4. Tujuan Pembelajaran
Peserta mampu memahami :
Konsep Korupsi
Upaya Pencegahan
Korupsi dan
Pemberantasan
Korupsi
Gratifikasi
TPK
Memahami nilai
anti korupsi di
lingkungan
kerjanya
TPU
Peserta mampu :
Konsep Anti
Korupsi
6. — Lord Acton —
“Power tends to corrupt, and
absolute power corrupts
absolutely.”
“ kekuasaan cenderung untuk korupsi
dan kekuasaan yang absolut (mutlak)
cenderung korupsi absolut ”
7. KORUPSI
Setiap orang dgn tujuan menguntungkan
diri sendiri, atau orang lain, atau suatu
korporasi
KORUPSI
Pasal 3
UU No. 31 Tahun 1999
JO No. 20 Tahun 2001
Menyalahgunakan wewenang,
kesempatan, atau sarana
Dapat merugikan keuangan
negara atau perekonomian
negara
Lihat Juga Pasal 5 s.d. 12
8. Etimologi
Istilah korupsi berasal dari bahasa latin
“corrumpere”, “corruptio” atau
“corruptus”
Dari bahasa latin tersebut kemudian
diadopsi oleh beberapa bangsa di dunia
Beberapa bangsa di dunia memiliki istilah
tersendiri mengenai korupsi
9. Etimologi... (cont’d)
Istilah “korupsi” yang dipakai di Indonesia
merupakan turunan dari bahasa Belanda
Bahasa
Inggris
Bahasa
Perancis
Bahasa
Belanda
Corruption,
Corrupt
Corruptie,
Korruptie
Corruption
Jahat, rusak,
curang
Rusak
10. Beberapa Terminologi Korupsi
Korup = suka menerima uang sogok,
menyelewengkan uang/barang milik perusahaan
atau negara, menerima uang dengan menggunakan
jabatan untuk kepentingan pribadi (kamus hukum,
2002)
Korup = kebejatan, ketidakjujuran, tidak bermoral,
penyimpangan dari kesucian (the lexicon webster
dictionary, 1978)
Korup = busuk, palsu, suap (kamus besar bahasa
Indonesia/KBBI, 1991)
Korupsi = penyelewengan atau penggelapan uang
negara atau perusahaan, dsb untuk keperluan
pribadi (kamus besar bahasa Indonesia/KBBI, 1991)
11. Definisi Anti Korupsi
Merupakan kebijakan untuk mencegah dan
menghilangkan peluang bagi berkembangnya
korupsi.
Mencegah; maksudnya bagaimana
menyelamatkan uang dan aset negara.
Menghilangkan; maksudnya melakukan
perbaikan sistem dan perbaikan manusianya.
13. TIPOLOGI KORUPSI DIBIDANG
KESEHATAN
Suap/pemberian untuk mendapatkan layanan kesehatan;
Korupsi pengadaan alat-alat kesehatan;
Hubungan pemasaran yang tidak benar;
Penyalahgunaan kewenangan;
Klaim penggantian yang tidak semestinya;
Penipuan dan penggelapan obat-obatan dan peralatan medis.
Sumber: Study on Corruption in the Healthcare Sector (EC 2013)
14. Brainstorming
APA YANG HARUS DIPERKUAT ?
AGAR KITA TIDAK TERLIBAT KORUPSI
Take and give
Pengorbanan/Ongkos/Biaya
Tidak ada sarapan yang gratis
Biaya hidup semakin tinggi
15. Nilai – Nilai Anti korupsi :..Net newDiklat
Penyuluh Anti KorupsiSesi IISesi 2 Aktualitas
Integritas Aksi Integritas untuk Berantas
Korupsi.mp4
18. GRATIFIKASI
Berasal dari kata “Gratificatie” (bhs.
Belanda) atau “Gratification” (bhs. Inggris)
yang diartikan hadiah uang.
Sering ditafsirkan sebagai “gratis di kasih”
Gratifikasi diartikan pemberian hadiah
uang kepada pegawai di luar gaji yang
telah ditentukan (KBBI, 1998).
20. GRATIFIKASI
“Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang,
rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan,
fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma,
dan fasilitas lainnya.
Gratifikasi tersebut baik yang diterima dalam negeri maupun di luar
negeri dan yang dilakukan gunakan sarana elektronik atau tanpa
sarana elektronik”.
(Pasal 12B UU No.20 Thn 2001)
“Setiap ASN atau Penyelenggara Negara yang menerima
gratifikasi wajib melaporkan kepada KPK”.
(Pasal 16 UU No.30 Thn 2002)
21. PERLAKUAN TERHADAP GRATIFIKASI
GRATIFIKASI
WAJIB
DILAPORKAN
TIDAK WAJIB
DILAPORKAN
1. Peraturan KPK No.
PER-02 Tahun
2014;
2. Surat KPK No. B-
143 tahun 2013
MILIK NEGARA
Gratifikasi dianggap Suap:
• berhubungan dengan
jabatan, dan
• bertentangan dengan
tugas dan kewajiban
KEDINASAN
Surat Apresiasi
MENERIMA
Dalam keadaan tertentu:
• Diterima secara tidak
langsung;
• Pemberi tidak
diketahu
• Ragu dengan
kualifikasi gratifikasi
• Kondisi tertentu tidak
dapat menolak
TOLAK
• Gratifikasi yang
dianggap Suap,
• diberikan
langsung
MILIK PENERIMA
Tidak berhubungan dg
jabatan & tidak
bertentangan dg tugas
dan kewajiban
22. Konstruksi Hukum Pelaporan Gratifikasi
Pasal 16 UU KPK
(PN/Pn WAJIB lapor
Gratifikasi)
Penjelasan Pasal 16:
Gratifikasi yg WAJIB
dilaporkan sbg diatur pada
Pasal 12B UU 20/2001
JIKA LAPOR KPK
Menjadi Milik Negara,
Bebas dari ancaman pidana
Pasal 12B
JIKA TIDAK LAPOR?
Diancam pidana Pasal 12B,
sanksi administratif
Non-12B
(tidak berhubungan dg
jabatan & tidak berlawanan
dengan kewajiban/tugas
penerima)
Jika dilaporkan,
ditetapkan milik Penerima
Tidak wajib dilaporkan
24. Prestasi akademis atau non
akademis yang diikuti dengan
menggunakan biaya sendiri
seperti kejuaraan, perlombaan
atau kompetisi tidak terkait
kedinasan;
Keuntungan atau bunga
dari penempatan dana,
investasi atau kepemilikan
saham pribadi yang
Berlaku Umum;
GRATIFIKASI YANG TIDAK WAJIB DILAPORKAN
25. Manfaat bagi
seluruh peserta
koperasi atau
organisasi pegawai
berdasarkan
keanggotaan yang
Berlaku Umum;
Seminar kit yang berbentuk
seperangkat modul dan alat tulis
serta sertifikat yang diperoleh
dari kegiatan resmi kedinasan
seperti, rapat, seminar, work-
shop, konferensi, pelatihan, atau
kegiatan lain sejenis yang
Berlaku Umum;
GRATIFIKASI YANG TIDAK WAJIB DILAPORKAN
26. Penerimaan hadiah, beasiswa
atau tunjangan baik berupa uang
atau barang yang ada kaitannya
dengan peningkatan prestasi
kerja yang diberikan oleh
Pemerintah atau pihak lain sesuai
dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
Diperoleh dari kompensasi atas
profesi diluar kedinasan, yang
tidak terkait dengan tupoksi dari
pejabat/pegawai, tidak memiliki
konflik kepentingan dan tidak
melanggar aturan internal
instansi pegawai/kode etik;
GRATIFIKASI YANG TIDAK WAJIB DILAPORKAN
27. 10 Dimensi Korupsi (UN)
Sumber: Tool-Kit Anti Korupsi, Center of International Crime Prevention, UN.
28. KORUPSI DAN KONFLIK KEPENTINGAN
1. AJI MUMPUNG (SELF DEALING);
2. MENERIMA/MEMBERI SUAP (BRIBERY, EMBEZZLEMENT,
GRAFT);
3. MENYALAHGUNAKAN PENGARUH PRIBADI (INFLUENCE
PEDDLING);
4. MEMANFAATKAN FASILITAS ORGANISASI/LEMBAGA
UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI;
5. PEMANFAATAN INFORMASI RAHASIA; MENGACAUKAN
KEDUDUKAN FORMAL DENGAN KEUNTUNGAN YANG
DIPEROLEH SECARA INFORMAL;
6. LOYALITAS GANDA (OUTSIDE EMPLOYMENT,
MOONLIGHTING); MENGGUNAKAN KEDUDUKAN DALAM
PEMERINTAHAN UNTUK INVESTASI PRIBADI
RAHMEDI YS
30. PENYEBAB KORUPSI
ASPEK
INSTITUSI/
ADMINISTRASI
INDIVIDU SOSBUD
• Penghasilan kurang memadai
• Kebutuhan hidup yang mendesak
• Gaya hidup konsumtif
• Malas atau tidak mau bekerja keras
• Sifat tamak manusia
• Ajaran agama kurang diterapkan
• Kurangnya keteladanan dari pimpinan
• Sistem akuntabilitas kurang memadai
• Sistem pengendalian manajemen lemah
• Ketidakjelasan definisi dan standar operasi
• Prosedur administrasi yang berbelit-belit
• Kurangnya keterbukaan informasi
• Hubungan antara politisi, pemerintah dan
organisasi non pemerintah
• Kultur yang cenderung permisif
• Masyarakat kurang peduli terhadap
permasalahan korupsi
• Pergeseran nilai logika, sosial dan ekonomi
32. Mengurangi atau menghilangkan
kebiasaan negatif (tunduk
kepala/pandangan, puasa,
menikah or “Change beliefs”)
Melakukan re-framing
kebiasaan negatif hingga positif
(goro ≠ kolusi; malas (korupsi)?)
Change Negative Values
33. Alur Pikir Upaya
Pencegahan Korupsi
Orang/
Perilaku
Administrasi/
Sistem Kultur
Reengineering/
Reframing
Culture
Fraud
Control Plan
Masalah
Akhlaq/
Moral
- Manusia Berintegritas
(profesional)
- Sistem Pengendalian
- Corporate Culture
Proses
Intervensi
Tunas
Integritas
Keluarga
- Values
- Local Wisdom
Penyebab Korupsi
Proses
Intervensi
I
II III
Proses
Intervensi
PNS terbaik, masuk
bekerja dlm sistem yang
tidak baik, lambat laun
akan menjadi tidak baik.
CPNS terjelek sekalipun,
masuk ke sistem yang
sudah baik, lambat laun
akan menjadi baik juga
34.
35. Sponsorship adalah pemberian dukungan dalam segala
bentuk bantuan dan/atau kegiatan dalam rangka peningkatan
pengetahuan yang dilakukan, diorganisir atau disponsori oleh
perusahaan/industri farmasi, alat kesehatan, alat laboratorium
kesehatan dan/atau perusahaan/industri lainnya yang dapat
dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel
PENGERTIAN SPONSORSHIP
37. PRINSIP PEMBERIAN SPONSORSHIP
a. Tidak mempengaruhi independensi dalam pelayanan
kesehatan
b. Tidak dalam bentuk uang atau setara uang
c. Tidak diberikan secara langsung kepada individu
d. Sesuai dengan bidang keahlian
e. Diberikan secara terbuka
f. Dikelola secara akuntabel dan transparan
Dikecualikan :
Sponsorship dapat Diberikan Berupa Uang atau Setara Uang untuk Honor
Bagi Pembicara atau Moderator
38. PELAPORAN SPONSORSHIP
(1) Institusi baik sebagai penyelenggara maupun sebagai penyelenggara, Organisasi
Profesi, organisasi fasilitas pelayanan kesehatan, dan tenaga kesehatan praktik
perorangan yang menerima sponsorship dan perusahaan/industri farmasi, alat
kesehatan, alat laboratorium kesehatan dan/atau perusahaan/industri lainnya pemberi
sponsorship harus lapor
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPK paling lambat
30 hari kerja
PASAL 10 PERMENKES 58 TAHUN 2016
MEKANISME PELAPORAN SPONSORSHIP DIATUR PADA SURAT EDARAN MENTERI
KESEHATAN NOMOR HK.02.01/MENKES/66/2017 TENTANG MEKANISME PELAPORAN
SPONSORSHIP SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 58 TAHUN
2016 TENTANG SPONSORSHIP BAGI TENAGA KESEHATAN
39. 1). PELAPORAN GRATIFIKASI SECARA ON LINE – TAHUN 2014
2). UPG TERBAIK DAN PELAPORAN TERBANYAK – TAHUN 2015
3). PELAPORAN DENGAN NILAI GRATIFIKASI TERBESAR URUTAN KE-3 – TAHUN 2015
4). KEMENTERIAN DENGAN SISTEM PENGENDALIAN GRATIFIKASI TERBAIK TAHUN 2016
39
PENGHARGAAN UPG TERBAIK DARI KPK:
