67
Industri Pengolahan 8.255.496 10,51
Listrik, Gas, Air Minum 162.367 0,21
Bangunan 2.514.744 3,20
Transportasi dan Komunikasi 2.573.809 3,28
Perdagangan 11.746.813 14,96
Lain-lain 10.567.014 13,48
Jumlah 78.518.372 100

9. 1. Struktur Ekonomi Dari Tinjauan Makro-Sektoral
Berdasarkan tinjauan makro-sektoral perekonomian suatu negara dapat berstruktur
agraris, industri, atau niaga. Hal ini tergantung pada sektor apa/mana yang dapat menjadi tulang
punggung perekonomian negara yang bersangkutan. Dilihat secara makro sektoral dalam bentuk
produk domestik bruto maka struktur perekonomian Indonesia dam[ppai tahun 1990-an masih agraris,
namun sekarang sudah berstruktur industri.
Struktur perekonomian Indonesia yang industrialisasi pada saat ini sesungguhnya belum
mutlak, tetapi masih sangat dini. Industrialisasi di Indonesia barulah berdasarkan kontribusi sektoral
dalam membentuk PDB atau pendapatan nasional. Industrialisasi yang ada belum didukung dengan
kontribusi sektoral dalam penerapan tenaga dan angkatan kerja. Apabila kontribusi sektoral dalam
menyumbang pendapatan dan dalam penerapan tenaga kerja diperbandingkan, maka struktur ekonomi
Indonesia ternyata masih dualisme.
Boeke seoang ekonom Belanda mengatakan bahwa perekonomian Indonesia berstruktur
dualistis. Sebab dari segi penyerapan tenaga kerja dan sumber kehidupan rakyat (53,69%), sedangkan
sektor industri pengolahan hanya menyerap 10,51% tenaga kerja.

10. 2. Struktur Ekonomi Dari Tinjauan Keruangan
Pergesern sturktur ekopnomi secara makro-sektoral senada dengan pergeserannya dengan
keruanngan, ditinjau dari sudut pandang keruangan, struktur perekonomian telah bergeser dari
struktur pedesaan menjadi struktur perkotaan. Hal ioni dapat kita lihat dan kita rasakan sejak Pelita I
hingga era reformasi sekarang ini. Kemajuan perekonomian di kota-kota jauh lebih besar dibandingkan
dengan di pedesaan., hal ini disebabkan pembangunan industri-industri pengolahan di daerah
perkotaan dan juga makin berkembangnya sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi.
Dengan demikian jumlah penduduk yang tinggal di kawasan pedesaan menjadi lebih
sedikit, hal ini bukan semata-mata karena perpindahan pendudik dari pedesaan ke kota untuk bekerja
di pabrik-pabrik tetapi juga karena mekar dan berkembangnya kota-kota khusunya di pulau Jawa
sehingga terjadi penumoukan penduduk disini. Disamping itu juga kehidupan masyarakat sehari-hari
semakin modern yang tercermin dari perilaku konsumtif masyarakat dan juga penerapan teknologi
modern untuk proses produksi oleh perusahaan-perusahaan.

11. 3. Struktur Ekonomi Dari Tinjauan Penyelenggaraan Kenegaraan
truktur ekonomi dapat pula melihatnya dengan tinjauan penyelenggraan kenegaraan. Ditinjau dari sini
maka struktur perekonomian dapat dibedakan menjadi struktur etatis, egaliter, atau borjuis. Predikat ini
bergantung pada siapa atau kalangan mana yang menjadi pemeranm utama dalam perekonomian yang
berangkutan, yaitu bisa pemerintah/negara, bisa rakyat kebanyakan atau kalangan pemodal dan usahawan.
Struktur ekonomi Indonesia sejak awal Orde Baru hingga pertengahan dasawarsa 1980-an
berstruktur etatis dimana pemerintah atau negara dengan BUMN dan BUMD sebagai kepanjangan tangannya,
merupakan pelaku utama perekonomian Indonesia. Baru mulai pertengahan dasawarsa 1990-an peran pemerintah
dalam perekonomian berangsur-angsur dikurangi, yaitu sesudah secara eksplisit dituangkan melalui GBHN
1988/1989 mengundang kalangan swasta untuk berperan lebih besar dlam perekonomian nasional.

12. Struktur ekonomi ini arahnya untuk sementara adalah ke perekonomian yang berstruktur borjuis, dan
belum mengarah ke struktur perekonomian yang egaliter, karena baru kalangan pemodal dan usahawan kuatlah yang
dapat dengan cepat menanggapi undangan dari pemerintah tersebut. Maka akibatnya terjadi ekonomi konglomerasi
dimana hanya beberapa orang pemodal kuat yang mengendalikan sektor-sektor ekonomi di Indonesia, yang dampaknya
kita rasakan sekarang yaitu ambruknya perekonomian Indonesia karena tidak terkendalinya investasi-investasi yang
dananya berupa pinjaman dari luar negeri.
Pada era revormasi ini struktur ekonomi Indonesia diarahkana pada strruktur ekonomi egaliter dimana
seluruh penggerak roda perekonomian dilibatkan dalam membangun perekonomian Indonesia. Misalnya dengan
memperkuat peran usaha-usaha koperasi, pengusaha mikro, kecil; dan menengah karena mereka dianggap pelaku-
pelaku ekonomi yang tahan menghadapai krisis ekonomi, dan dianggap sebagai pelaku-pelaku ekonomi yang mampu
menjadi penyangga perekonomian Indonesia.

13. 4. Struktur Ekonomi Dari Tinjauan Birokrasi Pengambilan Keputusan
Struktur ekonomi dapat pula dilihat berdasarkan tinjauan birokrasi pengambila
keputusan. Dilihat dari sudut tinjauan ini, struktur ekonomi dapat dibedakan menjadi struktur
ekonomi yang terpusat (sentralisasi) dan desentralisasi.
Berdasarkan tinjauan birokrasi pengambilan keputusan, dapat dikaikan bahwa struktur
perekonomian Indonesia selama era pembangunan jangka panjang tahap pertama adalah
sentralistis. Dalam struktur ekonomi yang sentralistis pembuatan keputusannya lebih banyak
ditetapkan oleh pemrintah pusat atau kalangan atas pemerintahan. Pemerintah daerah atau
kalangan pemerintahan dibawah, beserta masyarakkkat dan mereka yang tidak memiliki akses ke
pemrintahan pusat, cenderungnya mereka hanya menjadi pelaksana saja, dan dalam pembuatan
perencanaan hanya sekedar sebagai pendengar.
Struktur birokrasi pengambilan keputusan yang sentralistis ini terpelihara rapi selama
pemerintahan orde baru, hal ini disebabkan oleh budaya atau kultur masyarakat Indonesia yang
paternalistik. Walaupun Indonesia sudah merdeka stengah abad dan menuju era globalisasi namun
budaya ini masih sulit untuk ditngalkan, dan bahkan cenderung dipertahankan.

14. Struktur perekonomian yang etatis dan sentralistis berkaitan erat. Pemerintah Pusat
menganggap bahwa Pemerintah Daerah belum cukup mampu untuk diserahi tugas untuk
melaksanakan pembangunan ekonomi. Argumentasi yang sering dijadikan legitimasi adalah
karena sebagai negara sedang berkembang yang barau mulai melakukan proses pembangunan.
Sehingga dalam kondisi yang demikian diperlukan peran sekaligus dukungan pemerintah sebagai
agen pembangunan, sehingga menjadikannya etatis, dan sekaligus dibutuhkan pemerintahan
yang kuat. Namun demikian sejak awal pembangunan jangka panjang tahap kedua (PJP II)
struktur perekonomian yang etatis dan sentralistis tersebut secara berangsur mulai berkurang
kadarnya.
Keinginan untuk melakukan desentralisasi dan demokratisasi ekonomi makin besar.
Perubahan rezim pemerintahan dari orde baru ke rezim pemerintahan era reformasi telah
membawa angin segar bagi pemerintahan di daerah untuk melaksanakan pembangunan ekonomi.
Hal ini seiring dengan mulai diberlakukannya UU Nomor 22 tahun 1999 dan telah diubah menjadi
UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka terjadi perubahan struktur
perekonomian yang etatis menjadi egaliter, yang tadinya sentralistis menjadi desentralistis.

15. Kebijaksanaan deregulasi sejak tahun 1983 mendorong terjadinya
ekspansi ekonomi dan ekspansi moneter. Serangkaian deregulasi
mendorong kegitan
swasta untuk melakukan ekspansi ekonomi. Sementara meningkatnya
permintaan domestik, baik permintaan untuk konsumsi maupun untuk
investasi, mendorong terjadinya ekspansi moneter.
“Pertumbuhan Ekonomi

16. EXPANSI EKONOMI DI TANDAI OLEH :
1) Meningkatnya lalu pertumbuhan ekonomi (GDP):
7,5%, 7,1%, 6,6%,
(1989, 1990, 1991).
2) Meningkatnya laju pendapatan bruto (GDY): 7,5%,
10,5%, 7,1%
(1989,1990, 1991).
3) Meningkatnya investasi sektor swasta): 15,0%,
17,0% (1989, 1990).

17. Ekspansi moneter ditandai oleh:
Meningkatnya jumlah uang beredar (M2): 40%, 44%, 7,1%
(1989, 1990).
Meningkatnya volume kredit bank: 48%, 54%(1989,1990).
Meningkatnya laju inflasi: 5,5%, 9,5% (1989, 1990).

18. Ekonomi terlalu panas (overheated):
Ekspansi ekonomi yang ditandai oleh laju pertumbuhan pesat selama tiga
tahun berturut-turut dianggap terlalu panas (overheated) dari sudut kestabilan
keuangan moneter. Bila hal ini dibiarkan berlangsung terus akan membahayakan
kestabilan harga dalam negeri dan melemahkan neraca pembayara luar negeri.
Karena itu pemerintah melakukan kebijaksanaan uang ketat (TMP = Tigh Money
Policy)

19. Kebijaksanaan Uang Ketat (TMP) meliputi :
1) Kebijaksanaan fiskal/ keuangan negara
- Meningkatkan penerimaan pajak untuk tahun fiskal 1991/1992 dan 1992/1993.
- Penerimaan dari sektor non-migas dapat melebihi sasarannya, sehingga tahun fiskal 1991/1992
secara riil tercapai surplus pada anggaran negara.
2) Kebijaksanaan Moneter/ Perbankan
- Melakukan politik diskonto (suku bunga) dan open market operation melalui SBI, untukmembatasi
kredit perbankan.
- Mengawasi nisbah likuiditas bank terhadap volume kredit (LDR : Loan to Deposit Ratio), dan
nisbah kekuatan modal bank (CAR = Capital Adeuqcy Ratio).
- Dampak dari TMP adalah menurunnya pertumbuhan ekonomi pada tahun 1991 menjadi 6,6% di
samping karena musim kemarau yang panjang.

20. Pertumbuhan Ekonomi = pertumbuhan output
1. Sumber pertumbuhan
2. Aggreagate Demand
3. Aggreagate Supply

21. Agg S
Agg D 1
Agg D 2
P
Q
P2
P1
Q1 Q2
P
Q
Agg D
Agg S 1
Agg S 2
P1
P2
Q1 Q2
Agg Demand naik -> Q naik Agg Supply naik -> Q naik

22. Faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran atau perubahan Agg D dan
Agg S
B). Agg Supply Model Pertumbuhan Neo klasik
Fungsi produksi Cobb-Douglas
Y =Tt K t a L t ß
Keterangan :
Y t = tingkat produksi pada periode t
T t = tingkat teknologi pada periode t
K t = stock kapital pada periode t
L t = jumlah tenaga kerja pada periode t
α dan ß = produktivitas tenaga kerja dan modal

23. Fungsi produksi Klasik
Q = f ( K, L, M, E )
K = stock kapital, paling penting
L = labor (TK)
M = material (Raw Material)
E = energi
Kelemahan teori / model pertumbuhan Klasik :
a. Yaitu tidak bisa menerangkan mengapa pertumbuhan ekonomi negara yang kurang memiliki
SDA maupun modal, pertumbuhan ekonominya dapat lebih cepat.
Misalnya : Singapura, Korea, Negara-negara maju
b. Kurang memperhitungkan peranan teknologi (dianggap konstan)
Model Pertumbuhan Modern
Q = f ( K, L, M, E, T )
T = teknologi dan pendidikan
- sangat penting
- meningkatkan produksivitas tenaga kerja dan efisiensi
Untuk Indonesia mana yang cocok ? Jawablah dan berikan alasannya !

24. B). Agg Demand
Y = C + I + G + ( X – M )
C = a + b y
I = I a – i r
G = G a
X = X a
M = Ma + my
Y = PDB (GDP)

25. Pertanyaan
1. Untuk mendorong pertumbuhan
ekonomi yang lebih tinggi perubahan
struktur ekonomi seperti apa yang
dibutuhkan?
2. Apa saja yang harus dilakukan oleh
pemerintah agar pertumbuhan
ekonomi berkualitas?
3. Mengapa pembangunan infrastruktur
sangat penting dalam menunjang
pembangunan ekonomi?
Pertanyaan Ini bisa diskusikan di E-
LEARNING

26. SEKIAN DARI KAMI
MOHON MAAF APABILA ADA INGIN DITAMBAHKAN ATAU INGIN DITANYAKAN BISA
DIDISKUSIKAN DI E-LEARNING KITA.
TERIMAKASIH