Cp18 accreditation role

1. BAB XVIII. Akreditasi: Perannya dalam Mengendalikan Akuntabilitas
Pelayanan Kesehatan
Latar Belakang dan Terminologi
Akuntabilitas dijelaskan sebagai “prosedur dan proses dengan satu pihak
memberikan pembenaran dan dibebani tanggung jawab atas tindakannya oleh pihak
lain yang tertarik pada aksi tersebut” (Emanuel dan Emanuel, 1996; Emanuel, 1996).
Akuntabilitas dalam pelayanan kesehatan digerakkan oleh tiga hal: pasar, regulasi
dan profesionalisme. Dalam pelayanan kesehatan, pihak-pihak yang mungkin
mengejar akuntabilitas antara lain mereka yang secara langsung dipengaruhi oleh
layanan kesehatan (pasien) dan yang secara langsung atau tidak langsung membayar
untuk pelayanan tersebut (para penjamin, pimpinan perusahaan, pekerja atau
pembayar pajak). Akuntabilitas dapat dicapai dengan cara informal yang subjektif
atau melalui pertukaran informasi melalui serangkaian metrik.
Salah satu mekanisme untuk menciptakan akuntabilitas adalah akreditasi.
Akreditasi adalah proses ketika kelompok di luar organisasi yang menyediakan
barang atau jasa mengevaluasi organisasi yang bersangkutan terhadap susunan
persyaratan dan memperlihatkan hasil-hasilnya kepada secara publik. Sertifikasi
sering digunakan untuk menerangkan proses yang serupa, namun sertifikasi lebih
sering digunakan dalam referensi daripada penentuan kompetensi individual atau
keputusan pemerintah mengenai pemenuhan syarat oleh organisasi untuk
berpartisipasi dalam program pemerintah. Akreditasi dan sertifikasi pada dasarnya
bersifat suka rela, sebaliknya pemberian izin selalu wajib dari pemerintah dan
menuntut organisasi untuk memenuhi persyaratan tertentu supaya dapat
menjalankan kegiatannya.
Regulasi dan Akreditasi
Di kebanyakan situasi, akreditasi ada ketika terdapat dorongan profesional
untuk menyusun dan mempertahankan standar, serta tekanan pasar atau peraturan
yang mendorong akreditasi sebagai alternatif dari regulasi atau pelaporan non
standardisasi kepada setiap kelompok yang menginginkan informasi. Beberapa
manfaat relatif dari akreditasi:

2.  Standar dapat diciptakan, diubah dan diperbarui secara berkala dengan dasar
ilmiah dan norma profesional
 Ambangnya dapat diatur di atas batas minimum yang ditentukan untuk
perizinan atau tinjauan wajib pemerintah
 Umpan balik yang diberikan kepada perusahaan atau pihak yang dievaluasi
biasanya lebih beragam daripada keputusan perizinan dan dapat memuat
informasi substansial untuk meningkatkan mutu dan keselamatan.
Beberapa kerugian relatif dari akreditasi:
 Jika badan akreditasi tampak dikendalikan oleh industri yang dievaluasinya,
mungkin akan muncul kekhawatiran bahwa standar dan proses evaluasi tidak
cukup rinci untuk memenuhi minat masyarakat.
 Jika ada banyak badan pengakreditasi yang menyediakan akreditasi untuk satu
jenis kelompok pelayanan kesehatan, persaingannya akan membuat masing-
masing badan menetapkan standar yang terlalu mudah untuk dipenuhi.
Proses dan Isi Akreditasi
Akreditasi didasarkan pada premis bahwa menetapkan atribut-atribut
penting pada mutu dan keamanan produk atau jasa pelayanan kesehatan dan
menciptakan metode untuk mengukur pencapaian kinerja itu tidak mustahil. Atribut-
atribut kritis dapat berlaku untuk aktivitas administratif maupun klinis, dapat
berdasarkan opini ahli, konsensus atau riset ilmiah. Pengukuran dapat meliputi
pengamatan di lapangan, tinjauan terhadap kebijakan, tinjauan atau inti sari data
dari catatan administratif atau klinis, survei dan wawancara dengan staf penyedia
atau pasien. Setelah pengukuran, akreditor menganalisis data, mengubahnya
menjadi informasi tentang kinerja badan usaha yang dievaluasi. Kemudian, badan
pengakreditasi membagikan informasi terkait hasil-hasilnya kepada kelompok yang
dievaluasi dan juga pihak-pihak yang memerlukan (pasien, pemerintah, konsumen,
dll.).
Cakupan dan Penggunaan Akreditasi dalam Pelayanan Kesehatan: Keberhasilan
dan Kegagalan

3. Rumah Sakit
Akuntabilitas mutu rumah sakit di A.S. pada dasarnya bergantung pada
regulasi dan akreditasi. Perizinan rumah sakit tersusun dalam undang-undang pada
tingkat negara bagian dan biasanya diatur oleh dewan medis atau rumah sakit yang
ditunjuk oleh negara bagian. Untuk akreditasi yang dimulai pada Januari 2004, The
Joint Commission menentukan tujuh perubahan signifikan yang dirancang agar
akreditasi menjadi proses yang lebih berkesinambungan dalam memelihara dan
meningkatkan kinerja organisasi pelayanan kesehatan dan menyediakan informasi
yang lebih bermanfaat mengenai badan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
1. Menulis dan mengatur ulang standar-standar menjadi sejelas mungkin dan
menghilangkan yang tidak berhubungan erat dengan keselamatan pasien dan
mutu perawatan.
2. Memperkenalkan persyaratan agar organisasi menyelenggarakan evaluasi
kinerja tahunan mengenai pemenuhan standar-standar.
3. Memasukkan informasi dari berbagai sumber, termasuk data MedPar dan ORYX,
ke dalam perangkat fokus prioritas.
4. Selama survei lapangan, para surveyor memeriksa wilayah-wilayah fokus
prioritas dengan menggunakan metodologi jejak.
5. Para surveyor menggunakan penemuan mereka untuk menjalankan analisis
sistem untuk mengidentifikasi dan memeriksa kekuatan dan kelemahan dalam
sistem klinis maupun organisasional rumah sakit.
6. Jika TJC menerima bukti-bukti pemenuhan standar suatu organisasi, TJC akan
mengakreditasinya. Akreditasi hanya diberikan jika The Joint Commission
menganggap organisasi memenuhi semua standarnya.
7. Laporan kinerja organisasi yang diletakkan di website The Joint Commission
tidak hanya memuat status akreditasi organisasi, tetapi juga performa absolut
dan komparatif sehubungan dengan tujuan-tujuan keselamatan pasien dan
mutu berdasarkan data ORYX.
Selain rumah sakit, The Joint Commission mengakreditasi beberapa
organisasi pelayanan kesehatan lainnya seperti perawatan rumahan, hospice
(fasilitas pelayanan khusus untuk pasien sakit parah), panti, pusat rawat jalan pasca

4. pembedahan, praktik rawat jalan, program kesehatan terkait perilaku, dan
laboratorium.
Penjamin
Sebelum ada HMO (1970), para penjamin diatur secara mendasar melalui
hukum asuransi negara bagian. Akuntabilitas pelayanan di HMO yang
mempekerjakan dokter atau menyelenggarakan rumah sakit berpokok pada standar
perizinan dan akreditasi yang sama dengan rumah sakit dan dokter lainnya.
Akuntabilias HMO tumbuh seiring dengan desakan pasar, khususnya dari pembeli
pelayanan kesehatan yang menuntut informasi rinci tentang mutu pelayanan yang
disediakan oleh HMO. Maka dari itu, proses akreditasi oleh National Committee for
Quality Assurance (NCQA) disusun. Hingga kini, regulasi perencanaan kesehatan yang
lebih luas dan detail, khususnya perencanaan HMO, serta partisipasinya dalam
program Medicare telah pula mengundang tekanan regulasi.
NCQA bermula sebagai komite organisasi perdagangan terkait dengan
rencana-rencana kesehatan, Group Health association of America. Kemudian,
sebagai tambahan atas kepentingan perencanaan kesehatan itu sendiri, para
pembeli pribadi menuntut adanya akuntabilitas. Akibatnya NCQA berkembang
secara independen dengan dewan direksi terdiri atas konsumen, pembeli, penyedia
dan sektor-sektor pelayanan kesehatan lainnya. Faktor lain yang menandai
perkembangan NCQA adalah pengembangan dan implementasi serangkaian ukuran
kinerja klinis yaitu Health Plan Employer Data and Information Set, yang kemudian
berganti menjadi Healthcare Effectiveness Data and Information Set (HEDIS). Kini,
NCQA melaporkan penetapan akreditasinya di website dengan kategori sempurna,
patut dipuji, terakreditasi, sementara, atau ditolak (Romano, 1993). Website
tersebut juga memuat informasi perencanaan secara spesifik mengenai kinerjanya
terhadap standar-standar akreditasi dan ukuran-ukuran HEDIS yang dikelompokkan
ke dalam lima kategori (akses-pelayanan, penyedia yang memenuhi syarat, tetap
sehat, membaik, dan sakit seumur hidup). NCQA juga membangun sistem laporan
dan penilaian mandiri berbasis web untuk berbagai proses akreditasinya,
memperkecil kebutuhan akan peninjauan lapangan atas bahan-bahan dan program-
program. NCQA pun telah memperluas jangkauan program akreditasinya dengan

5. meliputi pengendalian perilaku hidup sehat, penatalaksanaan penyakit, dan praktik-
praktik himpunan dokter.
Bagi HMO, peran pasar dalam evolusi akuntabilitas lebih besar daripada
dalam sektor kedokteran atau rumah sakit. Pengaturan oleh negara bagian dan
pemerintah federal bergerak melampaui regulasi penjaminan, namun belum
konsisten atau tersebar luas, dan melalui HMO, terdapat sedikit akuntabilitas
penjamin.
Panti
Akreditasi panti terbatas, umumnya karena dominasi program-program
Medicaid dan pihak swasta membayar sebagai pembiayaan perawatan olah panti.
CMS (Medicare dan Medicaid) dan negara bagian telah mengembangkan susunan
standar regulasi serta survei pemerintah dan program sertifikasi untuk mendorong
pengaturan panti. Tidak ada perundang-undangan yang memberi kewenangan
kepada CMS atau negara bagian untuk memperbolehkan status pertimbangan di
Medicare atau Medicaid agar badan-badan akreditasi swasta menggantikan survei
pemerintah dan sertifikasi panti-panti. Pengaturan ini berkebalikan dengan yang
berlaku pada rumah sakit. The Joint Commission dan lainnya menawarkan akreditasi
kepada panti, namun hanya sedikit yang mengajukan diri karena status dalam
pertimbangan dan tidak ada keuntungan pasar. Meski demikian, survei pemerintah
telah menunjukkan bahwa panti-panti terakreditasi memiliki tingkat kemunduran
serius lebih rendah daripada panti yang tidak berakreditasi.
Pelayanan pada Rawat Jalan
Akreditasi pada praktik-praktik rawat jalan semakin banyak, tetapi masih
sangat belum berkembang jika dibandingkan dengan sektor rumah sakit atau HMO.
Perkecualian pada renal dialysis, dominasi Medicare sebagai pembayar dan
keberadaan status dipertimbangkan untuk beberapa bagian dalam program CMS
telah hampir menyerupai program-program akreditasi universal. Walau demikian,
kebanyakan penjamin hanya menentukan sedikit persyaratan untuk berpartisipasi
dalam program selain perizinan untuk fasilitas rawat jalan. Lagipula, kecenderungan
tradisional pada profesionalisme terkait kualitas tinggi lebih kuat di bidang rawat

6. jalan, yang didominasi oleh praktik dokter swasta. Kemunculan organisasi besar
regional atau nasional yang mencari keuntungan dengan menyediakan pemindaian,
renal dialysis, perawatan terhadap kanker dan pelayanan lainnya, dipadukan dengan
pengakuran dari pembeli, penjamin dan masyarakat atas mutu dan biaya pelayanan
rawat jalan, telah mendorong sejumlah program dan badan usaha untuk
menawarkan akreditasi bagi program-program rawat jalan.
Masa Depan Akreditasi: Tantangan dan Perubahan
Jika akreditasi terus menjadi bagian penting dan pemastian akuntabilitas,
akreditasi harus berkembang seiring dengan tekanan pasar dan evolusi sistem
pelayanan kesehatan. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah barang-barang dan
jasa baru serta jenis organisasi yang menyediakannya. Akreditasi harus cepat
berevolusi menuju proses yang lebih fleksibel, mencakup banyak bidang, berasaskan
kinerja untuk melayani keinginan publik maupun tuntutan dari aktivitas-aktivitas
baru ini. Akreditasi juga harus mampu mengatasi masalah-masalah terkait koordinasi
pelayanan pasien dan pengelolaan data bersama antara kelompok-kelompok yang
semakin terkotak-kotak dalam pelayanan kesehatan.
Adapun tuntutan masyarakat akan informasi menjadi penyebab
pembandingan petugas klinis secara individu, grup, rumah sakit dan perencanaan
kesehatan sehubungan dengan mutu dan biaya klinis. Kebutuhan akan data
pengukuran mutu yang digunakan sebagai dasar pembayaran dalam program-
program pembayaran berdasarkan laporan atau kinerja yang semakin banyak juga
mendorong permintaan atas informasi ini (Rosenthal dkk., 2006). Dengan adanya
biaya pengumpulan informasi dan batas-batas fiskal yang semakin rendah di segala
sektor pelayanan kesehatan, akreditor dan lainnya perlu mencari cara pengurangan
jumlah standar dan ukuran yang berlebihan serta biaya pengumpulan data. Tanpa
itu, upaya peningkatan akuntabilitas pada level provider sepertinya akan
menghasilkan evaluasi yang berlebihan dan disfungsional, juga memperparah
penolakan dari pihak-pihak yang dievaluasi.
NCQA kini memasukkan ukuran-ukuran kinerja sebagai bagian akreditasi
HMO dan melaporkan informasi akreditasi dari HMO dan PPO di berbagai tingkat
kinerja. The Joint Commission pun melaporkan data komparatif sehingga publik dan

7. pembeli lebih mudah memilih organisasi penyedia pelayanan kesehatan. Walaupun
demikian, saat ini informasi tentang ukuran-ukuran kinerja klinis tidak dapat
dilaporkan dengan andal untuk sebagian besar ukuran pada tingkat dokter. Sistem
yang menampung perawatan dari dokter pun mempengaruhi hasil perkembangan
pasiennya (Krein dkk., 2002). Oleh sebab itu, pengumpulan informasi yang
mendalam dan jamak akan menjadi tantangan berat.
Tetap saja, minat terhadap pengukuran kinerja di tempat-tempat praktik
dokter bertambah karena semakin banyaknya permintaan atas pembelian berbasis
nilai. Akreditasi tidak dapat menjadi peran utama dalam akuntabilitas di masa
mendatang, kecuali dapat menyediakan informasi komparatif yang valid dan
terpercaya tentang mutu dan keamanan kepada masyarakat. Harapan jangka
panjang untuk akreditasi dan informasi yang lebih efektif terkait mutu tergantung
pada kemajuan penggunaan teknologi informasi di pelayanan kesehatan. Koleksi
data yang tersedia secara luas dan mudah diakses akan melancarkan akreditasi
berdasarkan pengukuran nyata atas ukuran-ukuran struktur, proses dan hasil klinis,
yang dapat pula dimanfaatkan dalam pemantauan mutu.
Akreditasi Meletakkan Batasnya Terlalu Rendah
Permasalahan
Akreditasi harus dibangun untuk menentukan tingkat dasar mutu yang dapat
diterima yang setidaknya mencakup tingkat minimal yang disyaratkan oleh hukum
dan peraturan. Jika persyaratan menurut peraturan dianggap level kinerja minimum
yang harus dicapai agar bisnis tetap berjalan, akreditasi dapat dijelaskan sebagai
tingkat dasar mutu dan keamanan yang harus diraih. Ketika akreditasi bukan
kewajiban, pihak-pihak yang tidak mengejar akreditasi akan menghindari biaya
akreditasi dan risiko tidak lulus. Tanpa desakan berpartisipasi, para penyedia layanan
enggan mencari akreditasi karena risiko gagal jauh lebih buruk daripada tidak
dievaluasi sama sekali. Lebih menantang lagi ketika terdapat banyak badan
pengakreditasi yang bersaing. Kehendak suatu badan akreditasi menaikkan standar
akan dipandang oleh pesaingnya sebagai peluang memenangkan saham pasar
dengan menetapkan standar yang lebih rendah. Pengelolaan banyak badan
akreditasi juga menjadi persoalan. Badan-badan pengakreditasi yang berstatus

8. dipertimbangkan menurut pemerintah federal seharusnya tidak mengejar
keuntungan; bagaimana pun komposisi dewan pimpinannya, mereka harus bertindak
demi kepentingan publik.
Analisis dan Tanggapan
Masalah meletakkan batas terlalu rendah sering kali terselesaikan dengan
sendirinya, karena hampir semua program akreditasi menerapkan standar-standar
dan persyaratan baru yang menaikkan batasnya secara berkala. Selain itu, penting
pula memasukkan standar peningkatan mutu yang mendorong pembuktian
peningkatan pada ukuran-ukuran klinis, kinerja relatif dari suatu kelompok pada
ukuran-ukuran klinis sebagai bagian dari skor akreditasinya, dan menambahkan
tujuan-tujuan keselamatan pasien dalam proses akreditasi. Salah satu cara untuk
menentukan level “kelulusan” adalah dengan mencari input secara luas dari pihak-
pihak yang diakreditasi dan yang menginginkan akuntabilitas melalui badan-badan
formal seperti dewan penasehat yang terdiri atas stakeholder tunggal atau banyak.
Cara lainnya adalah mendirikan dewan direksi atau komite untuk badan akreditasi
yang berwenang memutuskan, sehingga mereka mewakili semua kelompok
stakeholder.
Satu faktor penting mengenai manfaat akreditasi adalah penentuan basis
kepentingan dan fakta dari standar. Standar yang baik harus didasarkan pada
ketentuan terstruktur tentang bukti yang dapat ditemukan dan didokumentasikan
untuk mendukung pernyataan bahwa standar yang dipertanyakan itu penting bagi
mutu dan keselamatan. Standar juga harus terhubung dengan definisi kolektif
mengenai mutu, definisi dari IOM (2001) harus diterapkan: taraf yang harus dicapai
dalam jasa pelayanan kesehatan bagi seseorang atau masyarakat untuk
meningkatkan hasil yang diinginkan dan konsisten dengan bidang ilmu yang
bersangkutan.
Batas ambang yang terlihat penting dan dapat diharapkan oleh pihak-pihak
berkepentingan harus menjadi standar, namun ada proses konsensus untuk
menentukan cakupan dan definisi hasil kritis. Jika ada wilayah administratif, maka
penelitian eksperimental mengajukan keterkaitannya dengan hasil kesehatan, dan
sebagian besar hubungan tersebut bergantung pada validitas permukaan dan opini

9. ahli. Untuk menghindari standar administrasi yang tak berarti dan membebani,
diadakan dialog dan peninjauan secara teliti oleh para ahli yang bukan anggota dari
badan akreditasi. Dalam pelayanan klinis, fakta harus diperoleh dari penelitian
eksperimental dan, jika mungkin, dari percobaan terkontrol acak.
Untuk mengubah standar menjadi informasi tentang kinerja organisasi,
akreditasi harus mencakup beberapa metrik atau proses verifikasi, agar terjamin
bahwa organisasi telah memenuhi standar dan kriteria yang ditentukan. Ukuran-
ukuran performa klinis dan survei pengalaman pasien hanya memberitahukan
tinjauan mutu yang tidak tersedia dalam struktur dan proses administratif. Jika
dikumpulkan dari kerangka pengambilan sampel yang sesuai dan dilaporkan tepat
waktu, maka ukuran-ukuran kinerja dapat digunakan sebagai ukuran peningkatan
mutu internal oleh organisasi yang dievaluasi. Apabila ternyata pengukuran tersebut
tidak sesuai, mungkin ukurannya tidak relevan sebagai pengukur akuntabilitas.
Pengukuran eksternal hasil mungkin menjadi tujuan utama banyak instansi,
tetapi untuk area tertentu seperti keselamatan, struktur atau proses, ukuran-ukuran
pengukuran risiko perlu dilakukan jika hasil yang diharapkan tidak muncul. Di
berbagai kasus, verifikasi elemen-elemen struktural atau proses yang penting bagi
mutu dan keselamatan menjadi bagian dari akreditasi. Lagipula, karena masalah
pengkodean dan laporan, ukuran sampel yang tidak sesuai, kurangnya sistem
informasi elektronik yang kuat, ukuran-ukuran kinerja yang valid dan bisa diandalkan
pada berbagai aspek mutu menjadi mustahil dan terlalu mahal untuk diperoleh. Oleh
sebab itu, metrik-metrik selain ukuran-ukuran kinerja tetap memainkan peran utama
dalam menetapkan akuntabilitas bagi kualitas.
Akreditasi Gagal Menyajikan Informasi Penting yang Diperlukan Konsumen untuk
Memutuskan atau dalam Peningkatan Mutu
Permasalahan
Informasi lulus/gagal akreditasi dapat dianggap sebagai pemenuhan syarat-
syarat dasar akreditasi, namun kebanyakan proses akreditasi saat ini meliputi
beragam informasi yang dapat digunakan sebagai pembanding atau pilihan. Pada
akhirnya, level data yang dilaporkan secara publik mencerminkan pengaruh relatif

10. dari pihak-pihak yang menginginkan pembatasan laporan eksternal dan yang
mengharapkan lebih banyak akuntabilitas publik.
Analisis dan Tanggapan
Akreditasi adalah pembeda nyata dari status tak terakreditasi, tetapi semakin
banyak konsumen dan pembayar yang meminta informasi lebih mendalam tentang
mutu pelayanan kesehatan, dan kenyataan bahwa suatu organisasi terakreditasi
tidak terlalu berarti lagi. Dengan informasi akreditasi yang lebih meyakinkan,
organisasi dapat memanfaatkan akreditasi lebih dari sekadar dasar penopang dan
memberikan informasi agar masyarakat dapat membuat keputusan mengenai mutu.
Beberapa program akreditasi telah mengembangkan susunan metrik mereka lebih
dari inspeksi dan verifikasi. NCQA dan The Joint Commission tidak lagi semata-mata
menyatakan “terakreditasi/tidak terakreditasi”. NCQA melaporkan status akreditasi
di salah satu publikasi tahunannya dan dalam rangkaian data yang tersedia untuk
publik, baik sebagai kategori terurut berdasarkan skor akreditasi maupun sebagai
tingkat akreditasi tertentu. The Joint Commission pun menetapkan tingkatan yang
serupa, memberikan informasi berdasarkan penyakit tertentu pada ukuran-ukuran
ORYX terpilih. Kini, badan-badan akreditasi lainnya (misal URAC, AAAHC) hanya
mengungkapkan status organisasi telah meraih akreditasi atau sertifikasi.
Biaya Akreditasi Tidak Sepadan dengan Manfaatnya
Permasalahan
Setiap proses pengaturan atau peningkatan mutu mengandung biaya, namun
karena biaya pelayanan kesehatan yang semakin tinggi, investasi dalam bentuk
akreditasi tidak memberikan nilai yang nyata, entah itu bagi penyedia melalui
peningkatan mutu maupun bagi pengguna jasa melalui pemastian kualitas atau
pilihan, perlu dipertanyakan.
Analisis dan Tanggapan
Perkara jaminan pelayanan kesehatan serta kualitas dan keamanan
perawatan di rumah sakit menyebabkan organisasi memerlukan akuntabilitas. Nilai
pilihan-pilihan paling umum untuk akreditasi dalam memastikan akuntabilitas masih

11. jauh dari kenyataan. Di satu sisi, mungkin regulasi pemerintah lebih diharapkan
daripada akreditasi secara sukarela. Meski begitu, regulasi sering menjadi proses
berlawanan yang hasilnya ditentukan oleh kekuasaan politik, bukan analisis berbasis
fakta. Di sisi lain, akreditasi dapat menciptakan dialog aktif antara pihak-pihak yang
dianggap memegang tanggung jawab dan yang mengharapkan akuntabilitas.
Tindakan dari pembuat undang-undang juga tidak diharuskan, sehingga badan-
badan pengakreditasi dapat lebih cepat menyesuaikannya ke dalam cakupan, mode,
dan teknologi layanan yang disampaikan. Ujung-ujungnya, penyedia layanan
kesehatan yang mengejar akreditasi suka rela berkeinginan untuk memegang hak
dan tanggung jawab atas kinerjanya, tidak semata-mata memenuhi persyaratan
pihak luar.
Kesimpulan
Dulu, secara tradisional akreditasi telah menyediakan pendekatan yang
sukses dalam mengukur dan melaporkan akuntabilitas di wilayah pelayanan
kesehatan tertentu. Jelas bahwa pelayanan kesehatan butuh akuntabilitas yang lebih
baik. Hal ini memerlukan susunan metrik yang lebih tegas dan akuntabilitas di
bermacam level sistem pelayanan kesehatan. Tantangannya adalah
mengembangkan akreditasi agar memenuhi tuntutan akuntabilitas yang baru
tersebut. Cakupan akreditasi yang lebih luas dapat membantu mengatasi tantangan
ini, tetapi halangan-halangan utama harus ditangani lebih dulu agar perluasan
cakupan tersebut dapat menepati potensinya.
Sumber : Chapter 18 Buku The Health care Quality Book