2. Dasar Hukum
• Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
retribusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
• Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah
3. DASAR PERUBAHAN UU PAJAK DAERAH
• Hasil penerimaan pajak dan retribusi belum memadai dan
peranannya sangat kecil terhadap APBD
• Peluang untuk mengenakan pungutan baru yg dapat meningkatkan
penerimaan daerah
• Agar tidak timbul ekonomi biaya tinggi akibat tumpang tindihnya
pungutan daerah
• Peraturan lama kurang mendukung pelaksanaan otonomi daerah
4. Pendahuluan
• Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi
wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan
yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
• Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah
pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin
tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
5. Pajak Daerah
(1) Jenis Pajak Provinsi terdiri atas :
• Pajak Kendaraan Bermotor;
• Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
• Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
• Pajak Air Permukaan; dan
• Pajak Rokok.
(2) Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:
• Pajak Hotel;
• Pajak Restoran;
• Pajak Hiburan;
• Pajak Reklame;
• Pajak Penerangan Jalan;
• Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
• Pajak Parkir;
• Pajak Air Tanah;
• Pajak Sarang Burung Walet;
• Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
• Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
6. Pajak Kendaraan Bermotor
• Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan
dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
• Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda
beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis
jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa
motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk
mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi
tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan,
termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam
operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak
melekat secara permanen serta kendaraan bermotor
yang dioperasikan di air.
7. Objek
-Pajak Kendaraan Bermotor-
(1) Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau
penguasaan Kendaraan Bermotor.
(2) Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana
dimaksud pada butir (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta
gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan
kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT
5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage).
(3) Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana
dimaksud pada butir (2) adalah :
• kereta api;
• Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk
keperluan pertahanan dan keamanan negara;
• kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan,
konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan
lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas
pembebasan pajak dari Pemerintah; dan
• objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
8. Subjek
-Pajak Kendaraan Bermotor-
(1) Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan
yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
(2) Dalam hal Wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh
pengurus atau kuasa Badan tersebut.
9. Dasar Pengenaan Pajak
-Pajak Kendaraan Bermotor-
• Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil
perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
• Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan
• bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan
jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan
Kendaraan Bermotor.
• Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor
dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri setelah mendapat
pertimbangan dari Menteri Keuangan.
10. Tarif
-Pajak Kendaraan Bermotor-
(1) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:
• untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1%
(satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
• untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat
ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan
paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
(2) Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat
yang sama.
(3) Tarif pajak Kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam
kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan,
Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan Kendaraan lain yang ditetapkan
dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima
persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).
(4) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar
ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi
sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
(5) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Tarif
-Pajak Kendaraan Bermotor-
Penjelasan tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi untuk
kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya :
• Pajak progresif untuk kepemilikan kedua dan seterusnya
dibedakan menjadi kendaraan roda kurang dari 4 (empat)
dan kendaraan roda 4 (empat) atau lebih.
• Contoh:
Orang pribadi atau badan yang memiliki satu kendaraan
bermotor roda 2 (dua), satu kendaraan roda 3 (tiga), dan
satu kendaraan bermotor roda 4 (empat) masing-masing
diperlakukan sebagai kepemilikan pertama sehingga tidak
dikenakan pajak progresif.
13. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah Pajak atas penyerahan
hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak
atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli,
tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan
usaha
14. OBJEK PAJAK BBN
• Penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor
• Penguasaan kendaraan bermotor lebih dari 12 bulan dapat dianggap
penyerahan
• Dikecualikan apabila ada perjanjian sewa
15. PENGECUALIAN
• Dikecualikan sebagai objek pajak adalah memasukkan kendaraan
bermotor dari luar negeri untuk dipakai di Indonesia apabila :
1. Dipakai sendiri oleh yang bersangkutan
2. Untuk diperdagangkan
3. Dikeluarkan kembali dari daerah pabean Indonesia
16. Pajak Hotel
• Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan
oleh hotel.
• Hotel adalah fasilitas penyedia jasa
penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya
dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel,
losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata,
pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta
rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
17. Objek
-Pajak Hotel-
• Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran,
termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan
dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
• Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile,
teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenislainnya
yang disediakan atau dikelola Hotel.
• Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
• jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau
Pemerintah Daerah;
• jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
• jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
• jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan,
dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
• jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang
dapat dimanfaatkan oleh umum.
18. Subjek
-Pajak Hotel-
• Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan
pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan
Hotel.
• Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang
mengusahakan Hotel.
19. Dasar Pengenaan Pajak
-Pajak Hotel-
• Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang
seharusnya dibayar kepada Hotel.
• Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh
persen).
• Tarif Pajak Hotel ditetapkan dengan Peraturan Daerah
20. Contoh Penghitungan
-Pajak Hotel-
Jenis Pembayaran Penghuni Hotel :
• Pembayaran Sewa Kamar Hotel : Rp. 250.000.000,00
• Pembayaran Fasilitas Hotel : Rp. 5.000.000,00
DPP Pajak Hotel :
Rp. 255.000.000,00
Tarif :
10%
Pajak Hotel :
10% x Rp. 255.000.000,00 = Rp. 25.500.000,00
21. Pajak Restoran
• Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh
restoran.
• Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman
dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan,
kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa
boga/katering.
22. Objek
-Pajak Restoran-
• Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh
Restoran.
• Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan
dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik
dikonsumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lain.
• Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh
Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas
tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
23. Subjek
-Pajak Restoran-
• Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli
makanan dan/atau minuman dari Restoran.
• Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang
mengusahakan Restoran.
24. Dasar pengenaan Pajak
-Pajak Restoran-
• Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang
diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.
• Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh
persen).
• Tarif Pajak Restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah
25. Contoh Penghitungan
-Pajak Restoran-
DPP Pajak Restoran atas Pembayaran Makan dan Minuman :
Rp. 25.000.000,00
Tarif :
10%
Pajak Restoran :
10% x Rp. 25.000.000,00 = Rp. 2.500.000,00
