SlideShare a Scribd company logo
1 of 10
DEFINISI POLISI
• ISTILAH “POLISI” BERASAL DARI KATA YUNANI “POLITIE” YANG MEMPUNYAI ARTI SELURUH
PEMERINTAHAN NEGARA KOTA. DARI SITULAH DAPAT DILIHAT ATAU DISAKSIKAN BAHWA ISTILAH
“POLISI” DIPAKAI UNTUK MENYEBUT BAGIAN DARI PEMERINTAHAN. DALAM UNDANG-UNDANG NO. 2
TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PASAL 1 AYAT (1) DIJELASKAN
BAHWA KEPOLISIAN ADALAH SEGALA HAL-IHWAL YANG BERKAITAN DENGAN FUNGSI DAN LEMBAGA
POLISI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
MENURUT PARA AHLI
• PROF. SATJIPTO RAHARJO MENDEFINISIKAN BAHWA POLISI MERUPAKAN ALAT NEGARA YANG BERTUGAS
MEMELIHARA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT, MEMBERIKAN PENGAYOMAN, DAN
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KEPADA MASYARAKAT (SATJIPTO RAHARJO, 2009: 111).
• MENURUT MOMO KELANA MENDEFINISIKAN BAHWA PENGERTIAN “POLISI”MEMPUNYAI BANYAK
KESAMAAN DI BERBAGAI NEGARA, MISALNYA; DI INGGRIS; “POLISI” (POLICE) ADALAH PEMELIHARAAN
KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN ORANG-ORANG SERTA MILIKNYA DARI KEADAAN YANG
MENURUT PERKIRAAN DAPAT MERUPAKAN SUATU BAHAYA ATAU GANGGUAN UMUM DAN TINDAKAN-
TINDAKAN YANG MELANGGAR HUKUM.
TUGAS POKOK DAN WEWENANG
• FUNGSI KEPOLISIAN ADALAH SALAH SATU FUNGSI PEMERINTAHAN NEGARA DI BIDANG PEMELIHARAAN
KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT, PENEGAKAN HUKUM, PERLINDUNGAN, PENGAYOMAN, DAN
PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT. KEDUDUKAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BERADA DI
BAWAH PRESIDEN.
• KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DIPIMPIN OLEH KAPOLRI YANG DALAM PELAKSANAAN
TUGASNYA BERTANGGUNG JAWAB KEPADA PRESIDEN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN. ADAPUN TUGAS POKOK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG TERMAKTUB DI
DALAM PASAL 13 UU NO. 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA ADALAH
SEBAGAI BERIKUT:
• MEMELIHARA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT;
• MENEGAKKAN HUKUM; DAN
• MEMBERIKAN PERLINDUNGAN, PENGAYOMAN, DAN PELAYANAN KEPADA
• MASYARAKAT.
TIGA TUGAS POKOK TERSEBUT DIATAS KEMUDIAN DI PERINCI DALAM PASAL 14 UU NO. 2 TAHUN 2002
TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI BERIKUT;
• MELAKSANAKAN PENGATURAN, PENJAGAAN, PENGAWALAN, DAN PATROLI TERHADAP KEGIATAN
MASYARAKAT DAN PEMERINTAH SESUAI KEBUTUHAN;
• MENYELENGGARAKAN SEGALA KEGIATAN DALAM MENJAMIN KEAMANAN, KETERTIBAN, DAN
KELANCARAN LALU LINTAS DI JALAN;
• MEMBINA MASYARAKAT UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT, KESADARAN HUKUM
MASYARAKAT SERTA KETAATAN WARGA MASYARAKAT TERHADAP HUKUM DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN;
• TURUT SERTA DALAM PEMBINAAN HUKUM NASIONAL;
• MEMELIHARA KETERTIBAN DAN MENJAMIN KEAMANAN UMUM;
• MELAKUKAN KOORDINASI, PENGAWASAN, DAN PEMBINAAN TEKNIS TERHADAP KEPOLISIAN KHUSUS,
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN BENTUK-BENTUK PENGAMANAN SWAKARSA;
• MELAKUKAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TERHADAP SEMUA TINDAK PIDANA SESUAI DENGAN
HUKUM ACARA PIDANA DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA;
• MENYELENGGARAKAN IDENTIFIKASI KEPOLISIAN, KEDOKTERAN KEPOLISIAN, LABORATORIUM FORENSIK
DAN PSIKOLOGI KEPOLISIAN UNTUK KEPENTINGAN TUGAS KEPOLISIAN;
• MELINDUNGI KESELAMATAN JIWA RAGA, HARTA BENDA, MASYARAKAT, DAN LINGKUNGAN HIDUP DARI
GANGGUAN KETERTIBAN DAN/ATAU BENCANA TERMASUK MEMBERIKAN BANTUAN DAN PERTOLONGAN
DENGAN MENJUNJUNG TINGGI HAK ASASI MANUSIA;
• MELAYANI KEPENTINGAN WARGA MASYARAKAT UNTUK SEMENTARA SEBELUM DITANGANI OLEH INSTANSI
DAN/ATAU PIHAK YANG BERWENANG;
• MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT SESUAI DENGAN KEPENTINGANNYA DALAM LINGKUP
TUGAS KEPOLISIAN; SERTA. MELAKSANAKAN TUGAS LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN.
SUMBER REFERENSI
• UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
• PERKAP NO. 14 TAHUN 2011 TENTANG KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
SEKIAN DAN TERIMA KASIH
• MATERI SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT DI WEBSITE BERIKUT HTTPS://SELANCARINFO.MY.ID/

More Related Content

What's hot

Masalah otonomi daerah
Masalah otonomi daerahMasalah otonomi daerah
Masalah otonomi daerahIhrom Lestari
 
PPT Pemerintahan pusat dan daerah ( Pendidikan Kewarganegaraan / PKN Kelas 10 )
PPT Pemerintahan pusat dan daerah ( Pendidikan Kewarganegaraan / PKN Kelas 10 )PPT Pemerintahan pusat dan daerah ( Pendidikan Kewarganegaraan / PKN Kelas 10 )
PPT Pemerintahan pusat dan daerah ( Pendidikan Kewarganegaraan / PKN Kelas 10 )Dheea Resta
 
Teori desentralisasi-dan-otonomi-daerah-edisi-revisi-juli-2008
Teori desentralisasi-dan-otonomi-daerah-edisi-revisi-juli-2008Teori desentralisasi-dan-otonomi-daerah-edisi-revisi-juli-2008
Teori desentralisasi-dan-otonomi-daerah-edisi-revisi-juli-2008taufanfahri
 
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia Dadang Solihin
 
Pembagian kewenangan
Pembagian kewenanganPembagian kewenangan
Pembagian kewenanganciciliaintan
 
Pelaksanaan kewenangan otonomi di daerah tingkat ii (uu no. 5 tahun 1974)
Pelaksanaan kewenangan otonomi di daerah tingkat ii (uu no. 5 tahun 1974)Pelaksanaan kewenangan otonomi di daerah tingkat ii (uu no. 5 tahun 1974)
Pelaksanaan kewenangan otonomi di daerah tingkat ii (uu no. 5 tahun 1974)ricky04
 
Desentralisasi Secara Luas dan Sempit
Desentralisasi Secara Luas dan SempitDesentralisasi Secara Luas dan Sempit
Desentralisasi Secara Luas dan SempitEnchink Qw
 
Pemerintahan daerah di indonesia
Pemerintahan daerah di indonesiaPemerintahan daerah di indonesia
Pemerintahan daerah di indonesiaAgus Saadie
 
Peranan Otonomi Daerah
Peranan Otonomi Daerah Peranan Otonomi Daerah
Peranan Otonomi Daerah Rizki Gumilar
 
Kelompok 8
Kelompok 8Kelompok 8
Kelompok 8olerafif
 
Implikasi implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terhadap p...
Implikasi implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terhadap p...Implikasi implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terhadap p...
Implikasi implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terhadap p...Researcher Syndicate68
 
Desentralisasi
DesentralisasiDesentralisasi
Desentralisasiarievv
 
Implementasi pelaksanaan otonomi daerah dalam konteks desentralisasi pembangu...
Implementasi pelaksanaan otonomi daerah dalam konteks desentralisasi pembangu...Implementasi pelaksanaan otonomi daerah dalam konteks desentralisasi pembangu...
Implementasi pelaksanaan otonomi daerah dalam konteks desentralisasi pembangu...Jerry Makawimbang
 
Perimbangan Kekuasaan di Indonesia
Perimbangan Kekuasaan di IndonesiaPerimbangan Kekuasaan di Indonesia
Perimbangan Kekuasaan di IndonesiaHIA Class.
 
Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945
Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945
Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945Muhamad Yogi
 
Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
Hubungan Pemerintah Pusat dan DaerahHubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
Hubungan Pemerintah Pusat dan DaerahErica Nursanti
 

What's hot (20)

Masalah otonomi daerah
Masalah otonomi daerahMasalah otonomi daerah
Masalah otonomi daerah
 
Otonomi daerah
Otonomi daerahOtonomi daerah
Otonomi daerah
 
PPT Pemerintahan pusat dan daerah ( Pendidikan Kewarganegaraan / PKN Kelas 10 )
PPT Pemerintahan pusat dan daerah ( Pendidikan Kewarganegaraan / PKN Kelas 10 )PPT Pemerintahan pusat dan daerah ( Pendidikan Kewarganegaraan / PKN Kelas 10 )
PPT Pemerintahan pusat dan daerah ( Pendidikan Kewarganegaraan / PKN Kelas 10 )
 
Lembaga lembaga negara
Lembaga lembaga negaraLembaga lembaga negara
Lembaga lembaga negara
 
Teori desentralisasi-dan-otonomi-daerah-edisi-revisi-juli-2008
Teori desentralisasi-dan-otonomi-daerah-edisi-revisi-juli-2008Teori desentralisasi-dan-otonomi-daerah-edisi-revisi-juli-2008
Teori desentralisasi-dan-otonomi-daerah-edisi-revisi-juli-2008
 
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia
 
Pembagian kewenangan
Pembagian kewenanganPembagian kewenangan
Pembagian kewenangan
 
Desentralisasi
DesentralisasiDesentralisasi
Desentralisasi
 
Pelaksanaan kewenangan otonomi di daerah tingkat ii (uu no. 5 tahun 1974)
Pelaksanaan kewenangan otonomi di daerah tingkat ii (uu no. 5 tahun 1974)Pelaksanaan kewenangan otonomi di daerah tingkat ii (uu no. 5 tahun 1974)
Pelaksanaan kewenangan otonomi di daerah tingkat ii (uu no. 5 tahun 1974)
 
Desentralisasi Secara Luas dan Sempit
Desentralisasi Secara Luas dan SempitDesentralisasi Secara Luas dan Sempit
Desentralisasi Secara Luas dan Sempit
 
Pemerintahan daerah di indonesia
Pemerintahan daerah di indonesiaPemerintahan daerah di indonesia
Pemerintahan daerah di indonesia
 
Peranan Otonomi Daerah
Peranan Otonomi Daerah Peranan Otonomi Daerah
Peranan Otonomi Daerah
 
Kelompok 8
Kelompok 8Kelompok 8
Kelompok 8
 
Implikasi implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terhadap p...
Implikasi implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terhadap p...Implikasi implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terhadap p...
Implikasi implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terhadap p...
 
Desentralisasi
DesentralisasiDesentralisasi
Desentralisasi
 
Implementasi pelaksanaan otonomi daerah dalam konteks desentralisasi pembangu...
Implementasi pelaksanaan otonomi daerah dalam konteks desentralisasi pembangu...Implementasi pelaksanaan otonomi daerah dalam konteks desentralisasi pembangu...
Implementasi pelaksanaan otonomi daerah dalam konteks desentralisasi pembangu...
 
Makalah otonomo daerah
Makalah otonomo daerahMakalah otonomo daerah
Makalah otonomo daerah
 
Perimbangan Kekuasaan di Indonesia
Perimbangan Kekuasaan di IndonesiaPerimbangan Kekuasaan di Indonesia
Perimbangan Kekuasaan di Indonesia
 
Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945
Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945
Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945
 
Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
Hubungan Pemerintah Pusat dan DaerahHubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
 

Similar to Definisi Polisi

Mk.otoda dan kebijakan politik.1
Mk.otoda dan kebijakan politik.1Mk.otoda dan kebijakan politik.1
Mk.otoda dan kebijakan politik.1Zeus Kang
 
KEDUDUKAN DAN PERANAN HUKUM ADAT.pptx
KEDUDUKAN DAN PERANAN HUKUM ADAT.pptxKEDUDUKAN DAN PERANAN HUKUM ADAT.pptx
KEDUDUKAN DAN PERANAN HUKUM ADAT.pptx22khasanAnshori085
 
KAPASITAS APARATUR DESA.pptx
KAPASITAS APARATUR DESA.pptxKAPASITAS APARATUR DESA.pptx
KAPASITAS APARATUR DESA.pptxdpmdbusel
 
Peran Tenagaahli dan Pakar pada Lembaga Legislatif Daerah
Peran Tenagaahli dan Pakar pada Lembaga Legislatif DaerahPeran Tenagaahli dan Pakar pada Lembaga Legislatif Daerah
Peran Tenagaahli dan Pakar pada Lembaga Legislatif DaerahDeddy Supriady Bratakusumah
 
Birokrasi politik
Birokrasi politikBirokrasi politik
Birokrasi politikAtika Vania
 
Presentasi pkn OTONOMI DAERAH
Presentasi pkn OTONOMI DAERAHPresentasi pkn OTONOMI DAERAH
Presentasi pkn OTONOMI DAERAHChatrin Evelin
 
Pelatihan kades tasikmalaya
Pelatihan kades tasikmalayaPelatihan kades tasikmalaya
Pelatihan kades tasikmalayaKang Dani
 
Penjabaran Pancasila dalam Pasal UUD 1945 dan Kebijakannya
Penjabaran Pancasila dalam Pasal UUD 1945 dan KebijakannyaPenjabaran Pancasila dalam Pasal UUD 1945 dan Kebijakannya
Penjabaran Pancasila dalam Pasal UUD 1945 dan KebijakannyaEdho1802
 
Tugas tik arifah
Tugas tik arifahTugas tik arifah
Tugas tik arifahpurwasih
 
Tugas tik arifah
Tugas tik arifahTugas tik arifah
Tugas tik arifahpurwasih
 
Tm 10 otonomi daerah
Tm 10 otonomi daerahTm 10 otonomi daerah
Tm 10 otonomi daerahBagus Aji
 
Bahan Presentasi Assiten 1 Gubernur Kaltim pada Acara FGD Mendesak Pengesahan...
Bahan Presentasi Assiten 1 Gubernur Kaltim pada Acara FGD Mendesak Pengesahan...Bahan Presentasi Assiten 1 Gubernur Kaltim pada Acara FGD Mendesak Pengesahan...
Bahan Presentasi Assiten 1 Gubernur Kaltim pada Acara FGD Mendesak Pengesahan...erikasiluq
 

Similar to Definisi Polisi (20)

Mk.otoda dan kebijakan politik.1
Mk.otoda dan kebijakan politik.1Mk.otoda dan kebijakan politik.1
Mk.otoda dan kebijakan politik.1
 
KEDUDUKAN DAN PERANAN HUKUM ADAT.pptx
KEDUDUKAN DAN PERANAN HUKUM ADAT.pptxKEDUDUKAN DAN PERANAN HUKUM ADAT.pptx
KEDUDUKAN DAN PERANAN HUKUM ADAT.pptx
 
KAPASITAS APARATUR DESA.pptx
KAPASITAS APARATUR DESA.pptxKAPASITAS APARATUR DESA.pptx
KAPASITAS APARATUR DESA.pptx
 
Peran Tenagaahli dan Pakar pada Lembaga Legislatif Daerah
Peran Tenagaahli dan Pakar pada Lembaga Legislatif DaerahPeran Tenagaahli dan Pakar pada Lembaga Legislatif Daerah
Peran Tenagaahli dan Pakar pada Lembaga Legislatif Daerah
 
Birokrasi politik
Birokrasi politikBirokrasi politik
Birokrasi politik
 
Presentasi pkn OTONOMI DAERAH
Presentasi pkn OTONOMI DAERAHPresentasi pkn OTONOMI DAERAH
Presentasi pkn OTONOMI DAERAH
 
Pelatihan kades tasikmalaya
Pelatihan kades tasikmalayaPelatihan kades tasikmalaya
Pelatihan kades tasikmalaya
 
7 bela-negara
7 bela-negara7 bela-negara
7 bela-negara
 
bela-negara
bela-negarabela-negara
bela-negara
 
Tm 2-otda
Tm 2-otdaTm 2-otda
Tm 2-otda
 
Otonomi Daerah
Otonomi DaerahOtonomi Daerah
Otonomi Daerah
 
Penjabaran Pancasila dalam Pasal UUD 1945 dan Kebijakannya
Penjabaran Pancasila dalam Pasal UUD 1945 dan KebijakannyaPenjabaran Pancasila dalam Pasal UUD 1945 dan Kebijakannya
Penjabaran Pancasila dalam Pasal UUD 1945 dan Kebijakannya
 
bela negara
bela negarabela negara
bela negara
 
Tugas tik arifah
Tugas tik arifahTugas tik arifah
Tugas tik arifah
 
Tugas tik arifah
Tugas tik arifahTugas tik arifah
Tugas tik arifah
 
Tm 10 otonomi daerah
Tm 10 otonomi daerahTm 10 otonomi daerah
Tm 10 otonomi daerah
 
Hukum Pariwisata.ppt
Hukum Pariwisata.pptHukum Pariwisata.ppt
Hukum Pariwisata.ppt
 
Kemendagri indonesia anti korupsi forum 2014
Kemendagri indonesia anti korupsi forum 2014Kemendagri indonesia anti korupsi forum 2014
Kemendagri indonesia anti korupsi forum 2014
 
bela-negara
bela-negarabela-negara
bela-negara
 
Bahan Presentasi Assiten 1 Gubernur Kaltim pada Acara FGD Mendesak Pengesahan...
Bahan Presentasi Assiten 1 Gubernur Kaltim pada Acara FGD Mendesak Pengesahan...Bahan Presentasi Assiten 1 Gubernur Kaltim pada Acara FGD Mendesak Pengesahan...
Bahan Presentasi Assiten 1 Gubernur Kaltim pada Acara FGD Mendesak Pengesahan...
 

More from Selancar Info

Peran dan Fungsi Hakim
Peran dan Fungsi HakimPeran dan Fungsi Hakim
Peran dan Fungsi HakimSelancar Info
 
Peran dan fungsi jaksa
Peran dan fungsi jaksa Peran dan fungsi jaksa
Peran dan fungsi jaksa Selancar Info
 
Peran dan fungsi Advokat
Peran dan fungsi AdvokatPeran dan fungsi Advokat
Peran dan fungsi AdvokatSelancar Info
 
Internet dan tipologi jaringan
Internet dan tipologi jaringanInternet dan tipologi jaringan
Internet dan tipologi jaringanSelancar Info
 
Pengaruh hukum islam terhadap produk hukum nasional
Pengaruh hukum islam terhadap produk hukum nasionalPengaruh hukum islam terhadap produk hukum nasional
Pengaruh hukum islam terhadap produk hukum nasionalSelancar Info
 
Mengenal Cyber Scurity
Mengenal Cyber Scurity Mengenal Cyber Scurity
Mengenal Cyber Scurity Selancar Info
 

More from Selancar Info (12)

Dos Attack
Dos AttackDos Attack
Dos Attack
 
Legal Drafting
Legal DraftingLegal Drafting
Legal Drafting
 
Sosiologi Hukum
Sosiologi HukumSosiologi Hukum
Sosiologi Hukum
 
Peran dan Fungsi Hakim
Peran dan Fungsi HakimPeran dan Fungsi Hakim
Peran dan Fungsi Hakim
 
Peran dan fungsi jaksa
Peran dan fungsi jaksa Peran dan fungsi jaksa
Peran dan fungsi jaksa
 
Peran dan fungsi Advokat
Peran dan fungsi AdvokatPeran dan fungsi Advokat
Peran dan fungsi Advokat
 
Internet dan tipologi jaringan
Internet dan tipologi jaringanInternet dan tipologi jaringan
Internet dan tipologi jaringan
 
Sniffing
Sniffing Sniffing
Sniffing
 
IP ADDRESS
IP ADDRESS IP ADDRESS
IP ADDRESS
 
Keylogger
KeyloggerKeylogger
Keylogger
 
Pengaruh hukum islam terhadap produk hukum nasional
Pengaruh hukum islam terhadap produk hukum nasionalPengaruh hukum islam terhadap produk hukum nasional
Pengaruh hukum islam terhadap produk hukum nasional
 
Mengenal Cyber Scurity
Mengenal Cyber Scurity Mengenal Cyber Scurity
Mengenal Cyber Scurity
 

Recently uploaded

Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMmulyadia43
 
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau tripletMelianaJayasaputra
 
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxPaparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxIgitNuryana13
 
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdfsdn3jatiblora
 
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDtugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDmawan5982
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BAbdiera
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptArkhaRega1
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAAndiCoc
 
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptxKONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptxawaldarmawan3
 
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxBAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxJamhuriIshak
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKirwan461475
 
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfKelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfCloverash1
 
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docxLembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docxbkandrisaputra
 
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptxPPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptxnerow98
 
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdfKelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdftsaniasalftn18
 
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggeraksupriadi611
 
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxTugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxmawan5982
 
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptxHendryJulistiyanto
 
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfREFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfirwanabidin08
 
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...MarwanAnugrah
 

Recently uploaded (20)

Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
 
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
 
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxPaparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
 
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
 
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDtugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
 
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptxKONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
 
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxBAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
 
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfKelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
 
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docxLembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
 
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptxPPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
 
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdfKelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
 
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
 
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxTugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
 
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
 
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfREFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
 
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
 

Definisi Polisi

  • 1.
  • 2. DEFINISI POLISI • ISTILAH “POLISI” BERASAL DARI KATA YUNANI “POLITIE” YANG MEMPUNYAI ARTI SELURUH PEMERINTAHAN NEGARA KOTA. DARI SITULAH DAPAT DILIHAT ATAU DISAKSIKAN BAHWA ISTILAH “POLISI” DIPAKAI UNTUK MENYEBUT BAGIAN DARI PEMERINTAHAN. DALAM UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PASAL 1 AYAT (1) DIJELASKAN BAHWA KEPOLISIAN ADALAH SEGALA HAL-IHWAL YANG BERKAITAN DENGAN FUNGSI DAN LEMBAGA POLISI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
  • 3. MENURUT PARA AHLI • PROF. SATJIPTO RAHARJO MENDEFINISIKAN BAHWA POLISI MERUPAKAN ALAT NEGARA YANG BERTUGAS MEMELIHARA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT, MEMBERIKAN PENGAYOMAN, DAN MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KEPADA MASYARAKAT (SATJIPTO RAHARJO, 2009: 111). • MENURUT MOMO KELANA MENDEFINISIKAN BAHWA PENGERTIAN “POLISI”MEMPUNYAI BANYAK KESAMAAN DI BERBAGAI NEGARA, MISALNYA; DI INGGRIS; “POLISI” (POLICE) ADALAH PEMELIHARAAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN ORANG-ORANG SERTA MILIKNYA DARI KEADAAN YANG MENURUT PERKIRAAN DAPAT MERUPAKAN SUATU BAHAYA ATAU GANGGUAN UMUM DAN TINDAKAN- TINDAKAN YANG MELANGGAR HUKUM.
  • 4. TUGAS POKOK DAN WEWENANG • FUNGSI KEPOLISIAN ADALAH SALAH SATU FUNGSI PEMERINTAHAN NEGARA DI BIDANG PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT, PENEGAKAN HUKUM, PERLINDUNGAN, PENGAYOMAN, DAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT. KEDUDUKAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BERADA DI BAWAH PRESIDEN.
  • 5. • KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DIPIMPIN OLEH KAPOLRI YANG DALAM PELAKSANAAN TUGASNYA BERTANGGUNG JAWAB KEPADA PRESIDEN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN. ADAPUN TUGAS POKOK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG TERMAKTUB DI DALAM PASAL 13 UU NO. 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA ADALAH SEBAGAI BERIKUT: • MEMELIHARA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT; • MENEGAKKAN HUKUM; DAN • MEMBERIKAN PERLINDUNGAN, PENGAYOMAN, DAN PELAYANAN KEPADA • MASYARAKAT.
  • 6. TIGA TUGAS POKOK TERSEBUT DIATAS KEMUDIAN DI PERINCI DALAM PASAL 14 UU NO. 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI BERIKUT; • MELAKSANAKAN PENGATURAN, PENJAGAAN, PENGAWALAN, DAN PATROLI TERHADAP KEGIATAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH SESUAI KEBUTUHAN; • MENYELENGGARAKAN SEGALA KEGIATAN DALAM MENJAMIN KEAMANAN, KETERTIBAN, DAN KELANCARAN LALU LINTAS DI JALAN; • MEMBINA MASYARAKAT UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT, KESADARAN HUKUM MASYARAKAT SERTA KETAATAN WARGA MASYARAKAT TERHADAP HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;
  • 7. • TURUT SERTA DALAM PEMBINAAN HUKUM NASIONAL; • MEMELIHARA KETERTIBAN DAN MENJAMIN KEAMANAN UMUM; • MELAKUKAN KOORDINASI, PENGAWASAN, DAN PEMBINAAN TEKNIS TERHADAP KEPOLISIAN KHUSUS, PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN BENTUK-BENTUK PENGAMANAN SWAKARSA; • MELAKUKAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TERHADAP SEMUA TINDAK PIDANA SESUAI DENGAN HUKUM ACARA PIDANA DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA;
  • 8. • MENYELENGGARAKAN IDENTIFIKASI KEPOLISIAN, KEDOKTERAN KEPOLISIAN, LABORATORIUM FORENSIK DAN PSIKOLOGI KEPOLISIAN UNTUK KEPENTINGAN TUGAS KEPOLISIAN; • MELINDUNGI KESELAMATAN JIWA RAGA, HARTA BENDA, MASYARAKAT, DAN LINGKUNGAN HIDUP DARI GANGGUAN KETERTIBAN DAN/ATAU BENCANA TERMASUK MEMBERIKAN BANTUAN DAN PERTOLONGAN DENGAN MENJUNJUNG TINGGI HAK ASASI MANUSIA; • MELAYANI KEPENTINGAN WARGA MASYARAKAT UNTUK SEMENTARA SEBELUM DITANGANI OLEH INSTANSI DAN/ATAU PIHAK YANG BERWENANG; • MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT SESUAI DENGAN KEPENTINGANNYA DALAM LINGKUP TUGAS KEPOLISIAN; SERTA. MELAKSANAKAN TUGAS LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN.
  • 9. SUMBER REFERENSI • UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA • PERKAP NO. 14 TAHUN 2011 TENTANG KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
  • 10. SEKIAN DAN TERIMA KASIH • MATERI SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT DI WEBSITE BERIKUT HTTPS://SELANCARINFO.MY.ID/