"[Ringkuman] Dokumen tersebut membahas tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam rangka meningkatkan akuntabilitas SKPD. SPM merupakan standar mutu pelayanan minimum yang harus disediakan oleh pemerintah kepada masyarakat. Penerapan SPM dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah serta menjadi dasar penganggaran berbasis kinerja."

1. SPM dalam
Akuntabilitas
SKPD
(pengantar perencanaan dan penganggaran
program kegiatan berbasis pencapaian indikator
SPM)
Stephanus Aan, S.STP. M.Si

2. DASAR
Peraturan Pemerintah No. 65 /2005 Tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal;
Permendagri No. 6 /2007 Tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar
Pelayanan Minimal;
Permendagri No. 79/2007 Tentang Rencana
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.
2

3. Apa yang dimaksud dengan SPM?
SPM adalah Standar Pelayanan Minimal
Artinya suatu Standar suatu pelayanan yang
diharapkan memenuhi persyaratan minimal
kelayakan.
Mengenai Apa ? Mengenai ketentuan tentang
jenis dan mutu pelayanan dasar yang
merupakan urusan wajib daerah yang berhak
diperoleh setiap warga secara minimal

4. PENGERTIAN-2 TERKAIT SPM
URUSAN WAJIB adalah urusan pemerintahan yang
berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara
yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan
perundang-undangan kepada Daerah untuk perlindungan hak
konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan
masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban umum dalam
rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang
berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional.
PELAYANAN DASAR adalah jenis pelayanan publik yang
mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan
pemerintahan.

5. INDIKATOR SPM
INDIKATOR SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan
kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran
sasaran yg hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM
tertentu, dapat berupa masukan, proses, hasil dan/atau
manfaat pelayanan dasar.
RENCANA PENCAPAIAN SPM adalah target pencapaian
SPM yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah
yang dijabarkan pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD), RKPD, Renstra-SKPD, dan
Renja-SKPD untuk digunakan sebagai dasar perhitungan
kebutuhan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan dasar.

6. Dengan demikian :
 SPM dapat menjadi alat untuk meningkatkan
akuntabilitas pemerintahan daerah terhadap
masyarakat. Masyarakat dapat mengukur
sejauhmana pemerintahan daerah dapat
memenuhi kewajibannya untuk menyediakan
pelayanan publik;
Dalam koridor indikator Anggaran berbasis
kinerja.
 SPM dapat mendorong rasionalisasi
kelembagaan, kepegawaian, dan keuangan
pemerintahan daerah.
6

7. CONTOH TABEL RENSTRA SKPD (1)
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
7
NO. TUJUAN SASARAN
INDIKATOR
SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN
PADA TAHUN KE-
1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1

8. Tujuan Negara (Alinea 4 Pembukaan UUD1945) :
Membentuk Pemerintahan RI yang:
1. Melindungi segenap bangsa Indonesia
& seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia
Pasal 4 UUD 1945
Presiden RI sbg
pemegang kekuasaan
Pemerintahan
Presiden bertanggungjawab thdp
penyelenggarakan Urusan Pemerintahan
di pusat maupun daerah
Merupakan Pencerminan Hak
konstitusional bagi warga
negara utk mendptkan
Pelayanan Dasar
Presiden wjb menjamin pelayanan kpd
warganya utk memenuhi hak
konstitusionalnya dlm rangka
mewujudkan tujuan negara
Perlu
standar
pelayanan
dasar
Konsepsi Pelayanan Dasar

9. Presiden wjb menjamin
yandas kpd warganya utk
memenuhi hak
konstitusionalnya dlm rangka
mewujudkan tujuan negara
Pemerintah & Pemda Wajib
menyediakan pelayanan tsb,
sesuai kemampuannya
Harus ada kesepakatan
ukuran jenis & mutu pelayanan
sbg standar kepuasan
Diperlukan
Standar Pelayanan
Minimal (SPM)
Konsepsi Pelayanan Dasar

10. Urusan Pemerintahan
Urusan Wajib
Pelayanan
Dasar
Standar Pelayanan Minimal
Ketentuan tentang Jenis dan
Mutu Pelayanan Dasar
Permendagri No. 6 Tahun 2007
Pasal 1 ayat (8)
Ruang lingkupnya mencakup:
Jenis Pelayanan Dasar,
Indikator dan Nilai,
Batas Waktu Pencapaian, dan
Pengorganisasian
Penyelenggaraan.
Proses SPM dalam Urusan
Pemerintahan

11. Kementerian/LPNK : Kementerian Perumahan Rakyat
Urusan Wajib : Perumahan
Daerah : Kabupaten/Kota
No
Jenis Pelayanan
Dasar skala
Kab/Kota
Standar Pelayanan
Minimal Batas Waktu
Pencapaian
Satuan
Kerja/Lembaga
Penanggung
Jawab
Keterangan
Indikator Nilai
1 2 3 4 5 6 7
1. Rumah Layak Huni
dan Terjangkau
1.Cakupan
ketersediaan
rumah layak huni
100 % 2009 - 2025 Dinas perumahan
atau Dinas yang
menangani bidang
perumahan
Sesuai tata
ruang dan
perizinan
2.Cakupan
layanan rumah
layak huni yang
terjangkau
70 % 2009 - 2025
2. Lingkungan Yang
Sehat dan Aman
yang didukung
dengan prasarana,
sarana dan utilitas
umum
3.Cakupan
Lingkungan Yang
Sehat dan Aman
yang didukung
dengan PSU
100% 2009 - 2025 Dinas perumahan
atau Dinas yang
menangani bidang
perumahan
Sesuai tata
ruang dan
perizinan
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

12. 30-Dec-14
No Bidang
Tahun
Penetapan
1 Kesehatan
2008
(5 SPM)
2 Sosial
3 Lingkungan Hidup
4 Pemdagri
5 Perumahan Rakyat
6 PP dan PA
2010
(8 SPM)
7 KB dan KS
8 Pendidikan Dasar
9 PU & Penataan Ruang
10 Ketenagakerjaan
11 Kominfo
12 Ketahanan Pangan
13 Kesenian
14 Perhubungan 2011
(2 SPM)15 Penanaman Modal
Perkembangan Penetapan SPM s/d Tahun 2011
Tahun 2009
tidak ada penetapan
SPM
Tahun 2010 dan 2011
Diterbitkan 10 SPM
melalui intervensi Inpres
1 Tahun 2010
Tahun 2005-2008
Hanya dpt Diterbitkan 5 SPM
sbg TL PP 65/2005
Target RPJMN 15 SPM
Realisasi 15 SPM
(100%)
Tahun 2005 s/d 2011
Proses Penyusunan & Penetapan
telah memakan waktu 6 tahun

13. No Bidang Tahun
Penetapan
Juknis/
Panduan
Oprs
Juknis/
Pedoman
Pembiayaan
Jenis
Pelayanan
Jumlah
Indikator
Target
Pencapaian
1 Kesehatan 2008 V 2009 4 18 2015
2 Sosial*) 2008 V 2010 4 7 2015
3 Lingk. Hidup*) 2008 V Draft 4 4 2013
4 Pemdagri 2008 V Draft 3 6 2011
5 Permahan Rakyat*) 2008 V 2010 2 3 2025
6 PP & PA*) 2010 V 2010 5 8 2014
7 KB & KS 2010 V 2010 3 9 2014
8 Pendidikan Dasar 2010 V 2011 2 27 2014
9 PU & PR 2010 V Draft 8 23 2014
10 Ktnagakerjaan*) 2010 V 2010 5 8 2016
11 Kominfo 2010 V Draft 2 6 2014
12 Kethanan Pangan*) 2010 V 2010 4 7 2015
13 Kesenian*) 2010 V Draft 2 7 2014
14 Perhubungan*) 2011 - Draft 4 26 2014
15 PenanamanModal*) 2011 v Draft 7 10 2014
Jumlah 14 8 65 169
Perkembangan Penetapan 15 BIDANG SPM
*) SPM diterapkan ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota

14. Tahapan Implementasi Standar
Pelayanan Minimal (SPM)
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.79 Tahun 2007
Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Rencana
Pencapaian SPM,
termasuk
sosialisasi
Mempersiapkan
mekanisme pembelanjaan
penerapan SPM dan
perencanaan pembiayaan
SPM di daerah
Pengintegrasian rencana
SPM dalam dokumen
perencanaan &
penganggaran daerah
Penyampaian
informasi rencana
dan realisasi
pencapaian target
tahunan SPM

15. Manfaat SPM
 Lebih terjaminnya penyediaan pelayanan publik yg
disediakan oleh pemda kpd masyarakat ;
 Bermanfaat dlm menentukan jmlh anggaran yg dibthkan utk
menyediakan pelayanan publik;
 Menjadi landasan & dasar dlm menentukan anggaran kinerja &
alokasi dlm penentuan perimbangan keuangan yg lebih adil
& transparan;
 Membantu penilaian kinerja kepala daerah scra lbh akurat &
terukur shg mengurangi kesewenang-wenangan dlm menilai
kinerja pemda;
 Menjadi alat bantu utk meningkatkan akuntabilitas pemda
kpd masyarakat, krn masyarakat dpt melihat keterkaitan
antara pembiayaan dgn pelayanan publik.

16. Ukuran Tingkat Keberhasilan
Akuntabilitas yaitu :
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber
daya serta kebijakan yang dipercayakan kepada
entitas/skpd pelaporan dalam mencapai tujuan
yang telah ditetapkan secara periodik.
Artinya apa tujuan yang direncanakan sejak
awal/input dapat sesuai dengan hasil/keluaran
dan manfaat/outcome dilihat dari indikator
sasaran dengan sasarannya
16

17. Selain akuntabel juga transparan
Transparansi yaitu :
Memberikan informasi yang terbuka dan
jujur kepada masyarakat berdasarkan
pertimbangan bahwa masyarakat memiliki
hak untuk mengetahui dan menikmati
secara terbuka dan menyeluruh atas
pertanggungjawaban/keberhasilan
pemerintah dalam pengelolaan sumber
daya yang dipercayakan kepadanya dan
ketaatannya pada peraturan perundangan.
17

18. Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005
Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 7 Ayat 2. Peraturan
Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 65 Tahun
2005
Pasal 5 Ayat 3. Peraturan
Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 65 Tahun
2005
Pasal 10 Peraturan
Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 65 Tahun
2005
Peraturan Menteri Dalam
Negeri 6/2007Tentang
Penyusunan dan
Penetapan Standar
Pelayanan Minimal
Peraturan Menteri Dalam
Negeri 79/2007 ttg
Pedoman Penyusunan
Rencana Pencapaian
SPM
Regulasi terkait Penetapan & Penerapan SPM
Kepmendagri No 100.05-
76 Thn 2007 ttg
Pembentukan Tim
Konsultasi Penyusunan
SPM

19. KETERKAITAN SPM DALAM PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN DAERAH
BERDASARKAN UU NOMOR 32 TAHUN 2004
UU 32/2004
• PP 38/2007
• PP 65/2005
• PP 8/2008 • PP 58/2005
BAB III
URUSAN
PEMERINTAHAN
BAB VII
PERENC, PEMB.
DAERAH
BAB VIII
KEUANGAN
DAERAH
•Permendagri
No 6/2007;
•Permendagri
No 79/2007
Permendagri
54/2010
 Permendagri
No.13/2006
 Permendagri
No.21/2011
PP No 3/2007 (LPPD & ILPPD)
PP No 6/ 2008 (EKPPD)

20. SAKIP
KINERJA KEUANGAN
Akuntabilitas Instansi Pemerintah
Ev. RKPD/RPJM (Jan)
LAKIP (Feb)
LKPJ (Maret)
LPPD (Maret/April)
ILPPD (April)
EKPPD/EKPOD (Mei)
LKPD (Feb)
LPj. APBD (Juni)
Audit BPK
RPJMD (5th)
RKPD (1 th)
Renstra SKPD (5 th)
Renja SKPD (1 th)
didasarkan
APBD
penganggara
n
didasarkan
KUA - PPAS
LPj AMJ (5th)
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah (KDH)
Lap. Keu SKPD (Jan)

21. Bingung istilah? IKU - IKK - IKD
21
 Indikator Kinerja Utama (Key Performance
Indicator) = ukuran keberhasilan dari tujuan dan
sasaran strategis ORGANISASI.  output dan
outcome sesuai tupoksi per tingkatan unit
organisasi.
(Permenpan 09/M.PAN/08/2007 dan 11/M.PAN/08/2007)
 Indikator Kinerja Kunci = indikator kinerja utama
yang mencerminkan keberhasilan
penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan
(PP 6/2008)
 Indikator Kinerja Daerah = ukuran keberhasilan
pencapaian visi misi kepala daerah dari sisi
keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan
daerah khususnya kriteria pada pemenuhan
aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing.
(Permendagri 54/2010)
 IKU = IKK IKU = IKD IKD = IKK+
unsur IKK masuk di IKU IKD utk capaian daerah + utk indikator lain visi misi

22. Standar pelayanan minimum digunakan sebagai bahan masukan dalam menyusun Rencana Kerja
Pemerintah (RKP).
PP No. 20/2004 pasal 4 (2)
Pemerintah Daerah menggunakan SPM yang telah ditetapkan Pemerintah sebagai salah satu acuan untuk
menyusun perencanaan dan penganggaran.
PP No. 65/2005 pasal 9 (2)
Untuk menentukan gambaran kondisi awal rencana pencapaian dan penerapan SPM, Pemerintah Daerah
wajib menyusun, mengkaji dan menganalisis database profill pelayanan dasar.
Permendagri No. 79/2007 pasal 4 (1)
Pemerintah Daerah menuangkan Rencana Pencapaian SPM dalam RPJMD dan Renstra SKPD.
PP No. 65/2005 pasal 9 (4)
Permendagri No. 79/2007 pasal 1(10)
Pemerintah Daerah menuangkan target tahunan Rencana Pencapaian SPM dalam RKPD dan Renja-SKPD
untuk digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan dasar.
PP No. 65/2005 pasal 9 (5)
Permendagri No. 79/2007 pasal 1(10)
Program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang dirumuskan dalam RPJMD, RKPD,
Renstra SKPD dan Renja SKPD disusun berdasarkan ... c) urusan wajib yang mengacu pada SPM
sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggung
jawab SKPD.
Permendagri No. 54/2010 pasal 11 (1c)
Pencapaian sasaran program SKPD mempertimbangkan pencapaian SPM yang telah disesuaikan dengan
ketentuan peraturan perundangan.
Permendagri No. 54/2010 pasal 88 (1)
Pasal-Pasal Peraturan Terkait SPM
Dalam Perencanaan

23. RPJMD (5th)
RKPD (1 th)
Akhir Mei
Renstra SKPD (5 th)
Renja SKPD (1 th)
SK Ka SKPD +30 hr
dari RKPD
IKD
(bab 9)
Copas
IKU
IKD+  IKU
Copas
IKD th N
Target th N hrs
sama
PERENCANAAN1
Bappenas
Depdagri
UU 25/2004
UU 32/2004
PP 8/2008
Permendagri 54/2010
Menpan
LAN – BPKP
Inpres 7/1999
Permenpan 29/2010
BAB II RKPD
Merupakan
EVALUASI
capaian kinerja
daerah terhadap
RKPD tahun lalu
dan RPJMD
BAB IV RKPD
Merupakan
TARGET capaian
kinerja daerah
tahun depan (N)
1. LKPJ
2. LKPD
3. LPPD
4. ILPPD
Bahan
penyusunan
Harus
dijawab tahun
depan

24. Penilaian Kinerja Bab II RKPD
Bahan LKPJ, LPPD, ILPPD, dll

25. Target Kinerja Bab IV RKPD
Yang harus dijawab pada LKPJ,
LPPD, ILPPD, dll tahun depan

26. PELAKSANAAN
APBD
Biasanya Nov-Des
DPA – SKPD
Desember
dijabarkan
RKPD (1 th)
Akhir Mei
Renja SKPD (1 th)
SK Ka SKPD +30 hr
dari RKPD
KUA PPAS
Copas IKU
dr Renstra
Target th N
hrs sama
Copas
IKD th N
2
Monitoring
dan
Pengendalian
1. Agar pelaksanaan
sesuai dengan output
dan capaian target di
dalam DPA
2. Agar sasaran
program/kegiatan tepat
1. Agar capaian RKPD
tercapai  RPJMD
2. Kinerja daerah berhasil

27. Pemerintah Daerah menuangkan target tahunan Rencana Pencapaian SPM dalam KUA, PPA
dan RKA-SKPD sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan
keuangan daerah.
PP No. 65/2005 pasal 9(5)
Permendagri No. 79/2007 pasal 7(2)
Nota kesepakatan tentang KUA dan PPA yang disepakati bersama antara kepala daerah
dengan pimpinan DPRD wajib memuat target pencapaian dan penerapan SPM.
Permendagri No. 79/2007 pasal 11
Penyusunan rencana pencapaian SPM dan anggaran kegiatan yang terkait dengan
pencapaian SPM dilakukan berdasarkan analisis kemampuan dan potensi daerah dengan
mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
PP No. 65/2005 pasal 10
Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan mempedomani SPM yang
telah ditetapkan, Analisis Standar Belanja (ASB) dan standar satuan harga.
Penjelasan Permendagri No. 37 Tahun 2012
Pasal-Pasal Peraturan Terkait SPM
Dalam Penganggaran

28. Depdagri
UU 17/2003
UU 32/2004
PP 58/2005
Permendagri 13/2006
jo 59/2007 jo 21/2011
Menpan
LAN – BPKP
Inpres 7/1999
Permenpan 29/2010
PENGANGGARAN
DAN INDIKATOR
KINERJA
APBD
Biasanya Nov-Des
DPA – SKPD
Desemberdijabarkan
Penetapan Kinerja
Setelah DPA
disahkan
RKPD (1 th)
Akhir Mei
Renja SKPD (1 th)
SK Ka SKPD +30 hr
dari RKPD
KUA
PPAS
Copas IKU
dr Renstra
Target th N
hrs sama
Copas
IKD th N
IKU
Merupakan JANJI Ka
SKPD utk mencapai
TARGET TH N dengan
alokasi anggaran sesuai
DPA
1. Penetapan Kinerja selalu
ditetapkan dengan Peraturan
Bupati,
2. Bappeda melakukan pengawalan
terhadap capaian kinerja (Bab II
RKPD) dan target Kinerja Tahun
N (Bab IV dan Matrik Bab V
RKPD)
2

29. Dana
Perimbangan
(DAU, DBH,
DAK)
Hibah
Subsidi dan Bantuan
PNPM
Jamkesmas
BOS
PENCAPAIAN
SPM !
APBD
(PAD)
Belanja K/L dan
(Dekon) -TP
SUMBER PENDANAAN UNTUK SPM DI DAERAH:

30. PELAPORAN3
Penetapan Kinerja
Setelah DPA
disahkan SAKIP
KINERJA KEUANGAN
Akuntabilitas Instansi Pemerintah
LAKIP (Feb) Lap. Keu SKPD (Jan)
Dijawab
berdasar Renja
dan Renstra
Renja SKPD (1 th)
SK Ka SKPD +30 hr
dari RKPD
RKPD (1 th)
Akhir Mei
Depdagri
UU 25/2004
UU 32/2004
PP 8/2008
Permendagri 54/2010
Permendagri 32/2012
Menpan
LAN – BPKP
UU 1/2004
UU 32/2004
PP 8/2006
Inpres 7/1999
Permenpan 29/2010
EVALUASI Renja thd Renstra
EVALUASI RKPD thd RPJMD
(Januari) Indikator
Indikator
Seharusnya indikator
sinkron karena alur
proses dihubungkan
LKPJ (Maret)
LPPD (Maret/April)
ILPPD (April)
LKPD (Feb)
LPj. APBD (Juni)
dipakai
terintegrasi

31. Bupati/walikota
melaporkan
perkembangan penerapan
& pencapaian SPM
kabupaten/kota kpd
Mendagri melalui
Gubernur dgn tembusan
kepada Dirjen Otda &
Sekjen K/L
Gubernur melaporkan
perkembangan penerapan &
pencapaian SPM di wilayah prov.
Kpd Mendagri dgn tembusan kpd
Dirjen Otda, dan Sekjen K/L, yg
mencakup 2 (dua) hal yaitu:
• Lap. perkembangan penerapan
& pencapaian SPM Provinsi;
• Laporan rekapitulasi (hasil
kajian, analisa dan evaluasi)
perkembangan percepatan
penerapan SPM kab/kota
Provinsi
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Pelaporan Perkembangan Pelaksanaan Penerapan SPM
Sesuai SE Mendagri Nomor 100/1023/SJ
Kab/Kota
Substansi laporan yg dimaksud
meliputi perkembangan langkah²
penerapan & pencapaian target SPM
di daerah, kendala & permasalahan

32. disampaikan paling lambat
akhir Desember,
menyampaikan laporan
tahunan kinerja penerapan &
pencapaian SPM. Laporan
dimaksud, merupakan bahan
dlm penyusunan LPPD bagi
daerah & dlm rangka
penyusunan kebijakan
nasional lebih lanjut oleh
pemerintah
Waktu Pelaporan
merupakan hsl MONEV disampaikan
paling lambat pd bulan Juni, yg
memuat kondisi aktual
perkembangan penerapan SPM
terutama dlm hal pelaksanaan
sosialisasi, perhitungan anggaran, &
penerapan SPM dlm perencanaan dan
anggaran daerah (sinergitas
penerapan SPM dlm dokumen
Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) & dokumen Kebijakan Umum
Anggaran (KUA) didukung dgn upaya
& langkah² yg tlh dilakukan oleh
daerah
Laporan semester I Laporan semester II
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

33. Terima Kasih
Stephanus Aan, S.STP. M.Si
082 138 20 8000
stephanus_aan@yahoo.com