Perencaan Pajak Retribusi Daerah

1. PAJAK PENGHASILAN
Oleh
Kelompok 2
Diah Febriani (1301103010036)
Mulyana Utami (1301103010031)
Ridha Amalia (1301103010031)
Rida Anggriani (1301103010015)
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2017

2. 1
Retribusi
A. Pengertian
Retribusi menurut UU no. 28 tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
Berbeda dengan pajak pusat seperti Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan
Nilai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, Retribusi yang dapat di sebut
sebagai Pajak Daerah dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).
Sedangkan Menurut Marihot P. Siahaan , Retribusi Daerah ialah pungutan daerah
sebagai pembayaran atas jasa ataupun pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan dan juga diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang
pribadi maupun suatu badan.
B. Dasar Hukum
1) UU No. 34 Tahun 2000 yang merupakan penyempurnaan dari UU No. 18
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2) PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah; dan
3) PP No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.
C. Ciri -Ciri Retribusi Daerah
Retribusi daerah memiliki ciri-ciri antara lain ialah sebagai berikut:
1. Retribusi tersebut dipungut oleh pemerintah daerah
2. Didalam pemungutan tersebut terdapat paksaan secara ekonomis

3. 2
3. Terdapatnya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjukkan
4. Retribusi tersebut dikenakan pada setiap orang atau suatu badan yang
mengunakan/ atau mengenyam jasa-jasa yang disiapkan negara.
5. Menurut Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan juga Daerah, Departemen
Keuangan-RI (2004:60), Kontribusi retribusi tersebut terhadap penerimaan
Pendapatan Asli Daerah Pemerintah kabupaten atau pemerintah kota yang
relatif tetap dan perlu mendapat perhatian serius bagi daerah. disebabkan
karena secara teoritis terutama untuk kabupaten atau kota retribusi seharusnya
dapat mempunyai peranan atau kontribusi yang lebih besar terhadap
Pendapatan Asli Daerah.
D. Objek Retribusi Daerah
Menurut UU No 18 Tahun 1997 mengenai pajak daerah dan juga retribusi
daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 34 Tahun 2000 serta
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 mengenai retribusi daerah dapat
dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yakni ialah sebagai berikut:
A. Retribusi Jasa Umum.
Retribusi Jasa Umum, ialah retribusi atas jasa yang disediakan maupun
diberikan oleh pemerintah daerah dengan tujuan kepentingan dan juga
kemanfaatan umum dan juga dapat dinikmati oleh orang pribadi atau suatu badan.
retribusi jasa umum ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini:
1. Retribusi jasa umum tersebut bersifat bukan pajak dan juga bersifat bukan
retribusi jasa usaha ataupun perizinan tertentu.

4. 3
2. Jasa yang bersangkutan tersebut ialah kewenangan daerah didalam rangka
pelaksanaan asas desentralisasi.
3. Jasa ini memberikan manfaat khusus bagi setiap orang pribadi atau suatu
badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping dari hal itu juga
untuk melayani kepentingan dan juga kemanfaatan umum.
4. Jasa ini layak untuk dapat dikenakan retribusi.
5. Retribusi ini tidak bertentangan dengan kebijakan nasional tentang
penyelenggaraannya.
6. Retribusi ini dapat dipungut secara efektif dan juga efisien serta hal
tersebut ialah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
7. Pemungutan retribusi tersebut memungkinkan penyediaan jasa ini dengan
tingkat dan juga kualitas pelayanan yang lebih baik.
Jenis-jenis retribusi jasa umum terdiri dari:
1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta
Catatan Sipil;
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
6. Retribusi Pelayanan Pasar;
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;

5. 4
10. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
11. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
12. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
13. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
B. Retribusi Jasa Usaha:
Retribusi Jasa Usaha, ialah retribusi atas jasa yang disediakan oleh
pemerintah daerah dengan menganut suatu prinsip komersial disebabkan karena
pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
Kriteria retribusi jasa usaha ialah :
Bersifat bukan pajak dan juga bersifat bukan retribusi jasa umum ataupun
retribusi perizinan tertentu.Jasa yang bersangkutan ialah jasa yang bersifat
komersial yang seyogianya disediakan oleh sektor swasta, namun belum memadai
ataupun terdapatnya harta yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah.
Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari:
1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
3. Retribusi Tempat Pelelangan;
4. Retribusi Terminal;
5. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;

6. 5
7. Retribusi Rumah Potong Hewan;
8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
10. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
C. Retribusi Perizinan:
Retribusi Perizinan Tertentu, ialah retribusi atas kegiatan tertentu
pemerintah daerah didalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi ataupun
badan yang dimaksudkan untuk dapat pembinaan, pengaturan, pengendalian dan
juga pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang. penggunaan sumber daya
alam,prasarana, sarana, barang, ataupun fasilitas tertentu yang guna melindungi
kepentingan umum dan juga menjaga kelestarian lingkungan.
Kriteria retribusi perizinan tertentu antara lain ialah sebagai berikut:
 Perizinan ini termasuk suatu kewenangan pemerintahan yang diserahkan
kepada daerah didalam rangka asas desentralisasi.
 Perizinan ini benar-benar diperlukan berguna untuk melindungi
kepentingan umum.
 Biaya yang menjadi beban pemerintah didalam penyelenggaraan izin dan
biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin ini cukup
besar sehingga layak untuk dibiayai dari perizinan tertentu.
Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu terdiri dari:

7. 6
1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
3. Retribusi Izin Gangguan;
4. Retribusi Izin Trayek; dan
5. Retribusi Izin Usaha Perikanan.
E. Subjek Retribusi & Wajib Retribusi
1) Subjek Retribusi
Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menikmati
pelayanan jasa penerbitan perizinan dan pengawasan angkutan yang diberikan
oleh Pemerintah Daerah. Sedangkan menurut Marihot P. Siahaan (2005:440)
bahwa subjek retribusi jasa umum adalah: orang pribadi jasa umum dapat
ditetapkan menjadi wajib retribusi jasa umum yang bersangkutan. Subjek retribusi
jasa umum dapat Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
Subjek Retribusi Daerah menurut Mardiasmo (2011:18) adalah sebagai
berikut:
1) Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/
menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
2) Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan menggunakan/
menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan; dan

8. 7
3) Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang
memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.
2. Wajib Retribusi
Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan daerah ini diwajibkan untuk
membayar retribusi perizinan dan pengawasan angkutan yang diberikan
pemerintah daerah.
F. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Daerah
Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, Prinsip dan sasaran
penetapan tarif retribusi daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah
sebagai berikut:
Retribusi Jasa Umum, menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 Pasal 152
prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi jasa umum adalah:
1) Ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyedia jasa yang
bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas
pengendalian atas pelayanan tersebut;
2) Biaya penyediaan jasa meliputi biaya operasional dan pemeliharaan biaya
bunga, dan biaya modal;
3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan
jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya; dan
4) Retribusi penggsantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan

9. 8
5) retribusi penggantian biaya cetak peta dan retribusi hanya
memperhitungkan biaya percetakan dan pengadministrasian.
Retribusi Jasa Usaha, menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 153
prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi jasa usaha adalah:
1) Didasarkan pada tujuan untuk memperoeh keuntungan yang layak; dan
2) Keuntungan yang layak adalah keuntungan yang diperoleh apabila
pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi
pada harga pasar.
Retribusi Perizinan Tertentu, menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009
Pasal 154 prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi perizinan tertentu adalah:
1) Didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya
penyelenggaraan emberian izin yang bersangkutan; dan
2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin meliputi penertiban dokumen izin,
pengawasan di lapangan, penegak hukum, penatausahaan, dan biaya
dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
F. Tata Cara Perhitungan, Pemungutan dan Penyetoran Retribusi
1) Tata Cara Perhitungan Retribusi
Tata Cara Perhitungan Retribusi menurut Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 Pasal 151 adalah sebagai berikut:

10. 9
 Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara
tingkat pengguna jasa dengan tarif retribusi;
 Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan
dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk
penyelenggaraan jasa yang bersangkutan;
 Apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur maka tingkat penggunaan
jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat Pemerintah Daerah;
 Rumus harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah
dalam penyelenggaraan jasa tersebut;
 Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau presentase tertentu yang ditetapkan
untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang; dan
 Tarif retribusi dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan
sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi.
2) Tata Cara Pemungutan Retribusi
Tata Cara Pemungutan Retribusi menurut Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 adalah sebagai berikut:
 Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan, dokumen yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon,
dan kartu langganan;
 Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat waktunya atau
kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2%

11. 10
(dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau
kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD, penagihan
retribusi terutang didahului dengan surat teguran; dan
 Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan
Kepala Daerah.
3. Tata Cara Penyetoran Retribusi
 Pembayaran retribusi dilakukan pada instansi pemungutan Objek Retribusi
atau tempat lain yang ditunjuk;
 Kepala Unit Pasar atau Mantri Pasar menetapkan lebih lanjut tempat-
tempat pemungutan retribusi;
 Setiap Pemungutan retribusi, wajib retribusi mendapatkan bukti pungut
berupa Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) atau karcis atau kupon yang
sudah diporforasi atau dokumen lain yang dipersamakan;
 Pemungutan retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
 Hasil pemungutan dan penyetoran retribusi langsung dilaporkan kepada Dinas
Pasar Kabupaten;
G. Kriteria Efektivitas Retribusi Daerah
Kriteria Efektivitas Retribusi Daerah untuk dapat menilai tingkat keefektivitasan
dari pemungutan retribusi daerah terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi
ialah sebagai berikut :

12. 11
1. Kecukupan dan juga Elastisitas, Elastisitas retribusi harus responsif
kepada pertumbuhan penduduk dan juga pendapatan, selain itu, tergantung
pada ketersediaan modal untuk dapat memenuhi pertumbuhan penduduk.
2. Keadilan, Dalam pemungutan retribusi daerah tersebut harus berdasarkan
dengan asas keadilan, yakni disesuaikan dengan kemampuan dan juga
manfaat yang diterima.
3. Kemampuan Administrasi, Dalam hal tersebut retribusi mudah ditaksir
dan juga dipungut. Mudah ditaksir disebabkan karena pertanggungjawaban
didasarkan pada tingkat konsumsi yang dapat diukur. Mudah dipungut
disebabkan karena penduduk hanya mendapatkan apa yang mereka bayar,
apabila tidak dibayar maka otomatis pelayanan dihentikan.
H. Masa Retribusi
Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas
waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari
Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
I. Setoran, Ketetapan, dan Tagihan Retribusi Daerah
Surat Setoran Retribusi Daerah adalah bukti pembayaran atau penyetoran
retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan
dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh
Kepala Daerah. Surat Ketetapan Retribusi Daerah adalah surat ketetapan retribusi
yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. Surat Ketetapan
Retribusi Daerah Lebih Bayar adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan

13. 12
jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar
daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. Surat Tagihan
Retribusi Daerah adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi
administratif berupa bunga dan/atau denda.

14. 1
Daftar Pustaka
Republik Indonesia, Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan retribusi Daerah.
Siahaan, Marihot Pahala. 2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta:
Raja Grafindo Persada.