2. NAMA : Dr. NI MADE PARWATI, SKM.,M.Kes
TTL : GIANYAR, 18 MEI 1972
STATUS : MENIKAH
PEKERJAAN : PNS
SUAMI : Ir. GDE NURGITA
ANAK :
1. dr. Gde Abiyoga Pramana, S.Ked
2. Made Gita Dwi Atika Sari Amd Keb
RIWAYAT PENDIDIKAN :
- Sekolah Perawat Kesehatan (1991)
- D3 Kebidanan (1999)
- D4 Kebidanan (2009)
- Sarjana Kesehatan Masyarakat, Univ Udayana (2011)
- Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat, Univ Udayana (2015)
- Prodi Doktor, Kesehatan Masyarakat, Ilmu Kedokteran FK.UNUD (2022)
- Prodi Sarjana Hukum Universitas Mahasaraswati. Denpasar (2020-skr)
RIWAYAT PEKERJAAN
- Puskesmas Tahun 1992-2015
- Kepala Seksi Gizi Keluarga Dinkes Bali. 2016 - 2017
- Kepala Seksi Yankes Primer Dinkes Bali. 2017 - 2019
- Kepala Seksi Diklat Bapelkesmas Dinkes Bali. 2019 - 2020
- Kepala UPTD Bapelkesmas, Dinkes Bali. 2020 - Skr
CV
6. KORUPSI
Perilaku atau perbuatan
yang tidak jujur yang
didalamnya termasuk
bentuk kebusukan,
keburukan, kejahatan
penggelapan, serta
bentuk tindakan amoralis
Pengertian
7. PENGERTIAN KORUPSI
UU No 31 Tahun 1999 Jo.UU No 20 Tahun 2001
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
PASAL 2 (1)
SETIAP ORANG YANG SECARA MELAWAN HUKUM
MELAKUKAN PEBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU
ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI YANG DAPAT
MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN
NEGARA, DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA SEUMUR
HIDUP ATAU PIDANA PALING SINGKAT 4 (EMPAT) TAHUN
DAN PALING LAMA 20 TAHUN, DENDA PALING SEDIKIT
RP200.000.000,- DAN PALING BANYAK RP1.000.000.000,-
.
10. Merugikan Keuangan Negara
melawan hukum melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri /orang lain atau
korporasi menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan atau sarana yang ada
14. PNS/penyelenggara negara dg maksud menguntungkan diri sendiri/org
lain secara melawan hukum atau dg kekuasaannya memaksa seseorang
memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dg
potongan utk dirinya sendiri
Pemerasan
15. Kecurangan
Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu
membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan
yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan,
melakukan perbuatan curang yang dapat
membahayakan keamanan orang atau barang, atau
keselamatan negara dalam keadaan perang
16. Benturan
kepentingan
dalam
pengadaan
Barang-Jasa
Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung
maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam
pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat
dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan
untuk mengurus atau mengawasinya.
20. APA ITU GRATIFIKASI?
Penjelasan Pasal 12B Ayat (1) UU No.31 Thn 1999
Juncto UU No.20 Tahun 2001
Uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga
tiket perjalanan dinas, fasilitas penginapan, perjalanan wisata,
pengobatan cuma cuma, dan fasilitas lainnya
yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri
yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik
atau tanpa sarana elektronik”
26. KAPAN GRATIFIKASI DIKATAKAN SBG
TIPIKOR?
• UU No.20 th 2001 Pasal 12 B ayat 1
Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau
penyelenggara negara dianggap pemberian suap,
apabila berhubungan dengan dan berlawanan
dengan kewajiban atau tugasnya
Pasal 12 C ayat (1)
Bahwa Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku jika
penerima melaporkan gratifikasi paling lambat 30
(tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal
gratifikasi tersebut diterima.
27.
28. SANKSI
GRATIFIKASI
Ps.12 B ayat 2 UU No.20/2001
Pidana penjara seumur hidup paling
singkat 4 tahun dan paling lama 20 th
dan pidana denda paling sedikit
Rp.200 juta paling banyak 1 Milyar
30. GRATIFIKASI YANG TIDAK WAJIB
DILAPORKAN
Karena hubungan keluarga,
sepanjang tidak memiliki
konflik kepentingan.
Penyelenggaraan pernikahan,
kelahiran, aqiqah, baptis,
khitanan, dan potong gigi, atau
upacara adat/agama lain paling
banyak Rp1.000.000,00.
Terkait Musibah atau
Bencana paling banyak
Rp1.000.000,00;
Sesama Pegawai pada pisah sambut,
pensiun, promosi, dan ulang tahun
(tidak berbentuk uang) paling banyak
Rp300.000,00 dengan total pemberian
Rp1.000.000,00 dalam 1 th dari
pemberi yang sama;
Sesama rekan kerja paling banyak
(tidak dalam bentuk uang)
Rp200.000,00 dengan total
pemberian Rp1.000.000,00 dalam 1
(satu) tahun dari pemberi yang
sama;
hidangan atau sajian yang
Berlaku Umum;
31. prestasi akademis atau non akademis yang
diikuti dengan menggunakan biaya sendiri
seperti kejuaraan, perlombaan atau
kompetisi tidak terkait kedinasan;
keuntungan atau bunga dari penempatan
dana, investasi atau kepemilikan saham
pribadi yang Berlaku Umum;
manfaat bagi seluruh peserta koperasi atau
organisasi pegawai berdasarkan
keanggotaan yang Berlaku Umum;
Seminar kit yang berbentuk seperangkat
modul dan alat tulis serta sertifikat yang
diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan
seperti rapat, seminar, workshop,
konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain
sejenis yang Berlaku Umum;
penerimaan hadiah, beasiswa atau
tunjangan baik berupa uang atau barang
yang ada kaitannya dengan peningkatan
prestasi kerja yang diberikan oleh
Pemerintah atau pihak lain sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
diperoleh dari kompensasi atas profesi
diluar kedinasan, yang tidak terkait dengan
tupoksi dari pejabat/pegawai, tidak memiliki
konflik kepentingan dan tidak melanggar
aturan internal instansi pegawai/kode etik;
GRATIFIKASI YANG TIDAK WAJIB
DILAPORKAN
32. GONE THEORY (Jack Bologne:2006)
06/11/2013 32
• PERILAKU SERAKAH SEBAGAI
POTENSI DALAM DIRI SETIAP
ORANG
GREED
• KESEMPATAN UNTUK
MELAKUKAN KECURANGAN
OPPORTUNI
TY
• KEBUTUHAN PENUNJANG
KEHIDUPAN YANG
MENURUTNYA WAJAR
NEEDS
• PENGUNGKAPAN, KONSEKUENSI YG
AKAN DIHADAPI OLEH PELAKU
APABILA DIKETAHUINYA
KECURANGAN
EXPO-
SURE
33. Tipologi Korupsi Bidang
Kesehatan
Suap/pemberian untuk mendapatkan layanan kesehatan
Korupsi pengadaan alat alat kesehatan
Hubungan pemasaran yang tidak benar
Penyalahgunaan wewenang
Klaim penggantian yang tidak semestinya
Penipuan dan penggelapan obat obatan dan peralatan medis
Sumber : study on Corruption in the Healthcare Sector (Ec 2013)
34. HAL-HAL YANG MENJADI PEMBENARAN
• Sekedar Ucapan “Terimakasih”
• Lumrah dan wajar
• Memuliakan Tamu
• “Adat ketimuran”
• Uang pulsa, sekedar uang minum
• Membina hubungan baik
• dll
42. Strategi komunikasi anti
korupsi
Regulasi
Perbaikan sistem
Memperbaiki peraturan perundangan yang
berlaku
Menciptakan lingkungan kerja yang anti
korupsi
Memisahkan secara tegas kepemelikan
negara dan pribadi
Menegakan tata tertib lembaga
Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi
43. Perbaikan manusia
Peran keluarga
Mengoptimalkan peran agama
dalam memberantas korupsi
Memperbaiki moral suatu bangsa
menolak korupsi karena secara
moral sudah salah
Meningkatkan kesadaran hukum
Meningkatkan kesejahteraan
Pemimpin jujur, bersih, dan anti korupsi
48. TATA CARA PELAPORAN
GRATIFIKASI
DISAMPAIKAN SECARA TERTULIS DENGAN MENGISI FORMULIR SEBAGAIMANA
DITETAPKAN OLEH KPK DENGAN MELAMPIRKAN DOKUMEN YANG BERKAITAN
DENGAN GRATIFIKASI.
FORMULIR PELAPORAN MEMUAT:
1.Nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi;
2.Jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara;
3.Tempat dan waktu penerima gratifikasi;
4.Uraian jenis gratifikasi yg diterima;
5.Nilai gratifikasi yang diterima.
51. Batasan Waktu Pelaporan GRATIFIKASI
Aparatur
Kemenkes
UPG Kemenkes
52
KPK
5 hari
30 hari
5 hari
UPG Unit Utama
5 hari
UPG Unit Pelaksana Teknis
15 hari
52. SELF ASSESSMENT PELAPORAN
GRATIFIKASI
1. Apakah ada aturan atau kode etik yang melarang penerimaan tersebut ?
2. Apakah ada kegiatan kedinasan yang dilakukan bersama-sama dengan pihak
pemberi saat itu ?
3. Apakah publikasi atas penerimaan tersebut akan membuat anda merasa
malu atau apakah pemberian dilakukan secara terbuka atau tertutup
(sembunyi- sembunyi) ?
4. Apakah setidaknya patut diduga seseorang memberikan gratifikasi karena
pemberi berpikir bahwa anda memiliki jabatan di sebuah instansi, terkait
pengambilan keputusan, pelayanan atau perizinan ?
5. Apakah nilai pemberian gratifikasi tersebut wajar atau tidak ?
6. Apakah nilai moral pribadi anda memperbolehkan sebuah gratifikasi diterima ?
Apabila jawaban dari salah satu dari pertanyaan reflektif di atas adalah “YA”,
maka penerimaan tersebut sebaiknya ditolak, atau jika terpaksa diterima segera
dilaporkan.
53. 15/08/2022
Contoh penerimaan GRATIFIKASI yang jika ditinjau dari segala
keadaan (circumstances) dapat dianggap terkait dengan jabatan
pegawai negeri/ penyelenggara negara yang menerimanya sehingga
wajib dilaporkan, antara lain:
1. Pemberian karena hubungan keluarga, yaitu dari kakek/nenek, bapak/ibu/mertua,
suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/ adik/ ipar, sepupu, dan
keponakan yang memiliki konflik kepentingan;
2. Penerimaan uang/barang oleh pejabat/pegawai dalam suatu kegiatan seperti pesta
pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara
agama/adat/tradisi lainnya yang melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per
pemberian per orang;
3. Pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh penerima,
bapak/ibu/mertua, suami/istri, atau anak penerima gratifikasi yang melebihi
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang;
54. Sumber : Pedoman Pengendalian Gratifikasi (KPK, Juni 2016)
15/08/2022
4. Pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi
jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk
setara uang (cek, bilyet giro, saham, deposito, voucher, pulsa, dan lain-lain)
yang melebihi nilai yang setara dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
per pemberian per orang dengan total pemberian Rp1.000.000,00 (satu juta
rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
5. Pemberian sesama rekan kerja tidak dalam bentuk uang atau tidak
berbentuk setara uang (cek, bilyet gori, saham, deposito, voucher, pulsa, dan
lain-lain) yang melebihi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pemberian
per orang dengan total pemberian maksimal Rp1.000.000,00 (satu juta
rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
Editor's Notes
Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya
diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada.
Memberi atau menjanjikan sesuatu kpd PNS dg maksud agar berbuat sesuatu atau tidak dalam jabatannya
Memberi hadiah atau janji kpd PNS dg mengingat kekuasaan atau wewenang yg melekat pd jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah/janji
Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan
dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya
Pejabat/PNS yang sengaja menggelapkan, merusak atau menghilangkan dengan sengaja barang, akta, surat atau dokumen yang diperlukan
PNS atau penyelenggara negara yg dg maksud menguntungkan diri sendiri atau org lain scr melawan hukum atau dg kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dg potongan utk dirinya sendiri
Meminta atau menerima pekerjaan dengan paksaan
Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan,
atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan
bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan
Keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau
menyerahkan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan
curang;
Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung
maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan,
pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.
Untuk mendasari pelaksanakan program pengendalian gratifikasi di lingkungan Kemenkes, maka diterbikan Peraturan Menteri Kesehatan No. 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi dan Kepmenkes No. HK.02.02/Menkes/306/2014 tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Gratifikasi.
Permenkes ini diterbitkan bertujuan:
Memberikan pedoman bagi aparatur Kemenkes dalam menentukan tindakan-tindakan yang berpotensi atau mengarah pada gratifikasi, dan
Mewujudkan aparatur Kemenkes yang bersih dan bebas dari KKN.
