Dokumen tersebut membahas tentang penerimaan pemerintah dan pinjaman luar negeri. Penerimaan pemerintah berasal dari pajak dan non pajak, sedangkan pinjaman luar negeri merupakan salah satu sumber pendanaan alternatif bagi negara berkembang untuk membiayai pembangunan nasional.

1. KELOMPOK 5
1. AFIYAH NUR RAHMA
2. SALSA NABILA RAMADHANI
3. AINUL HIKMA
PENERIMAAN PEMERINTAH DAN PINJAMAN LUAR NEGERI
A. PENERIMAAN PEMERINTAH ATAU PENDAPATAN NEGARA
1. Pendapatan Negara
Pendapatan negara adalah pemasukan negara yang digunakan sebagai sumber
pendanaan kegiatan dan kebutuhan negara dalam rangka pembangunan negara. Yang
dimaksud dengan pendapatan negara atau penerimaan uang negara atau penerimaan
pemerintah yakni meliputi pajak, retribusi, keuntungan perusahaan negara, denda, sumbangan
masyarakat, dll. Dalam hal ini pendapatan negara yaitu berasal dari pajak maupun non pajak.
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat
dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang lansung dapat
ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
Pajak yang diterima pemerintah akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan
pemerintah. Di negara-negara yang sudah sangat maju pajak adalah sumber utama dari
pembelanjaan pemerintah, sebagian dari pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai
administrasi pemerintahan dan sebagian lainnya adalah untuk membiayai kegiatan-kegiatan
pembangunan. Membayar gaji pegawai-pegawai pemerintah, membiayai sistem pendidikan
dan kesehatan rakyat, membiayai pembelanjaan untuk angkatan bersenjata, dan membiayai
berbagai jenis infrastruktur yang penting yang akan dibiayai pemerintah. Perbelanjaan-
perbelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat
kegiatan ekonomi negara.
2. Sumber-Sumber Pendapatan Negara
Sumber-sumber pendapatan negara secara umum dibagi menjadi dua sumber yaitu
pendapatan pajak dan pendapatan non pajak.
a. Pendapatan pajak.
Pendapatan pajak adalah pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah
yang diatur dalamundang-undang tanpa balas jasasecaralangsung.Pendapatannegara
berasal dari pajak. Secara garis besar berbagai jenis pajak yang dipungut pemerintah
dapat dibedakan kepada dua golongan yaitu pajak langsung dan pajak tak
langsung.Pajak langsung berarti jenis pungutan pemerintah yang secara langsung
dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Setiap individu yang bekerja dan
perusahaan yang menjalankan kegiatan dan memperoleh keuntungan wajib membayar
pajak. Sedangkan, Pajak tak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dipindah-
pindahkan kepada pihak lain. Diantara jenis pajak tak langsung yang penting adalah
pajak impor dan pajak penjualan. Pendapatan pajak berasal dari pajak pusat dan pajak
daerah:
1) Pajak Pusat (wewenang pemajakan berada di tangan pemerintah pusat)

2. a) Pajak penghasilan (PPh)
b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
c) Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)
d) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
e) Bea Materai
f) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
g) Bea Masuk
h) Cukai Tembakau dan Ethil Alkohol beserta Hasil Olahannya
2) Pajak Daerah (wewenang pemajakannya berada di tangan pemerintah daerah)
a) Pajak daerah propinsi
(1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan di Atas Air;
(2) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
(3) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Kendaraan di Atas Air,
(4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
b) Pajak Daerah Kabupaten/Kota
(1) Pajak Hotel dan Restaurant (PHR)
(2) Pajak Restoran
(3) Pajak Hiburan
(4) Pajak Reklame
(5) Pajak Penerangan Jalan
(6) Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
(7) Pajak Parkir
b. Pendapatan non pajak
Pendapatan non pajak adalah pendapatan negara selain dari pajak.
Pendapatan non pajak berasal dari:
1. Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah,
(antara lain penerimaan jasa giro, sisa anggaran pembangunan, sisa
anggaran rutin)
2. Penerimaan dari pemanfaatansumber daya alam (segala
kekayaan alam yang terdapat diatas, permukaandan di dalam bumi
yang dikuasai negara, antara lain royalti di bidang pertambangan)
3. Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang
dipisahkan (antara lain dividen atau bagian laba pemerintah dari

3. BUMN, dana pembangunan semesta, dan hasil penjualan saham
pemerintah dalam BUMN)
4. Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan
pemerintah (antara lain pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan,
pelayanan pelatihan, pemberian hak paten, merek, hak cipta,
pemberian visa dan paspor, serta pengelolaan kekayaan negara yang
tidak dipisahkan)
5. Penerimaan berdasarakan putusan pengadilan dan yang berasal
dari pengenaan denda administrasi (antara lain lelang barang
rampasan negara dan denda)
6. Penerimaan yang berupa hibah yang merupakan hak pemerintah
(adalah penerimaan negara berupa bantuanhibah dan atau
sumbangan dari dalamdan luar negri baik swasta maupun pemerintah
yang menjadi hak pemerintah, kecuali hibah dalambentuk natura yang
secara langsung untuk mengatasi keadaan darurat seperti bencana
alam atau wabah penyakit yang tidak dicatat dalam APBN)
7. Penerimaan lainnya yang diatur dalam UU tersendiri.
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1) Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan Asli Daerah ( PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari
hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,
dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keluluasaan
pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai
perwujudan azas disentralisasi.
2) Sumber-Sumber (PAD) Menurut Ketentuan Perundangan
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia NO. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah
dan retribusi daerah pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari
wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah,
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang
sah.7APBDmemuat pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah. Adapun sumber-sumber
pendapatan daerah tersebut terdiri dari:
a. Pajak daerah
Pajak daerah adalah kontibusi wajib pada daerah yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

4. 1). Pajak Provinsi, yang terdiri dari:
a) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air
c) Pajak Bahan Bakar Kendraan Bermotor
d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air
Permukaan. 2). Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari
a) Pajak Hotel;
b) Pajak Restoran;
c) Pajak Hiburan
d) Pajak Reklame
e) Pajak Penerangan Jalan;
f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
g) Pajak parkir;
h) Pajak lain-lain.
b. Retribusi daerah
Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah
daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.9Yang menjadi obyek retribusi
daerah adalah:
1) Retribusi jasa umum
Retribusi yang dikenakan atas jasa umum dogolongkan sebagai retribusi jasa
umum. Obyek retibusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan
pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:
a) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
b) Retribusi Pelayanan persampahan/Kebersihan;
c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan
Sipil;
d) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
e) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan umum;

5. f) Retribusi Pelayanan Pasar;
g) Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor;
h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
i) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
j) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
k) Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
l) Retribusi pelayanan tera-tera Ulang;
m)Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
n) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
2) Retribusi jasa usaha,
Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan
menganut prinsip komersial yang meliputi:
a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang yang
belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
b. Pelayanan oleh pemerintah daerahsepanjang belum disediakan secara memadai
oleh pihak swasta.
Jenis retribusi jasa usaha adalah:
a) Retribusi pemakaian kekayaan daerah
b) Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan
c) Retribusi tempat pelelangan
d) Retribusi terminal
e) Retribusi tempat khusus parker
f) Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa
g) Retribusi rumah potong hewan
h) Retribusi pelayanan kepelabuhanan
i) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
j) Retribusi penyebrangan di air; dan
k) Retribusi penjualan produksi usaha daerah
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 BAB
VI tentang Pajak dan Retribusi Pasal 136, obyek Retribusi Tempat Rekreasi dan

6. Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang
disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah.
3) Perizinan Tertentu
Obyek Retribusi Perizinan Tertentu adalahpelayanan perizinan oleh Pemerintah Daerah
kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas
kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau
fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian
lingkungan.Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:
a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
b) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
c) Retribusi izin gangguan
d) Retribusi Izin Trayek; dan
e) Retribusi Izin Usaha Perikanan.
c. Bagian laba BUMD yaitu berasal dari pembagian atas laba usaha yang dikelola oleh badan
usaha milik daerah.
d. PAD lain yang sah,yaitu yang terdiri dari:
1. Pendapatan hibah
2. Pendapatan dana darurat,dan
3. Lain-lain pendapatan.
B. Pinjaman luar negeri
a. Pengertian
Utang luar negeri adalah sebagian dari total utang suatu negara yang diperoleh dari para
kreditor di luar negara tersebut. Penerima utang luar negeri dapat berupa pemerintah, perusahaan
atau perorangan. Bentuk utang dapat berupa uang yang diperoleh dari bank swasta, pemerintah
negara lain atau lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia (Ulfa, 2017).
Dari aspek materiil, utang luar negeri merupakan arus masuk modal dari luar ke dalam
negeri yang dapat menambah modal yang ada di dalam negeri. Aspek formal mengartikan utang
luar negeri sebagai penerimaan atau pemberian yang dapat digunakan untuk meningkatkan
investasi guna menunjang pertumbuhan ekonomi. Sehingga berdasarkan aspek fungsinya,
pinjaman luar negeri merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan yang diperlukan dalam
pembangunan (Astanti, 2015).
b. Teori Utang Luar Negeri
Negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan di segala bidang terhambat
pada faktor pendanaan. Untuk mempercepat gerak pemerintah dalam melaksanakan
pembangunan nasional, maka sumber pendanaan yang digunakan oleh negara berkembang

7. adalah salah satunya bersumber dari utang. Penggunaan utang sebagai salah satu sumber
pendanaan dalam mempercepat pembangunan nasional digunakan karena sumber pendanaan
dari tabungan dalam negeri jumlahnya sangat terbatas, sehingga sebagai sumber pendanaan,
utang khususnya utang dari luar negeri sangat dibutuhkan untuk memecahkan masalah
pembiayaan dalam pembangunan. Sumber pendanaan yang berasal dari utang menjadi salah satu
alternatif biaya pembangunan bagi negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia
(Ramadhani, 2014).
Berikut jenis-jenis utang luar negeri dari berbagai aspek yaitu berdasarkan bentuk
pinjaman yang diterima, sumber dana pinjaman, jangka waktu peminjaman, status penerimaan
pinjaman dan persyaratan pinjaman (Tribroto dalam Ayu, 2016)
Berdasarkan bentuk pinjaman yang diterima, pinjaman dibagi atas :
a. Bantuan proyek, yaitu bantuan luar negeri yang digunakan untuk keperluan proyek
pembangunan dengan cara memasukkan barang modal, barang dan jasa.
b. Bantuan teknik, yaitu pemberian bantuan tenaga-tenaga terampil atau ahli.
c. Bantuan program, yaitu bantuan yang dimaksudkan untuk dana bagi tujuan-tujuan
yang bersifat umum sehingga penerimanya bebas memilih penggunaannya sesuai
pilihan.
Berdasarkan sumber dana pinjaman, pinjaman dibagi atas :
a. Pinjaman dari lembaga internasional, yaitu merupakan pinjaman yang berasal dari
badan-badan internasional seperti World Bank Asia dan Development Bank, yang
pada dasarnya adalah pinjaman yang berbunga ringan.
b. Pinjaman dari negara-negara anggota IGGI/IGI, hampir sama seperti pinjaman dari
lembaga internasional, hanya biasanya pinjaman ini dari negara-negara bilateral
anggota IGGI/IGI. Biasanya berupa pinjaman lunak.
Berdasarkan jangka waktu peminjaman, pinjaman dibagi atas :
a. Pinjaman jangka pendek, yaitu pinjaman dengan jangka waktu sampai dengan lima
tahun.
b. Pinjaman jangka menengah, yaitu pinjaman dengan jangka waktu 5-15 tahun.
c. Pinjaman jangka panjang, yaitu pinjaman dengan jangka waktu diatas 15 tahun.
Berdasarkan status penerimaan pinjaman, pinjaman dibagi atas :
a. Pinjaman pemerintah, yaitu pinjaman yang dilakukan oleh pihak pemerintah.
b. Pinjaman swasta, yaitu pinjaman yang dilakukan oleh pihak swasta
Berdasarkan persyaratan pinjaman, pinjaman dibagi atas :
a. pinjaman lunak, yaitu pinjaman yang berasal dari lembaga multilateral maupun
bilateral yang dananya berasal dari iuran anggota (untuk multilateral) atau dari
anggaran negara yang bersangkutan (untuk bilateral) yang ditujukan untuk
meningkatkan pembangunan.
b. Pinjaman setengah lunak, yaitu pinjaman yang memiliki persyaratan pinjaman yang
sebagian lunak dan sebagian komersial. Pinjaman komersial, yaitu pinjaman yang

8. bersumber dari bank atau lembaga keuangan dengan persyaratan yang berlaku di
pasar internasional pada umumnya.
Dampak positif dari utang luar negeri yaitu terhadap pembangunan ekonomi dan peningkatan
tabungan masyarakat. Sebab, alirannya dapat meningkatkan pendapatan dan tabungan domestik
sehingga utang luar negeri menghasilkan multiplier effect positif terhadap perekonomian, kemudian
terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan tabungan masyarakat sebagai dampak lanjutannya.
Alasannya, aliran bantuan luar negeri dapat meningkatkan investasi yang selanjutnya meningkatkan
pendapatan dan tabungan domestik dan seterusnya. (Wahyuningsih, 2012).
Utang luar negeri juga menimbulkan dampak negatif, hal ini dialami oleh Indonesia pada saat
terkena dampak krisis ekonomi pada tahun 1997-1998. Pada saat itu nilai tukar rupiah mengalami
pelemahan yang cukup dalam terhadap US Dolar dan mata uang dunia lainnya. Keadaan tersebut
membuat utang luar negeri Indonesia meningkat drastis dan untuk membayar utang yang sudah jatuh
tempo, pemerintah mengambil kebijakan penambahan utang baru. Penambahan utang yang dilakukan
oleh pemerintah menyebabkan pembayaran cicilan pokok dan bunga dari utang tersebut makin
mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sehingga kebijakan tersebut berpengaruh terhadap kinerja
APBN yang semakin menurun (Widharma, 2013).
C. Utang luar negeri Indonesia
Negara berkembang adalah istilah umum yang digunakan untuk menjelaskan suatu negara dengan
kesejahteraan material tingkat rendah. Walaupun ada beberapa indicator dalam menentukan suatu negara termasuk
berkembang atau tidak, akan tetapi tidak ada standart pasti yang ditetapkan secara Internasional untuk sebuah Negara
disebut Negara berkembang. Ada Negara yang memiliki tingkat pembangunan dan standart hidup rata rata lebih tinggi
dari Negara lain akan tetapi masih sama sama termasuk dalam Negara berkembang.
Indonesia sendiri masih termasukdalam Negara berkembang, terutama bila melihat beberapa indicator, seperti
dari tingkat kemiskinan di Indonesia yang masih tinggi. Menurut Badan Pusat statistic angka kemiskinan pada tahun
2019 tercatat sebesar 9,22% atau setara dengan 24,79 juta orang.Indeks pendidikan tahun 2019 juga bila dibandingkan
dengan Negara ASEAN lainya juga cukup rendah, Indonesia ada di posisi ketujuh di ASEAN dengan skor 0,622.
Rendahnya tingkat pendidikan tersebutlah yang mengakibatkan rendahnya daya saing, atau dapat dikatakan sumber
daya manusia di Indonesia belum mempuni. Pembangunan infrastruktur juga masih belum merata di seluruh wilayah,
hal tersebut mengakibatkan perbedaan yang cukup besar dalam biaya hidup di berbagai wilayah di Indonesia.
Hal hal tersebutlah yang menjadi alasan pemerintah untuk semakin mempercepat penguatan ekonomi dan
pembangunan nasional, dan untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan belanja yang besar. Belanja yang besar pasti juga
membutuhkan pendapatan yang besar juga, akan tetapi untuk saat ini sumber pendapatan Indonesia mulai dari
Perpajakan, Bea Cukai, PNBP, dan Hibah masih belum mampu untuk menutupi semua belanja. Maka dari itu Negara
perlu dana lain untuk menambah kurangnya dana yang digunakan membiayai belanja tersebut. Salah satu sumber dana
alternative yang digunakan oleh Negara berkembang adalah dengan melakukan pinjaman luar negeri.
Pinjaman dari luar negeri sendiri menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 10 tahun 2011
tentang tata cara pengadaan pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah adalah setiap pembiayaan melalui utang yang
diperoleh Pemerintah dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak
berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.
Indonesia sendiri tercatat pada Januari 2020 mempunyai utang luar negeri senilai 4.817,5 triliun. Angka
tersebut mungkin terdengar sangat banyak, akan tetapi berdasarkan UU, jumlah tersebut masih dalam batas normal.
Berdasarkan UU utang luar negeri harus berada dibawah 60% dari PDB, dan jumlah 4.817,5 T masih diposisi 30%
terhadap PDB. Bila dibandingkan dengan Negara lain, rasio utang luar negeri Indonesia dapat dikatakan terjaga bahkan
kecil. Beberapa Negara tetangga seperi Philipina, Jepang, dan Singapura memiliki rasio utang terhadap PDB nya
melampaui 30%.

9. Selain itu angka deficit Indonesia juga masih aman di angka 2,7 pada dan pertumbuhan ekonomi Indonesia
sekeitar 5,2 tahun 2019. Pada awal juga disebutkan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia memang masih cukup
tinggi, akan tetapi angka tersebut sudah mengalami penurunan dari beberapa tahun sebelumnya yang mencapai 9,82%.
Pembangunan Nasional juga sedang gencar dilakukan, terlihat beberapa tahun belakangan ini, banyak
infrastruktur yang baru dibangun. Mulai dari MRT, Jalan TOL diberbagai daerah, Sekolah di daerah terpencil,
Bendungan, ataupun Jembatan baru. Kali ini pemerintah tidak hanya berfokus melakukan pembangunan di pusat, justru
pembangunan nasional ini bertujuan untuk menyetarakan infrastruktur diseluruh daerah Indonesia.
Sekarang ini pemerintah sebagai motor pengerak pembangunan nasional mengupayakan dengan berbagai cara
agar sumberdaya yang dimiliki dapat dioptimalkan, dan dapat dikelola demi kepentingan seluruh bangsa.Dan setiap
rupiah utang yang dilakukan pemerintah dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan yang sifatnya produktif dan investasi
dalam jangka panjang seperti membangun infrastruktur, membiayai pendidikan dan kesehatan yang dalam jangka
panjang akan menghasilkan dampak berlipat untuk generasimendatang. Jadi intinya utang adalah hal yang baik apabila
dikelola dengan baik.
D. DATA TERBARU STATISTIK PINJAMAN LUAR NEGERI INDONESIA - FEBRUARI 2022
a. Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada triwulan IV 2021 menurun. Posisi ULN Indonesia pada akhir
triwulan IV2021 tercatat sebesar 415,1miliar dolar AS, turundibandingkan dengan posisiULN pada triwulan
sebelumnya sebesar 424,0 miliar dolar AS. Perkembangan tersebut disebabkan oleh penurunan posisi ULN
sektor public (Pemerintah dan Bank Sentral) dan sector swasta. Secara tahunan, posisiULN triwulan IV 2021
terkontraksi 0,4% (yoy), setelah tumbuh 3,8% (yoy) pada triwulan sebelumnya.
b. ULN Pemerintah pada triwulan IV 2021menurun dibandingkan triwulan sebelumnya. PosisiULN Pemerintah
pada triwulan IV 2021 sebesar 200,2 miliar dolar AS, menurun dari posisi triwulan sebelumnya sebesar 205,5
miliar dolar AS. Hal ini menyebabkan ULN Pemerintah terkontraksi3,096 (yoy), setelah tumbuh 4,196 (yoy)
pada triwulan Il 2021. Penurunan ULN terjadi seiring beberapa seri Surat Berharga Negara (SBN) yang jatuh
tempo dan pelunasan sebagian pokok pinjaman di triwulan IV 2021. Di samping itu, volatilitas di pasar
keuangan global yang cenderung tinggi turut berpengaruh pada perpindahan investasi dari SBN ke instrumen
lain, sehingga mengurangi porsi kepemilikan investor nonresiden pada SBN. Sepanjang triwulan IV 2021,
ULN Pemerintah tetap diarahkan pada pembiayaan sektor produktif dan diutamakan untuk mendukung belanja
prioritas Pemerintah, termasuk kelanjutan upaya mengakselerasi program Pemulihan Ekonomi Nasional
(PEN). ULN Pemerintah terus dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel. Hingga akhir 2021,
pemanfaatan ULN Pemerintah tercatat ikut mendukung kinerja Pemerintah pada sektor administrasi
pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,996 dari total ULN Pemerintah), sektor jasa kesehatan,
dan kegiatan sosial (17,206), sektor jasa pendidikan (16,596), sektor konstruksi (15,596), dan sektor jasa
keuangan dan asuransi (12,196). Dari sisi fisiko refinancing, posisi ULN Pemerintah triwulan IV 2021 relatif
aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai
99,996 dari total ULN Pemerintah.
c. ULN swasta menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Posisi ULN swasta tercatat sebesar 205,9
miliar dolar AS pada triwulan IV 2021, menurun dari 209,3 miliar dolar AS pada triwulan III 2021. Secara
tahunan, ULN swasta terkontraksi 0,9 (yoy), setelah tumbuh 0,6 (yoy) dari triwulan sebelumnya sejalan

10. dengan pembayaran neto pinjaman dan utang lainnya selama periode triwulan IV 2021. Perkembangan
tersebut disebabkan oleh semakin dalamnya kontraksi ULN lembaga keuangan (financial corporations)
menjadi 4,2 (yoy), dari kontraksi ssss— triwulan sebelumnya 2,7 (yoy), dan kontraksi ULN korporasi bukan
lembaga keuangan (nonfinancial corporations) menjadi sekitar 0,01%, setelah tumbuh 1,5(yoy) pada triwulan
III 2021. Berdasarkan sektornya, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi,
sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin, sektor industri pengolahan, serta sector
pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 76,7 dari total ULN swasta. ULN tersebut tetap
didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,4 terhadap total ULN swasta.
d. Struktur UULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehatihatian dalam pengelolaannya.
ULN Indonesia pada triwulan IV 2021 tetap terkendali, tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk
Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 35,0, menurun dibandingkan dengan rasio pada triwulan
sebelumnya sebesar 37,0. Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap sehat, ditunjukkan oleh ULN jangka
panjang yang lebih dominan dengan pangsa mencapai 88,3% dari total ULN. Dalam rangka menjaga Agar
struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan
perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehatihatian dalam pengelolaannya. Peran ULN juga
akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi
nasional, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.