SlideShare a Scribd company logo
1 of 37
INDONESIA PADA MASA
DEMOKRASI LIBERAL (1949 – 1959)
a. Dalam bidang politik
b. Dalam bidang ekonomi
c. Dalam bidang sosial budaya
Idsejarah.net
Ciri Kabinet Parlementer
Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat
diganggu gugat
Menteri bertanggung jawab atas kebijakan
pemerintah
Perdana Menteri diangkat oleh Presiden
Parlemen dapat menjatuhkan kabinet
melalui mosi tidak percaya
Memiliki partai oposisi
UUDS 1950
Partai – Partai dalam Demokrasi Liberal
Kabinet Natsir (Masyumi)
1950-1951
Kabinet koalisi PNI dan Masyumi
Prokernya : Penanggulangan masalah keamanan,
Penyempurnaan susunan pemerintahan dan Angkatan
perang, Penyelesaian masalah Irian Barat, Memperkuat
ekonomi
Diganti krn gagal dlm perjuangan Irba, mosi tidak percaya
dari Hadikusumo mengenai PP No. 39 yang dianggap
menguntungkan Masyumi
KABINET NATSIR
Kabinet Sukiman (Masyumi)
1951-1952
* Nasionalisasi de javasche Bank
* Menjaga keamanan,kemakmuran rakyat,penyelenggaraan
Pemilu secepatnya,politik bebas aktif,penyelesaian Irian Barat
* Pelepasan 950 tapol
* Penumpasan PKI dan faham komunis
* diganti krn :
- Penandatanganan MSA
- gagal dlm pembebasan Irba
KABINET SUKIMAN
Kabinet Wilopo (PNI)
1952-1953
Prokernya : politik luar negeri bebas aktif
Diganti karena :
Gerakan separatis
Peristiwa 17 Oktober 1952
Peristiwa Tanjung Morawa
Peristiwa 17 Oktober 1952
Peristiwa 17 Oktober 1952 adalah peristiwa
di mana KSAD (dijabat A.H. Nasution) dan
tujuh panglima daerah meminta Dewan
Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS)
dibubarkan. Kemal Idris, salah satu dari
tujuh panglima, pernah mengarahkan
moncong meriam ke Istana. Dalihnya
melindungi Presiden Soekarno dari
demonstrasi mahasiswa.
Peristiwa Tanjung Morawa
Pada tahun 1953 Pemerintah RI Karesidenan Sumatera Utara
merencanakan untuk mencetak sawah percontohan di bekas areal
perkebunan tembakau di desa Perdamaian, Tanjung Morawa.
Akan tetapi areal perkebunan itu sudah ditempati oleh penggarap liar. Di
antara mereka terdapat beberapa imigran gelap Cina.
Usaha pemerintah untuk memindahkan para penggarap dihalang-halangi
oleh Barisan Tani Indonesia (BTI), organisasi massa PKI. Tanggal 16
Maret 1953 pemerintah terpaksa mentraktor areal tersebut dengan dikawal
oleh sepasukan polisi.
KABINET WILOPO
Kabinet Ali Sastroamidjoyo I (PNI)
1953-1955
Kabinet Koalisi
Pembentukan Panitia Pemilu Pusat
Menetapkan tgl pelaksanaan pemilu
Pelaksanaan KAA
Pengangkatan menhan Iwa Kusumasumantri
Pertentangan sipil dan militer
KABINET ALI SASTROAMIDJOYO I
(ALI – WONGSO)
Kabinet Burhanuddin Harahap (Masyumi)
1955-1956
Pepenyelenggaraan pemilu I untuk DPR dan
Konstituante
Pengendalian inflasi
Bubar karena menyerahkan mandatnya kepada
pemerintah
Kabinet Ali Sastroamidjoyo II (PNI)
1956 - 1957
Perjuangan Irba
Pembentukan daerah otonom
Memperbaiki perekonomian negara
Politik Bebas Aktif
Pembatalan KMB
Bubar karena gerakan separis didaerah,perbedaan
pendapat antara TNI dgn Masyumi
KABINET ALI SASTROAMIDJOYO II
Kabinet Djuanda (Zaken Kabinet)
1957-1959
Panca Karya/kerja
Pembentukan dewan Nasional
Normalisasi hub. dgn Malaysia
Pembatalan KMB
Pengembalian Irba
Mempercepat pembangunan
Bubar karena dikeluarkannya dekrit/konsepsi presiden
KABINET DJUANDA/KARYA/ZAKEN
KABINET
PEMILU
PEMILU 1955
Dilaksanakan 2 x
Pemilu I memilih anggota DPR
Pemilu II memilih anggota
Konstituante
Hasil : PNI, Masyumi, NU, PKI
b.Bidang Ekonomi
UU No. 19 tahun 1945
mengenai nilai tukar mata uang ORI
• 1 Oktober 1946
Uang kertas baru ORI
• Perpu No. 2 tahun 1946
Pendirian BNI sebagai bank sirkulasi
• Sistem ekonomi Gerakan Benteng/Soemitro
Djoyohadikusumo
• Sistem ekonomi Ali Baba/Iskaq Cokrohadisuryo
Ekonom Indonesia dan programnya
Plan Kasimo
– Pemberian bantuan bagi para
petani dan pemilik tanah.
– Perbaikan dalam bidang
pertanian
I .J. Kasimo
EKONOM INDONESIA DAN
PROGRAMNYA
GUNTING SYAFRUDIN
– Pemotongan nilai tukar
rupiah,hingga nilai tukarnya ½
Ekonomi Indonesia dan programnya
Ekonomi Ali Baba
– Kerjasama ekonomi dan
perdagangan antara pengusaha
pribumi dengan pengusaha Cina
Ekonom Indonesia dan programnya
Gerakan Benteng
– Bantuan kredit/pinjaman bagi
pengusaha
– Masyarakat/golongan
pengusaha/pedagang
Soemitro Djoyohadikusumo
Sosial budaya pd masa Demokrasi liberal
Masuknya budaya Eropa dan USA (musik,makanan dan
busana)
Kebebasan berpolitik dan berkreasi
DAMPAK POLEKSOSBUD
PD DEMOKRASI LIBERAL
PROKER TDK DPT DIJALANKAN DGN BAIK
MASUKNYA BUDAYA ASING
BANYAKNYA PENGANGGURAN
Demokrasi Terpimpin
Dekrit 5 Juli 1959
Latar Belakang
• Banyaknya gerakan separatis pada masa demokrasi liberal
• Program-program yang dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh,
sehingga pembangunan ekonomi tersendat
• Konstituante gagal dalam menyusun UUD baru untuk menggantikan UUDS 1950
Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Isi
– Pembubaran Konstituante.
– Beriakunya Kembali UUD 1945.
– Tidak berlakunya UUDS 1950.
– Pembentukan MPRS dan DPAS.
Demokrasi Terpimpin
(1959 – 1967)
Sentralisasi kekuasaan
Pembentukan kabinet kerja
Semboyan Nasakom untuk mempersatukan bangsa yang
berbeda faham
Ciri
Penyatuan TNI & kepolisian dalam ABRI
Parpol dominan => PKI
Pembubaran beberapa parpol spt
Masyumi,PSI,Murba,BPS
Pembentukan Front Nasional
POLITIK
Pembentukan kabinet kerja
Kedudukan lembaga tinggi dan tertinggi negara berada
dibawah presiden
Partai terkuat : PKI
Bergabung dalam NEFO
Hubungan diplomatik 5 negara, poros Jakarta – Peking –
Phnompenh – Hanoi Pyongyang (IND – RRC – Vietnam
Utara – Kamboja – KORUT)
Politik
Melaksanakan politik mercusuar /mendirikan
bangunan/gedung yg berukuran besar/spektakuler
Melaksanakan politik konfrontasi dengan Malaysia
(Dwikora)
Politik luar negeri lebih cenderung pada blok kiri/timur
(NEFO/New Emerging Force/persekutuan negara – negara
yg berfaham sosialis komunis)
EKONOMI
Ekonomi terpimpin,komando,terpusat
Sanering = pemotongan nilai tukar mata uang kertas
Pembekuan simpanan nasabah bank mulai Rp 25.000
keatas
Menyusun rancangan pembangunan semesta dengan
pola 8 tahun
DAMPAK POLEKSOSBUD
PD DEMOKRASI TERPIMPIN
KRISIS EKONOMI
STABILITAS POLITIK DAN KEAMANAN NEGARA
TERGANGGU
PERISTIWA G 30 S
BUDAYA EROPA /USA DILARANG
DAMPAK POLEKSOSBUD
PD DEMOKRASI TERPIMPIN
BUDAYA NASIONAL/DAERAH BERKEMBANG PESAT
PRODUKSI BARANG /SENJATA DARI CHINA DAN
RUSIA BANYAK MASUK DI INDONESIA

More Related Content

What's hot

Indonesia pada masa orde baru
Indonesia pada masa orde baruIndonesia pada masa orde baru
Indonesia pada masa orde baruMembangun city
 
Ppt peradilan di indonesia
Ppt peradilan di indonesiaPpt peradilan di indonesia
Ppt peradilan di indonesiaHernaWati14
 
Kebijakan Politik pada Masa Orde Baru
Kebijakan Politik pada Masa Orde BaruKebijakan Politik pada Masa Orde Baru
Kebijakan Politik pada Masa Orde BaruAnggie Noer Fietrie
 
Makalah sistem ketatanegaraan
Makalah sistem ketatanegaraanMakalah sistem ketatanegaraan
Makalah sistem ketatanegaraanWarnet Raha
 
Ppt sistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer 1950 1959
Ppt sistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer 1950 1959Ppt sistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer 1950 1959
Ppt sistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer 1950 1959University Of Tarbiyah
 
Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar
Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar
Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar Tri Widodo W. UTOMO
 
POLISI
POLISI POLISI
POLISI Devi M
 
Perkembangan Politik Pada Masa Demokrasi Liberal
Perkembangan Politik Pada Masa Demokrasi LiberalPerkembangan Politik Pada Masa Demokrasi Liberal
Perkembangan Politik Pada Masa Demokrasi LiberalHana Medina
 
Presentasi Sejarah Masa Orde Baru
Presentasi Sejarah Masa Orde BaruPresentasi Sejarah Masa Orde Baru
Presentasi Sejarah Masa Orde BaruNurul Ma'rifah
 
Bab 1 masa orde baru XII - IPA
 Bab 1 masa orde baru XII - IPA Bab 1 masa orde baru XII - IPA
Bab 1 masa orde baru XII - IPAtaufiqn16
 
Pkn kelas 11 - integrasi nasional
Pkn kelas 11 - integrasi nasionalPkn kelas 11 - integrasi nasional
Pkn kelas 11 - integrasi nasionalnurdin1999
 
[KELAS XI] PKN: Lembaga Peradilan di Indonesia
[KELAS XI] PKN: Lembaga Peradilan di Indonesia[KELAS XI] PKN: Lembaga Peradilan di Indonesia
[KELAS XI] PKN: Lembaga Peradilan di IndonesiaAlifia Putri Yudanti
 
PPT tentang Upaya Menangani Disintegrasi Bangsa Indonesia
PPT tentang Upaya Menangani Disintegrasi Bangsa IndonesiaPPT tentang Upaya Menangani Disintegrasi Bangsa Indonesia
PPT tentang Upaya Menangani Disintegrasi Bangsa IndonesiaLydia Nurkumalawati
 
Orde baru
Orde baruOrde baru
Orde baruLeni L
 

What's hot (20)

Indonesia pada masa orde baru
Indonesia pada masa orde baruIndonesia pada masa orde baru
Indonesia pada masa orde baru
 
Ppt peradilan di indonesia
Ppt peradilan di indonesiaPpt peradilan di indonesia
Ppt peradilan di indonesia
 
Kebijakan Politik pada Masa Orde Baru
Kebijakan Politik pada Masa Orde BaruKebijakan Politik pada Masa Orde Baru
Kebijakan Politik pada Masa Orde Baru
 
Makalah sistem ketatanegaraan
Makalah sistem ketatanegaraanMakalah sistem ketatanegaraan
Makalah sistem ketatanegaraan
 
Ppt sistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer 1950 1959
Ppt sistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer 1950 1959Ppt sistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer 1950 1959
Ppt sistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer 1950 1959
 
Perang Dunia 1 dan 2
Perang Dunia 1 dan 2Perang Dunia 1 dan 2
Perang Dunia 1 dan 2
 
Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar
Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar
Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar
 
Sejarah G30 S/PKI
Sejarah G30 S/PKISejarah G30 S/PKI
Sejarah G30 S/PKI
 
Aksi Tritura
Aksi TrituraAksi Tritura
Aksi Tritura
 
POLISI
POLISI POLISI
POLISI
 
Perkembangan Politik Pada Masa Demokrasi Liberal
Perkembangan Politik Pada Masa Demokrasi LiberalPerkembangan Politik Pada Masa Demokrasi Liberal
Perkembangan Politik Pada Masa Demokrasi Liberal
 
Presentasi Sejarah Masa Orde Baru
Presentasi Sejarah Masa Orde BaruPresentasi Sejarah Masa Orde Baru
Presentasi Sejarah Masa Orde Baru
 
Bab 1 masa orde baru XII - IPA
 Bab 1 masa orde baru XII - IPA Bab 1 masa orde baru XII - IPA
Bab 1 masa orde baru XII - IPA
 
Pkn kelas 11 - integrasi nasional
Pkn kelas 11 - integrasi nasionalPkn kelas 11 - integrasi nasional
Pkn kelas 11 - integrasi nasional
 
REVOLUSI PERANCIS.ppt
REVOLUSI PERANCIS.pptREVOLUSI PERANCIS.ppt
REVOLUSI PERANCIS.ppt
 
[KELAS XI] PKN: Lembaga Peradilan di Indonesia
[KELAS XI] PKN: Lembaga Peradilan di Indonesia[KELAS XI] PKN: Lembaga Peradilan di Indonesia
[KELAS XI] PKN: Lembaga Peradilan di Indonesia
 
Dem liberal min
Dem liberal minDem liberal min
Dem liberal min
 
Demokrasi Liberal
Demokrasi LiberalDemokrasi Liberal
Demokrasi Liberal
 
PPT tentang Upaya Menangani Disintegrasi Bangsa Indonesia
PPT tentang Upaya Menangani Disintegrasi Bangsa IndonesiaPPT tentang Upaya Menangani Disintegrasi Bangsa Indonesia
PPT tentang Upaya Menangani Disintegrasi Bangsa Indonesia
 
Orde baru
Orde baruOrde baru
Orde baru
 

Similar to DEMOKRASI LIBERAL DI INDONESIA

Kehidupan_Politik_dan_Ekonomi_Masyarakat.pptx
Kehidupan_Politik_dan_Ekonomi_Masyarakat.pptxKehidupan_Politik_dan_Ekonomi_Masyarakat.pptx
Kehidupan_Politik_dan_Ekonomi_Masyarakat.pptxAnisMugni1
 
Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin
Demokrasi Liberal dan Demokrasi TerpimpinDemokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin
Demokrasi Liberal dan Demokrasi TerpimpinYeni Dyana
 
Peristiwa Politik-Ekonomi Indonesia Pasca Pengakuan Kedaulatan
Peristiwa Politik-Ekonomi Indonesia Pasca Pengakuan KedaulatanPeristiwa Politik-Ekonomi Indonesia Pasca Pengakuan Kedaulatan
Peristiwa Politik-Ekonomi Indonesia Pasca Pengakuan KedaulatanZahra Rizky Fadilah
 
BAB 10 DEMOKRASI INDONESIA.2.pptx
BAB 10 DEMOKRASI INDONESIA.2.pptxBAB 10 DEMOKRASI INDONESIA.2.pptx
BAB 10 DEMOKRASI INDONESIA.2.pptxBunga69
 
Perkembangan Sistem politik di indonesia dalam upaya mengisi kemerdekaan
Perkembangan Sistem politik di indonesia dalam upaya mengisi kemerdekaan Perkembangan Sistem politik di indonesia dalam upaya mengisi kemerdekaan
Perkembangan Sistem politik di indonesia dalam upaya mengisi kemerdekaan rendrafauzi
 
Mater ips bab 4 ekpol pasca nkri
Mater ips bab 4 ekpol pasca nkriMater ips bab 4 ekpol pasca nkri
Mater ips bab 4 ekpol pasca nkriYudha Kirito
 
Masa orde lama periode tahun 1959 1966
Masa orde lama periode tahun 1959 1966Masa orde lama periode tahun 1959 1966
Masa orde lama periode tahun 1959 1966sylvianidya
 
PPT SEJARAH INDONESIA - Perkembangan Politik Masa Demokrasi Liberal
PPT SEJARAH INDONESIA - Perkembangan Politik Masa Demokrasi LiberalPPT SEJARAH INDONESIA - Perkembangan Politik Masa Demokrasi Liberal
PPT SEJARAH INDONESIA - Perkembangan Politik Masa Demokrasi LiberalErika N. D
 
Undang undang dasar sementara (uuds)
Undang undang dasar sementara (uuds)Undang undang dasar sementara (uuds)
Undang undang dasar sementara (uuds)omcivics
 
Demokrasi terpimpin 1959-1966
Demokrasi terpimpin 1959-1966Demokrasi terpimpin 1959-1966
Demokrasi terpimpin 1959-1966Nugraha Wirawan
 
Demokrasi liberal dan terpimpin indonesia
Demokrasi liberal dan terpimpin indonesiaDemokrasi liberal dan terpimpin indonesia
Demokrasi liberal dan terpimpin indonesiaseptiputri
 
KD 3.4 Demokrasi Terpimpin.pptx
KD 3.4 Demokrasi Terpimpin.pptxKD 3.4 Demokrasi Terpimpin.pptx
KD 3.4 Demokrasi Terpimpin.pptxKangDeris
 
PPT SNI 6 Demokrasi Liberal
PPT SNI 6 Demokrasi LiberalPPT SNI 6 Demokrasi Liberal
PPT SNI 6 Demokrasi LiberalDewi_Sejarah
 

Similar to DEMOKRASI LIBERAL DI INDONESIA (20)

Kehidupan_Politik_dan_Ekonomi_Masyarakat.pptx
Kehidupan_Politik_dan_Ekonomi_Masyarakat.pptxKehidupan_Politik_dan_Ekonomi_Masyarakat.pptx
Kehidupan_Politik_dan_Ekonomi_Masyarakat.pptx
 
Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin
Demokrasi Liberal dan Demokrasi TerpimpinDemokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin
Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin
 
Peristiwa Politik-Ekonomi Indonesia Pasca Pengakuan Kedaulatan
Peristiwa Politik-Ekonomi Indonesia Pasca Pengakuan KedaulatanPeristiwa Politik-Ekonomi Indonesia Pasca Pengakuan Kedaulatan
Peristiwa Politik-Ekonomi Indonesia Pasca Pengakuan Kedaulatan
 
Perekonomian di indonesia
Perekonomian di indonesiaPerekonomian di indonesia
Perekonomian di indonesia
 
BAB 10 DEMOKRASI INDONESIA.2.pptx
BAB 10 DEMOKRASI INDONESIA.2.pptxBAB 10 DEMOKRASI INDONESIA.2.pptx
BAB 10 DEMOKRASI INDONESIA.2.pptx
 
Demokrasi terpimpin
Demokrasi terpimpinDemokrasi terpimpin
Demokrasi terpimpin
 
Perkembangan Sistem politik di indonesia dalam upaya mengisi kemerdekaan
Perkembangan Sistem politik di indonesia dalam upaya mengisi kemerdekaan Perkembangan Sistem politik di indonesia dalam upaya mengisi kemerdekaan
Perkembangan Sistem politik di indonesia dalam upaya mengisi kemerdekaan
 
Mater ips bab 4 ekpol pasca nkri
Mater ips bab 4 ekpol pasca nkriMater ips bab 4 ekpol pasca nkri
Mater ips bab 4 ekpol pasca nkri
 
Bab 2 INDO.pptx
Bab 2 INDO.pptxBab 2 INDO.pptx
Bab 2 INDO.pptx
 
Masa orde lama periode tahun 1959 1966
Masa orde lama periode tahun 1959 1966Masa orde lama periode tahun 1959 1966
Masa orde lama periode tahun 1959 1966
 
PPT SEJARAH INDONESIA - Perkembangan Politik Masa Demokrasi Liberal
PPT SEJARAH INDONESIA - Perkembangan Politik Masa Demokrasi LiberalPPT SEJARAH INDONESIA - Perkembangan Politik Masa Demokrasi Liberal
PPT SEJARAH INDONESIA - Perkembangan Politik Masa Demokrasi Liberal
 
Undang undang dasar sementara (uuds)
Undang undang dasar sementara (uuds)Undang undang dasar sementara (uuds)
Undang undang dasar sementara (uuds)
 
Demokrasi terpimpin 1959-1966
Demokrasi terpimpin 1959-1966Demokrasi terpimpin 1959-1966
Demokrasi terpimpin 1959-1966
 
Demokrasi liberal sampai reformasi
Demokrasi liberal sampai reformasiDemokrasi liberal sampai reformasi
Demokrasi liberal sampai reformasi
 
Makalah demokrasi terpimpin
Makalah demokrasi terpimpinMakalah demokrasi terpimpin
Makalah demokrasi terpimpin
 
Demokrasi liberal dan terpimpin indonesia
Demokrasi liberal dan terpimpin indonesiaDemokrasi liberal dan terpimpin indonesia
Demokrasi liberal dan terpimpin indonesia
 
KD 3.4 Demokrasi Terpimpin.pptx
KD 3.4 Demokrasi Terpimpin.pptxKD 3.4 Demokrasi Terpimpin.pptx
KD 3.4 Demokrasi Terpimpin.pptx
 
Sistem Demokrasi Parlementer
Sistem Demokrasi ParlementerSistem Demokrasi Parlementer
Sistem Demokrasi Parlementer
 
Ppt sni vi
Ppt sni viPpt sni vi
Ppt sni vi
 
PPT SNI 6 Demokrasi Liberal
PPT SNI 6 Demokrasi LiberalPPT SNI 6 Demokrasi Liberal
PPT SNI 6 Demokrasi Liberal
 

Recently uploaded

442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptxHendryJulistiyanto
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptArkhaRega1
 
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxMateri Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxRezaWahyuni6
 
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxtugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxmawan5982
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxIrfanAudah1
 
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajarantugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajarankeicapmaniez
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...Kanaidi ken
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAAndiCoc
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CAbdiera
 
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxPaparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxIgitNuryana13
 
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfBab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfbibizaenab
 
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptxMiftahunnajahTVIBS
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...Kanaidi ken
 
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1udin100
 
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDtugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDmawan5982
 
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajat
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajatLatihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajat
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajatArfiGraphy
 
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxTugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxmawan5982
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxssuser35630b
 
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..ikayogakinasih12
 
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxBAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxJamhuriIshak
 

Recently uploaded (20)

442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
 
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxMateri Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
 
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxtugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
 
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajarantugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
 
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxPaparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
 
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfBab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
 
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
 
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
 
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDtugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
 
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajat
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajatLatihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajat
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajat
 
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxTugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
 
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
 
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxBAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
 

DEMOKRASI LIBERAL DI INDONESIA

  • 1. INDONESIA PADA MASA DEMOKRASI LIBERAL (1949 – 1959) a. Dalam bidang politik b. Dalam bidang ekonomi c. Dalam bidang sosial budaya Idsejarah.net
  • 2. Ciri Kabinet Parlementer Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu gugat Menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah Perdana Menteri diangkat oleh Presiden Parlemen dapat menjatuhkan kabinet melalui mosi tidak percaya Memiliki partai oposisi UUDS 1950
  • 3. Partai – Partai dalam Demokrasi Liberal
  • 4. Kabinet Natsir (Masyumi) 1950-1951 Kabinet koalisi PNI dan Masyumi Prokernya : Penanggulangan masalah keamanan, Penyempurnaan susunan pemerintahan dan Angkatan perang, Penyelesaian masalah Irian Barat, Memperkuat ekonomi Diganti krn gagal dlm perjuangan Irba, mosi tidak percaya dari Hadikusumo mengenai PP No. 39 yang dianggap menguntungkan Masyumi
  • 6. Kabinet Sukiman (Masyumi) 1951-1952 * Nasionalisasi de javasche Bank * Menjaga keamanan,kemakmuran rakyat,penyelenggaraan Pemilu secepatnya,politik bebas aktif,penyelesaian Irian Barat * Pelepasan 950 tapol * Penumpasan PKI dan faham komunis * diganti krn : - Penandatanganan MSA - gagal dlm pembebasan Irba
  • 8. Kabinet Wilopo (PNI) 1952-1953 Prokernya : politik luar negeri bebas aktif Diganti karena : Gerakan separatis Peristiwa 17 Oktober 1952 Peristiwa Tanjung Morawa
  • 9. Peristiwa 17 Oktober 1952 Peristiwa 17 Oktober 1952 adalah peristiwa di mana KSAD (dijabat A.H. Nasution) dan tujuh panglima daerah meminta Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS) dibubarkan. Kemal Idris, salah satu dari tujuh panglima, pernah mengarahkan moncong meriam ke Istana. Dalihnya melindungi Presiden Soekarno dari demonstrasi mahasiswa.
  • 10. Peristiwa Tanjung Morawa Pada tahun 1953 Pemerintah RI Karesidenan Sumatera Utara merencanakan untuk mencetak sawah percontohan di bekas areal perkebunan tembakau di desa Perdamaian, Tanjung Morawa. Akan tetapi areal perkebunan itu sudah ditempati oleh penggarap liar. Di antara mereka terdapat beberapa imigran gelap Cina. Usaha pemerintah untuk memindahkan para penggarap dihalang-halangi oleh Barisan Tani Indonesia (BTI), organisasi massa PKI. Tanggal 16 Maret 1953 pemerintah terpaksa mentraktor areal tersebut dengan dikawal oleh sepasukan polisi.
  • 12. Kabinet Ali Sastroamidjoyo I (PNI) 1953-1955 Kabinet Koalisi Pembentukan Panitia Pemilu Pusat Menetapkan tgl pelaksanaan pemilu Pelaksanaan KAA Pengangkatan menhan Iwa Kusumasumantri Pertentangan sipil dan militer
  • 13. KABINET ALI SASTROAMIDJOYO I (ALI – WONGSO)
  • 14. Kabinet Burhanuddin Harahap (Masyumi) 1955-1956 Pepenyelenggaraan pemilu I untuk DPR dan Konstituante Pengendalian inflasi Bubar karena menyerahkan mandatnya kepada pemerintah
  • 15.
  • 16. Kabinet Ali Sastroamidjoyo II (PNI) 1956 - 1957 Perjuangan Irba Pembentukan daerah otonom Memperbaiki perekonomian negara Politik Bebas Aktif Pembatalan KMB Bubar karena gerakan separis didaerah,perbedaan pendapat antara TNI dgn Masyumi
  • 18. Kabinet Djuanda (Zaken Kabinet) 1957-1959 Panca Karya/kerja Pembentukan dewan Nasional Normalisasi hub. dgn Malaysia Pembatalan KMB Pengembalian Irba Mempercepat pembangunan Bubar karena dikeluarkannya dekrit/konsepsi presiden
  • 21. PEMILU 1955 Dilaksanakan 2 x Pemilu I memilih anggota DPR Pemilu II memilih anggota Konstituante Hasil : PNI, Masyumi, NU, PKI
  • 22. b.Bidang Ekonomi UU No. 19 tahun 1945 mengenai nilai tukar mata uang ORI • 1 Oktober 1946 Uang kertas baru ORI • Perpu No. 2 tahun 1946 Pendirian BNI sebagai bank sirkulasi • Sistem ekonomi Gerakan Benteng/Soemitro Djoyohadikusumo • Sistem ekonomi Ali Baba/Iskaq Cokrohadisuryo
  • 23. Ekonom Indonesia dan programnya Plan Kasimo – Pemberian bantuan bagi para petani dan pemilik tanah. – Perbaikan dalam bidang pertanian I .J. Kasimo
  • 24. EKONOM INDONESIA DAN PROGRAMNYA GUNTING SYAFRUDIN – Pemotongan nilai tukar rupiah,hingga nilai tukarnya ½
  • 25. Ekonomi Indonesia dan programnya Ekonomi Ali Baba – Kerjasama ekonomi dan perdagangan antara pengusaha pribumi dengan pengusaha Cina
  • 26. Ekonom Indonesia dan programnya Gerakan Benteng – Bantuan kredit/pinjaman bagi pengusaha – Masyarakat/golongan pengusaha/pedagang Soemitro Djoyohadikusumo
  • 27. Sosial budaya pd masa Demokrasi liberal Masuknya budaya Eropa dan USA (musik,makanan dan busana) Kebebasan berpolitik dan berkreasi
  • 28. DAMPAK POLEKSOSBUD PD DEMOKRASI LIBERAL PROKER TDK DPT DIJALANKAN DGN BAIK MASUKNYA BUDAYA ASING BANYAKNYA PENGANGGURAN
  • 29. Demokrasi Terpimpin Dekrit 5 Juli 1959 Latar Belakang • Banyaknya gerakan separatis pada masa demokrasi liberal • Program-program yang dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh, sehingga pembangunan ekonomi tersendat • Konstituante gagal dalam menyusun UUD baru untuk menggantikan UUDS 1950
  • 30. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Isi – Pembubaran Konstituante. – Beriakunya Kembali UUD 1945. – Tidak berlakunya UUDS 1950. – Pembentukan MPRS dan DPAS.
  • 31. Demokrasi Terpimpin (1959 – 1967) Sentralisasi kekuasaan Pembentukan kabinet kerja Semboyan Nasakom untuk mempersatukan bangsa yang berbeda faham
  • 32. Ciri Penyatuan TNI & kepolisian dalam ABRI Parpol dominan => PKI Pembubaran beberapa parpol spt Masyumi,PSI,Murba,BPS Pembentukan Front Nasional
  • 33. POLITIK Pembentukan kabinet kerja Kedudukan lembaga tinggi dan tertinggi negara berada dibawah presiden Partai terkuat : PKI Bergabung dalam NEFO Hubungan diplomatik 5 negara, poros Jakarta – Peking – Phnompenh – Hanoi Pyongyang (IND – RRC – Vietnam Utara – Kamboja – KORUT)
  • 34. Politik Melaksanakan politik mercusuar /mendirikan bangunan/gedung yg berukuran besar/spektakuler Melaksanakan politik konfrontasi dengan Malaysia (Dwikora) Politik luar negeri lebih cenderung pada blok kiri/timur (NEFO/New Emerging Force/persekutuan negara – negara yg berfaham sosialis komunis)
  • 35. EKONOMI Ekonomi terpimpin,komando,terpusat Sanering = pemotongan nilai tukar mata uang kertas Pembekuan simpanan nasabah bank mulai Rp 25.000 keatas Menyusun rancangan pembangunan semesta dengan pola 8 tahun
  • 36. DAMPAK POLEKSOSBUD PD DEMOKRASI TERPIMPIN KRISIS EKONOMI STABILITAS POLITIK DAN KEAMANAN NEGARA TERGANGGU PERISTIWA G 30 S BUDAYA EROPA /USA DILARANG
  • 37. DAMPAK POLEKSOSBUD PD DEMOKRASI TERPIMPIN BUDAYA NASIONAL/DAERAH BERKEMBANG PESAT PRODUKSI BARANG /SENJATA DARI CHINA DAN RUSIA BANYAK MASUK DI INDONESIA