Mengenal PAD lebih dekat

1. Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah
Pendapatan yang dipungut dan diperoleh
daerah yang berasal dari sumber ekonomi
daerah berdasarkan peraturan daerah dan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pendapatan Asli Daerah menurut UU 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintah Daerah, dibagi dalam beberapa
jenis:
1. Pajak daerah;
2. Retribusi daerah;
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan;
4. Lain-lain PAD Yang Sah.

2. Pajak Daerah
Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada
Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau
badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

3. Unsur-Unsur Pajak Daerah
1. Masyarakat;
2. Undang-Undang;
3. Objek;
4. Pemungut Pajak;
5. Subjek Pajak dan/atau Wajib Pajak.

4. Fungsi Pajak
Menurut Drs. Soeparno dalam bukunya yang
berjudul Ekonomi Publik untuk Keuangan dan
Pembukuan Daerah terbagi atas 2 yaitu:
1. Fungsi sumber pendapatan (budgetary);
2. Fungsi mengatur (regulatory).
Namun ada juga yang menambahkan 2 fungsi lagi,
yaitu:
1. Fungsi Stabilitas;
2. Fungsi Redistribusi pendapatan.

5. Prinsip Pemungutan Pajak
1. Prinsip Kesetaraan Kemampuan (Equality of
Ability) → Disesuaikan kemampuan WP;
2. Prinsip Kepastian Hukum (Certainty) →
Pemungutan harus Jelas, tegas, dan pasti ;
3. Prinsip Kenyamanan Pembayaran (Convenience
of Payment) → tidak memberatkan WP (waktu);
4. Prinsip Ekonomi (Economics of Collection) →
efisiensi;
5. Prinsip Ketepatan (Accuracy) → disesuaikan
dengan kebutuhan daerah (waktu).

6. Sistem Pemungutan Pajak Daerah
1. Official Assessment System → Dihitung oleh
petugas pajak;
2. Self Assessment System → Dihitung oleh WP;
3. With Holding System → Dihitung oleh pihak
ketiga.

7. Jenis Pajak Daerah Provinsi
1. Pajak Kendaraan Bermotor;
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
4. Pajak Air Permukaan; dan
5. Pajak Rokok (Baru).

8. Jenis Pajak Kabupaten/Kota
1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak Sarang Burung Walet;
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

9. Daftar Tarif Maksimum

10. Pajak Kendaraan Bermotor
• Objek : kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor;
• Dikecualikan dari objek : kereta api, kendaraan bermotor yang digunakan
semata-mata untuk keperluan pertahanan dan keamanan, dan
Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan negara
asing;
• Subjek : Orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai
Kendaraan Bermotor;
• Wajib Pajak : Orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan
Bermotor.
• Nilai Pajak : Dasar Pengenaan Pajak (nilai jual) x tarif (Peraturan Daerah);
• Bagi hasil ke Kab/Kota: 30% x Seluruh pendapatan pajak ini;
• Earmarking : Minimal 10% untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan
jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum.

11. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
• Objek : Penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor;
• Dikecualikan dari objek : kereta api, kendaraan bermotor
yang digunakan semata-mata untuk keperluan pertahanan
dan keamanan, dan Kendaraan Bermotor yang dimiliki
dan/atau dikuasai kedutaan negara asing;
• Subjek : Orang pribadi atau Badan yang dapat menerima
penyerahan Kendaraan Bermotor;
• Wajib Pajak : Orang pribadi atau Badan yang menerima
penyerahan Kendaraan Bermotor;
• Nilai Pajak : Dasar Pengenaan Pajak (sama dengan DPP
Kendaraan Bermotor) x tarif (Peraturan Daerah);
• Bagi hasil ke Kab/Kota: 30% x Seluruh pendapatan pajak ini;

12. Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor
• Objek : Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang
disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan
bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk
kendaraan di air;
• Subjek : Konsumen bahan bakar kendaraan bermotor;
• Wajib Pajak : Orang pribadi atau badan yang
menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor;
• Nilai Pajak : Dasar Pengenaan Pajak (nilai jual bahan
bakar sebelum PPN) x tarif (Peraturan Daerah);
• Bagi hasil ke Kab/Kota: 70% x Seluruh pendapatan
pajak ini;

13. Pajak Air Permukaan
• Objek : Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air
Permukaan;
• Dikecualikan : Jika air permukaan digunakan untuk
keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan
perikanan rakyat, dengan tetap memperhatikan kelestarian
lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
• Subjek : Orang pribadi atau badan yang dapat melakukan
pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan;
• Wajib Pajak : Orang pribadi atau badan yang melakukan
pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan;
• Nilai Pajak : Dasar pengenaan (ditetapkan oleh gubernur) x
tarif (Peraturan Daerah);
• Bagi hasil ke Kab/Kota: 50% x Seluruh pendapatan pajak ini.

14. Pajak Rokok
• Objek : Konsumsi rokok yang terdiri dari sigaret, cerutu, dan rokok
daun yang dikenai cukai oleh pemerintah berdasarkan peraturan
perundang-undangan;
• Subjek : Konsumen/orang pribadi yang mengkonsumsi rokok;
• Wajib Pajak : Pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok
uang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena
Cukai;
• Nilai Pajak : Dasar pengenaan (cukai) x tarif (Peraturan Daerah);
• Bagi hasil ke Kab/Kota: 70% x Seluruh pendapatan pajak ini;
• Earmarking : Minimal 50%, dialokasikan untuk mendanai pelayanan
kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang
berwenang.

15. Pajak Hotel
• Objek : Pelayanan yang disediakan oleh hotel
dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang;
• Subjek : Orang pribadi atau badan yang
melakukan pembayaran kepada orang pribadi
atau badan yang mengusahakan hotel;
• Wajib Pajak : Orang pribadi atau badan yang
mengusahakan hotel/tempat penginapan;
• Nilai Pajak : Dasar pengenaan (jumlah
penerimaan/seharusnya diterima) x tarif
(Peraturan Daerah);

16. Pajak Restoran
• Objek : Pelayanan yang disediakan oleh restoran
dan/atau sejenisnya;
• Subjek : Orang pribadi atau badan yang membeli
makanan dan/atau minuman dari restoran, baik
dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di
tempat lain;
• Wajib Pajak : Orang pribadi atau badan yang
mengusahakan Restoran;
• Nilai Pajak : Dasar pengenaan (jumlah
penerimaan/seharusnya diterima) x tarif
(Peraturan Daerah);

17. Pajak Hiburan
• Objek : Jasa penyelenggaraan hiburan dengan
dipungut bayaran;
• Subjek : Orang pribadi atau badan yang
menikmati hiburan;
• Wajib Pajak : Orang pribadi atau badan yang
menyelenggarakan hiburan;
• Nilai Pajak : Dasar pengenaan (jumlah
penerimaan/seharusnya diterima) x tarif
(Peraturan Daerah).

18. Pajak Reklame
• Objek : Semua penyelenggaraan reklame;
• Subjek : Orang pribadi atau badan yang
menggunakan reklame;
• Wajib Pajak : Orang pribadi atau badan yang
menyelenggarakan reklame;
• Nilai Pajak : Dasar pengenaan (nilai sewa
reklame) x tarif (Peraturan Daerah).

19. Pajak Penerangan Jalan
• Objek : Penggunaan tenaga listrik, baik yang
dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari
sumber lain;
• Subjek : Orang pribadi atau badan yang
manggunakan/dapat menggunakan tenaga listrik;
• Wajib Pajak : Orang pribadi atau badan yang
menyediakan dan/atau menggunakan tenaga
listrik;
• Nilai Pajak : Dasar pengenaan (nilai jual tenaga
listrik) x tarif (Peraturan Daerah);

20. Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan
• Objek : Kegiatan pengambilan Mineral Bukan
Logam dan Batuan untuk kegiatan komersial;
• Subjek : Orang pribadi atau badan yang dapat
mengambil mineral bukan logam dan batuan;
• Wajib Pajak : Orang pribadi atau badan yang
mengambil/menyelenggarakan tempat
pengambilan mineral bukan logam dan batuan;
• Nilai Pajak : Dasar pengenaan (nilai jual) x tarif
(Peraturan Daerah);

21. Pajak Parkir
• Objek : Penyelenggaraan tempat parkir di luar badan
jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok
usaha maupun yang disediakan sebagai pokok usaha,
termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan
bermotor;
• Subjek : Orang pribadi yang melakukan parkir
kendaraan bermotor;
• Wajib Pajak : Orang pribadi atau badan yang
menyelenggarakan tempat parkir;
• Nilai Pajak : Dasar pengenaan (jumlah
penerimaan/seharusnya diterima) x tarif (Peraturan
Daerah).

22. Pajak Air Tanah
• Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau
pemanfaatan air tanah;
• Dikecualikan : Pengambilan dan/atau pemanfaatan air
tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan
pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan;
• Subjek : Orang pribadi atau badan yang dapat melakukan
pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
• Wajib Pajak : Orang pribadi atau badan yang melakukan
pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk
kebutuhan komersial;
• Nilai Pajak : Dasar pengenaan (Ditetapkan oleh Kepala
Daerah) x tarif (Peraturan Daerah).

23. Pajak Sarang Burung Walet
• Objek : Pengambilan dan/atau pengusahaan sarang
burung walet, kecuali pengambilan sarang burung
walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP);
• Subjek : Orang pribadi atau badan yang dapat
melakukan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang
burung walet;
• Wajib Pajak : Orang pribadi atau badan yang
melakukan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang
burung walet;
• Nilai Pajak : Dasar pengenaan (nilai jual sesuai harga
pasar) x tarif (Peraturan Daerah).

24. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan
dan Perkotaan
• Objek : Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan
• Dikecualikan : pemerintah, sosial, kawasan yang digunakan untuk kegiatan
usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan;
• Subjek : Orang pribadi atau badan yang dapat mempunyai suatu hak atas
bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki,
menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan;
• Wajib Pajak : Orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai
suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau
memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan;
• Nilai : Dasar pengenaan x tarif (Peraturan Daerah);
• Dasar pengenaan pajak : (Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang ditetapkan
Kapala Daerah) x (Luas Tanah dan Bangunan) – (NJOP tidak kena pajak).

25. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB)
• Objek : Perolehan hak atas tanah dan/atau
bangunan;
• Subjek : Orang pribadi atau badan yang dapat
memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan;
• Wajib Pajak : Orang pribadi atau badan yang
memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan;
• Nilai : Dasar pengenaan pajak (NJOP – NJOP tidak
kena pajak) x tarif (Peraturan Daerah).

26. Retribusi Daerah
Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan
orang pribadi atau Badan.
Retribusi Daerah dibagi atas 3 Jenis yaitu:
1. Retribusi Jasa Umum;
2. Retribusi Jasa Usaha;
3. Retribusi Perizinan Tertentu.
Setiap Retribusi Daerah yang di keluarkan oleh Pemerintah Daerah adalah
merupakan kewenangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan, baik dalam
hal ketentuan penagihan sampai dengan tarif setiap retribusi. Retribusi
Daerah tersebut dituangkan dalam Peraturan Daerah

27. Retribusi Jasa Umum
• Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan
Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
• Retribusi Jasa Umum terdiri dari:
– Retribusi Pelayanan Kesehatan;
– Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
– Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
– Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
– Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
– Retribusi Pelayanan Pasar;
– Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
– Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
– Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
– Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
– Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
– Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
– Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
– Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

28. Retribusi Jasa Usaha
• Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah
Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:
– Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan
secara optimal; dan/atau
– Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak
swasta.
• Retribusi Jasa Usaha terdiri dari:
– Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
– Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
– Retribusi Tempat Pelelangan;
– Retribusi Terminal;
– Retribusi Tempat Khusus Parkir;
– Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
– Retribusi Rumah Potong Hewan;
– Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
– Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
– Retribusi Penyeberangan di Air; dan
– Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

29. Retribusi Perizinan Tertentu
• Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan
perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang
pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan
dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang,
penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana,
atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum
dan menjaga kelestarian lingkungan.
• Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari:
– Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
– Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
– Retribusi Izin Gangguan;
– Retribusi Izin Trayek; dan
– Retribusi Izin Usaha Perikanan