Dokumen tersebut membahas tentang Indonesia pada masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin antara tahun 1949-1959. Pada masa demokrasi liberal, Indonesia menganut sistem kabinet parlementer namun mengalami berbagai krisis politik. Pada masa demokrasi terpimpin, kekuasaan dipusatkan di bawah presiden dan terjadi sentralisasi ekonomi meskipun stabilitas politik meningkat.
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
DEMOKRASI LIBERAL DI INDONESIA
1. INDONESIA PADA MASA
DEMOKRASI LIBERAL (1949 – 1959)
a. Dalam bidang politik
b. Dalam bidang ekonomi
c. Dalam bidang sosial budaya
Idsejarah.net
2. Ciri Kabinet Parlementer
Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat
diganggu gugat
Menteri bertanggung jawab atas kebijakan
pemerintah
Perdana Menteri diangkat oleh Presiden
Parlemen dapat menjatuhkan kabinet
melalui mosi tidak percaya
Memiliki partai oposisi
UUDS 1950
4. Kabinet Natsir (Masyumi)
1950-1951
Kabinet koalisi PNI dan Masyumi
Prokernya : Penanggulangan masalah keamanan,
Penyempurnaan susunan pemerintahan dan Angkatan
perang, Penyelesaian masalah Irian Barat, Memperkuat
ekonomi
Diganti krn gagal dlm perjuangan Irba, mosi tidak percaya
dari Hadikusumo mengenai PP No. 39 yang dianggap
menguntungkan Masyumi
9. Peristiwa 17 Oktober 1952
Peristiwa 17 Oktober 1952 adalah peristiwa
di mana KSAD (dijabat A.H. Nasution) dan
tujuh panglima daerah meminta Dewan
Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS)
dibubarkan. Kemal Idris, salah satu dari
tujuh panglima, pernah mengarahkan
moncong meriam ke Istana. Dalihnya
melindungi Presiden Soekarno dari
demonstrasi mahasiswa.
10. Peristiwa Tanjung Morawa
Pada tahun 1953 Pemerintah RI Karesidenan Sumatera Utara
merencanakan untuk mencetak sawah percontohan di bekas areal
perkebunan tembakau di desa Perdamaian, Tanjung Morawa.
Akan tetapi areal perkebunan itu sudah ditempati oleh penggarap liar. Di
antara mereka terdapat beberapa imigran gelap Cina.
Usaha pemerintah untuk memindahkan para penggarap dihalang-halangi
oleh Barisan Tani Indonesia (BTI), organisasi massa PKI. Tanggal 16
Maret 1953 pemerintah terpaksa mentraktor areal tersebut dengan dikawal
oleh sepasukan polisi.
14. Kabinet Burhanuddin Harahap (Masyumi)
1955-1956
Pepenyelenggaraan pemilu I untuk DPR dan
Konstituante
Pengendalian inflasi
Bubar karena menyerahkan mandatnya kepada
pemerintah
15.
16. Kabinet Ali Sastroamidjoyo II (PNI)
1956 - 1957
Perjuangan Irba
Pembentukan daerah otonom
Memperbaiki perekonomian negara
Politik Bebas Aktif
Pembatalan KMB
Bubar karena gerakan separis didaerah,perbedaan
pendapat antara TNI dgn Masyumi
18. Kabinet Djuanda (Zaken Kabinet)
1957-1959
Panca Karya/kerja
Pembentukan dewan Nasional
Normalisasi hub. dgn Malaysia
Pembatalan KMB
Pengembalian Irba
Mempercepat pembangunan
Bubar karena dikeluarkannya dekrit/konsepsi presiden
21. PEMILU 1955
Dilaksanakan 2 x
Pemilu I memilih anggota DPR
Pemilu II memilih anggota
Konstituante
Hasil : PNI, Masyumi, NU, PKI
22. b.Bidang Ekonomi
UU No. 19 tahun 1945
mengenai nilai tukar mata uang ORI
• 1 Oktober 1946
Uang kertas baru ORI
• Perpu No. 2 tahun 1946
Pendirian BNI sebagai bank sirkulasi
• Sistem ekonomi Gerakan Benteng/Soemitro
Djoyohadikusumo
• Sistem ekonomi Ali Baba/Iskaq Cokrohadisuryo
23. Ekonom Indonesia dan programnya
Plan Kasimo
– Pemberian bantuan bagi para
petani dan pemilik tanah.
– Perbaikan dalam bidang
pertanian
I .J. Kasimo
25. Ekonomi Indonesia dan programnya
Ekonomi Ali Baba
– Kerjasama ekonomi dan
perdagangan antara pengusaha
pribumi dengan pengusaha Cina
26. Ekonom Indonesia dan programnya
Gerakan Benteng
– Bantuan kredit/pinjaman bagi
pengusaha
– Masyarakat/golongan
pengusaha/pedagang
Soemitro Djoyohadikusumo
27. Sosial budaya pd masa Demokrasi liberal
Masuknya budaya Eropa dan USA (musik,makanan dan
busana)
Kebebasan berpolitik dan berkreasi
29. Demokrasi Terpimpin
Dekrit 5 Juli 1959
Latar Belakang
• Banyaknya gerakan separatis pada masa demokrasi liberal
• Program-program yang dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh,
sehingga pembangunan ekonomi tersendat
• Konstituante gagal dalam menyusun UUD baru untuk menggantikan UUDS 1950
30. Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Isi
– Pembubaran Konstituante.
– Beriakunya Kembali UUD 1945.
– Tidak berlakunya UUDS 1950.
– Pembentukan MPRS dan DPAS.
31. Demokrasi Terpimpin
(1959 – 1967)
Sentralisasi kekuasaan
Pembentukan kabinet kerja
Semboyan Nasakom untuk mempersatukan bangsa yang
berbeda faham
32. Ciri
Penyatuan TNI & kepolisian dalam ABRI
Parpol dominan => PKI
Pembubaran beberapa parpol spt
Masyumi,PSI,Murba,BPS
Pembentukan Front Nasional
33. POLITIK
Pembentukan kabinet kerja
Kedudukan lembaga tinggi dan tertinggi negara berada
dibawah presiden
Partai terkuat : PKI
Bergabung dalam NEFO
Hubungan diplomatik 5 negara, poros Jakarta – Peking –
Phnompenh – Hanoi Pyongyang (IND – RRC – Vietnam
Utara – Kamboja – KORUT)
34. Politik
Melaksanakan politik mercusuar /mendirikan
bangunan/gedung yg berukuran besar/spektakuler
Melaksanakan politik konfrontasi dengan Malaysia
(Dwikora)
Politik luar negeri lebih cenderung pada blok kiri/timur
(NEFO/New Emerging Force/persekutuan negara – negara
yg berfaham sosialis komunis)
36. DAMPAK POLEKSOSBUD
PD DEMOKRASI TERPIMPIN
KRISIS EKONOMI
STABILITAS POLITIK DAN KEAMANAN NEGARA
TERGANGGU
PERISTIWA G 30 S
BUDAYA EROPA /USA DILARANG
37. DAMPAK POLEKSOSBUD
PD DEMOKRASI TERPIMPIN
BUDAYA NASIONAL/DAERAH BERKEMBANG PESAT
PRODUKSI BARANG /SENJATA DARI CHINA DAN
RUSIA BANYAK MASUK DI INDONESIA