Dokumen tersebut membahas tentang PPN dan PPnBM. Menguraikan pengertian, objek, tarif, mekanisme pemungutan, dasar hukum, dan sistematika Undang-Undang PPN di Indonesia.

1. WWW.CRSVAT.COM PPN DAN PPnBM DTSD PAJAK II

2. Tujuan Pembelajaran Peserta diklat dapat: Memahami dasar-dasar PPN dan PPnBM Memahami pengukuhan PKP Memahami objek PPN
Memahami tarif dan DPP PPN Memahami faktur pajak Menghitung PPN kurang (lebih) bayar
Memahami pengenaan PPnBM Memahami pemungutan PPN dan PPnBM oleh Pemungut PPN Memahami fasilitas PPN Memahami restitusi PPN Mengisi SPT Masa PPN

3. Penilaian
•10% Kehadiran
•20% Aktifitas
•70% Ujian UJIAN = PILIHAN BERGANDA DAN PENGISIAN SPT MASA PPN
NILAI MINIMAL: 65

4. http://dudiwahyudi.com https://www.facebook.com/dudiwahyudi https://www.twitter.com/doeytea http://www.linkedin.com/pub/dudi-wahyudi/3a/5b7/5ab
dudi.wahyudi@gmail.com DUDI WAHYUDI, Ak., MM, BKP, CA

5. Sebutkan dan Jelaskan Nama Asal Kantor Asal Daerah Asal Perguruan Tinggi Pengalaman Kerja
Lain-lain

6. Dasar- dasar PPN dan PPnBM DTSD II Tahun 2014 Agustus – September 2014

7. Indikator Dapat menjelaskan mekanisme pemungutan PPn dan PPN Dapat menyebutkan dasar hukum dan sistematika UU PPN Dapat menjelaskan legal character PPN di Indonesia

8. Pajak atas Konsumsi Sales Tax / Pajak Penjualan (PPn)
Value Added Tax (VAT) / Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

9. Pajak Penjualan PT A (Pabrikan)
PT B (Pedagang Besar) PT C (Pedagang Pengecer)
Konsumen Akhir
Rp 1.000
Rp 1.300
Rp 1.730
Kas Negara
Rp 100
Kas Negara
Rp 130
Kas Negara
Rp 173
Rp 403 PPn Rp 100
PPn Rp 130
PPn Rp 173

10. Pajak Pertambahan Nilai PT A (Pabrikan)
PT B (Pedagang Besar) PT C (Pedagang Pengecer)
Konsumen Akhir
Rp 1.000
Rp 1.200
Rp 1.500
Pajak Keluaran
100
Pajak Masukan
0
Kurang Bayar
100
Pajak Keluaran
120
Pajak Masukan
100
Kurang Bayar
20
Pajak Keluaran
150
Pajak Masukan
120
Kurang Bayar
30
Kas Negara
Rp 100
Kas Negara
Rp 20
Kas Negara
Rp 30
Rp 150 PPN Rp 100
PPN Rp 120
PPN Rp 150

11. Sejarah PajakTidak Langsung Pajak Pertambahan Nilai (PPN 1984) Pajak Penjualan (PPn 1951)
•UU Darurat No 19 Tahun 1951, berlaku 1 Oktober 1951
•Ditingkatkan jadi Undang-Undang dg UU No 35 tahun 1953
•Single stage tax pada tingkat pabrikan (manufacturer’s sales tax)
•Mengalami perluasan objek 18 jenis jasa
•Mengalami perluasan objek umtuk impor Pajak Peredaran 1950 (Ppe 1950)
•Dikenakan atas penyerahan barang/jasa di Indonesia
•Dikenakan tiap jalur distribusi
•Satu tarif (single rate) 2,5%
•Bersifat kumulatif Pajak Pembangunan I (PPb I)
•Mulanya sukarela
•1 Juni 1947 resmi dipungut atas rumah makan
•UU No 32 Tahun 1956 dilimpahkan ke Pemda

12. Karakteristik PPN Legal Character PPN Pajak Tak Langsung Pajak Objektif Multistage Levy Indirect Substraction Method Pajak Konsumsi DN PPN Tipe Konsumsi
Tarif Tunggal

13. Pajak Tidak Langsung
•Pemikul beban pajak adalah pembeli BKP/JKP
•Penanggung jawab atas pelaporan/penyetoran pajak ke kas negara adalah PKP Pemikul beban pajak dengan penanggung jawab atas penyetoran pajak ke kas negara berada pada pihak- pihak yang berbeda

14. Pajak Objektif Timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh peristiwa atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak yang juga disebut objek pajak Kondisi subjektif subjek pajak tidak ikut menentukan Tidak membedakan antara konsumen orang pribadi atau badan, antara konsumen berpenghasilan tinggi atau rendah. Menimbulkan dampak regresive

15. Pajak Atas Konsumsi Dalam Negeri
•PPN bukan pajak atas kegiatan bisnis
•Pemikul beban pajak adalah konsumen Makna
•Sifat netral PPN di bidang perdagangan internasional Refleksi destination principle

16. Netral PPN netral atas Netralitas PPN dibentuk oleh faktor :
•pola konsumsi
•pola produksi
•pola distribusi
•PPN dikenakan baik atas konsumsi barang maupun jasa
•Destination principle

17. Single Rate Semua objek PPN Kecuali Ekspor 10% Ekspor BKP/JKP 0%

18. PPN Tipe Konsumsi Semua pembelian yang digunakan untuk produksi yaitu pembelian BKP termasuk barang modal dikurangkan dari penghitungan nilai tambah Jadi dasar pengenaan pajaknya terbatas pada pembelian untuk keperluan konsumsi Tidak terjadi pengenaan pajak lebih dari satu kali terhadap barang modal, karena pembelian barang modal dikeluarkan dari dasar pengenaan pajak Hal ini memberi sifat netral PPN terhadap pola produksi. Pengusaha bebas memilih apakah mau menggunakan sistem produksi padat modal atau padat karya, PPN tidak akan ikut menentukan.

19. PPN Tipe Konsumsi Nilai Positif PPN Tipe Konsumsi Membantu likuiditas perusahaan Menunjang iklim investasi yang sehat
Mendorong regenerasi alat produksi
Tidak menimbulkan pengenaan pajak berganda

20. Indirect Subtraction Method
Indirect Subtraction Method adalah metode penghitungan PPN yang akan disetor ke kas negara dengan cara mengurangkan pajak atas perolehan dengan pajak atas penyerahan barang atau jasa
Metode Lain:
Subtraction method yaitu dengan cara mengalikan tarif PPN dengan selisih antara harga jual dengan harga beli
Addition method yaitu mengalikan tarif PPN dengan hasil penjumlahan unsur-unsur nilai tambah

21. PPNSISTIM PEMUNGUTANPPN atasNilai TambahHARGA BELIBH BAKU = 500BH PEMBANTU= 300SUKU CADANG DLL. = 200 ----------- JUMLAH = 1000BIAYAPENYUSUTAN = 50BUNGA = 100GAJI/UPAH = 300MANAJEMEN = 150LABA USAHA = 100---------- JUMLAH = 700HARGA JUAL1700Nilai Tambah700SUBTRACTIONADDITIONINDIRECT SUBTRACTION/ CREDIT/INVOICE

22. METODE PENGHITUNGAN(Calculation Method) HARGA JUAL = 1.700HARGA BELI = 1.000DPP = 700PPN 10% = 70HARGA JUAL = 1.700 PPN = 10% x 1.700 = 170HARGA BELI = 1.000 PPN = 10% x 1.000 = 100PPN TERUTANG UNTUK DISETOR KE KAS NEGARA = 70 PENYUSUTAN = 50BUNGA = 20SEWA = 80GAJI/UPAH = 300MANAJEMEN = 150LABA USAHA = 100Jumlah = 700 PPN 10% = 70 SUBTRACTION METHODADDITION METHODINDIRECT SUBTRACTION/ INVOICE/CREDIT METHOD

23. Multi Stage Levy Namun Non Kumulatif
PPN dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi.
Dikenakan PPN mulai dari tingkat pabrikan, pedagang besar sampai dengan pedagang pengecer

24. Multi Stage Levy : Non Cummulative
PT A (Pabrikan) PT B (Pedagang Besar)
PT C (Pedagang Pengecer) Konsumen Akhir Rp 1.000
Rp 1.200
Rp 1.500
Pajak Keluaran
100
Pajak Masukan
0
Kurang Bayar
100
Pajak Keluaran
120
Pajak Masukan
100
Kurang Bayar
20
Pajak Keluaran
150
Pajak Masukan
120
Kurang Bayar
30
Kas Negara
Rp 100 Kas Negara
Rp 20 Kas Negara Rp 30
Rp 150
PPN Rp 100
PPN Rp 120
PPN Rp 150

25. Multi Stage Levy : Cummulative
PT A (Pabrikan)
PT B (Pedagang Besar)
PT C (Pedagang Pengecer)
Konsumen Akhir Rp 1.000
Rp 1.300
Rp 1.730
Kas Negara
Rp 100
Kas Negara
Rp 130
Kas Negara
Rp 173
Rp 403 PPn Rp 100
PPn Rp 130
PPn Rp 173

26. Mekanisme Pemungutan PPN
Mekanisme umum Mekanisme khusus

27. Mekanisme Umum
PT A
PT B
PT C Harga Rp 1.000 Harga Rp 1.200
PPN Rp 120
PPN Rp 100
Pajak Keluaran
120
Pajak Masukan
100
Kurang Bayar
20
Kas Negara
Rp20
Dilakukan Setiap Bulan Dalam SPT Masa PPN

28. Mekanisme Khusus
PT A
PT B
Pemungut PPN
Harga Rp 1.000
Harga Rp 1.200
PPN Rp 0
PPN Rp 100
Pajak Keluaran
0
Pajak Masukan
100
Lebih Bayar
100
Kas Negara
Rp120
Dilakukan Setiap Bulan Dalam SPT Masa PPN

29. Dasar Hukum UU Nomor 8 Tahun 1983
•Berlaku 1 April 1985 UU Nomor 11 Tahun 1994
•Berlaku 1 Januari 1995 UU Nomor 18 Tahun 2000
•Berlaku 1 Januari 2001 UU Nomor 42 Tahun 2009
•Berlaku 1 April 2010

30. Sistematika UU PPN
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Pengertian
Pasal 1A Ruang Lingkup Penyerahan Barang Kena Pajak
Pasal 2 Transaksi Hubungan Istimewa
BAB II PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
Pasal 3 Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

31. Sistematika UU PPN
BAB IIA KEWAJIBAN MELAPORKAN USAHA DAN KEWAJIBAN MEMUNGUT, MENYETOR DAN MELAPORKAN PAJAK YANG TERUTANG
Pasal 3A Pengusaha Kena Pajak, Pengusaha Kecil, BKP tida berwujud dan JKP dari Luar Daerah Pabean

32. Sistematika UU PPN
BAB III OBJEK PAJAK
Pasal 4 Obyek Pajak Pertambahan Nilai
Pasal 4A Jenis Barang dan Jasa Tidak Kena Pajak
Pasal 5 Obyek PPnBM
Pasal 5A Retur Penjualan/Pembelian
Pasal 6 (dihapus)

33. Sistematika UU PPN
BAB IV TARIF PAJAK DAN CARA MENGHITUNG PAJAK
Pasal 7 Tarif Pajak Pertambahan Nilai
Pasal 8 Tarif PPnBM
Pasal 8A Cara Menghitung PPN
Pasal 9 Pajak Masukan dan Pajak Keluaran
Pasal 10 Cara Menghitung PPnBM

34. Sistematika UU PPN
BAB V SAAT DAN TEMPAT TERUTANG DAN LAPORAN PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 11 Saat Terutang Pajak
Pasal 12 Tempat Terutang Pajak
Pasal 13 Faktur Pajak
Pasal 14 Larangan Membuat Faktur Pajak
Pasal 15 ((dihapus)
Pasal 15a Jangka Waktu Penyetoran Pajak dan Penyampaian SPT Masa
Pasal 16 ((dihapus)

35. Sistematika UU PPN
BAB V A KETENTUAM KHUSUS
Pasal 16A Pemungut PPN
Pasal 16B Fasilitas Pajak
Pasal 16C PPN Kegiatan Membangun Sendiri
Pasal 16D PPN atas Penyerahan Aktiva Yang Menurut Tujuan semula Tidak Untuk Diperjualbelikan
Pasal 16E Permintaan Kembali PPN dan PPnBM
Pasal 16F Tanggung Jawab Renteng Pembayaran Pajak

36. Sistematika UU PPN
BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 17 Tata Cara Pemungutan (lex specialist)
BAB VII KETENTUAN PERALIHAN
Ketentuan peralihan
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19 Ketentuan tentang peraturan pelaksanaan
Pasal 20 Nama UU PPN 1984
Pasal 21 Mulai Berlaku UU PPN

37. Evaluasi

38. TERIMA KASIH