Keputusan Menteri Keuangan menetapkan beberapa barang dan jasa tertentu yang dibebaskan dari pajak pertambahan nilai (PPN), termasuk impor dan penyerahan senjata, kapal, pesawat, kereta api, serta jasa angkutan dan perawatan tertentu. Pengusaha harus melapor menjadi Pengusaha Kena Pajak dan menerbitkan faktur pajak dengan mencantumkan pembebasan PPN. Jika barang digunakan tidak sesuai tu

1. PPN Dibebaskan Atas BKP/JKP
Tertentu
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 370/PMK.03/2003

2. BKP Tertentu
• Impor dan Penyerahan
• Wajib SKB
Senjata, amunisi, alat angkutan di air/bawah
air/udara/darat, kendaraan lapis baja, kendaraan patroli, dan
kendaraan angkutan khusus lainnya, serta suku cadangnya
• Impor dan Penyerahan
• Wajib SKB
Komponen atau bahan yang belum dibuat di dalam negeri yang
digunakan dalam pembuatan senjata dan amunisi untuk keperluan
Dephan atau TNI/POLRI
• Impor dan Penyerahan
• Wajib SKB
Vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan Program (PIN)
• Impor dan Penyerahan
• Tidak Wajib SKB kecuali yang
memerlukan pengesahan
Buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran
agama
• Impor dan Penyerahan
• Wajib SKB
Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal
angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal
penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat
keselamatan pelayaran atau keselamatan manusia

3. BKP Tertentu
• Impor dan Penyerahan
• Wajib SKB
Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan
penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan
untuk perbaikan atau pemeliharaan
• Impor dan Penyerahan
• Wajib SKB
Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan
atau pemeliharaan serta prasarana
• Impor dan Penyerahan
• Wajib SKB
Komponen atau bahan yang digunakan untuk pembuatan
kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau
pemeliharaan, serta prasarana yang akan digunakan oleh
PT (PERSERO) KAI
• Impor dan Penyerahan
• Wajib SKB
Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh
Dephan atau TNI untuk penyediaan data batas dan photo
udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan
untuk mendukung pertahanan Nasional
• Penyerahan
• Tidak Wajib SKB
Rumah sederhana, rumah sangat sederhana, rumah susun
sederhana, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar
serta perumahan lainnya, yang batasannya ditetapkan oleh
Menteri Keuangan

4. Penyerahan JKP Tertentu
Jasa yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional, Perusahaan penangkapan ikan nasional, Perusahaan
Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional, atau Perusahaan Penyelenggara Jasa ASDP Nasional, yang meliputi:
• Jasa persewaan kapal
• Jasa kepelabuhan meliputi jasa tunda, jasa pandu, jasa tambat, dan jasa labuh, dan
• Jasa perawatan atau reparasi (docking) kapal
Jasa yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang meliputi:
• Jasa persewaan pesawat udara
• Jasa perawatan atau reparasi pesawat udara
Jasa perawatan atau reparasi kereta api yang diterima oleh PT (PERSERO) KAI
Jasa yang diserahkan oleh Kontraktor untuk pemborongan bangunan RS, RSS dll dan pembangunan tempat yang
semata-mata untuk keperluan ibadah
Jasa persewaan rumah susun sederhana, rumah RS dan RSS, dan
Jasa yang diterima oleh Dephan atau TNI yang dimanfaatkan dalam rangka penyediaan data batas photo udara
wilayah Negara RI ntuk mendukung pertahanan nasional
TIDAK WAJIB SKB

5. Surat Keterangan Bebas
 Permohonan untuk memperoleh SKB PPN diajukan
kepada Direktur Jenderal Pajak
 Atas permohonan SKB PPN, Direktur Jenderal Pajak
memberikan keputusan dalam jangka waktu 5 hari
kerja setelah surat permohonan diterima dengan
lengkap

6. Tatacara Pembebasan
 Dephan, TNI/POLRI atau orang atau badan yang
mengimpor melakukan sendiri perhitungan PPN yang
seharusnya terutang dan mencantumkan jumlah PPN
tersebut dalam PIB
 Atas impor BKP Tertentu tidak diperlukan SSP
 Dephan, TNI/POLRI atau orang atau badan yang
mengimpor harus menyerahkan SKB PPN beserta PIB
kepada Dirjen Bea dan Cukai
 Dirjen Bea dan Cukai setelah menerima dokumen SKB
dan PIB, membubuhkan cap "PPN DIBEBASKAN
SESUAI PP NOMOR 146 TAHUN 2000 SEBAGAIMANA
TELAH DIUBAH DENGAN PP NOMOR 38 TAHUN 2003"
serta mencantumkan Nomor dan Tanggal SKB PPN pada
setiap lembar PIB pada saat penyelesaian dokumen
impor

7. Tatacara Pembebasan
 Pengusaha yang menyerahkan BKP/JKP Tertentu
yang dibebaskan dari pengenaan PPN, wajib
melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi
PKP
 PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP tertentu
yang dibebaskan dari pengenaan PPN, wajib
menerbitkan Faktur Pajak dan membubuhkan cap
"PPN DIBEBASKAN SESUAI PP NOMOR 146
TAHUN 2000 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN PP NOMOR 38 TAHUN 2003“
 Pembubuhan cap pada Faktur Pajak dilakukan
setelah menerima SKB PPN kecuali tidak wajib SKB

8. BKP Tertentu Digunakan Tidak Sesuai
Tujuan Atau Dialihkan
Impor dan Penyerahan
BKP Tertentu
Digunakan Tidak Sesuai
Tujuan atau
Dipindahtangankan
PPN Harus Disetor ke Kas
Negara
Jika tidak dipenuhi, DJP Dapat Menerbitkan SKPKB sebesar PPN terutang
ditambah sanksi bunga 2% per bulan maks. 24 bulan
Dalam Jk.
Waktu 5
Tahun Sejak
Impor atau
Perolehan
Dalam Jk.
Waktu 1 bulan
sejak
dijual, dipindaht
angankan atau
tidak digunakan
sesuai tujuan
semula
PPN Tidak Dapat
Dikreditkan

9. Pengkreditan
 Pajak Masukan atas impor dan atau atas perolehan
BKP/JKP yang digunakan untuk menghasilkan
BKP/JKP Tertentu yang dibebaskan dari pengenaan
PPN, tidak dapat dikreditkan
 Pajak Masukan yang tercantum dalam PIB atau
dalam Faktur Pajak yang PPNnya dibebaskan, tidak
dapat dikreditkan