SlideShare a Scribd company logo
1 of 27
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
Ruang Lingkup Merek 
Merek, mark (dalam bahasa Belanda), atau 
brand (dalam bahasa Inggris), diatur dalam UU No. 15 
Tahun 2001, yang merupakan perbaikan dan 
penyempurnaan dari UU No. 14 Tahun 1997 dan UU 
No. 19 Tahun 1992. Penyempurnaan dari UU 
sebelumnya yang menonjol antara lain, menyangkut 
proses penyelesaian permohonan, berkenaan dengan 
hak prioritas, perlindungan terhadap merek dagang dan 
jasa, dan perlingdungan terhadap indikasi-geografis 
selain perlindungan terhadap indikasi-asal.
Merek merupakan bagian dari kegiatan 
perekonomian atau bisnis, penyelesaian sengketa 
merek pun memerlukan peradilan khusus, yaitu 
pengadilan niaga. Sejak Indonesia meratifikasi 
perjanjian WTO dan TRIPs yang merupakan 
lampirannya, Indonesia harus tunduk kepada aturan 
yang bersifat global tersebut. UU No. 15 Tahun 
2001 merupakan bagian dari penyempurnaan itu, 
ditambah dengan Keppres No. 17 Tahun 1997. 
Indonesia telah mengesahkan Trade Mark Law 
Treaty (TLT)
Menurut pasal 1 UU No. 15 Tahun 2001, 
disebutkan beberapa pengertian, yaitu: 
1. Merek adalah kombinasi dari unsur-unsur 
seperti kreasi, tanda, susunan warna, huruf-huruf, 
angka-angka, kata-kata, nama dan 
gambar, yang memiliki daya pembeda dan 
digunakan dalam kegiatan perdagangan barang 
dan jasa. 
2. Merek dagang adalah merk yang digunakan 
pada barang yang diperdagangkan oleh 
seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama 
atau badan hukum untuk membedakan 
dengan barang-barang sejenis lainnya
3. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada 
jasa diperdagangkan oleh seseorang atau 
beberapa orang secara bersama-sama atau 
badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa 
sejenis lainnya. 
4. Indikasi geografis dilindungi suatu tanda yang 
menunjukkan daerah asal suatu barang, yang 
karena faktor lingkungan geografis termasuk 
faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari 
kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan 
kualitas tertentu pada barang yang ditentukan.
5. Merek Kolektif yaitu merek yang digunakan 
pada barang dan/jasa dengan karaktistik yang 
sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang 
atau badan hukum secara secara bersama-sama 
untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa 
sejenis lainnya. 
Menurut pasal 3 UU No. 25 tahun 2001, hak 
merek yaitu sebagai hak eksklusif yang diberikan 
Negara kepada pemilik merek yang terdaftar 
dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu 
tertentu memakai sendiri merek tersebut atau 
member izin kepada seseorang atau beberapa 
orang secara bersama-sama atau badan hukum 
untuk memakainya.
Fungsi Merek 
Adapun fungsi dari pemberian merek, yaitu: 
1. Memberi kepribadian kepada suatu barang 
sehingga dapat mengetahui darimana suatu 
barang berasal 
2. Memberi nama pada suatu barang sehingga 
dapat menyebut suatu barang cukup dengan 
menyebut merknya 
3. Menjamin mutu barang sehingga dengan 
menyebut nama merk akan dapat diketahui 
kualitas suatu barang
Dasar Perlindungan Merek 
Dasar pemikiran perlindungan merk, 
adalah untuk melindungi reputasi dan goodwil, 
melindungi konsumen dari kecurangan penjual, 
dan mencegah masyarakat pembeli dari 
pembelian barang/jasa inferior yang diakibatkan 
oleh keyakinan yang salah yang mereka 
dapatkan perdagangan lain 
Pendaftaran merek berfungsi sebagai alat 
bukti, sebagai dasar untuk menolak permohonan 
merek orang lain, dan mencegah orang lain 
untuk menggunakan merek yang sama
Lamanya perlindungan merek dan kuasa, 
adalah 10 tahun sejak permohonan dilengkapi, 
dapat dilakukan perpanjangan lagi untuk jangka 
waktu 10 tahun dengan membayar biaya, pemohon 
diluar Indonesia wajib menunjuk konsultan HKI 
dan wajib menyatakan memilih tempat tinggal 
kuasa sebagai kuasa hukum di Indonesia. Kuasa 
adalah konsultan hak kekayaan intelektual yang 
terdaftar pada Direktorat Jendral Hak Kekayaan 
Intelektual Republik Indonesia.
Manfaat perlindungan merek adalah 
dapat menghasilkan income bagi perusahaan 
melalui lisensi, penjualan, komersialisasi dari 
merek yang dilindungi, dapat meningkatkan 
nilai atau jaminan dimata investor dan institusi 
keuangan, dalam penjualan atau marger asset 
merk dapat meningkatkan nilai perusahaan 
secara signifikan, merek meningkatkan 
performance dan competitiveness/daya saing, 
dan dengan pendaftaran merek membantu 
perlindungan penegakan haknya.
Pendaftaran Merek 
Soegondo Sumadiredjo dalam bukunya Merek 
Perusahaan dan perniagaan menyatakan ada 
empat sistem pendaftaran merek : 
1. Pendaftaran merek tanpa pemeriksaan 
terlebih dahulu syarat-syarat material yang 
ditetapkan oleh undang-undang, termasuk 
apakah merek itu pada keseluruhan atau pada 
pokoknya ada persamaan dengan merek lain 
yang telah didaftar untuk barang-barang 
sejenis oleh orang lain
2. Pendaftaran merek dengan pemeriksaan 
terlebih dahulu apakah memenuhi 
persyaratan formal dan apakah tidak 
memiliki persamaan pada keseluruhan atau 
pada pokoknya ada persamaan dengan 
merek lain yang telah di daftar untuk 
barang-barang sejenis oleh orang lain. 
3. Pendaftaran merek dengan pengumuman 
sementara atau terlebih dahulu untuk 
memberi kesempatan kepada publik agar 
mengajukan keberatannya terdapat merek 
tersebut.
4. Pendaftaran merek dengan pemberitahuan 
terlebih dahulu apakah memenuhi persayaratan 
formal dan apakah tidak memiliki persamaan 
pada keseluruhan atau pada pokoknya ada 
persamaan dengan merek lain yang telah 
didaftar untuk barang-barang sejenis oleh orang 
lain. 
Adapun alasan untuk melakukan pendaftaran merek 
adalah : 
• Hak eksklusif dalam pasar/ekspor 
• Posisi market yang kuat 
• Pengembalian investasi 
• Kesempatan untuk melisensi atau menjual
• Meningkatkan kekuatan dalam bernegosiasi 
• Memberikan image yang positif bagi 
perusahaan 
• Meningkatkan kesempatan untuk memperoleh 
konsumen dari produk dan jasa. 
Keuntungan dari pendaftaran merek untuk 
pemasaran dagang dan jasa, adalah : 
1) Merk merupakan wajah dari bisnis, dimana 
dapat membedakan produk service yang anda 
miliki dengan kompetitior. 
2) Pendaftaran merk dapat memaksimalkan 
diferensiasi produk, periklanan dan pemasaran 
sehingga dapat menguntungkan dalam 
pemasaran internasional.
3. Merk dapat memberikan menjamin kualitas yang 
konsisten, perlu hati-hati dalam memilih dan 
mendesain suatu merk untuk dilindungi 
digunakan dalam periklanan dan perlu 
diperhitungkan penyalahgunaan oleh pihak lain. 
Sedangkan kerugian perusahaan yang tidak 
mendaftarkan merek : 
• Lebih rendahnya pendapatan 
• Kurang loyalnya konsumen terhadap barang yang 
tanpa merk 
• Kesulitan dalam pemasaran dan pengiklanan 
produk atau jasa baik dalam negeri maupun luar 
negeri. 
• Kesulitan dalam penegakan hak
Hak-hak pemilik merk terdaftar : 
1. Hak mengenakan sendiri 
2. Hak mengalihkan pada pihak lain. Pengalihan 
hak atas merk dapat terjadi karena pewarisan, 
wasiat, hibah. Perjanjian atau sebab-sebab lain 
yang sedang dibenarkan oleh undang-undang. 
3. Hak memberikan atas izin kepada pihak lain 
untuk mempergunakan merk tersebut 
4. Hak untuk memperpanjang perlindungan 
hukum untuk merk tersebut 
5. Hak untuk menuntut baik secara perdata 
maupun pidana
6. Hak mendapatkan perlindungan hukum dari 
tuntutan orang lain baik secara perdata maupun 
pidana 
7. Pemilik merk terdaftar berhak memberikan 
lisensi kepada pihak lain perjanjian lisensi 
berlaku diseluruh wilayah RI jangka waktu tidak 
lebih dari jangka waktu masa perlindungan dan 
dicatatkan Direktorat Jendral Hak Kekayaan 
Intelektual.
Tata Cara Permohonan Pendaftaran Merek Menurut 
UU No. 15 Tahun 2001 
Syarat dan Tata Cara Permohonan 
Menurut Pasal 7 UU No. 15 Tahun 2001, adapun 
syarat dan tata cara permohonan yaitu: 
Permohonan diajukan dalam Bahasa Indonesia, 
untuk merek bahasa asing atau di dalamnya terdapat 
huruf selain huruf latin wajib disertai terjemahan 
dalam Bahasa Indonesia.
Permohonan ditandatangani pemohon atau 
kuasanya dengas dilampiri bukti pembayaran 
biaya. 
Permohonan untuk dua kelas barang atau lebih 
dan/atau jasa dapat diajukan dalam satu 
permohonan yang diatur dengan peraturan 
pemerintah. 
Pendaftaran Merek 
1. Pemeriksaan Substansi 
2. Pengumuman permohonan 
3. Keberatan dan Pemeriksaan Kembali 
4. Sertifikat Merek Permohonan Banding
Penghapusan 
Menurut ketentuan Undang-Undang, 
penghapusan merek terdaftar dapat dilakukan atas 
prakarsa Dirjen HaKI atau atas permohonan pemilik 
merek sendiri (Pasal 61). Penghapusan atas prakarsa 
Dirjen HaKI terjadi jika merek tersebut tidak 
digunakan selama tiga tahun berturut-turut atau 
lebih kecuali ada alasan yang dapat diterima, seperti 
larangan impor, larangan lain peredaran barang, atau 
karena peraturan pemerintah.
Pembatalan 
Menurut ketentuan Pasal 68 UU No. 15 
Tahun 2001, gugatan pembatalan merek dapat 
diajukan oleh pihak yang berkepentingan, bisa pula 
oleh pemilik merek tidak terdaftar.
Gugatan Pelanggaran Merek 
Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan 
gugatan terhadap orang atau badan hukum yang 
secara tanpa hak menggunakan merek barang atau 
merek jasa yang mempunyai persamaan pada 
pokoknya atau keseluruhan dengan mereknya, baik 
gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua 
perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek 
tersebut.
Kasasi 
Terhadap keputusan pengadilan tidak 
dapat diajukan banding, tetapi dapat diajukan 
langsung kasasi. 
Ketentuan Pidana 
Hal lain yang lebih menarik dari 
undang-undang ini adalah terkait dengan 
ketentuan pidana yang semakin berat bagi 
pelanggaran terhadap merek terdaftar.
Hak Kekayaan Intelektual
Hak Kekayaan Intelektual

More Related Content

What's hot

Hubungan hierarki pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota
Hubungan hierarki pemerintah provinsi dengan  pemerintah kabupaten/kotaHubungan hierarki pemerintah provinsi dengan  pemerintah kabupaten/kota
Hubungan hierarki pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kotaEvan Setio
 
Kekuasaan, kewenangan dan legitimasi politik
Kekuasaan, kewenangan dan legitimasi politikKekuasaan, kewenangan dan legitimasi politik
Kekuasaan, kewenangan dan legitimasi politikWandi Suhardi
 
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukumBenda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukumrabu12
 
Presentasi rahasia dagang opi
Presentasi rahasia dagang opiPresentasi rahasia dagang opi
Presentasi rahasia dagang opiErick Saropie
 
Pengantar ilmu hukum power point
Pengantar ilmu hukum power pointPengantar ilmu hukum power point
Pengantar ilmu hukum power pointPuspa Bunga
 
Asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan
Asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuanAsas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan
Asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuanMuhammad Fahri
 
Konsep Tanggung Renteng dalam KUH Perdata (Idik Saeful Bahri)
Konsep Tanggung Renteng dalam KUH Perdata (Idik Saeful Bahri)Konsep Tanggung Renteng dalam KUH Perdata (Idik Saeful Bahri)
Konsep Tanggung Renteng dalam KUH Perdata (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...Idik Saeful Bahri
 
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)Tri Widodo W. UTOMO
 
HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA
HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA NEGARAHUBUNGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA
HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA NEGARAFitriElfiani1
 
Hukum lingkungan PPT
Hukum lingkungan PPTHukum lingkungan PPT
Hukum lingkungan PPTNakano
 
Musni Umar: Faktor-Faktor yang Menyebabkan Munculnya Gerakan Terorisme
Musni Umar: Faktor-Faktor yang Menyebabkan Munculnya Gerakan Terorisme Musni Umar: Faktor-Faktor yang Menyebabkan Munculnya Gerakan Terorisme
Musni Umar: Faktor-Faktor yang Menyebabkan Munculnya Gerakan Terorisme musniumar
 
Kerjasama Daerah2
Kerjasama Daerah2Kerjasama Daerah2
Kerjasama Daerah2suparmono
 
Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang Undangan
Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang UndanganPengantar Ilmu Pengetahuan Perundang Undangan
Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang UndanganImbang Jaya Trenggana
 

What's hot (20)

Hubungan hierarki pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota
Hubungan hierarki pemerintah provinsi dengan  pemerintah kabupaten/kotaHubungan hierarki pemerintah provinsi dengan  pemerintah kabupaten/kota
Hubungan hierarki pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota
 
Kekuasaan, kewenangan dan legitimasi politik
Kekuasaan, kewenangan dan legitimasi politikKekuasaan, kewenangan dan legitimasi politik
Kekuasaan, kewenangan dan legitimasi politik
 
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukumBenda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum
 
Presentasi rahasia dagang opi
Presentasi rahasia dagang opiPresentasi rahasia dagang opi
Presentasi rahasia dagang opi
 
Pengantar ilmu hukum power point
Pengantar ilmu hukum power pointPengantar ilmu hukum power point
Pengantar ilmu hukum power point
 
Ppt sekilas hukum kontrak
Ppt sekilas hukum kontrakPpt sekilas hukum kontrak
Ppt sekilas hukum kontrak
 
Hukum perdata
Hukum perdataHukum perdata
Hukum perdata
 
Asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan
Asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuanAsas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan
Asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan
 
Konsep Tanggung Renteng dalam KUH Perdata (Idik Saeful Bahri)
Konsep Tanggung Renteng dalam KUH Perdata (Idik Saeful Bahri)Konsep Tanggung Renteng dalam KUH Perdata (Idik Saeful Bahri)
Konsep Tanggung Renteng dalam KUH Perdata (Idik Saeful Bahri)
 
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...
 
Hukum agraria
Hukum agraria   Hukum agraria
Hukum agraria
 
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)
 
HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA
HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA NEGARAHUBUNGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA
HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA
 
Hukum lingkungan PPT
Hukum lingkungan PPTHukum lingkungan PPT
Hukum lingkungan PPT
 
Musni Umar: Faktor-Faktor yang Menyebabkan Munculnya Gerakan Terorisme
Musni Umar: Faktor-Faktor yang Menyebabkan Munculnya Gerakan Terorisme Musni Umar: Faktor-Faktor yang Menyebabkan Munculnya Gerakan Terorisme
Musni Umar: Faktor-Faktor yang Menyebabkan Munculnya Gerakan Terorisme
 
Kerjasama Daerah2
Kerjasama Daerah2Kerjasama Daerah2
Kerjasama Daerah2
 
Hukum lingkungan
Hukum lingkunganHukum lingkungan
Hukum lingkungan
 
Paparan menteri dn
Paparan menteri dnPaparan menteri dn
Paparan menteri dn
 
Hak cipta
Hak ciptaHak cipta
Hak cipta
 
Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang Undangan
Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang UndanganPengantar Ilmu Pengetahuan Perundang Undangan
Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang Undangan
 

Viewers also liked

Indikasi geografis
Indikasi geografisIndikasi geografis
Indikasi geografisAriza Ekky
 
Pancasila Vs Ideologi-Ideologi Dunia
Pancasila Vs Ideologi-Ideologi DuniaPancasila Vs Ideologi-Ideologi Dunia
Pancasila Vs Ideologi-Ideologi DuniaRajabul Gufron
 
Pelanggaran Etika Bisnis Hak Kekayaan Intelektual
Pelanggaran Etika Bisnis Hak Kekayaan IntelektualPelanggaran Etika Bisnis Hak Kekayaan Intelektual
Pelanggaran Etika Bisnis Hak Kekayaan IntelektualAbu Tholib
 
Buku Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Jilid 2
Buku Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Jilid 2Buku Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Jilid 2
Buku Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Jilid 2Agus Candra
 
Buku Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
Buku Hak Kekayaan Intelektual (HKI)Buku Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
Buku Hak Kekayaan Intelektual (HKI)Agus Candra
 
pancasila diantara ideologi dunia
pancasila diantara ideologi duniapancasila diantara ideologi dunia
pancasila diantara ideologi duniarizka_pratiwi
 

Viewers also liked (8)

Indikasi geografis
Indikasi geografisIndikasi geografis
Indikasi geografis
 
(Bahan) tentang merek
(Bahan) tentang merek(Bahan) tentang merek
(Bahan) tentang merek
 
Pancasila Vs Ideologi-Ideologi Dunia
Pancasila Vs Ideologi-Ideologi DuniaPancasila Vs Ideologi-Ideologi Dunia
Pancasila Vs Ideologi-Ideologi Dunia
 
Pelanggaran Etika Bisnis Hak Kekayaan Intelektual
Pelanggaran Etika Bisnis Hak Kekayaan IntelektualPelanggaran Etika Bisnis Hak Kekayaan Intelektual
Pelanggaran Etika Bisnis Hak Kekayaan Intelektual
 
Buku Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Jilid 2
Buku Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Jilid 2Buku Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Jilid 2
Buku Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Jilid 2
 
Rahasia Dagang
Rahasia DagangRahasia Dagang
Rahasia Dagang
 
Buku Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
Buku Hak Kekayaan Intelektual (HKI)Buku Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
Buku Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
 
pancasila diantara ideologi dunia
pancasila diantara ideologi duniapancasila diantara ideologi dunia
pancasila diantara ideologi dunia
 

Similar to Hak Kekayaan Intelektual

HAK MEREK UU NO. 15 TAHUN 2001.ppt
HAK MEREK UU NO. 15 TAHUN 2001.pptHAK MEREK UU NO. 15 TAHUN 2001.ppt
HAK MEREK UU NO. 15 TAHUN 2001.pptJUMADISAFF1
 
Slide mengenai merek universitas dirgantara marsekal suryadarma
Slide mengenai merek universitas dirgantara marsekal suryadarmaSlide mengenai merek universitas dirgantara marsekal suryadarma
Slide mengenai merek universitas dirgantara marsekal suryadarmaIdo Mantan
 
Materi legalitas perusahaan
Materi legalitas perusahaanMateri legalitas perusahaan
Materi legalitas perusahaanRosita Dewi
 
PPT Materi Hukum Bisnis Bab 8.pptx
PPT Materi  Hukum Bisnis Bab 8.pptxPPT Materi  Hukum Bisnis Bab 8.pptx
PPT Materi Hukum Bisnis Bab 8.pptxThoriqPrataman
 
HBL, Nabila Safitri, Hapzi Ali, Hak atas Kekayaan Intelektual, Hak Merk, Raha...
HBL, Nabila Safitri, Hapzi Ali, Hak atas Kekayaan Intelektual, Hak Merk, Raha...HBL, Nabila Safitri, Hapzi Ali, Hak atas Kekayaan Intelektual, Hak Merk, Raha...
HBL, Nabila Safitri, Hapzi Ali, Hak atas Kekayaan Intelektual, Hak Merk, Raha...nabilasafitr
 
Hbl 13, bella tri oktaviana, hapzi ali, hak atas kekayaan intelektual, hak m...
Hbl 13,  bella tri oktaviana, hapzi ali, hak atas kekayaan intelektual, hak m...Hbl 13,  bella tri oktaviana, hapzi ali, hak atas kekayaan intelektual, hak m...
Hbl 13, bella tri oktaviana, hapzi ali, hak atas kekayaan intelektual, hak m...BellaTriOktaviana2
 
Kualifikasi Penggunaan Hukum Perdata Internasional Dalam Kasus Sengketa Merek...
Kualifikasi Penggunaan Hukum Perdata Internasional Dalam Kasus Sengketa Merek...Kualifikasi Penggunaan Hukum Perdata Internasional Dalam Kasus Sengketa Merek...
Kualifikasi Penggunaan Hukum Perdata Internasional Dalam Kasus Sengketa Merek...Rio Cahya Nandika
 
2. legalisasi perusahaan
2. legalisasi perusahaan2. legalisasi perusahaan
2. legalisasi perusahaanEriRomadhon
 
2. legalisasi perusahaan
2. legalisasi perusahaan2. legalisasi perusahaan
2. legalisasi perusahaanGindha Wayka
 
Hbl, laila choirun nisa, hapzi ali, hak atas kekayaan intelektual, hak merk, ...
Hbl, laila choirun nisa, hapzi ali, hak atas kekayaan intelektual, hak merk, ...Hbl, laila choirun nisa, hapzi ali, hak atas kekayaan intelektual, hak merk, ...
Hbl, laila choirun nisa, hapzi ali, hak atas kekayaan intelektual, hak merk, ...Lailachrnns
 
13, hbl, riski ariyani, hapzi ali, umb,2019
13, hbl, riski ariyani, hapzi ali, umb,201913, hbl, riski ariyani, hapzi ali, umb,2019
13, hbl, riski ariyani, hapzi ali, umb,2019riskiariyani2976
 
Bab i peci
Bab i peciBab i peci
Bab i pecipeci
 
ADHI BUDI SUSILO SH
ADHI BUDI SUSILO SHADHI BUDI SUSILO SH
ADHI BUDI SUSILO SHpeci
 
9 m.-muchtar-rivai-liquidity-stiead
9  m.-muchtar-rivai-liquidity-stiead9  m.-muchtar-rivai-liquidity-stiead
9 m.-muchtar-rivai-liquidity-stieadCandra Togatorop
 

Similar to Hak Kekayaan Intelektual (20)

HAK MEREK UU NO. 15 TAHUN 2001.ppt
HAK MEREK UU NO. 15 TAHUN 2001.pptHAK MEREK UU NO. 15 TAHUN 2001.ppt
HAK MEREK UU NO. 15 TAHUN 2001.ppt
 
Slide mengenai merek universitas dirgantara marsekal suryadarma
Slide mengenai merek universitas dirgantara marsekal suryadarmaSlide mengenai merek universitas dirgantara marsekal suryadarma
Slide mengenai merek universitas dirgantara marsekal suryadarma
 
Materi legalitas perusahaan
Materi legalitas perusahaanMateri legalitas perusahaan
Materi legalitas perusahaan
 
Uu 15 2001
Uu 15 2001Uu 15 2001
Uu 15 2001
 
M erek pak fat
M erek pak  fatM erek pak  fat
M erek pak fat
 
PPT Materi Hukum Bisnis Bab 8.pptx
PPT Materi  Hukum Bisnis Bab 8.pptxPPT Materi  Hukum Bisnis Bab 8.pptx
PPT Materi Hukum Bisnis Bab 8.pptx
 
Mela
MelaMela
Mela
 
HBL, Nabila Safitri, Hapzi Ali, Hak atas Kekayaan Intelektual, Hak Merk, Raha...
HBL, Nabila Safitri, Hapzi Ali, Hak atas Kekayaan Intelektual, Hak Merk, Raha...HBL, Nabila Safitri, Hapzi Ali, Hak atas Kekayaan Intelektual, Hak Merk, Raha...
HBL, Nabila Safitri, Hapzi Ali, Hak atas Kekayaan Intelektual, Hak Merk, Raha...
 
Hbl 13, bella tri oktaviana, hapzi ali, hak atas kekayaan intelektual, hak m...
Hbl 13,  bella tri oktaviana, hapzi ali, hak atas kekayaan intelektual, hak m...Hbl 13,  bella tri oktaviana, hapzi ali, hak atas kekayaan intelektual, hak m...
Hbl 13, bella tri oktaviana, hapzi ali, hak atas kekayaan intelektual, hak m...
 
Pengenalan merek pdf
Pengenalan merek pdfPengenalan merek pdf
Pengenalan merek pdf
 
Kualifikasi Penggunaan Hukum Perdata Internasional Dalam Kasus Sengketa Merek...
Kualifikasi Penggunaan Hukum Perdata Internasional Dalam Kasus Sengketa Merek...Kualifikasi Penggunaan Hukum Perdata Internasional Dalam Kasus Sengketa Merek...
Kualifikasi Penggunaan Hukum Perdata Internasional Dalam Kasus Sengketa Merek...
 
2. legalisasi perusahaan
2. legalisasi perusahaan2. legalisasi perusahaan
2. legalisasi perusahaan
 
2. legalisasi perusahaan
2. legalisasi perusahaan2. legalisasi perusahaan
2. legalisasi perusahaan
 
PPT HKI Kelompok 4.pptx
PPT HKI Kelompok 4.pptxPPT HKI Kelompok 4.pptx
PPT HKI Kelompok 4.pptx
 
Hbl, laila choirun nisa, hapzi ali, hak atas kekayaan intelektual, hak merk, ...
Hbl, laila choirun nisa, hapzi ali, hak atas kekayaan intelektual, hak merk, ...Hbl, laila choirun nisa, hapzi ali, hak atas kekayaan intelektual, hak merk, ...
Hbl, laila choirun nisa, hapzi ali, hak atas kekayaan intelektual, hak merk, ...
 
Perlindungan Merek & Pengembangannya Sebagai Brand Image
Perlindungan Merek & Pengembangannya Sebagai Brand ImagePerlindungan Merek & Pengembangannya Sebagai Brand Image
Perlindungan Merek & Pengembangannya Sebagai Brand Image
 
13, hbl, riski ariyani, hapzi ali, umb,2019
13, hbl, riski ariyani, hapzi ali, umb,201913, hbl, riski ariyani, hapzi ali, umb,2019
13, hbl, riski ariyani, hapzi ali, umb,2019
 
Bab i peci
Bab i peciBab i peci
Bab i peci
 
ADHI BUDI SUSILO SH
ADHI BUDI SUSILO SHADHI BUDI SUSILO SH
ADHI BUDI SUSILO SH
 
9 m.-muchtar-rivai-liquidity-stiead
9  m.-muchtar-rivai-liquidity-stiead9  m.-muchtar-rivai-liquidity-stiead
9 m.-muchtar-rivai-liquidity-stiead
 

Recently uploaded

PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...Kanaidi ken
 
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfAksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfDimanWr1
 
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdfsdn3jatiblora
 
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxAKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxWirionSembiring2
 
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)3HerisaSintia
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxIrfanAudah1
 
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptxHendryJulistiyanto
 
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggeraksupriadi611
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAAndiCoc
 
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfTUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfElaAditya
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKirwan461475
 
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..ikayogakinasih12
 
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptxAksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptxsdn3jatiblora
 
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Abdiera
 
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptxPPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptxnerow98
 
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxPaparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxIgitNuryana13
 
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptxsoal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptxazhari524
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfSitiJulaeha820399
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptArkhaRega1
 
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxTugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxmawan5982
 

Recently uploaded (20)

PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
 
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfAksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
 
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
 
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxAKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
 
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
 
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
 
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
 
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfTUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
 
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
 
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptxAksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
 
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
 
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptxPPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
 
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxPaparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
 
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptxsoal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
 
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxTugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
 

Hak Kekayaan Intelektual

  • 1.
  • 3.
  • 4. Ruang Lingkup Merek Merek, mark (dalam bahasa Belanda), atau brand (dalam bahasa Inggris), diatur dalam UU No. 15 Tahun 2001, yang merupakan perbaikan dan penyempurnaan dari UU No. 14 Tahun 1997 dan UU No. 19 Tahun 1992. Penyempurnaan dari UU sebelumnya yang menonjol antara lain, menyangkut proses penyelesaian permohonan, berkenaan dengan hak prioritas, perlindungan terhadap merek dagang dan jasa, dan perlingdungan terhadap indikasi-geografis selain perlindungan terhadap indikasi-asal.
  • 5. Merek merupakan bagian dari kegiatan perekonomian atau bisnis, penyelesaian sengketa merek pun memerlukan peradilan khusus, yaitu pengadilan niaga. Sejak Indonesia meratifikasi perjanjian WTO dan TRIPs yang merupakan lampirannya, Indonesia harus tunduk kepada aturan yang bersifat global tersebut. UU No. 15 Tahun 2001 merupakan bagian dari penyempurnaan itu, ditambah dengan Keppres No. 17 Tahun 1997. Indonesia telah mengesahkan Trade Mark Law Treaty (TLT)
  • 6. Menurut pasal 1 UU No. 15 Tahun 2001, disebutkan beberapa pengertian, yaitu: 1. Merek adalah kombinasi dari unsur-unsur seperti kreasi, tanda, susunan warna, huruf-huruf, angka-angka, kata-kata, nama dan gambar, yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. 2. Merek dagang adalah merk yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya
  • 7. 3. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. 4. Indikasi geografis dilindungi suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang ditentukan.
  • 8. 5. Merek Kolektif yaitu merek yang digunakan pada barang dan/jasa dengan karaktistik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya. Menurut pasal 3 UU No. 25 tahun 2001, hak merek yaitu sebagai hak eksklusif yang diberikan Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu memakai sendiri merek tersebut atau member izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk memakainya.
  • 9. Fungsi Merek Adapun fungsi dari pemberian merek, yaitu: 1. Memberi kepribadian kepada suatu barang sehingga dapat mengetahui darimana suatu barang berasal 2. Memberi nama pada suatu barang sehingga dapat menyebut suatu barang cukup dengan menyebut merknya 3. Menjamin mutu barang sehingga dengan menyebut nama merk akan dapat diketahui kualitas suatu barang
  • 10. Dasar Perlindungan Merek Dasar pemikiran perlindungan merk, adalah untuk melindungi reputasi dan goodwil, melindungi konsumen dari kecurangan penjual, dan mencegah masyarakat pembeli dari pembelian barang/jasa inferior yang diakibatkan oleh keyakinan yang salah yang mereka dapatkan perdagangan lain Pendaftaran merek berfungsi sebagai alat bukti, sebagai dasar untuk menolak permohonan merek orang lain, dan mencegah orang lain untuk menggunakan merek yang sama
  • 11. Lamanya perlindungan merek dan kuasa, adalah 10 tahun sejak permohonan dilengkapi, dapat dilakukan perpanjangan lagi untuk jangka waktu 10 tahun dengan membayar biaya, pemohon diluar Indonesia wajib menunjuk konsultan HKI dan wajib menyatakan memilih tempat tinggal kuasa sebagai kuasa hukum di Indonesia. Kuasa adalah konsultan hak kekayaan intelektual yang terdaftar pada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia.
  • 12. Manfaat perlindungan merek adalah dapat menghasilkan income bagi perusahaan melalui lisensi, penjualan, komersialisasi dari merek yang dilindungi, dapat meningkatkan nilai atau jaminan dimata investor dan institusi keuangan, dalam penjualan atau marger asset merk dapat meningkatkan nilai perusahaan secara signifikan, merek meningkatkan performance dan competitiveness/daya saing, dan dengan pendaftaran merek membantu perlindungan penegakan haknya.
  • 13. Pendaftaran Merek Soegondo Sumadiredjo dalam bukunya Merek Perusahaan dan perniagaan menyatakan ada empat sistem pendaftaran merek : 1. Pendaftaran merek tanpa pemeriksaan terlebih dahulu syarat-syarat material yang ditetapkan oleh undang-undang, termasuk apakah merek itu pada keseluruhan atau pada pokoknya ada persamaan dengan merek lain yang telah didaftar untuk barang-barang sejenis oleh orang lain
  • 14. 2. Pendaftaran merek dengan pemeriksaan terlebih dahulu apakah memenuhi persyaratan formal dan apakah tidak memiliki persamaan pada keseluruhan atau pada pokoknya ada persamaan dengan merek lain yang telah di daftar untuk barang-barang sejenis oleh orang lain. 3. Pendaftaran merek dengan pengumuman sementara atau terlebih dahulu untuk memberi kesempatan kepada publik agar mengajukan keberatannya terdapat merek tersebut.
  • 15. 4. Pendaftaran merek dengan pemberitahuan terlebih dahulu apakah memenuhi persayaratan formal dan apakah tidak memiliki persamaan pada keseluruhan atau pada pokoknya ada persamaan dengan merek lain yang telah didaftar untuk barang-barang sejenis oleh orang lain. Adapun alasan untuk melakukan pendaftaran merek adalah : • Hak eksklusif dalam pasar/ekspor • Posisi market yang kuat • Pengembalian investasi • Kesempatan untuk melisensi atau menjual
  • 16. • Meningkatkan kekuatan dalam bernegosiasi • Memberikan image yang positif bagi perusahaan • Meningkatkan kesempatan untuk memperoleh konsumen dari produk dan jasa. Keuntungan dari pendaftaran merek untuk pemasaran dagang dan jasa, adalah : 1) Merk merupakan wajah dari bisnis, dimana dapat membedakan produk service yang anda miliki dengan kompetitior. 2) Pendaftaran merk dapat memaksimalkan diferensiasi produk, periklanan dan pemasaran sehingga dapat menguntungkan dalam pemasaran internasional.
  • 17. 3. Merk dapat memberikan menjamin kualitas yang konsisten, perlu hati-hati dalam memilih dan mendesain suatu merk untuk dilindungi digunakan dalam periklanan dan perlu diperhitungkan penyalahgunaan oleh pihak lain. Sedangkan kerugian perusahaan yang tidak mendaftarkan merek : • Lebih rendahnya pendapatan • Kurang loyalnya konsumen terhadap barang yang tanpa merk • Kesulitan dalam pemasaran dan pengiklanan produk atau jasa baik dalam negeri maupun luar negeri. • Kesulitan dalam penegakan hak
  • 18. Hak-hak pemilik merk terdaftar : 1. Hak mengenakan sendiri 2. Hak mengalihkan pada pihak lain. Pengalihan hak atas merk dapat terjadi karena pewarisan, wasiat, hibah. Perjanjian atau sebab-sebab lain yang sedang dibenarkan oleh undang-undang. 3. Hak memberikan atas izin kepada pihak lain untuk mempergunakan merk tersebut 4. Hak untuk memperpanjang perlindungan hukum untuk merk tersebut 5. Hak untuk menuntut baik secara perdata maupun pidana
  • 19. 6. Hak mendapatkan perlindungan hukum dari tuntutan orang lain baik secara perdata maupun pidana 7. Pemilik merk terdaftar berhak memberikan lisensi kepada pihak lain perjanjian lisensi berlaku diseluruh wilayah RI jangka waktu tidak lebih dari jangka waktu masa perlindungan dan dicatatkan Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual.
  • 20. Tata Cara Permohonan Pendaftaran Merek Menurut UU No. 15 Tahun 2001 Syarat dan Tata Cara Permohonan Menurut Pasal 7 UU No. 15 Tahun 2001, adapun syarat dan tata cara permohonan yaitu: Permohonan diajukan dalam Bahasa Indonesia, untuk merek bahasa asing atau di dalamnya terdapat huruf selain huruf latin wajib disertai terjemahan dalam Bahasa Indonesia.
  • 21. Permohonan ditandatangani pemohon atau kuasanya dengas dilampiri bukti pembayaran biaya. Permohonan untuk dua kelas barang atau lebih dan/atau jasa dapat diajukan dalam satu permohonan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Pendaftaran Merek 1. Pemeriksaan Substansi 2. Pengumuman permohonan 3. Keberatan dan Pemeriksaan Kembali 4. Sertifikat Merek Permohonan Banding
  • 22. Penghapusan Menurut ketentuan Undang-Undang, penghapusan merek terdaftar dapat dilakukan atas prakarsa Dirjen HaKI atau atas permohonan pemilik merek sendiri (Pasal 61). Penghapusan atas prakarsa Dirjen HaKI terjadi jika merek tersebut tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut atau lebih kecuali ada alasan yang dapat diterima, seperti larangan impor, larangan lain peredaran barang, atau karena peraturan pemerintah.
  • 23. Pembatalan Menurut ketentuan Pasal 68 UU No. 15 Tahun 2001, gugatan pembatalan merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan, bisa pula oleh pemilik merek tidak terdaftar.
  • 24. Gugatan Pelanggaran Merek Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap orang atau badan hukum yang secara tanpa hak menggunakan merek barang atau merek jasa yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan mereknya, baik gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.
  • 25. Kasasi Terhadap keputusan pengadilan tidak dapat diajukan banding, tetapi dapat diajukan langsung kasasi. Ketentuan Pidana Hal lain yang lebih menarik dari undang-undang ini adalah terkait dengan ketentuan pidana yang semakin berat bagi pelanggaran terhadap merek terdaftar.