Dokumen tersebut membahas tentang konsep dasar ekonomi publik dan peran pemerintah dalam perekonomian. Secara ringkas, ekonomi publik mempelajari aktivitas pemerintah dalam menyediakan barang dan jasa publik serta alternatif pendanaannya, seperti pajak dan pinjaman. Pemerintah juga berperan dalam alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, dan stabilisasi perekonomian.

1. 1
KONSEP DASAR EKONOMI PUBLIK
MATA KULIAH
KEUANGAN DAERAH

2. 2
1. J.E. Stiglitz
EKONOMI PUBLIK MENCAKUP 3 BAGIAN :
1.PENGETAHUAN
TENTANG AKTIVITAS
PEMERINTAH DAN
CARA
MENGORGANISIRNYA
2.PEMAHAMAN TERHADAP
KONSEKUENSI AKTIVITAS-
AKTIVITAS PEMERINTAH
DAN CARA-CARA
MENGANTISIPASINYA
3.EVALUASI TERHADAP
BERBAGAI KEBIJAKAN
PEMERINTAH DALAM
BIDANG
PENGELUARANNYA

3. 3
2. D. HIMAN
Ilmu ekonomi
yang
mempelajari
aktivitas-
aktivitas
pemerintah
dan alternatif-
alternatif cara
membiayai
pengeluaran
pemerintah.
3. MUSGRAVEAND
MUSGRAVE
Ilmu ekonomi
sektor pemerintah,
tidak hanya
masalah keuangan
tetapi juga seluruh
kegiatan yang
berhubungan
dengan tingkat dan
alokasi penggunaan
sumber daya serta
distribusi
pendapatan
diantara konsumen.
3. M. SUPARMOKO
Ilmu ekonomi yang
mempelajari
tentang kegiatan-
kegiatan
pemerintah dalam
bidang ekonomi
terutama mengenai
penerimaan dan
pengeluarannya
beserta dengan
pengaruhnya dalam
perekonomian

4. 4
Aktivitas Pemerintah
1.Pemerintah Pusat
2.Provinsi
3.Kabupaten/Kota
Sumber Pembiayaannya
1. Pajak
2. Pungutan
3. Pinjaman
Menyediakan barang/jasa publik :
1. Pertahanan/keamanan
2. Peradilan
3. Pekerjaan umum (jalan, jembatan dan)
4. Pendidikan
5. Kesehatan
6. Angkutan Umum
7. Jasa Pemerintahan Umum dan ssebagainya
EKONOMI PUBLIK

5. 5
WHY ?
1. Kaum klasik yang dikomandoi Adam Smith berpendapat,
“pemerintah yang baik adalah pemerintah yang paling
sedikit melakukan sesuatu”. (laissez faire). Karena ada
bantuan tangan gaib (invisible hand).
2. Semakin berkembang dan kompleksnya kegiatan
perekonomian yang menyebabkan saling ketergantungan di
dalam masyarakat semakin tinggi dan laissez faire kurang
mampu mewujudkan kemakmuran masyarakat secara lebih
adil.
3. Tidak adanya koordinasi yang menimbulkan harmonisasi
antar berbagai kepentingan dan mekanisme pasar tidak
dapat bekerja seperti yang diharapkan sehingga sering
menimbulkan benturan kepentingan dalam masyarakat.
FUNGSI DAN PERANPEMERINTAHDALAM
PEREKONOMIAN

6. 6
4. Pasar tidak selalu dapat menyediakan seluruh barang-
barang dan jasa-jasa yang dibutuhkan masyarakat,
karena ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak
bekerjanya mekanisme pasar sebagaimana yang
diharapkan (market failure). Kebijakan pemerintah
diperlukan untuk membimbing, mengoreksi, dan
melengkapi mekanisme pasar. Walaupun pemerintah
sendiri dapat juga mengalami kegagalan (government
failure).
5. Karena peran pemerintah yang cukup besar, maka
perekonomian “kapitalis modern” saat ini sebenarnya
merupakan suatu sistem campuran (mixed economy)
dimana kekuatan sektor pemerintah dan swasta
berinteraksi dalam suatu bentuk yang terintegral dalam
menjalankan kegiatan perekonomian.

7. 7
1. Terdapat hambatan untuk memasuki pasar (free entry) dan
bahwa konsumen dan produsen memiliki pengetahuan yang
lengkap (full knowledge) mengenai pasar.
2. Terdapat beberapa jenis barang yang memiliki karakteristik
biaya rata-ratanya terus menurun sehingga persaingan
menjadi tidak efisien dan secara alamiah hanya satu
perusahaan yang akan bertahan di pasar.
3. Kegiatan transaksi dalam operasi pasar tidak dapat terjadi
tanpa adanya proteksi atau pemaksaan dari pemerintah.
4. Adanya masalah eksternalitas.
5. Mekanisme pasar tidak selalu dapat menciptakan ditribusi
pendapatan dan kesejahteraan secara merata.
6. Mekanisme pasar tidak selalu dapat menciptakan
kesempatan kerja yang tinggi, stabilitas harga, dan tingkat
pertumbuhan ekonomi yang diharapkan.
PENTINGNYA INTERVENSI PEMERINTAH DALAM
PEREKONOMIAN (MUSGRAVE DAN MUSGRAVE)

8. 8
Fungsi
Alokasi
Mengatur alokasi sumber-sumber ekonomi
yang tidak dapat disediakan melalui
mekanisme pasar yaitu barang publik.
Fungsi
Distribusi
1. Mengatur kepemilikan sumberdaya secara
lebih merata.
2. Mengatur kepemilikan faktor produksi.
3. Mengatur harga dan ketersediaan faktor
produksi.
4. Mengatur penggunaan kemajuan
teknologi.
5. Mengatur kualitas SDM.
6. Menerapkan hukum dan adat istiadat
yang berlaku secara merata.
7. Menerapkan kebijakan fiskal.
FUNGSI UTAMA PEMERINTAH DALAM
PEREKONOMIAN MODERN (SUPARMOKO)

9. 9
Fungsi
Stabilisasi
1. Tingkat harga umum yang wajar dan
stabil.
2. Kesempatan kerja yang tinggi.
3. Neraca pembayaran luar negeri yang
sehat.
4. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang
cukup tinggi.
Mempertahankan Dan Menciptakan
Perekonomian Dengan :
instrumen kebijakan moneter
instrumen kebijakan fiskal
Melalui

10. 10
FUNGSI UTAMA PEMERINTAH DALAM
PEREKONOMIAN MODERN (DAVEY)
1.Fungsi penyediaan pelayanan
2.Fungsi pengaturan
3.Fungsi penyelenggaraan pembangunan
4.Fungsi perwakilan

11. 11
Aktivitas
Pemerintah
Ekonomi
Publik
Keuangan
Pemerintah
Keuangan
Daerah
Keuangan
Pemerintah
Pusat/Negara
Keuangan Pemerintah
Pusat/negara adalah semua
hak dan kewajiban yang
dapat dinilai dengan uang,
serta segala sesuatu baik
uang maupun berupa barang
yang dapat dijadikan milik
negara berhubungan dengn
pelaksanaan hak dan
kewajiban tersebut (APBN)
Keuangan daerah adalah semua
hak dan kewajiban daerah
dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang
dapat dinilai dengan uang
termasuk didalamnya segala
bentuk kekayaan
yangberhubungan berhubungan
dengn pelaksanaan hak dan
kewajiban daerah tersebut
(APBD)

12. 12
URAIAN
A. Pendapatan Negara Dan Hibah
I. Penerimaan Perpajakan
1. Pajak Dalam Negeri
2. Pajak Perdagangan Internasional
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak
1. Penerimaan sumber Daya Alam
2. Bagian Pemerintah Atas Laba BUMN
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya
III. Penerimaan Hibah
Jumlah Pendapatan Negara Dan Hibah (AI + AII + AIII)
B. Belanja Negara
I. Belanja Pemerintah Pusat
1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang
3. Belanja Modal
4. Pembayaran Bunga Utang
5. Subsidi
6. Bantan Sosial
7. Belanja Lain-Lain
II. Transfer Kedaerah
1. Dana Perimbangan
a. Dana Bagi Hasil
b. Dana Alokasi Umum
c. Dana Alokasi Khusus
URAIAN
2. Dana Otonomi Khusus Dan Penyesuaian
a. Dana Otonomi Khusus
b. Dana Penyesuaian
III. Surplus Belanja Negara
Jumlah Belanja Negara (BI + BII + BIII)
C. Surplus/Defisit Anggaran (A - B)
D. Pembiayaan
I. Pembiayaan Dalam Negeri
1. Rekening Pemerintah
2. Penerusan Pinjaman
3. Privatisasi Dan Penjualan Aset Program
Restrukturisasi
4. Surat Berharga Negara
5. Penyertaan Modal Negara/Dana
Investasi Pemerintah
6. Pembiayaan Lain-Lain
II. Pembiayaan LuarNegeri
1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri
a. Penarikan Pinjaman Program
b. Penarikan Pinjaman Proyek
2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri
Jumlah Pembiayaan (DI + DII)
STRUKTURAPBN

13. 13