HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI DIY

1,503 views

Published on

PELAKSANA UNIVERSITAS GADJAH MADA di Hotel Santika Premiere, 18-20 November 2009

Published in: Education, Business, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,503
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
47
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI DIY

  1. 1. Permasalahan dan Tantangan Utama Pembangunan Daerah • Tingkat pelayanan publik dan demokrasi • Tingkat kualitas SDM • Tingkat pembangunan ekonomi • Tingkat Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup • Tingkat kesejahteraan sosial 2
  2. 2. Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi Outcomes dan Trend Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi 2004 - 2009 Sumber : Diolah Dari Berbagai Sumber Indikator I
  3. 3. Analisa Relevansi • Pembangunan DIY Khususnya tingkat pelayanan publik dan demokrasi, memiliki relevansi yang cukup tinggi dengan capaian pembangunan nasional. • Faktor pendorong tingkat relevansi pembangunan DIY adalah adanya upaya pemberantasan korupsi di DIY, tingginya presentasi Kabupaten/kota yang memiliki UPTSA di Provinsi DIY sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan tingginya nilai partisipasi pemilih dalam pemilu baik legislatif maupun presiden. Analisa Efektifitas Peningkatan trend nilai outcomes provinsi DIY terkait dengan pelayanan publik dan demokrasi menunjukkan bahwa capaian pembangunan provinsi DIY mengalami peningkatan dibanding dengan tahun sebelumnya. Oleh karena itu pembangunan DIY telah cukup efektif dalam mencapai tujuan pembangunan yang dicanangkan.
  4. 4. Tingkat Kualitas Sumber Daya Manusia Angka Melek Huruf Kelompok Umur 15 th ke atas 94 92 92,19 91,87 91,5 90,9 90,4 90 88 87,11 86,69 86 85,88 85,78474025 84 82 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Nasional Yogyakarta 5 Indikator II
  5. 5. 1. Sekalipun masih di bawah rerata nasional (th 2007= 91,87%), tingkat melek huruf di DIY (th 2007 = 87,11%) terus mengalami peningkatan. 2. Lambatnya peningkatan melek huruf disebabkan oleh kemiskinan dan besarnya tingkat drop-out di beberapa kabupaten. 3. Perlu kebijakan lokal untuk penghapusan SPP (misal: Perwal 30/2007 Jogja) dan peningkatan pemerataan pemberian beasiswa SD melalui skema BOS. 6
  6. 6. Harapan Hidup (Th) 76 74 74 72,9 73 72,6 72 70,5 70 69,8 68,5 68 68,1 67,6 66 64 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Nasional Yogyakarta 7
  7. 7. 1. Tingkat harapan hidup di wilayah Provinsi DIY termasuk tinggi (lebih tinggi dari rerata nasional, peringkat kedua setelah provinsi Bali) 2. Harapan hidup yang tinggi ditunjang oleh: fasilitas kesehatan, pola konsumsi dan gaya hidup masyarakat, dan fasilitas sosial yang dikembangkan secara lokal. 3. Untuk meningkatkan harapan hidup selanjutnya, perlu ditingkatkan pemerataan fasilitas kesehatan (mis: subsidi kesehatan Puskesmas dengan rawat inap), peningkatan program budaya dan gaya-hidup sehat, dan kegiatan sosial yang bermanfaat oleh komunitas lokal. 8
  8. 8. Angka Kematian Bayi 40 35 35 34 30 25 20 20 19 19 15 10 5 0 2004 2005 2006 Nasional 2007 Yogyakarta 2008 2009 9
  9. 9. 1. Rerata angka kematian bayi di DIY (19 per 1000) relatif lebih rendah dibanding angka nasional (34 per 1000), tetapi penurunannya dari tahun ke tahun tidak terlalu signifikan. 2. Penurunan angka kematian bayi antara lain terjadi karena keberhasilan program BKIA dan Pos Yandu. 10
  10. 10. Angka Kematian Ibu Melahirkan 350 307 300 262 250 255 228 200 150 110 105 100 50 44 34 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Nasional Yogyakarta 11
  11. 11. 1. Angka kematian ibu melahirkan di provinsi DIY (34) jauh di bawah angka nasional (228). 2. Penurunan angka kematian ibu melahirkan terjadi berkat keberhasilan program pembinaan bidan desa. 3. Perlu dilanjutkan program peningkatan pelayanan kesehatan ibu hamil dengan menambah rasio antara bidan desa dan dokter Obsgin dengan jumlah penduduk. 12
  12. 12. Tingkat Pembangunan Ekonomi 13 Indikator III
  13. 13. Analisa Relevansi Dari data tersebut dapat terlihat bahwa outcome tingkat pembangunan ekonomi provinsi DIY lebih rendah dibandingkan dengan outcome tingkat pembangunan ekonomi nasional. Bagitu juga trend outcome tingkat pembangunan ekonomi DIY menunjukkan kecenderungan lebih rendah dari angka nasional, walaupun untuk pembangunan ekonomi DIY pada tahun 2005 (terpaut 0,40) dan tahun 2007 (terpaut 0,54) lebih tinggi daripada tingkat nasional. Analisa Efektivitas Dari grafik trend dan outcome tersebut terlihat bahwa tingkat pembanngunan ekonomi DIY lebih rendah daripada tingkat pembangunan nasional, namun dilihat dari efektivitasnya peningkatan dari tahun 2004 dan 2005 serta lonjakan pasca gempa dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 menunjukkan adanya peningkatan pembangunan ekonomi . Hal ini menunjukkan program – program yang dijalankan mempengaruhi peningkatan pembangunan ekonomi DIY walaupun masih banyak kelemahan-kelamahan yang harus mendapatkan perhatian
  14. 14. Tingkat Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup Gambar 10. Proporsi Rehabilitasi Lahan Kritis 15,00 10,00 5,00 0,00 2004 2005 2006 2007 2008 Nasional D I Yogyakarta 15
  15. 15. Tingkat Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup Gambar 11. Proporsi Rehabilitasi Gambar 12 Luas Lahan Konservasi Lahan Luar Hutan 13 40,00 12 30,00 11 20,00 10 9 10,00 2004 2005 2006 0,00 2007 2008 2009 2004 2005 2006 2007 2008 Nasional D I Yogayakarta Nasional D I Yogayakarta 16 Indikator IV
  16. 16. Untuk provinsi DIY trend output kualitas SDA tidak dapat dilihat angkanya per tahun karena beberapa data tidak mendukung. Namun kondisi pengelolaan hutan dapat dilihat dari luas lahan rehabilitasi dan luas kawasan konversi. Angka untuk Yogyakarta memperlihatkan bahwa kemampuan provinsi DIY untuk melakukan rehabilitasi lahan kritis dalam hutan jauh melebihi kemampuan nasional. Selain itu untuk konversi sesungguhnya luas lahan konversi selama 5 tahun belakangan tidak ada perubahan. Hanya areal konversi nasional mengalami penurunan maka terlihat areal konversi di DIY lebih tinggi dibandingkan angka nasional.
  17. 17. Tingkat Kesejahteraan Sosial Grafik Presentase Tingkat Kemiskinan 18 Indikator V
  18. 18. Grafik Tingkat Presentasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial 19
  19. 19. 20
  20. 20. REALISASI PENANGANAN PMKS 2004 2005 2006 2007 2008 2009 anak terlantar 12,5% 12,9% 70,5% 12,9% 9,1% 3,7% anak jalanan 252,9% 125,3% 166,3% 170,0% 53,3% 11,7% anak balita terlantar 0,2% 1,9% 0,3% anak nakal 23,0% 9,0% 4,1% 26,7% 25,5% 5,9% lanjut usia terlantar 1,7% 3,1% 24,9% 16,3% 14,1% 4,7% penyandang cacat 3,9% 4,2% 9,8% 2,5% 1,3% 1,2% tuna susila 47,6% 19,0% 52,4% 50,8% 9,7% 11,4% korban penyalahgunaan napza 32,0% 14,2% 24,9% 34,3% 4,8% 3,0% 21
  21. 21. • Tingkat kemiskinan di wilayah DIY selalu berada pada angka yang tinggi bila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional. Angka kemiskinan DIY berkisar pada angka 19 dan 18 persen, sedangkan angka kemiskinan nasional berkisar di angka 16 dan 15 persen. Permasalahan kemiskinan yang kompleks ini, mendorong pemerintah DIY untuk terus berupaya menekan angka kemiskinan ini melalui serangkaian strategi kebijakand an program yang termuat dalam RPJP, RPJMD dan Renstrada DIY. Walaupun pada tahun 2006 angka kemiskinan DIY kembali meningkat secara signifikan (19,15%) yang merupakan implikasi dari bencana gempa bumi, namun pada tahun 2009 pemerintah DIY telah berhasil menekan angka kemiskinan DIY secara sifnifikan sehingga berada di angka 17,23 persen atau terpaut sebesar 3,08 persen dari angka kemiskinan nasional (14,15 persen). • Tren Kesejahteraan sosial DIY tidak bisa ditampilkan karena ketidaktersediaan data di Dinas Sosial DIY. Analisis mengenai persentase pelayanan kesejahteraan sosial DIY hanya didasarkan pada persentase realisasi penanganan PMKS yaitu perbandingan jumlah PMKS dengan jumlah yang berhasil ditangani. Dari keseluruhan persentase realisasi penanganan PMKS ini, dapat dilihat bahwa program kerja pemerintah DIY belum sepenuhnya dapat mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial. Sebagian besar realiasi penanganan PMKS berada di bawah angka 50% dan capaian tertinggi hanya pada sektor penanganan anak jalanan. Tidak maksimalnya kinerja pemerintah DIY disebabkan o leh tidak relevan dan efektifnya program kerja pemerintah jika disandingkan dengan kebutuhan para PMKS
  22. 22. Grafik Prosentase kemiskinan 23
  23. 23. • Tingkat pengangguran terbuka DIY dari tahun 2004 hingga tahun 2009 selalu lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka nasional. Pemerintah DIY berupaya secara maksimal untuk menekan angka pengangguran melalui serangkaian kebijakan pembukaan lapangan pekerjaan seluas- luasnya, peningkatan kualitas tenaga kerja usia produktif dan peningkatan motivasi serta etos wirausaha masyarakat melalui pemberian modal atau kredit lunak. Ternyata upaya pemerintah DIY ini berhasil menurunkan angka pengangguran karena sejak tahun 2007 angka pengangguran DIY yang berada di angka 6,1 persen turun menjadi 6,04 persen pada tahun 2008 dan menurun lagi hingga ke angka 6 pada tahun 2009. 24
  24. 24. Indikator Spesifik dan Menonjol • Tingkat pemberantasan korupsi di Provinsi DIY lebih tinggi daripada beberapa daerah lain • Tingkat partisipasi publik dan pembangunan gender di Provinsi DIY lebih baik daripada rata – rata nasional. • Peningkatan investasi di sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor transportasi dan komunikasi; serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan di Provinsi DIY • Angka Pengangguran terbuka di Provinsi DIY lebih rendah daripada angka rata – rata nasional.
  25. 25. Kesimpulan Isinya Menjawab apakah capaian tujuan/sasaran pembangunan daerah telah relevan dan efektif terhadap tujuan/sasaran pembangunan nasional
  26. 26. Quesioner (diisi tim EKPD Prov) Sangat Tinggi Sedang Rendah Sangat Item Tinggi rendah Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi * Tingkat Kualitas SDM * Tingkat Pembangunan Ekonomi * Tingkat Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup * Tingkat Kesejahteraan Sosial *
  27. 27. Terima Kasih 28

×