SlideShare a Scribd company logo
1 of 19
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ 
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 
ARAHAN 
MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ 
KEPALA BAPPENAS 
Disampaikan dalam acara Seminar Akhir Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 
Jakarta, 11 November 2014 
Slide - 1
PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENYERAPAN TENAGA KERJA 
Tingkat pengangguran menurun, namun perlu pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan 
berkualitas untuk penyediaan lapangan kerja yang lebih besar 
a. Ada penurunan penciptaan lapangan kerja dalam 3 tahun terakhir (2011-2013) dibandingkan periode 2007-2010. 
b. Untuk tahun 2013, meskipun ekonomi tumbuh sekitar 5,9 persen, terdapat penurunan jumlah pekerja secara nasional, meskipun 
relatif kecil (10.000 pekerja), yang berimplikasi kepada tingkat pengangguran meningkat. 
c. Peningkatan pengangguran terjadi pada kelompok SMA (SMU dan SMK). 
Slide - 2
PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI 
TAHUN 2009 DAN 2013 
25 
20 
15 
10 
5 
0 
25 
20 
15 
10 
5 
0 
2009 2013 
Indonesia 2009 Indonesia 2013 
Slide - 3
PDRB PER KAPITA ATAS DASAR HARGA BERLAKU 
MENURUT PROVINSI (RIBU RUPIAH) 2009 DAN 2012 
120 
100 
80 
60 
40 
20 
0 
120 
100 
80 
60 
40 
20 
0 
2009 2012 
Indonesia 2009 Indonesia 2012 
Slide - 4
Slide - 5
85 % DARI PRODUKSI BATU BARA 
UNTUK NEGARA LAIN 
Juta Ton 
Slide - 6
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DARI SDA 
DAN PDB PERTAMBANGAN NON-MIGAS 
Slide - 7
1. NEGARA MARITIM 
GEOPOLITIK INDONESIA 
Posisi Geografi Indonesia (1) 
dengan Luas Laut Indonesia: 5,5 juta km2 (luas laut seluruh dunia: 361 juta km2): 
• Laut 80% dan darat 20%. 
• Laut nasional yang mencapai 3,2 juta km2, 
• Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 2,3 juta km2. 
• Keunggulan Natural (Alamiah): amat subur dan nyaman iklimnya; amat kaya sumber daya alam 
(SDA); Kekayaan SDA alam khatulistiwa (berwujud: inersi matahari) terbesar, sebagai sumber 
inersi masa depan. SDA Alam Tropis (hutan tropis) sebagai Paru-paru Dunia, sumber O2 
demi kehidupan dan kesehatan umat manusia. 
• SDA Kelautan menjadi Sumber Pangan dan Gizi serta Energi Umat Manusia yang tidak 
ternilai. 
PELUANG Menjadi Negara Maritim dan Pengembangan Ekonomi Berbasis SDA Kelautan dan 
Kehutanan, Pengembangan Ekonomi Pariwisata Tropis. 
ANCAMAN : Eksplorasi dan eksploitasi ilegal sumber daya alam oleh pihak asing jika Indonesia 
tidak mampu melindungi dan mengelolanya. Ancaman lainnya adalah terhadap kelestarian 
lingkungan hutan dan sumber daya alam Lainnya. 
Slide - 8
IMPOR IKAN DAN UDANG-CUMI 
(SEGAR DAN KALENG) 
Slide - 9
KESENJANGAN ANTARWILAYAH 
Nasional 2012  Pertumbuhan Ekonomi = 6,23 %, 
Tingkat Kemiskinan 2012 (Februari) = 11, 96% 
Tingkat Pengangguran Terbuka 2012 (Agustus) = 6,80 % 
PDB/kapita: Rp 33,75 juta ; PDRB/kapita (33 prov): Rp 27,56 juta 
Wilayah Sumatera 
Share PDRB thdp 33 Prov 23,77% 
Pertumb. Ekonomi 8.21% 
PDRB/kapita (Juta Rp) 30,53 
Tingkat Kemiskinan 12,07 % 
Jmlh penduduk miskin (ribu jiwa) 6.177,20 
Tingkat Pengangguran 5,66% 
Wilayah Kalimantan 
Share PDRB thdp 33 Prov 9,30 % 
Pertumb. Ekonomi 4,83 % 
PDRB/kapita (Juta Rp) 43,70 
Tingkat Kemiskinan 6,69 % 
Jmlh penduduk miskin (ribu jiwa) 932,90 
Tingkat Pengangguran 5,30% 
Wilayah Sulawesi 
Share PDRB thdp 33 Prov 4,74 % 
Pertumb. Ekonomi 8,67% 
PDRB/kapita (Juta Rp) 17,86 
Tingkat Kemiskinan 13,99 % 
Jmlh penduduk miskin (rb jiwa) 2.045,60 
Tingkat Pengangguran 5,23 % 
Wilayah Papua 
Share PDRB thdp 33 Prov 1,79 % 
Pertumb. Ekonomi 6,38 % 
PDRB/kapita (Juta Rp) 30,43 
Tingkat Kemiskinan 30,50% 
Jmlh penduduk miskin (rb jiwa) 1.199,6 
0 
Tingkat Pengangguran 3,97% 
Wilayah Maluku 
Share PDRB thdp 33 Prov 0,27 % 
Pertumb. Ekonomi 7,33 % 
PDRB/kapita (Juta Rp) 6,80 
Tingkat Kemiskinan 16,42% 
Jmlh penduduk miskin (rb jiwa) 427,20 
Tingkat Pengangguran 6,37 % 
Wilayah Nusa Tenggara 
Share PDRB thdp 33 Prov 1,26 % 
Pertumb. Ekonomi 1,54 % 
PDRB/kapita (Juta Rp) 8,97 
Tingkat Kemiskinan 19,79% 
Jmlh penduduk miskin (rb jiwa) 828,30 
Tingkat Pengangguran 4,06 % 
Sumber : BPS 2012 (diolah) 
Wilayah Jawa-Bali 
Share PDRB thdp 33 Prov 58,87% 
Pertumb. Ekonomi 6.58% 
PDRB/kapita (Juta Rp) 27,61 
Tingkat Kemiskinan 11,36 % 
Jmlh penduduk miskin (rb jiwa) 15.983,60 
Tingkat Pengangguran 6,65 % 
Slide - 10
CAPAIAN INDIKATOR INDEKS GINI 
TAHUN 2009 DAN 2013 
0.50 
0.45 
0.40 
0.35 
0.30 
0.25 
0.20 
0.15 
0.10 
0.05 
0.00 
0.50 2009 2013 
0.45 
0.40 
0.35 
0.30 
0.25 
0.20 
0.15 
0.10 
0.05 
0.00 
Indonesia 2009 Indonesia 2013 
Slide - 11
INDIKATOR PENDIDIKAN 
Angka Partisipasi sekolah membaik, namun perlu peningkatan akses pendidikan menengah dan 
tinggi serta kualitas pendidikan dan peningkatan akses bagi masyarakat miskin 
Perkembangan nilai PISA siswa Indonesia, 2003-2012 
Sumber: PDSP (2009/2010) 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
10 
5 
0 
SMA SMK SMA SMK 
Public Private 
students 
Student 
Teacher Ratio 
Student 
Classroom 
Ratio 
Perbandingan jumlah siswa dan guru 
serta perbandingan siswa dan kelas 
• Program sertifikasi kompetensi guru berhasil meningkatkan kesejahteraan 
guru tetapi belum mampu meningkatkan mutu dan hasil pembelajaran 
siswa. 
• Hasil PISA menunjukkan nilai sains dan membaca memburuk, sementara 
matematika mengalami perbaikan tapi tidak signifikan. 
Perkembangan APM dan APK 
menurut Jenjang Pendidikan, 2003-2012 
KIB I KIB II 
Angka melanjutkan penduduk usia 16-18 tahun pada pendidikan 
1 
.8 
.6 
.4 
.2 
0 
menengah masih rendah terutama pada quintil 1 
16-18 Tahun 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Lama sekolah (tahun) 
Q-1 Q-2 Q-3 Q-4 Q-5 
112.5 
117.0 
116.2 
94.1 
95.2 
95.8 
81.2 
98.1 103.9 
65.2 
74.2 
78.8 
48.3 
69.6 
78.7 
14.6 
18.4 
27.9 
120.0 
100.0 
80.0 
60.0 
40.0 
20.0 
- 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
APK SD/sederajat APM SD/sederajat APK SMP/sederajat 
APM SMP/sederajat APK SMA/sederajat APK PT 
Slide - 12
CAPAIAN INDIKATOR IPM 
TAHUN 2009 DAN 2013 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
0 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
0 
2009 2013 
Indonesia 2009 Indonesia 2013 
Slide - 13
CAPAIAN INDIKATOR RATA-RATA LAMA SEKOLAH 
TAHUN 2009 DAN 2013 
12 
10 
8 
6 
4 
2 
0 
12 
10 
8 
6 
4 
2 
0 
2009 2013 Indonesia 2009 Indonesia 2013 
Slide - 14
Skor Integritas Pelayanan Publik 
8% 
19% 
41% 
57% 
63% 
76% 74% 
0% 3% 0% 3% 
18% 
30% 
61% 
0.70% 0.69% 2.87% 2.97% 5.73% 
11.61% 
24.94% 
80% 
70% 
60% 
50% 
40% 
30% 
20% 
10% 
0% 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
K/L 
Provinsi 
Kab/Kota 
Opini WTP BPK atas Laporan Keuangan 
5.83 
6.84 6.64 6.16 
7.07 6.86 7.37 
6.69 
6.46 
5.26 
6.00 
6.32 
6.82 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
pusat daerah 
*skor: 1-10 
C 
INDIKATOR PELAYANAN PUBLIK 
Slide - 15 
Kualitas pelayanan publik pusat dan daerah masih perlu ditingkatkan
DASAR-DASAR 
STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL 
• Membangun tanpa meningkatkan ketimpangan antarwilayah 
• Memanfaatkan sumber daya alam untuk sebesar-besar 
kemakmuran rakyat 
• Membangun dari pinggir dan dari desa 
• Ekonomi harus berorientasi dan berbasiskan pada sektor dan 
jenis usaha yang memasukkan nilai tambah sebesar-besarnya 
dengan SDM berkualitas, inovasi, kreatifitas dan penerapan 
teknologi yang tepat 
• Pembangunan nasional sebagian besar adalah hasil agregasi 
dari pembangunan daerah yang berkualitas 
Slide - 16
MENUJU INDONESIA 
YANG JAUH LEBIH BAIK 
• Mengejar peningkatan daya saing 
• Meningkatkan kualitas manusia, termasuk melalui 
pembangunan mental 
• Memanfaatkan dan mengembalikan potensi yang hilang di 
sektor maritim dan kelautan 
• Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan basis yang 
kuat dan berkualitas 
• Mengurangi ketimpangan antarwilayah 
• Memulihkan kerusakan lingkungan 
• Memajukan kehidupan bermasyarakat 
Slide - 17
PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM 
PEMBANGUNAN NASIONAL 
Sebagai center of excellence di daerah masing-masing, Perguruan 
Tinggi dapat menerapkan Tridharma Perguruan Tinggi dalam 
proses pembangunan, khususnya evaluasi kinerja pembangunan 
daerah (EKPD) yang dilaksanakan bersama Bappenas, dalam 
bentuk: 
 Meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM daerah dan 
nasional (Dharma 1: Pendidikan dan pengajaran) 
 Memberikan masukan, saran dan rekomendasi khususnya ide-ide/ 
inovasi baru berdasarkan analisis kinerja pembangunan 
daerah (Dharma 2: Penelitian dan pengembangan), dan 
 Ikut serta dalam berbagai tahapan proses pembangunan 
(Dharma 3: Pengabdian kepada masyarakat), yang akan 
mempercepat pembangunan yang berkualitas untuk 
peningkatan kesejahteraan masyarakat 
Slide - 18
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ 
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 
TERIMA KASIH 
Slide - 19

More Related Content

Similar to Arahan Menteri Bappenas

Mengerti indikator makro ekonomi
Mengerti indikator makro ekonomiMengerti indikator makro ekonomi
Mengerti indikator makro ekonomiXYZ Williams
 
Paparan penanganan masalah sosial kemasyarakatan
Paparan penanganan masalah sosial kemasyarakatanPaparan penanganan masalah sosial kemasyarakatan
Paparan penanganan masalah sosial kemasyarakatanWdd Wuryanto
 
Kebijakan reformasi perencanaan
Kebijakan reformasi perencanaanKebijakan reformasi perencanaan
Kebijakan reformasi perencanaanSinergy Aditya
 
Refleksi 5 (Lima) Tahun Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi
Refleksi 5 (Lima) Tahun Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi JambiRefleksi 5 (Lima) Tahun Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi
Refleksi 5 (Lima) Tahun Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi JambiS. Pandu Hartadita
 
Deputi bidang pengembangan regional dan otonomi daerah
Deputi bidang pengembangan regional dan otonomi daerahDeputi bidang pengembangan regional dan otonomi daerah
Deputi bidang pengembangan regional dan otonomi daerahDedi Mulyadi
 
Paparan menteri ppn musrenbang prov aceh
Paparan menteri ppn musrenbang prov acehPaparan menteri ppn musrenbang prov aceh
Paparan menteri ppn musrenbang prov acehDadang Solihin
 
Paparan Wamen PPN Bappenas - RBSummit
Paparan Wamen PPN Bappenas - RBSummitPaparan Wamen PPN Bappenas - RBSummit
Paparan Wamen PPN Bappenas - RBSummitKurniawan Saputra
 
Pembinaan guru
Pembinaan guruPembinaan guru
Pembinaan guruBudi Yasri
 
Penduduk dan sumber daya manusia , dasar ilmu sosial
Penduduk dan sumber daya manusia , dasar ilmu sosialPenduduk dan sumber daya manusia , dasar ilmu sosial
Penduduk dan sumber daya manusia , dasar ilmu sosialfaisalhasan48
 
3. materi bappeda provinsi jawa tengah
3. materi bappeda provinsi jawa tengah3. materi bappeda provinsi jawa tengah
3. materi bappeda provinsi jawa tengahDinaSepti2
 
Paparan kebijakan penanggulangan kemiskinan perdesaan bali 020914
Paparan kebijakan penanggulangan kemiskinan perdesaan bali 020914Paparan kebijakan penanggulangan kemiskinan perdesaan bali 020914
Paparan kebijakan penanggulangan kemiskinan perdesaan bali 020914Sutardjo ( Mang Ojo )
 
Paparan Sekda - KP RPD 2024-2026.pdf
Paparan Sekda - KP RPD 2024-2026.pdfPaparan Sekda - KP RPD 2024-2026.pdf
Paparan Sekda - KP RPD 2024-2026.pdfsyaruddin1
 
Kajian Buku III RPJMN 2015-2019 Nusa Tenggara Timur
Kajian Buku III RPJMN 2015-2019 Nusa Tenggara TimurKajian Buku III RPJMN 2015-2019 Nusa Tenggara Timur
Kajian Buku III RPJMN 2015-2019 Nusa Tenggara TimurOswar Mungkasa
 
Sambutan musrenprov ntt 220410
Sambutan musrenprov ntt 220410Sambutan musrenprov ntt 220410
Sambutan musrenprov ntt 220410Dadang Solihin
 
Paparan bappenas
Paparan bappenasPaparan bappenas
Paparan bappenasslidekita
 
Materi paparan musrenbang dari narasumber bappenas
Materi paparan musrenbang dari narasumber bappenasMateri paparan musrenbang dari narasumber bappenas
Materi paparan musrenbang dari narasumber bappenasDeki Zulkarnain
 
Statistik Ekonomi Nasional dan Perannya terhadap Kebijakan Daerah
Statistik Ekonomi Nasional dan Perannya terhadap Kebijakan DaerahStatistik Ekonomi Nasional dan Perannya terhadap Kebijakan Daerah
Statistik Ekonomi Nasional dan Perannya terhadap Kebijakan DaerahDadang Solihin
 

Similar to Arahan Menteri Bappenas (20)

Mengerti indikator makro ekonomi
Mengerti indikator makro ekonomiMengerti indikator makro ekonomi
Mengerti indikator makro ekonomi
 
Bappenas
BappenasBappenas
Bappenas
 
Paparan penanganan masalah sosial kemasyarakatan
Paparan penanganan masalah sosial kemasyarakatanPaparan penanganan masalah sosial kemasyarakatan
Paparan penanganan masalah sosial kemasyarakatan
 
Kebijakan reformasi perencanaan
Kebijakan reformasi perencanaanKebijakan reformasi perencanaan
Kebijakan reformasi perencanaan
 
Refleksi 5 (Lima) Tahun Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi
Refleksi 5 (Lima) Tahun Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi JambiRefleksi 5 (Lima) Tahun Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi
Refleksi 5 (Lima) Tahun Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi
 
Deputi bidang pengembangan regional dan otonomi daerah
Deputi bidang pengembangan regional dan otonomi daerahDeputi bidang pengembangan regional dan otonomi daerah
Deputi bidang pengembangan regional dan otonomi daerah
 
Paparan menteri ppn musrenbang prov aceh
Paparan menteri ppn musrenbang prov acehPaparan menteri ppn musrenbang prov aceh
Paparan menteri ppn musrenbang prov aceh
 
Paparan Wamen PPN Bappenas - RBSummit
Paparan Wamen PPN Bappenas - RBSummitPaparan Wamen PPN Bappenas - RBSummit
Paparan Wamen PPN Bappenas - RBSummit
 
Pembinaan guru
Pembinaan guruPembinaan guru
Pembinaan guru
 
Penduduk dan sumber daya manusia , dasar ilmu sosial
Penduduk dan sumber daya manusia , dasar ilmu sosialPenduduk dan sumber daya manusia , dasar ilmu sosial
Penduduk dan sumber daya manusia , dasar ilmu sosial
 
3. materi bappeda provinsi jawa tengah
3. materi bappeda provinsi jawa tengah3. materi bappeda provinsi jawa tengah
3. materi bappeda provinsi jawa tengah
 
Paparan kebijakan penanggulangan kemiskinan perdesaan bali 020914
Paparan kebijakan penanggulangan kemiskinan perdesaan bali 020914Paparan kebijakan penanggulangan kemiskinan perdesaan bali 020914
Paparan kebijakan penanggulangan kemiskinan perdesaan bali 020914
 
Paparan Sekda - KP RPD 2024-2026.pdf
Paparan Sekda - KP RPD 2024-2026.pdfPaparan Sekda - KP RPD 2024-2026.pdf
Paparan Sekda - KP RPD 2024-2026.pdf
 
Kajian Buku III RPJMN 2015-2019 Nusa Tenggara Timur
Kajian Buku III RPJMN 2015-2019 Nusa Tenggara TimurKajian Buku III RPJMN 2015-2019 Nusa Tenggara Timur
Kajian Buku III RPJMN 2015-2019 Nusa Tenggara Timur
 
Kedaulatan pangan
Kedaulatan panganKedaulatan pangan
Kedaulatan pangan
 
Sambutan musrenprov ntt 220410
Sambutan musrenprov ntt 220410Sambutan musrenprov ntt 220410
Sambutan musrenprov ntt 220410
 
Paparan bappenas
Paparan bappenasPaparan bappenas
Paparan bappenas
 
Materi paparan musrenbang dari narasumber bappenas
Materi paparan musrenbang dari narasumber bappenasMateri paparan musrenbang dari narasumber bappenas
Materi paparan musrenbang dari narasumber bappenas
 
Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah 2020 dan pendanaannya
Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah 2020 dan pendanaannyaRancangan awal Rencana Kerja Pemerintah 2020 dan pendanaannya
Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah 2020 dan pendanaannya
 
Statistik Ekonomi Nasional dan Perannya terhadap Kebijakan Daerah
Statistik Ekonomi Nasional dan Perannya terhadap Kebijakan DaerahStatistik Ekonomi Nasional dan Perannya terhadap Kebijakan Daerah
Statistik Ekonomi Nasional dan Perannya terhadap Kebijakan Daerah
 

More from Galih Putro

Buku laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa
Buku laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desaBuku laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa
Buku laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desaGalih Putro
 
Handout diskusi peta jalan penurunan tingkat kemiskinan
Handout diskusi peta jalan penurunan tingkat kemiskinanHandout diskusi peta jalan penurunan tingkat kemiskinan
Handout diskusi peta jalan penurunan tingkat kemiskinanGalih Putro
 
Kepmen 141 tahun 2014 tentang 70 daerah terentaskan
Kepmen 141 tahun 2014 tentang 70 daerah terentaskanKepmen 141 tahun 2014 tentang 70 daerah terentaskan
Kepmen 141 tahun 2014 tentang 70 daerah terentaskanGalih Putro
 
Bahan tayang penjelasan rakornas dana desa 25 mei 2015
Bahan tayang penjelasan rakornas dana desa 25 mei 2015Bahan tayang penjelasan rakornas dana desa 25 mei 2015
Bahan tayang penjelasan rakornas dana desa 25 mei 2015Galih Putro
 
Buku pegangan ppd 2015=
Buku pegangan ppd 2015=Buku pegangan ppd 2015=
Buku pegangan ppd 2015=Galih Putro
 
Desa dan pedesaan
Desa dan pedesaanDesa dan pedesaan
Desa dan pedesaanGalih Putro
 
Pokja desa dan pedesaan deputi kesra
Pokja desa dan pedesaan deputi kesraPokja desa dan pedesaan deputi kesra
Pokja desa dan pedesaan deputi kesraGalih Putro
 
Paprann masy ekonomi asean2015
Paprann masy ekonomi asean2015Paprann masy ekonomi asean2015
Paprann masy ekonomi asean2015Galih Putro
 
NO removal efficiency of photocatalytic paving blocks prepared with recycled ...
NO removal efficiency of photocatalytic paving blocks prepared with recycled ...NO removal efficiency of photocatalytic paving blocks prepared with recycled ...
NO removal efficiency of photocatalytic paving blocks prepared with recycled ...Galih Putro
 
Arahan dirjen ck#10 wiltim
Arahan dirjen ck#10 wiltimArahan dirjen ck#10 wiltim
Arahan dirjen ck#10 wiltimGalih Putro
 

More from Galih Putro (12)

Buku laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa
Buku laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desaBuku laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa
Buku laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa
 
Handout diskusi peta jalan penurunan tingkat kemiskinan
Handout diskusi peta jalan penurunan tingkat kemiskinanHandout diskusi peta jalan penurunan tingkat kemiskinan
Handout diskusi peta jalan penurunan tingkat kemiskinan
 
Pp 47-2015
Pp 47-2015Pp 47-2015
Pp 47-2015
 
Kepmen 141 tahun 2014 tentang 70 daerah terentaskan
Kepmen 141 tahun 2014 tentang 70 daerah terentaskanKepmen 141 tahun 2014 tentang 70 daerah terentaskan
Kepmen 141 tahun 2014 tentang 70 daerah terentaskan
 
Bahan tayang penjelasan rakornas dana desa 25 mei 2015
Bahan tayang penjelasan rakornas dana desa 25 mei 2015Bahan tayang penjelasan rakornas dana desa 25 mei 2015
Bahan tayang penjelasan rakornas dana desa 25 mei 2015
 
Buku pegangan ppd 2015=
Buku pegangan ppd 2015=Buku pegangan ppd 2015=
Buku pegangan ppd 2015=
 
Desa dan pedesaan
Desa dan pedesaanDesa dan pedesaan
Desa dan pedesaan
 
Pokja desa dan pedesaan deputi kesra
Pokja desa dan pedesaan deputi kesraPokja desa dan pedesaan deputi kesra
Pokja desa dan pedesaan deputi kesra
 
Paprann masy ekonomi asean2015
Paprann masy ekonomi asean2015Paprann masy ekonomi asean2015
Paprann masy ekonomi asean2015
 
NO removal efficiency of photocatalytic paving blocks prepared with recycled ...
NO removal efficiency of photocatalytic paving blocks prepared with recycled ...NO removal efficiency of photocatalytic paving blocks prepared with recycled ...
NO removal efficiency of photocatalytic paving blocks prepared with recycled ...
 
Pkm ai050409
Pkm ai050409Pkm ai050409
Pkm ai050409
 
Arahan dirjen ck#10 wiltim
Arahan dirjen ck#10 wiltimArahan dirjen ck#10 wiltim
Arahan dirjen ck#10 wiltim
 

Recently uploaded

Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxIPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxrohiwanto
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxBudyHermawan3
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfdrmdbriarren
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (15)

Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxIPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 

Arahan Menteri Bappenas

  • 1. KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL ARAHAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BAPPENAS Disampaikan dalam acara Seminar Akhir Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Jakarta, 11 November 2014 Slide - 1
  • 2. PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENYERAPAN TENAGA KERJA Tingkat pengangguran menurun, namun perlu pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkualitas untuk penyediaan lapangan kerja yang lebih besar a. Ada penurunan penciptaan lapangan kerja dalam 3 tahun terakhir (2011-2013) dibandingkan periode 2007-2010. b. Untuk tahun 2013, meskipun ekonomi tumbuh sekitar 5,9 persen, terdapat penurunan jumlah pekerja secara nasional, meskipun relatif kecil (10.000 pekerja), yang berimplikasi kepada tingkat pengangguran meningkat. c. Peningkatan pengangguran terjadi pada kelompok SMA (SMU dan SMK). Slide - 2
  • 3. PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI TAHUN 2009 DAN 2013 25 20 15 10 5 0 25 20 15 10 5 0 2009 2013 Indonesia 2009 Indonesia 2013 Slide - 3
  • 4. PDRB PER KAPITA ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT PROVINSI (RIBU RUPIAH) 2009 DAN 2012 120 100 80 60 40 20 0 120 100 80 60 40 20 0 2009 2012 Indonesia 2009 Indonesia 2012 Slide - 4
  • 6. 85 % DARI PRODUKSI BATU BARA UNTUK NEGARA LAIN Juta Ton Slide - 6
  • 7. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DARI SDA DAN PDB PERTAMBANGAN NON-MIGAS Slide - 7
  • 8. 1. NEGARA MARITIM GEOPOLITIK INDONESIA Posisi Geografi Indonesia (1) dengan Luas Laut Indonesia: 5,5 juta km2 (luas laut seluruh dunia: 361 juta km2): • Laut 80% dan darat 20%. • Laut nasional yang mencapai 3,2 juta km2, • Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 2,3 juta km2. • Keunggulan Natural (Alamiah): amat subur dan nyaman iklimnya; amat kaya sumber daya alam (SDA); Kekayaan SDA alam khatulistiwa (berwujud: inersi matahari) terbesar, sebagai sumber inersi masa depan. SDA Alam Tropis (hutan tropis) sebagai Paru-paru Dunia, sumber O2 demi kehidupan dan kesehatan umat manusia. • SDA Kelautan menjadi Sumber Pangan dan Gizi serta Energi Umat Manusia yang tidak ternilai. PELUANG Menjadi Negara Maritim dan Pengembangan Ekonomi Berbasis SDA Kelautan dan Kehutanan, Pengembangan Ekonomi Pariwisata Tropis. ANCAMAN : Eksplorasi dan eksploitasi ilegal sumber daya alam oleh pihak asing jika Indonesia tidak mampu melindungi dan mengelolanya. Ancaman lainnya adalah terhadap kelestarian lingkungan hutan dan sumber daya alam Lainnya. Slide - 8
  • 9. IMPOR IKAN DAN UDANG-CUMI (SEGAR DAN KALENG) Slide - 9
  • 10. KESENJANGAN ANTARWILAYAH Nasional 2012  Pertumbuhan Ekonomi = 6,23 %, Tingkat Kemiskinan 2012 (Februari) = 11, 96% Tingkat Pengangguran Terbuka 2012 (Agustus) = 6,80 % PDB/kapita: Rp 33,75 juta ; PDRB/kapita (33 prov): Rp 27,56 juta Wilayah Sumatera Share PDRB thdp 33 Prov 23,77% Pertumb. Ekonomi 8.21% PDRB/kapita (Juta Rp) 30,53 Tingkat Kemiskinan 12,07 % Jmlh penduduk miskin (ribu jiwa) 6.177,20 Tingkat Pengangguran 5,66% Wilayah Kalimantan Share PDRB thdp 33 Prov 9,30 % Pertumb. Ekonomi 4,83 % PDRB/kapita (Juta Rp) 43,70 Tingkat Kemiskinan 6,69 % Jmlh penduduk miskin (ribu jiwa) 932,90 Tingkat Pengangguran 5,30% Wilayah Sulawesi Share PDRB thdp 33 Prov 4,74 % Pertumb. Ekonomi 8,67% PDRB/kapita (Juta Rp) 17,86 Tingkat Kemiskinan 13,99 % Jmlh penduduk miskin (rb jiwa) 2.045,60 Tingkat Pengangguran 5,23 % Wilayah Papua Share PDRB thdp 33 Prov 1,79 % Pertumb. Ekonomi 6,38 % PDRB/kapita (Juta Rp) 30,43 Tingkat Kemiskinan 30,50% Jmlh penduduk miskin (rb jiwa) 1.199,6 0 Tingkat Pengangguran 3,97% Wilayah Maluku Share PDRB thdp 33 Prov 0,27 % Pertumb. Ekonomi 7,33 % PDRB/kapita (Juta Rp) 6,80 Tingkat Kemiskinan 16,42% Jmlh penduduk miskin (rb jiwa) 427,20 Tingkat Pengangguran 6,37 % Wilayah Nusa Tenggara Share PDRB thdp 33 Prov 1,26 % Pertumb. Ekonomi 1,54 % PDRB/kapita (Juta Rp) 8,97 Tingkat Kemiskinan 19,79% Jmlh penduduk miskin (rb jiwa) 828,30 Tingkat Pengangguran 4,06 % Sumber : BPS 2012 (diolah) Wilayah Jawa-Bali Share PDRB thdp 33 Prov 58,87% Pertumb. Ekonomi 6.58% PDRB/kapita (Juta Rp) 27,61 Tingkat Kemiskinan 11,36 % Jmlh penduduk miskin (rb jiwa) 15.983,60 Tingkat Pengangguran 6,65 % Slide - 10
  • 11. CAPAIAN INDIKATOR INDEKS GINI TAHUN 2009 DAN 2013 0.50 0.45 0.40 0.35 0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05 0.00 0.50 2009 2013 0.45 0.40 0.35 0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05 0.00 Indonesia 2009 Indonesia 2013 Slide - 11
  • 12. INDIKATOR PENDIDIKAN Angka Partisipasi sekolah membaik, namun perlu peningkatan akses pendidikan menengah dan tinggi serta kualitas pendidikan dan peningkatan akses bagi masyarakat miskin Perkembangan nilai PISA siswa Indonesia, 2003-2012 Sumber: PDSP (2009/2010) 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 SMA SMK SMA SMK Public Private students Student Teacher Ratio Student Classroom Ratio Perbandingan jumlah siswa dan guru serta perbandingan siswa dan kelas • Program sertifikasi kompetensi guru berhasil meningkatkan kesejahteraan guru tetapi belum mampu meningkatkan mutu dan hasil pembelajaran siswa. • Hasil PISA menunjukkan nilai sains dan membaca memburuk, sementara matematika mengalami perbaikan tapi tidak signifikan. Perkembangan APM dan APK menurut Jenjang Pendidikan, 2003-2012 KIB I KIB II Angka melanjutkan penduduk usia 16-18 tahun pada pendidikan 1 .8 .6 .4 .2 0 menengah masih rendah terutama pada quintil 1 16-18 Tahun 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Lama sekolah (tahun) Q-1 Q-2 Q-3 Q-4 Q-5 112.5 117.0 116.2 94.1 95.2 95.8 81.2 98.1 103.9 65.2 74.2 78.8 48.3 69.6 78.7 14.6 18.4 27.9 120.0 100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 - 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 APK SD/sederajat APM SD/sederajat APK SMP/sederajat APM SMP/sederajat APK SMA/sederajat APK PT Slide - 12
  • 13. CAPAIAN INDIKATOR IPM TAHUN 2009 DAN 2013 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2009 2013 Indonesia 2009 Indonesia 2013 Slide - 13
  • 14. CAPAIAN INDIKATOR RATA-RATA LAMA SEKOLAH TAHUN 2009 DAN 2013 12 10 8 6 4 2 0 12 10 8 6 4 2 0 2009 2013 Indonesia 2009 Indonesia 2013 Slide - 14
  • 15. Skor Integritas Pelayanan Publik 8% 19% 41% 57% 63% 76% 74% 0% 3% 0% 3% 18% 30% 61% 0.70% 0.69% 2.87% 2.97% 5.73% 11.61% 24.94% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 K/L Provinsi Kab/Kota Opini WTP BPK atas Laporan Keuangan 5.83 6.84 6.64 6.16 7.07 6.86 7.37 6.69 6.46 5.26 6.00 6.32 6.82 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 pusat daerah *skor: 1-10 C INDIKATOR PELAYANAN PUBLIK Slide - 15 Kualitas pelayanan publik pusat dan daerah masih perlu ditingkatkan
  • 16. DASAR-DASAR STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL • Membangun tanpa meningkatkan ketimpangan antarwilayah • Memanfaatkan sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat • Membangun dari pinggir dan dari desa • Ekonomi harus berorientasi dan berbasiskan pada sektor dan jenis usaha yang memasukkan nilai tambah sebesar-besarnya dengan SDM berkualitas, inovasi, kreatifitas dan penerapan teknologi yang tepat • Pembangunan nasional sebagian besar adalah hasil agregasi dari pembangunan daerah yang berkualitas Slide - 16
  • 17. MENUJU INDONESIA YANG JAUH LEBIH BAIK • Mengejar peningkatan daya saing • Meningkatkan kualitas manusia, termasuk melalui pembangunan mental • Memanfaatkan dan mengembalikan potensi yang hilang di sektor maritim dan kelautan • Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan basis yang kuat dan berkualitas • Mengurangi ketimpangan antarwilayah • Memulihkan kerusakan lingkungan • Memajukan kehidupan bermasyarakat Slide - 17
  • 18. PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL Sebagai center of excellence di daerah masing-masing, Perguruan Tinggi dapat menerapkan Tridharma Perguruan Tinggi dalam proses pembangunan, khususnya evaluasi kinerja pembangunan daerah (EKPD) yang dilaksanakan bersama Bappenas, dalam bentuk:  Meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM daerah dan nasional (Dharma 1: Pendidikan dan pengajaran)  Memberikan masukan, saran dan rekomendasi khususnya ide-ide/ inovasi baru berdasarkan analisis kinerja pembangunan daerah (Dharma 2: Penelitian dan pengembangan), dan  Ikut serta dalam berbagai tahapan proses pembangunan (Dharma 3: Pengabdian kepada masyarakat), yang akan mempercepat pembangunan yang berkualitas untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Slide - 18
  • 19. KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TERIMA KASIH Slide - 19

Editor's Notes

  1. Data rasio guru-murid