SlideShare a Scribd company logo
1 of 20
Download to read offline
Permasalahan dan Tantangan Utama
            Pembangunan Daerah
Pelaksanaan pembangunan selama ini telah membawa
berbagai kemajuan, namun masih belum memberikan hasil
yang optimal.
1. Permasalahan yang paling mendasar di kaltim adalah dibidang
   infrastruktur yang masih kurang memadai sehingga berpengaruh
   besar terhadap pembangunan sosek di kaltim terutama daerah
   perdesaan dan perbatasan
2. Perekonomian kaltim yang berbasis sumberdaya alam yang
   terbaharui (migas) menyebabkan pertumbuhan ekonomi menurun
   dari tahun ke tahun, sementara itu kerusakan lingkungan semakin
   meningkat karena eksplorasi batu bara yang semakin intens.
3. Masalah kemiskinan dan pengangguran yang belum berhasil
   diturunkan secara signifikan, mengingat pertumbuhan penduduk
   yang tinggi
4. Permasalah pendidikan yang perlu diperhatikan adalah masih
   kurangnya sarana dan prasarana pendidikan, terutama daerah
   perdesaan dan perbatasan                                   2
Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi




Indikator I
Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi
1. Masih rendahnya kualitas SDM terutama kaum wanita
   dalam mendukung kesetaraan gender dan masih
   tingginya masalah kekerasan terhadap wanita dalam
   keluarga, yang dipicu oleh satu faktor kemiskinan
2. Rendahnya tingkat kemampuan kesadaran berpolitik
   dikalangan kaum wanita dibandingkan dengan pihak
   laki-laki, akibatnya jumlah wanita yang duduk dibadan
   legislatif masih tetap sedikit
3. Gender belum terintegrasi dengan baik dalam
   hubungan kebijakan yang dikaitkan dengan pendidikan
   didaerah dengan kabupaten/kota.
4. Pemahaman mengenai gender belum sepenuhnya
   merata diberbagai para pemangku kepentingan
Tingkat Kualitas Sumber Daya Manusia
               60                                                              0,02

                                                                               0,01
               50
                                                                               0

               40                                                              -0,01

                                                                               -0,02
               30
                                                                               -0,03

               20                                                              -0,04

                                                                               -0,05
               10
                                                                               -0,06

               0                                                               -0,07
                    2004    2005           2006          2007           2008

                           Tingkat Kualitas SDM Provinsi Kaltim (outcomes)

                           Tingkat Kualitas SDM Nasional (outcomes)

                           Tren Provinsi

                           Tren Nasional




                                                                                       5
Indikator II
Tingkat Kualitas Sumber Daya Manusia
Analisis Relevansi :
Pembangunan kualitas sumberdaya manusia yang tercermin
dari empat indikator utama yaitu IPM, Pendidikan, kesehatan
dan KB, meningkat dari tahun ketahun sesuai dengan sasaran
yang ingin dicapai. Peningkatan kualitas SDM merupakan
program prioritas selain infrastruktur di kaltim. Relevansi
pembangunan SDM daerah dan nasional sejalan dengan
capaian yang lebih untuk tahun 2006 – 2008.

Analisis Efektivitas :
Upaya pembangunan kualitas SDM nampaknya membuahkan
hasil, keinginan pemerintah Kaltim yang tergantung dalam visi
dan misi pembangunan memberikan dampak yang besar bagi
kaltim. Contohnya adalah IPM yang terus membaik pada tiap
tahunnya.
Tingkat Pembangunan Ekonomi




                                         7
Indikator III
Tingkat Pembangunan Ekonomi (1)
• Relevansi pembangunan di provinsi Kalimantan Timur
  dengan pembangunan nasional tidak relevan hal ini dapat
  dilihat pada trend kesejahteraan ekonomi. Pada garis trend
  provinsi Kalimantan cenderung naik . Tingkat kesejahteraan
  ekonomi adalah 17,28% sedangkan kecenderungan tingkat
  kesejahteraan ekonomi nasional adalah 3,58%. Tingkat
  pencapaian kesejahteraan ekonomi adalah Kaltim adalah
  57,154 dan tingkat kesejahteraan nasional dicapai 76.
• Kecenderungan garis trend kesejahteraan ekonomi
  Kalimantan Timur cenderung naik akan berdampak pada
  tingkat kemiskinan maupun jumlah penganggur yang
  diakibatkan oleh tingkat investasi yang cenderung naik.




                                                               8
Tingkat Pembangunan Ekonomi (2)
• Efektivitas pembangunan dapat dilihat dari sasaran
  pembangunan, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan
  ekonomi dan sosial bagi seluruh masyarakat, apabila dilihat
  secara nasional tingkat pertumbuhan ekonomi semakin lama
  semakin baik, dapat dilihat dari tren pertumbuhan ekonomi
  dari 4,25% pada tahun 2004 menjadi 6,3% pada tahun 2008.
  Sedangkan Provinsi Kalimantan Timur tingkat pertumbuhan
  ekonomi 3,17% pada 2005 turun menjadi 1,1% pada tahun
  2008.
• Apabila dilihat dari tren kesejahteraan ekonomi Kalimantan
  Timur naik sangat drastis dari 34,91% naik menjadi 86%.
  Sementara kesejahteraan nasional dari 15,45% naik menjadi
  26,29%.


                                                                9
Tingkat Pembangunan Ekonomi (3)

• Efisiensi pembangunan dapat diukur dengan membandingkan
  antara output yang dihasilkan dengan input yang digunakan.
• Tingkat efisiensi pembangunan di Kalimantan timur dari tahun
  ke tahun cenderung turun. Ini dapat dilihat pada tahun 2004
  tingkat efisiensi -17,23% naik menjadi 1,36%. Sedang
  efisiensi pembangunan di tingkat nasional pada tahun 2004
  adalah 86,91% turun menjadi 5,52% pada tahun 2005 dan
  naik kembali menjadi 57,27%. Dapat disimpulkan bahwa
  tingkat efeisiensi pembayaran di tingkat nasional jauh lebih
  tinggi disbanding tingkat efisiensi pembangunan ditingkat
  Provinsi Kalimantan Timur.




                                                                 10
Tingkat Pengelolaan SDA dan
                    Lingkungan Hidup


               Capaian Indikator Outcomes (%)
                                                90
                                                80
                                                70
                                                60
                                                50
                                                40
                                                30
                                                20
                                                10
                                                0
                                                          2004         2005         2006          2007         2008


                                                     Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam Provinsi Kalimantan Timur

                                                     Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam Nasional

                                                     2 per. Mov. Avg. (Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam Provinsi
                                                     Kalimantan Timur)
                                                     2 per. Mov. Avg. (Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam Nasional)




                                                                                                                         11
Indikator IV
Tingkat Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup (1)
Analisis Relevansi
Secara umum capaian indikator outcomes Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam
berasal dari sektor Kehutanan dan sektor Kelautan yang ditunjang oleh indikator
pendukung persentase luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis dan
persentase terumbu karang dalam keadaan baik. Berdasarkan hasil analisis kedua
indikator pendukung tersebut dari tahun 2004 – 2008 ternyata capaian indikator
outcomes dari pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Provinsi
Kalimantan Timur relatif sejalan atau relevan dengan capaian indikator outcomes dari
pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Alam secara nasional

Hal ini juga diperlihatkan oleh yang menunjukkan bahwa tren atau kecenderungan
capaian indikator outcomes tersebut baik di Propinsi Kalimantan Timur maupun
secara nasional relatif hampir sama.

Terutama capaian indikator outcomes Pengelolaan Sumber Daya Alam yang
ditunjang oleh indikator pendukung persentase luas lahan rehabilitasi dalam hutan
terhadap lahan kritis, baik di Provinsi Kalimantan Timur maupun secara nasional
apabila dibandingkan dengan luasan lahan kritis yang ada, maka realisasi
pelaksanaan kegiatan rehabilitasinya jauh relatif masih sedikit luasannya. Oleh
karena itu, di masa yang akan datang pelaksanaan kegitan tersebut perlu
ditingkatkan luasannya.
Tingkat Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup (2)

Analisis Efektivitas
Secara umum apabila didasarkan pada hasil analisis indikator outcomes Kualitas Pengelolaan
Sumber Daya Alam dari indikator pendukung persentase luas lahan rehabilitasi dalam hutan
terhadap lahan kritis dan persentase terumbu karang dalam keadaan baik, ternyata capaian
indikator outcomes-nya dari awal sampai pertengahan periode tahun 2004 – 2008 relatif baik,
namun setelah itu sampai akhir periode tahun 2004 – 2008 cenderung sedikit mengalami
penurunan. Oleh karena itu, diharapkan pengelolaan sumber daya alam ke depan lebih
diefektivkan.

Terutama capaian indikator outcomes Pengelolaan Sumber Daya Alam yang ditunjang oleh
indikator pendukung persentase luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis, baik di
Provinsi Kalimantan Timur maupun secara nasional dari tahun ke tahun penambahan luasan
pelaksanaan kegiatan semakin sedikit luasannya selama periode tahun 2004 – 2008. Sehingga,
dikhawatirkan upaya rehabilitasi tersebut tidak akan efektif untuk mengantisipasi perluasan lahan
kritis.

Capaian indikator outcomes Pengelolaan Sumber Daya Alam yang ditunjang oleh indikator
pendukung dari persentase terumbu karang dalam keadaan baik, maka ekosistem wilayah pesisir
dan laut menyediakan sumberdaya alam yang produktif baik yang dapat dikonsumsi langsung
maupun tidak langsung, seperti sumberdaya alam hayati yang dapat pulih, diantaranya sumber
perikanan, mengrove, terumbu karang dan rumput laut. Wilayah pesisir merupakan penyedia
sumberdaya alam yang produktif, pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir dan laut yang dapat
pulih harus dilakukan dengan tepat agar tidak melebihi kemampuannya untuk memulihkan diri
pada priode waktu tertentu. Agar lingkungan dapat lestari diperlukan kecermatan pemanfaatan
sumberdaya wilayah pesisir dan laut yang tidak dapat pulih, sehingga efeknya tidak merusak
lingkungan sekitarnya.
                                                                                                    13
Tingkat Kesejahteraan Sosial
                90,00                                                                   0,02

                                                                                        0,015
                89,00
                                                                                        0,01
                88,00
                                                                                        0,005
                87,00
                                                                                        0

                86,00                                                                   -0,005

                                                                                        -0,01
                85,00
                                                                                        -0,015
                84,00
                                                                                        -0,02
                83,00
                                                                                        -0,025

                82,00                                                                   -0,03
                        2004       2005           2006           2007            2008

                               Tingkat Kesejahteraan Sosial Provinsi Kaltim (outcome)

                               Tingkat Kesejahteraan Sosial Nasional (outcome)

                               Tren Provinsi

                               Tren Nasional




                                                                                                 14
Indikator V
Tingkat Kesejahteraan Sosial (1)

• Analisis Relevansi
• Kesejahteraan rakyat mengandung makna kesejahteraan
  lahir dan bathin. Dalam konteks pembahasan tentang
  kesejahteraan maka seringkali kita dihadapkan pada suatu
  permasalahan pengangguran dan kemiskinan. Dari hasil
  perhitungan menunjukkan bahwa tahun 2004 outcome
  Indonesia dalam mencapai kesejahteraan rakyat cukup baik
  dibandingkan provinsi Kalimantan Timur, namun pada periode
  berikutnya      provinsi Kalimantan   Timur   lebih  baik.
  Pembangunan kesejahteraan sosial sejak tahun 2005 sampai
  2008 berjalan searah baik provinsi maupun nasional dan
  provinsi nampaknya lebih baik dibandingkan nasional.
  Artinya program penurunan kemiskinan dan pengagguran
  relatif berhasil.

                                                               15
Tingkat Kesejahteraan Sosial (2)
• Analisis Efektivitas
• Program pengentasan kemiskinan dan pengurangan angka
  pengangguran yang telah dilakukan dengan berbagai
  kebijakan nampaknya membuahkan hasil baik, karena data
  menunjukkan telah terjadi terjadi penurunan dalam skala
  nasional pada 2006 - 2008, sementara itu di provinsi
  Kalimantan Timur pada periode yang sama terjadi kenaikan
  penduduk miskin dan pengangguran. Realitas capaian
  pembangunan semakin membaik karena dua indikator yang
  digunakan dalam menghitung tingkat kesejahteraan rakyat ini
  semakin mengecil, artinya secara nasional sudah berhasil
  meningkatkan kesejahteraan rakyat sedangkan provinsi
  Kalimantan Timur masih terus berjuang untuk mengurangi
  angka kemiskinan dan pengangguran, karena angka tren
  menunjukkan angka positif.

                                                                16
Indikator Spesifik dan Menonjol
Pendapatan
                 2004      2005      2006        2007      2008
perkapita

Pertumbuhan
               32.921.77 32.974.61 32.901.93   32.334.16
Ekonomi

IPM             72.20     72.90      73.30      73.77

Pengangguran    10.39     13.05      13.43      12.07      11.41

Kemiskinan      11.57     10.57      11.41       11.04     9.51
Kesimpulan
Jika dilihat secara umum capaian pembangunan ekonomi
sosial di kalimantan timur sesuai dengan sasaran
pembangunan, karena mendukung pembangunan nasional,
meskipun ada beberapa masalah yang masih perlu dibenahi
guna memaksimalkan pembangunan sesuai dengan terget
yang diinginkan

Sementara itu efektivitas yang diukur berdasarkan
sejauhmana capaian pembangunan daerah membaik
dibandingkan dari tahun sebelumnya juga menunjukkan
kecenderungan yang semakin membaik, meskipun ada
terlihat dibeberapa tahun yang nampaknya kurang sesuai
karena berbagai kendala yang dihadapi.
Quesioner (diisi tim EKPD Prov)

                               Sangat   Tinggi   Sedang Rendah Sangat
           Item                Tinggi                          rendah
Tingkat Pelayanan Publik dan
Demokrasi
                                                   √
Tingkat Kualitas SDM
                                                   √
Tingkat Pembangunan
Ekonomi
                                          √
Tingkat Pengelolaan SDA dan
Lingkungan Hidup
                                                          √
Tingkat Kesejahteraan Sosial
                                                   √
Terima Kasih




               20

More Related Content

Similar to OPTIMALISASI PENGELOLAAN SDA

HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SULAWESI BARAT
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI  SULAWESI  BARATHASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI  SULAWESI  BARAT
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SULAWESI BARATEKPD
 
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 2009 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 2009 PROVINSI KALIMANTAN TENGAHHASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 2009 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 2009 PROVINSI KALIMANTAN TENGAHEKPD
 
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAWA TENGAH
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAWA TENGAHHASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAWA TENGAH
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAWA TENGAHEKPD
 
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI MALUKU
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI MALUKUHASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI MALUKU
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI MALUKUEKPD
 
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI GORONTALO
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI GORONTALOHASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI GORONTALO
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI GORONTALOEKPD
 
Refleksi 5 (Lima) Tahun Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi
Refleksi 5 (Lima) Tahun Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi JambiRefleksi 5 (Lima) Tahun Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi
Refleksi 5 (Lima) Tahun Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi JambiS. Pandu Hartadita
 
Kebijakan pengukuran pembangunan ketenagakerjaan
Kebijakan pengukuran pembangunan ketenagakerjaanKebijakan pengukuran pembangunan ketenagakerjaan
Kebijakan pengukuran pembangunan ketenagakerjaanervinjmb
 
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI KALIMANTAN BARAT
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI KALIMANTAN BARATHASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI KALIMANTAN BARAT
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI KALIMANTAN BARATEKPD
 
PPT Perumdawepqiqieipq-20139-1239-139-am.pptx
PPT Perumdawepqiqieipq-20139-1239-139-am.pptxPPT Perumdawepqiqieipq-20139-1239-139-am.pptx
PPT Perumdawepqiqieipq-20139-1239-139-am.pptxfajaradi29
 
Sister (Sistem Proses Terdistribusi)
Sister (Sistem Proses Terdistribusi)Sister (Sistem Proses Terdistribusi)
Sister (Sistem Proses Terdistribusi)Cahriel Sandiawan
 
Peningkatan Aparatur
Peningkatan Aparatur Peningkatan Aparatur
Peningkatan Aparatur Tri Wahyuni
 
Paparan Aistensi SAKIP 2022.pptx
Paparan Aistensi SAKIP 2022.pptxPaparan Aistensi SAKIP 2022.pptx
Paparan Aistensi SAKIP 2022.pptxAbizianMuah
 
KELOMPOK STATISTIK.pptx
KELOMPOK STATISTIK.pptxKELOMPOK STATISTIK.pptx
KELOMPOK STATISTIK.pptxMNMMahmuddin
 
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI KEPULAUAN BANGK...
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI KEPULAUAN BANGK...HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI KEPULAUAN BANGK...
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI KEPULAUAN BANGK...EKPD
 
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAMBI
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAMBIHASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAMBI
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAMBIEKPD
 
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI DIY
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI DIYHASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI DIY
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI DIYEKPD
 
HASIL EVALUASI KINARJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI MALUKU UTARA
HASIL EVALUASI KINARJAPEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI MALUKU UTARAHASIL EVALUASI KINARJAPEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI MALUKU UTARA
HASIL EVALUASI KINARJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI MALUKU UTARA EKPD
 
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SUMATERA UTARA
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SUMATERA UTARAHASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SUMATERA UTARA
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SUMATERA UTARAEKPD
 

Similar to OPTIMALISASI PENGELOLAAN SDA (20)

HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SULAWESI BARAT
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI  SULAWESI  BARATHASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI  SULAWESI  BARAT
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SULAWESI BARAT
 
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 2009 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 2009 PROVINSI KALIMANTAN TENGAHHASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 2009 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 2009 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAWA TENGAH
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAWA TENGAHHASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAWA TENGAH
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAWA TENGAH
 
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI MALUKU
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI MALUKUHASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI MALUKU
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI MALUKU
 
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI GORONTALO
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI GORONTALOHASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI GORONTALO
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI GORONTALO
 
Refleksi 5 (Lima) Tahun Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi
Refleksi 5 (Lima) Tahun Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi JambiRefleksi 5 (Lima) Tahun Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi
Refleksi 5 (Lima) Tahun Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi
 
Kebijakan pengukuran pembangunan ketenagakerjaan
Kebijakan pengukuran pembangunan ketenagakerjaanKebijakan pengukuran pembangunan ketenagakerjaan
Kebijakan pengukuran pembangunan ketenagakerjaan
 
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI KALIMANTAN BARAT
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI KALIMANTAN BARATHASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI KALIMANTAN BARAT
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI KALIMANTAN BARAT
 
PPT Perumdawepqiqieipq-20139-1239-139-am.pptx
PPT Perumdawepqiqieipq-20139-1239-139-am.pptxPPT Perumdawepqiqieipq-20139-1239-139-am.pptx
PPT Perumdawepqiqieipq-20139-1239-139-am.pptx
 
Sister (Sistem Proses Terdistribusi)
Sister (Sistem Proses Terdistribusi)Sister (Sistem Proses Terdistribusi)
Sister (Sistem Proses Terdistribusi)
 
Peningkatan Aparatur
Peningkatan Aparatur Peningkatan Aparatur
Peningkatan Aparatur
 
Paparan Aistensi SAKIP 2022.pptx
Paparan Aistensi SAKIP 2022.pptxPaparan Aistensi SAKIP 2022.pptx
Paparan Aistensi SAKIP 2022.pptx
 
KEBIJAKAN KEMENTERIAN PDT DALAM MENDORONG PENCAPAIAN IPM MELALUI STRATEGI DES...
KEBIJAKAN KEMENTERIAN PDT DALAM MENDORONG PENCAPAIAN IPM MELALUI STRATEGI DES...KEBIJAKAN KEMENTERIAN PDT DALAM MENDORONG PENCAPAIAN IPM MELALUI STRATEGI DES...
KEBIJAKAN KEMENTERIAN PDT DALAM MENDORONG PENCAPAIAN IPM MELALUI STRATEGI DES...
 
KELOMPOK STATISTIK.pptx
KELOMPOK STATISTIK.pptxKELOMPOK STATISTIK.pptx
KELOMPOK STATISTIK.pptx
 
Expose Perimbangan Baru
Expose Perimbangan   BaruExpose Perimbangan   Baru
Expose Perimbangan Baru
 
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI KEPULAUAN BANGK...
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI KEPULAUAN BANGK...HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI KEPULAUAN BANGK...
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI KEPULAUAN BANGK...
 
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAMBI
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAMBIHASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAMBI
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAMBI
 
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI DIY
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI DIYHASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI DIY
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI DIY
 
HASIL EVALUASI KINARJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI MALUKU UTARA
HASIL EVALUASI KINARJAPEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI MALUKU UTARAHASIL EVALUASI KINARJAPEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI MALUKU UTARA
HASIL EVALUASI KINARJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI MALUKU UTARA
 
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SUMATERA UTARA
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SUMATERA UTARAHASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SUMATERA UTARA
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SUMATERA UTARA
 

More from EKPD

Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Riau
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi RiauLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Riau
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi RiauEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Utara
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera UtaraLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Utara
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera UtaraEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera SelatanLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera SelatanEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi SelatanLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi SelatanEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi BaratLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi BaratEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi PapuaLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi PapuaEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua BaratLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua BaratEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara BaratLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara BaratEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara BaratLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara BaratEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi MalukuLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi MalukuEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku Utara
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku UtaraLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku Utara
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku UtaraEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Lampung
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi LampungLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Lampung
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi LampungEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Riau
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan RiauLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Riau
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan RiauEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Bangka BelitungLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Bangka BelitungEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Timur
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan TimurLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Timur
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan TimurEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Tengan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan TenganLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Tengan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan TenganEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan SelatanLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan SelatanEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan BaratLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan BaratEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Timur
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa TimurLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Timur
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa TimurEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Tengah
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa TengahLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Tengah
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa TengahEKPD
 

More from EKPD (20)

Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Riau
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi RiauLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Riau
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Riau
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Utara
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera UtaraLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Utara
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Utara
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera SelatanLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Selatan
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi SelatanLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi Selatan
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi BaratLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi Barat
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi PapuaLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua BaratLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua Barat
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara BaratLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara BaratLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi MalukuLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku Utara
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku UtaraLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku Utara
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku Utara
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Lampung
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi LampungLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Lampung
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Lampung
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Riau
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan RiauLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Riau
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Riau
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Bangka BelitungLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Timur
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan TimurLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Timur
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Timur
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Tengan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan TenganLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Tengan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Tengan
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan SelatanLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Selatan
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan BaratLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Barat
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Timur
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa TimurLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Timur
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Timur
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Tengah
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa TengahLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Tengah
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Tengah
 

Recently uploaded

Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptxTopik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptxsyafnasir
 
Pembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnas
Pembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnasPembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnas
Pembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnasAZakariaAmien1
 
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajiiEdukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajiiIntanHanifah4
 
PRESENTASI PEMBELAJARAN IPA PGSD UT MODUL 2
PRESENTASI PEMBELAJARAN IPA PGSD UT MODUL 2PRESENTASI PEMBELAJARAN IPA PGSD UT MODUL 2
PRESENTASI PEMBELAJARAN IPA PGSD UT MODUL 2noviamaiyanti
 
Keberagaman-Peserta-Didik-dalam-Psikologi-Pendidikan.pptx
Keberagaman-Peserta-Didik-dalam-Psikologi-Pendidikan.pptxKeberagaman-Peserta-Didik-dalam-Psikologi-Pendidikan.pptx
Keberagaman-Peserta-Didik-dalam-Psikologi-Pendidikan.pptxLeniMawarti1
 
PPT IPS Geografi SMA Kelas X_Bab 5_Atmosfer.pptx_20240214_193530_0000.pdf
PPT IPS Geografi SMA Kelas X_Bab 5_Atmosfer.pptx_20240214_193530_0000.pdfPPT IPS Geografi SMA Kelas X_Bab 5_Atmosfer.pptx_20240214_193530_0000.pdf
PPT IPS Geografi SMA Kelas X_Bab 5_Atmosfer.pptx_20240214_193530_0000.pdfNatasyaA11
 
Teks ucapan Majlis Perpisahan Lambaian Kasih
Teks ucapan Majlis Perpisahan Lambaian KasihTeks ucapan Majlis Perpisahan Lambaian Kasih
Teks ucapan Majlis Perpisahan Lambaian Kasihssuserfcb9e3
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docx
Modul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docxModul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docx
Modul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docxherisriwahyuni
 
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptxJurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptxBambang440423
 
MTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptx
MTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptxMTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptx
MTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptxssuser0239c1
 
slide presentation bab 2 sain form 2.pdf
slide presentation bab 2 sain form 2.pdfslide presentation bab 2 sain form 2.pdf
slide presentation bab 2 sain form 2.pdfNURAFIFAHBINTIJAMALU
 
PPT-Sistem-Pencernaan-Manusia-Kelas-8-K13.pptx
PPT-Sistem-Pencernaan-Manusia-Kelas-8-K13.pptxPPT-Sistem-Pencernaan-Manusia-Kelas-8-K13.pptx
PPT-Sistem-Pencernaan-Manusia-Kelas-8-K13.pptxdanangpamungkas11
 
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdf
Demonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdfDemonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdf
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdfvebronialite32
 
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptx
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptxSBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptx
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptxFardanassegaf
 
UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...
UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...
UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...jumadsmanesi
 
1.2.a.6 Dekon modul 1.2. DINI FITRIANI.pdf
1.2.a.6 Dekon modul 1.2. DINI FITRIANI.pdf1.2.a.6 Dekon modul 1.2. DINI FITRIANI.pdf
1.2.a.6 Dekon modul 1.2. DINI FITRIANI.pdfsandi625870
 
Pertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.ppt
Pertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.pptPertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.ppt
Pertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.pptNabilahKhairunnisa6
 
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfAKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfTaqdirAlfiandi1
 
Sejarah Perkembangan Teori Manajemen.ppt
Sejarah Perkembangan Teori Manajemen.pptSejarah Perkembangan Teori Manajemen.ppt
Sejarah Perkembangan Teori Manajemen.pptssuser940815
 
5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf
5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf
5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdfWahyudinST
 

Recently uploaded (20)

Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptxTopik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
 
Pembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnas
Pembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnasPembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnas
Pembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnas
 
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajiiEdukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
 
PRESENTASI PEMBELAJARAN IPA PGSD UT MODUL 2
PRESENTASI PEMBELAJARAN IPA PGSD UT MODUL 2PRESENTASI PEMBELAJARAN IPA PGSD UT MODUL 2
PRESENTASI PEMBELAJARAN IPA PGSD UT MODUL 2
 
Keberagaman-Peserta-Didik-dalam-Psikologi-Pendidikan.pptx
Keberagaman-Peserta-Didik-dalam-Psikologi-Pendidikan.pptxKeberagaman-Peserta-Didik-dalam-Psikologi-Pendidikan.pptx
Keberagaman-Peserta-Didik-dalam-Psikologi-Pendidikan.pptx
 
PPT IPS Geografi SMA Kelas X_Bab 5_Atmosfer.pptx_20240214_193530_0000.pdf
PPT IPS Geografi SMA Kelas X_Bab 5_Atmosfer.pptx_20240214_193530_0000.pdfPPT IPS Geografi SMA Kelas X_Bab 5_Atmosfer.pptx_20240214_193530_0000.pdf
PPT IPS Geografi SMA Kelas X_Bab 5_Atmosfer.pptx_20240214_193530_0000.pdf
 
Teks ucapan Majlis Perpisahan Lambaian Kasih
Teks ucapan Majlis Perpisahan Lambaian KasihTeks ucapan Majlis Perpisahan Lambaian Kasih
Teks ucapan Majlis Perpisahan Lambaian Kasih
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docx
Modul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docxModul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docx
Modul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docx
 
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptxJurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
 
MTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptx
MTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptxMTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptx
MTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptx
 
slide presentation bab 2 sain form 2.pdf
slide presentation bab 2 sain form 2.pdfslide presentation bab 2 sain form 2.pdf
slide presentation bab 2 sain form 2.pdf
 
PPT-Sistem-Pencernaan-Manusia-Kelas-8-K13.pptx
PPT-Sistem-Pencernaan-Manusia-Kelas-8-K13.pptxPPT-Sistem-Pencernaan-Manusia-Kelas-8-K13.pptx
PPT-Sistem-Pencernaan-Manusia-Kelas-8-K13.pptx
 
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdf
Demonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdfDemonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdf
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdf
 
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptx
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptxSBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptx
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptx
 
UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...
UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...
UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...
 
1.2.a.6 Dekon modul 1.2. DINI FITRIANI.pdf
1.2.a.6 Dekon modul 1.2. DINI FITRIANI.pdf1.2.a.6 Dekon modul 1.2. DINI FITRIANI.pdf
1.2.a.6 Dekon modul 1.2. DINI FITRIANI.pdf
 
Pertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.ppt
Pertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.pptPertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.ppt
Pertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.ppt
 
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfAKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
 
Sejarah Perkembangan Teori Manajemen.ppt
Sejarah Perkembangan Teori Manajemen.pptSejarah Perkembangan Teori Manajemen.ppt
Sejarah Perkembangan Teori Manajemen.ppt
 
5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf
5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf
5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf
 

OPTIMALISASI PENGELOLAAN SDA

  • 1.
  • 2. Permasalahan dan Tantangan Utama Pembangunan Daerah Pelaksanaan pembangunan selama ini telah membawa berbagai kemajuan, namun masih belum memberikan hasil yang optimal. 1. Permasalahan yang paling mendasar di kaltim adalah dibidang infrastruktur yang masih kurang memadai sehingga berpengaruh besar terhadap pembangunan sosek di kaltim terutama daerah perdesaan dan perbatasan 2. Perekonomian kaltim yang berbasis sumberdaya alam yang terbaharui (migas) menyebabkan pertumbuhan ekonomi menurun dari tahun ke tahun, sementara itu kerusakan lingkungan semakin meningkat karena eksplorasi batu bara yang semakin intens. 3. Masalah kemiskinan dan pengangguran yang belum berhasil diturunkan secara signifikan, mengingat pertumbuhan penduduk yang tinggi 4. Permasalah pendidikan yang perlu diperhatikan adalah masih kurangnya sarana dan prasarana pendidikan, terutama daerah perdesaan dan perbatasan 2
  • 3. Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi Indikator I
  • 4. Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi 1. Masih rendahnya kualitas SDM terutama kaum wanita dalam mendukung kesetaraan gender dan masih tingginya masalah kekerasan terhadap wanita dalam keluarga, yang dipicu oleh satu faktor kemiskinan 2. Rendahnya tingkat kemampuan kesadaran berpolitik dikalangan kaum wanita dibandingkan dengan pihak laki-laki, akibatnya jumlah wanita yang duduk dibadan legislatif masih tetap sedikit 3. Gender belum terintegrasi dengan baik dalam hubungan kebijakan yang dikaitkan dengan pendidikan didaerah dengan kabupaten/kota. 4. Pemahaman mengenai gender belum sepenuhnya merata diberbagai para pemangku kepentingan
  • 5. Tingkat Kualitas Sumber Daya Manusia 60 0,02 0,01 50 0 40 -0,01 -0,02 30 -0,03 20 -0,04 -0,05 10 -0,06 0 -0,07 2004 2005 2006 2007 2008 Tingkat Kualitas SDM Provinsi Kaltim (outcomes) Tingkat Kualitas SDM Nasional (outcomes) Tren Provinsi Tren Nasional 5 Indikator II
  • 6. Tingkat Kualitas Sumber Daya Manusia Analisis Relevansi : Pembangunan kualitas sumberdaya manusia yang tercermin dari empat indikator utama yaitu IPM, Pendidikan, kesehatan dan KB, meningkat dari tahun ketahun sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai. Peningkatan kualitas SDM merupakan program prioritas selain infrastruktur di kaltim. Relevansi pembangunan SDM daerah dan nasional sejalan dengan capaian yang lebih untuk tahun 2006 – 2008. Analisis Efektivitas : Upaya pembangunan kualitas SDM nampaknya membuahkan hasil, keinginan pemerintah Kaltim yang tergantung dalam visi dan misi pembangunan memberikan dampak yang besar bagi kaltim. Contohnya adalah IPM yang terus membaik pada tiap tahunnya.
  • 7. Tingkat Pembangunan Ekonomi 7 Indikator III
  • 8. Tingkat Pembangunan Ekonomi (1) • Relevansi pembangunan di provinsi Kalimantan Timur dengan pembangunan nasional tidak relevan hal ini dapat dilihat pada trend kesejahteraan ekonomi. Pada garis trend provinsi Kalimantan cenderung naik . Tingkat kesejahteraan ekonomi adalah 17,28% sedangkan kecenderungan tingkat kesejahteraan ekonomi nasional adalah 3,58%. Tingkat pencapaian kesejahteraan ekonomi adalah Kaltim adalah 57,154 dan tingkat kesejahteraan nasional dicapai 76. • Kecenderungan garis trend kesejahteraan ekonomi Kalimantan Timur cenderung naik akan berdampak pada tingkat kemiskinan maupun jumlah penganggur yang diakibatkan oleh tingkat investasi yang cenderung naik. 8
  • 9. Tingkat Pembangunan Ekonomi (2) • Efektivitas pembangunan dapat dilihat dari sasaran pembangunan, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial bagi seluruh masyarakat, apabila dilihat secara nasional tingkat pertumbuhan ekonomi semakin lama semakin baik, dapat dilihat dari tren pertumbuhan ekonomi dari 4,25% pada tahun 2004 menjadi 6,3% pada tahun 2008. Sedangkan Provinsi Kalimantan Timur tingkat pertumbuhan ekonomi 3,17% pada 2005 turun menjadi 1,1% pada tahun 2008. • Apabila dilihat dari tren kesejahteraan ekonomi Kalimantan Timur naik sangat drastis dari 34,91% naik menjadi 86%. Sementara kesejahteraan nasional dari 15,45% naik menjadi 26,29%. 9
  • 10. Tingkat Pembangunan Ekonomi (3) • Efisiensi pembangunan dapat diukur dengan membandingkan antara output yang dihasilkan dengan input yang digunakan. • Tingkat efisiensi pembangunan di Kalimantan timur dari tahun ke tahun cenderung turun. Ini dapat dilihat pada tahun 2004 tingkat efisiensi -17,23% naik menjadi 1,36%. Sedang efisiensi pembangunan di tingkat nasional pada tahun 2004 adalah 86,91% turun menjadi 5,52% pada tahun 2005 dan naik kembali menjadi 57,27%. Dapat disimpulkan bahwa tingkat efeisiensi pembayaran di tingkat nasional jauh lebih tinggi disbanding tingkat efisiensi pembangunan ditingkat Provinsi Kalimantan Timur. 10
  • 11. Tingkat Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup Capaian Indikator Outcomes (%) 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2004 2005 2006 2007 2008 Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam Provinsi Kalimantan Timur Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam Nasional 2 per. Mov. Avg. (Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam Provinsi Kalimantan Timur) 2 per. Mov. Avg. (Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam Nasional) 11 Indikator IV
  • 12. Tingkat Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup (1) Analisis Relevansi Secara umum capaian indikator outcomes Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam berasal dari sektor Kehutanan dan sektor Kelautan yang ditunjang oleh indikator pendukung persentase luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis dan persentase terumbu karang dalam keadaan baik. Berdasarkan hasil analisis kedua indikator pendukung tersebut dari tahun 2004 – 2008 ternyata capaian indikator outcomes dari pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Provinsi Kalimantan Timur relatif sejalan atau relevan dengan capaian indikator outcomes dari pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Alam secara nasional Hal ini juga diperlihatkan oleh yang menunjukkan bahwa tren atau kecenderungan capaian indikator outcomes tersebut baik di Propinsi Kalimantan Timur maupun secara nasional relatif hampir sama. Terutama capaian indikator outcomes Pengelolaan Sumber Daya Alam yang ditunjang oleh indikator pendukung persentase luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis, baik di Provinsi Kalimantan Timur maupun secara nasional apabila dibandingkan dengan luasan lahan kritis yang ada, maka realisasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasinya jauh relatif masih sedikit luasannya. Oleh karena itu, di masa yang akan datang pelaksanaan kegitan tersebut perlu ditingkatkan luasannya.
  • 13. Tingkat Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup (2) Analisis Efektivitas Secara umum apabila didasarkan pada hasil analisis indikator outcomes Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dari indikator pendukung persentase luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis dan persentase terumbu karang dalam keadaan baik, ternyata capaian indikator outcomes-nya dari awal sampai pertengahan periode tahun 2004 – 2008 relatif baik, namun setelah itu sampai akhir periode tahun 2004 – 2008 cenderung sedikit mengalami penurunan. Oleh karena itu, diharapkan pengelolaan sumber daya alam ke depan lebih diefektivkan. Terutama capaian indikator outcomes Pengelolaan Sumber Daya Alam yang ditunjang oleh indikator pendukung persentase luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis, baik di Provinsi Kalimantan Timur maupun secara nasional dari tahun ke tahun penambahan luasan pelaksanaan kegiatan semakin sedikit luasannya selama periode tahun 2004 – 2008. Sehingga, dikhawatirkan upaya rehabilitasi tersebut tidak akan efektif untuk mengantisipasi perluasan lahan kritis. Capaian indikator outcomes Pengelolaan Sumber Daya Alam yang ditunjang oleh indikator pendukung dari persentase terumbu karang dalam keadaan baik, maka ekosistem wilayah pesisir dan laut menyediakan sumberdaya alam yang produktif baik yang dapat dikonsumsi langsung maupun tidak langsung, seperti sumberdaya alam hayati yang dapat pulih, diantaranya sumber perikanan, mengrove, terumbu karang dan rumput laut. Wilayah pesisir merupakan penyedia sumberdaya alam yang produktif, pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir dan laut yang dapat pulih harus dilakukan dengan tepat agar tidak melebihi kemampuannya untuk memulihkan diri pada priode waktu tertentu. Agar lingkungan dapat lestari diperlukan kecermatan pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir dan laut yang tidak dapat pulih, sehingga efeknya tidak merusak lingkungan sekitarnya. 13
  • 14. Tingkat Kesejahteraan Sosial 90,00 0,02 0,015 89,00 0,01 88,00 0,005 87,00 0 86,00 -0,005 -0,01 85,00 -0,015 84,00 -0,02 83,00 -0,025 82,00 -0,03 2004 2005 2006 2007 2008 Tingkat Kesejahteraan Sosial Provinsi Kaltim (outcome) Tingkat Kesejahteraan Sosial Nasional (outcome) Tren Provinsi Tren Nasional 14 Indikator V
  • 15. Tingkat Kesejahteraan Sosial (1) • Analisis Relevansi • Kesejahteraan rakyat mengandung makna kesejahteraan lahir dan bathin. Dalam konteks pembahasan tentang kesejahteraan maka seringkali kita dihadapkan pada suatu permasalahan pengangguran dan kemiskinan. Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa tahun 2004 outcome Indonesia dalam mencapai kesejahteraan rakyat cukup baik dibandingkan provinsi Kalimantan Timur, namun pada periode berikutnya provinsi Kalimantan Timur lebih baik. Pembangunan kesejahteraan sosial sejak tahun 2005 sampai 2008 berjalan searah baik provinsi maupun nasional dan provinsi nampaknya lebih baik dibandingkan nasional. Artinya program penurunan kemiskinan dan pengagguran relatif berhasil. 15
  • 16. Tingkat Kesejahteraan Sosial (2) • Analisis Efektivitas • Program pengentasan kemiskinan dan pengurangan angka pengangguran yang telah dilakukan dengan berbagai kebijakan nampaknya membuahkan hasil baik, karena data menunjukkan telah terjadi terjadi penurunan dalam skala nasional pada 2006 - 2008, sementara itu di provinsi Kalimantan Timur pada periode yang sama terjadi kenaikan penduduk miskin dan pengangguran. Realitas capaian pembangunan semakin membaik karena dua indikator yang digunakan dalam menghitung tingkat kesejahteraan rakyat ini semakin mengecil, artinya secara nasional sudah berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat sedangkan provinsi Kalimantan Timur masih terus berjuang untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, karena angka tren menunjukkan angka positif. 16
  • 17. Indikator Spesifik dan Menonjol Pendapatan 2004 2005 2006 2007 2008 perkapita Pertumbuhan 32.921.77 32.974.61 32.901.93 32.334.16 Ekonomi IPM 72.20 72.90 73.30 73.77 Pengangguran 10.39 13.05 13.43 12.07 11.41 Kemiskinan 11.57 10.57 11.41 11.04 9.51
  • 18. Kesimpulan Jika dilihat secara umum capaian pembangunan ekonomi sosial di kalimantan timur sesuai dengan sasaran pembangunan, karena mendukung pembangunan nasional, meskipun ada beberapa masalah yang masih perlu dibenahi guna memaksimalkan pembangunan sesuai dengan terget yang diinginkan Sementara itu efektivitas yang diukur berdasarkan sejauhmana capaian pembangunan daerah membaik dibandingkan dari tahun sebelumnya juga menunjukkan kecenderungan yang semakin membaik, meskipun ada terlihat dibeberapa tahun yang nampaknya kurang sesuai karena berbagai kendala yang dihadapi.
  • 19. Quesioner (diisi tim EKPD Prov) Sangat Tinggi Sedang Rendah Sangat Item Tinggi rendah Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi √ Tingkat Kualitas SDM √ Tingkat Pembangunan Ekonomi √ Tingkat Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup √ Tingkat Kesejahteraan Sosial √