Tabel ini menjelaskan tarif pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan jenis penerima penghasilan. Terdapat 11 kategori penerima penghasilan mulai dari pegawai tetap dan penerima pensiun berkala, pegawai tidak tetap, bukan pegawai, peserta kegiatan, anggota dewan komisaris, mantan pegawai, peserta program pensiun, penerima uang pesangon dan manfaat pensiun, serta pejabat negara dan pensiunannya. Seti
ppt pajak penghasilan atau PPh pasal 21, menjelaskan pengertian dari pph, kebijakan mentri keuangan, dasar hukum, dan dampak dari perubahan ptkp lama menjadi baru
ppt pajak penghasilan atau PPh pasal 21, menjelaskan pengertian dari pph, kebijakan mentri keuangan, dasar hukum, dan dampak dari perubahan ptkp lama menjadi baru
Pajak penghasilan yang bersifat final, yaitu bahwa setelah pelunasannya, kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final. Pajak jenis ini dapat dikenakan terhadap jenis penghasilan, transaksi, atau usaha tertentu.
Penghasilan yang dikenakan Pajak Final antara lain :
Penghasilan dari bunga tabungan dari bank.
Penghasilan dari bunga deposito dari bank.
Penghasilan jasa giro dari bank.
Penghasilan diskonto SBI/SBN
Penghasilan bunga/diskonto obligasi.
Penghasilan penjualan saham dibursa efek.
Penghasilan penyalur/dealer/agen produk BBM.
Penghasilan pengalihan/penjualan tanah dan/atau bangunan.
Penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan.
Penghasilan dari jasa konstruksi
Penghasilan perwakilan dagang asing.
Penghasilan usaha pelayaran/penerbangan.
Penghasilan dari penilaian kembali aktiva.
Penghasilan dengan peredaran usaha tertentu berdasarkan PP 46 Tahun 2013.
Pajak penghasilan yang bersifat final, yaitu bahwa setelah pelunasannya, kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final. Pajak jenis ini dapat dikenakan terhadap jenis penghasilan, transaksi, atau usaha tertentu.
Penghasilan yang dikenakan Pajak Final antara lain :
Penghasilan dari bunga tabungan dari bank.
Penghasilan dari bunga deposito dari bank.
Penghasilan jasa giro dari bank.
Penghasilan diskonto SBI/SBN
Penghasilan bunga/diskonto obligasi.
Penghasilan penjualan saham dibursa efek.
Penghasilan penyalur/dealer/agen produk BBM.
Penghasilan pengalihan/penjualan tanah dan/atau bangunan.
Penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan.
Penghasilan dari jasa konstruksi
Penghasilan perwakilan dagang asing.
Penghasilan usaha pelayaran/penerbangan.
Penghasilan dari penilaian kembali aktiva.
Penghasilan dengan peredaran usaha tertentu berdasarkan PP 46 Tahun 2013.
Sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem self assesment. Dengan sistem tersebut Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan.
Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kepentingan rakyat, pendidikan kesejahteraan rakyat, kemakmuran rakyat dan sebagainya. Sehingga pajak merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan negara.
Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah merupakan sumber terpenting dari penerimaan negara. Dan lagi penerimaan negara dari pajak dapat dijadikan indikator atas peran serta masyarakat sebagai subjek pajak dalam kontribusinya melakukan kewajiban perpajakan, karena pembayaran pajak yang dilakukan akan dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk tidak langsung dan berupa pengeluaran rutin serta pembangunan yang berguna bagi rakyat.
PPh Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri.(Direktorat Jenderal Pajak, 2016)
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dari pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun, badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain, dan penyelenggara kegiatan.(Republik Indonesia, 2008)
Sistem Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang berlaku di Indonesia pada dasarnya menganut sistem self assessment, artinya Seseorang yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagai wajib pajak, akan diberikan kepercayaan untuk melakukan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan atas pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
Pajak penghasilan termasuk jenis pajak subjektif, yaitu kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan, dimana kewajiban ini tidak dapat dilimpahkan kepada subjek lain.(Waskito, 2011)
Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilannya yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Subjek pajak diartikan sebagai orang yang dituju oleh undang-undang untuk dikenakan pajak. (Waluyo, 2006)
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-31/PJ/2009Sharon Mei
PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI
Pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan / atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi
Kegiatan Belajar 2 pada DTSD Pajak II Pusdiklat Pajak. Materi terdiri dari pengertian Pengusaha Kena Pajak, kewajiban Pengusaha Kena Pajak, Pengusaha Kecil dan Pengukuhan secara jabatan.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
Tabel PPh Pasal 21
1. No. Sifat
1 Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun Berkala
a. Pegawai Tetap a. Penghasilan teratur (gaji, tunjangan dll) Tarif Pasal 17 Penghasilan Kena Pajak (PKP) Tidak Final
b. Penghasilan tidak teratur (bonus, THR dll) PKP = Pengh. Neto - PTKP
Pengh. Neto = Pengh. Bruto - Biaya Jabatan - Iuran Pensiun
b. Penerima Pensiun Berkala Uang pensiun berkala Tarif Pasal 17 Penghasilan Kena Pajak (PKP)
PKP = Pengh. Neto - PTKP
Pengh. Neto = Pengh. Bruto - Biaya Pensiun
2 Pegawai Tidak Tetap / Tenaga Harian a. Upah harian, mingguan, a. Upah sebulan < = 4.500.000 Tidak Final
Lepas satuan, borongan, uang Tarif: 5% Upah sehari - 450.000
saku harian, minggian b. Upah sebulan > 4.500.000
tetapi <=10.200.000
Tarif: 5% Upah sehari - PTKP sehari
c. Upah sebulan > 10.200.000
Tarif Pasal 17 PKP yang disetahunkan
b. Dibayarkan bulanan Tarif Pasal 17 PKP yang disetahunkan
3 Bukan Pegawai a. Imbalan tidak berkesinambungan Tarif Pasal 17 50% Penghasilan Bruto Tidak Final
b. Imbalan berkesinambungan
- tidak berNPWP atau memiliki penghasilan lain Tarif Pasal 17 Kumulatif 50% Penghasilan Bruto
- memiliki NPWP dan tidak ada penghasilan lain Tarif Pasal 17 Kumulatif (50% Penghasilan Bruto - PTKP)
4 Peserta kegiatan
a. Peserta perlombaan Uang saku, uang rapat, uang representasi, Tarif Pasal 17 Pnghasilan Bruto Tidak Final
b. Peserta rapat, konferensi, sidang, honorarium, hadiah dan penghargaan
pertemuan, kunjungan kerja
c. Anggota kepanitiaan
d. Peserta diklat, magang
e. Peserta kegiatan lainnya
5 Anggota Dewan Komisaris/Pengawas Honorarium Tarif Pasal 17 Kumulatif Penghasilan Bruto Tidak Final
yang bukan Pegawai Tetap
6 Mantan pegawai Jasa produksi, tantiem, bonus, gratifikasi Tarif Pasal 17 Kumulatif Penghasilan Bruto Tidak Final
7 Peserta program pensiun Penarikan dana pada Dana Pensiun Tarif Pasal 17 Kumulatif Penghasilan Bruto Tidak Final
9 Penerima uang pesangon Uang pesangon - 0% Pengh. Bruto s.d. Rp50 Juta Final
- 5% Pengh. Bruto di atas Rp50 Juta s.d. Rp100 Juta
- 15% Pengh. Bruto di atas Rp100 Juta s.d. Rp500 Juta
- 25% Pengh. Bruto di atas Rp500 Juta
10 Penerima Uang manfaat pensiun, Tunjangan Uang manfaat pensiun, Tunjangan Hari Tua, - 0% Pengh. Bruto s.d. Rp50 Juta Final
Hari Tua, Jaminan Hari Tua, yang dibayarkan Jaminan Hari Tua, yang dibayarkan sekaligus - 5% Pengh. Bruto di atas Rp50 Juta s.d. Rp100 Juta
sekaligus
TABEL PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
Penerima Penghasilan Jenis Penghasilan Tarif Dasar Pengenaan Pajak
2. No. Sifat
TABEL PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
Penerima Penghasilan Jenis Penghasilan Tarif Dasar Pengenaan Pajak
11 Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI/Polri Penghasilan yang menjadi beban APBN/D
dan Pensiunannya a. Penghasilan tetap dan teratur
- Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI/Polri Tarif Pasal 17 Penghasilan Kena Pajak (PKP) Tidak Final dan
PKP = Pengh. Neto - PTKP Ditanggung
Pengh. Neto = Pengh. Bruto - Biaya Jabatan - Iuran Pensiun Pemerintah
- Pensiunannya Tarif Pasal 17 Penghasilan Kena Pajak (PKP)
PKP = Pengh. Neto - PTKP
Pengh. Neto = Pengh. Bruto - Biaya Pensiun
b. Penghasilan lainnya (termasuk Pensiunan)
- Golongan I dan II, Tamtama, Bintara - 0% Penghasilan Bruto Final
- Golongan III, Perwira Pertama - 5% Penghasilan Bruto
- Golongan IV, Perwira Menengah dan Tinggi - 15% Penghasilan Bruto