1. Revormasi Di Indonesia Page 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Reformasi Indonesia
Kita tahu bahwa reformasi merupakan suatu perubahan dari tatanan
perikehidupan lama (era orde baru) menuju ke arah tatanan perikehidupan yang lebih
baik. Gerakan reformasi di Indonesia yang terjadi pada tahun 1998. Ini merupakan
suatu gerakan untuk melakukan pembaharuan dan perubahan. Perubahan ini yang
diprioritaskan yaitu pada bidang hukum, politik, ekonomi dan sosial. Perjuangan
reformasi tidak dapat didapatkan begitu saja, melainkan membutuhkan waktu yang
tidak singkat yang mana itu membutuhkan proses yang lama.
Hasil reformasi hanya dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia secara
bertahap, sehinnga perlu adanya agenda reformasi untuk memprioritaskan mana yang
lebih dulu harus dilaksanakan. Lebih lanjut perlu adanya kontrol atas reformasi, agar
pelaksanaan reformasi tepat pada tujuan dan sasarannya. Reformasi yang tidak
terkendali akan kehilangan arah dan bisa melanggar norma-norma hukum, sehingga
tidak membawa kebaikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia di masa depan.
Masalah yang sangat mendesak adalah upaya untuk mengatasi kesulitan
masyarakat banyak tentang masalah kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau
oleh rakyat. Sementara itu, kondisi politik dan ekonomi Indonesia sangat kacau.
Rakyat Indonesia menjadi semakin kritis dan menyatakan bahwa pemerinthan orde
baru tidak berhasil menciptakan pemerintahan kehidupan masyarakat yang makmur,
adil, dan sejahtera berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Oleh sebab itu, munculnya
gerakan reformasi bertujuan untuk memperbaiki tatanan kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara.
1.2 Rumusan Masalah
Supaya penulisan makalah ini sesuai dengan apa yang diharapkan penulis,
maka penulis menyusunkan rumusan makalah sebagai berikut :
1) Apa Pengertian Reformasi ?
2) Faktor Penyebab Munculnya Reformasi ?
3) Bagaimana Proses Reformasi di Indonesia
2. Revormasi Di Indonesia Page 2
1.3 Tujuan Penulisan
Penting bagi kita mempelajari dan mengetahui latar belakang terjadinya
reformasi serta mempelajari susunan-susunan masa revolusi pasca kemerdekaan
Republik Indonesia. Karena banyaknya terjadi penyimpangan-penyimpangan
penggunaan kekuasaan pada masa-masa tersebut sangat penting bagi kita untuk
membahas dan mencari solusi bersama-sama dengan melihat dari sisi silam latar
belakang negara.
Sebagai generasi muda kita harus mampu menciptakan pemikiran-pemikiran
baru yang berguna sehinga dapat bermanfaat bagi kemajuan negara kedepanya.
Penyelewengan-penyelewengan kekuasaan tidak hanya terjadi dimasa silam, saat ini
pun kerap terdengar berbagai kasus korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan
segelintir aparat pemerintahan disinilah peranan kita sebagai generasi penerus bangsa
untuk menciptakan gagasan-gagasan baru dalam mencari solusi menghapus setiap
tindakan penyelewengan-penyelewengan kekuasaan yang terjadi.
3. Revormasi Di Indonesia Page 3
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Reformasi
Reformasi tahun 1998 menjadi tonggak sejarah bagi Indonesia yang berhasil
mendorong perubahan tata pemerintahan di negeri ini. Gerakan reformasi berhasil
melakukan perubahan dengan jalan menumbangkan rezim Soeharto yang berkuasa
selama 32 tahun lebih. Reformasi menuntut perubahan di berbagai lini kehidupan,
baik sosial, ekonomi, politik, hukum termasuk dalam konteks pemerintahan.
Perubahan ini sebagai konsekuensi dari harapan akan cita-cita untuk membawa
Indonesia keluar dari masalah.
Reformasi 1998 juga membawa konsekuensi untuk melakukan reformasi pada
birokrasi. Ini tidak bisa dilepaskan dari kondisi birokrasi pemerintahan yang
mengalami penyakit bureaumania yang ditandai dengan kecenderungan inefisiensi,
penyalahgunaan wewenang, korupsi, kolusi dan nepotisme serta dijadikan alat oleh
pemerintahan orde baru untuk mempertahankan kekuasaan yang ada. Mengutip
pendapat Karl D Jackson, birokrasi Indonesia merupakan beuracratic polity. Model
ini merupakan birokrasi dimana menjadi akumulasi dari kekuasaan dan
menyingkirkan peran masyarakat dari politik dan pemerintahan.
Birokrasi pada masa Orde Baru juga mengalami apa yang disebut sebagai
parkinsonisasi dan orwelisasi seperti yang dikatakan Hans Dieter Evers. Birokrasi
Parkinson merujuk pada pertumbuhan jumlah anggota serta pemekaran structural
dalam birokrasi yang tidak terkendali. Birokrasi Orwel merujuk pada pola
birokratisasi yang merupakan proses perluasan kekuasaan pemerintah yang
dimaksudkan sebagai pengontrol kegiatan ekonomi, politik dan social dengan
menggunakan regulasi yang bila perlu ada suatu pemaksaan.
Dari model yang diutarakan di atas dapat dikatakan bahwa birokrasi yang
berkembang di Indonesia adalah birokrasi yang berbelit-belit, tidak efisein dan
mempunyai pegawai birokrat yang makin membengkak. Selain birokrasi masih
menempatkan dirinya sebagai penguasa daripada menjadi pelayan masyarakat
sehingga ia justru lebih mendekatkan diri kepada pemerintah daripada ke masyarakat.
Birokrasi di zaman orde baru juga ditandai dengan beberapa ciri-ciri seperti pegawai
negeri yang menjadi pengurus partai selain Golkar, maka dia akan tersingkirkan dari
4. Revormasi Di Indonesia Page 4
jajaran birokrasi. Selain itu, orang atau sekelompok orang yang tidak berpihak pada
Golkar, maka bisa dipastikan akan mendapat perlakuan diskriminatif dalam birokrasi.
Keberpihakan birokrasi terhadap suatu partai, tentu saja dalam hal ini Golkar, akan
mengurangi profesionalisme dari birokrasi tersebut. Dalam zaman orde baru juga ada
suatu kebijakan yang disebut zero growth. Adanya kebijakan zero growth yang
menyebabkan jumlah anggota birokrasi makin membengkak. Hal ini menjadikan
birokrasi tidak efisien karena jumlah pekerja dengan pekerjaannya tidak sebanding.
Persoalan yang menghinggapi birokrasi membuat reformasi birokrasi menjadi
isyu yang sangat kencang untuk direalisasikan. Pasalnya birokrasi pemerintah telah
memberikan sumbangan yang tidak sedikit terhadap keterpurukan bangsa. Reformasi
merupakan upaya-upaya untuk melakukan perbaikan terhadap kondisi buruknya
birokrasi Indonesia sebagai bagian dari usaha perbaikan kehidupan bangsa. Meskipun
sudah melakukan reformasi di tahun 1998 ternyata untuk melakukan suatu perubahan
dalam berbirokrasi atau reformasi birokrasi bukanlah hal yang mudah. Pemerintahan
yang muncul pasca reformasi juga tidak menjamin keberlangsungan reformasi
birokrasi bisa terealisasi dengan baik. Meski sudah berganti pemerintahan beberapa
kali kondisi birokrasi masih belum seperti yang diharapkan.
Kata reformasi berasal dari kata Inggris reform yang artinya perbaikan atau
pembaharuan. Hakikatnya, reformasi merupakan bagian dari dinamika masyarakat,
dalam arti bahwa perkembangan akan menyebabkan tuntutan terhadap pembaharuan
dan perubahan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan perkembangan tersebut.
Reformasi juga bermakna sebagai suatu perubahan tanpa merusak (to change without
destroying) atau perubahan dengan memelihara (to change while preserving). Dalam
hal ini, proses reformasi bukanlah proses perubahan yang radikal dan berlangsung
dalam jangka wkatu singkat, tetapi merupakan proses perubahan yang terencana dan
bertahap.
Kata reform menurut Oxford Advanded Learners Dictionary (1978) adalah
“make become better by removing or putting right what is bed or wrong”. Rumusan
tersebut menggambarkan bahwa pada dasarnya reformasi adalah mengubah atau
membuat sesuatu menjadi lebih baik dari sesuatu yang sudah ada.
Reformasi birokrasi berdasarkan teori Max Weber adalah upaya-upaya
strategis dalam menata kembali birokrasi yang sedang berjalan sesuai prinsip-prinsip
5. Revormasi Di Indonesia Page 5
span of control, division of labor, line and staff, ru;e and regulation, and professional
staff (Setiyono, 2004).
Reformasi birokrasi dalam sector public menurut Mark Schacter (2000) dalam
papernya Public Sector Reform In Developing Countries, mengatakan: “public sector
reform is about strengthening the way tha the public sector is managed. The pubic
sector may over extended-attempting to do too much with few resources.it may be
poorly organized; it decision making process may be irrational; staff may be
mismanaged; accountabilitymay be weak; public program may be poorly design and
public services poorly delivered. Public sector reform is the attampt to fix these
problems.” Dari pedapat tersebut Schacter tersebut jelas bawa tujuan reformasi
birokrasi antara lain adalah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul
dalam penyelenggaraan pemerintahanan khususnya sektor public.
Sementara itu, Michael Dugget, Director General IIAS mendefinisikan
reformasi birokrasi sebagai Proses yang dilakukan secara kontinue untuk mendesain
ulang birokrasi yang berada di lingkungan pemerintah dan partai politik sehingga
dapat berdaya guna dan berhasil guna baik ditinjau dari segi hukum maupun politik”.
Sekarang ini banyak sekali paradigma baru yang berkembang dalam sektor
publik terutama dalam penyelenggaraan negara atau pemerintahan. Reformasi
birokrasi dimaksudkan dalam kerangka mewujudkan penyelenggaraan dan
pemerintahan yang baik (good governance) yang mempunyai tujuan utama
memberikan pelayanan yang lebih baik/prima kepada masyarakat (excellent services
for civil society).
Reformasi birokrasi bisa dikatakan reforming on being reformed; perjuangan
untuk menegakan hukum dan konstitusi; a change for better in morals, habits,
methods; langkah-langkah pembaharuan sektor publik (public sector reform) dalam
upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan
pemerintahan yang bersih (clean government) sebagai wahana untuk mewujudkan
masyarakat madani.
Reformasi birokrasi dimaksudkan agar birokrasi pemerintah selalu bisa
menjalankan kerjanya dengan baik untuk melayani masyarakat sesuai dengan prinsip-
prinsip manajemen modern. Ini mengandung maksud adanya proses atau rangkaian
kegiatan dan tindakan yang sungguh-sungguh dan rasional, sehingga ada konsep dan
sistem yang jelas berlangsung terus menerus secara berkelanjutan dalam enam
6. Revormasi Di Indonesia Page 6
pekerjaan meliputi evaluasi, penataan, penertiban, perbaikan, penyempurnaan,
pembaharuan. Objeknya adalah pada semua sektor penyelenggara negara bidang
pemerintahan (kelembagaan, SDM aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pelayanan
publik.
2.2 Faktor Penyebab Munculnya Reformasi
Banyak hal yang mendorong terjadinya reformasi pada masa orde baru,
terutama ketidak adilan pada biang politik, ekonomi dan hukum. Pemerintahan orde
baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto ternyata tidak konsisten, dulu awalnya
terlihat sangat baik dan sukses, tetapi ternyata tidak demikian. Tekad awal orde baru
pada awal kemunculannya pada tahun 1996 adalah melaksanakan pemerintahan yang
murni sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 dalam tatanan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Setelah rezim Soeharto memegang pemerintahan dan memegang
pemerintahan, muncul suatu keinginan untuk terus-menerus mempertahankan
kekuasaannya. Hal ini tentu menimbulkan pandangan negatif, yaitu semakin jauh dari
tekad awal orde baru tersebut. Akhirnya berbagai penyelewengan dilakukan,
penyimpangan dari nilai-nilai pancasila dan UUD 1945 banyak dilakukan.
Penyimpangan yang dilakukan itu direkayasa untuk melindungi kepentingan
penguasa, sehingga hal tersebut selalu dianggap benar dan sah, walaupun merugikan
rakyat. Penyimpangan yang telah berangsur lama itu telah menimbulkan krisis di
segala bidang, yaitu politik, hukum, ekonomi, dan kepercayaan masyarakat terhadap
negara.
2.2.1 Krisis Politik
Krisis politik ini terjadi karena demokrasi yang dijalankan di Indonesia
pada saat itu tidak dijalankan semestinya. Kesannya bahwa kedaulatan rakyat itu
berada pada sekelompok tertentu yakni penguasa. Keadaan politik yang kacau
seperti ini munculnya rasa tidak percaya terhadap pemerintah. Ketidakpercayaan
inilah akhirnya yang menyebabkan munculnya gerakan reformasi. Gerakan
reformasi yang dipelopori oleh kalangan mahasiswa mengajukan tuntutan untuk
mengganti presiden dan dilaksanakan pemilu.
7. Revormasi Di Indonesia Page 7
Tuntutan masyarakat terhadap perubahan kebijakan pemerintah tentang
masalah politik, ekonomi dan hukum terus dilancarkan. Perkembangan ekonomi
dan pembangunan telah menimbulkan ketimpangan ekonomi yang lebih besar.
Monopoli sumber ekonomi oleh sekelompok tertentu, para konglomerat, tidak
mampu menghapuskan kemiskinan pada sebagian masyarakat Indonesia.
Kehidupan masyarakat dan pemerintahan masih penuh dengan pelanggaran
hukum dan HAM oleh penguasa. Ada kesan kedaulatan rakyat berada di tangan
para penguasa. Para anggota DPR pada kenyataannya sudah diatur dan
direkayasa, sehingga sebagian besar anggota MPR itu diangkat berdasarkan
ikatan kekeluargaan (nepotisme). Hal itu menyebabkan terjadinya krisis politik.
2.2.2 Krisis Hukum
Krisis hukum yang terjadi di masa orde baru ini terjadi karena hukum
pada saat itu pelaksanaannya terdapat banyak pelanggaran oleh penguasa dan
banyak ketidakadilan. Kekuasaan kehakiman pada saat itu berada di bawah
kekuasaan eksekutif, ini sungguh pelanggaran yang sangat berat karena telah
8. Revormasi Di Indonesia Page 8
melanggar konstitusi negara kita. Pengadilan sangat sulit memberikan keadilan
bagi rakyat, karena mereka harus tunduk kepada penguasa. Hukum malahan
sering digunakan sebagai alat pembenaran atas tindakan dan kebijakan
pemerintah. Seringkali terjadi rekayasa dalam proses peradilan, apabila peradilan
itu menyangkut diri penguasa, keluarga kerabat atau para pejabat negara.
Pejabat pada saat itu seakan sungguh kebal hukum. Mereka yang bersalah
akan selalu merekayasa kesalahan yang mereka perbuat, sehingga mereka bisa
lolos dari jeratan hukum. Hukum juga menjadi tuntutan dalam gerakan
reformasi. Rakyat menghendaki adanya reformasi juga di bidang hukum agar
dapat menyelesaikan masalah-masalah hukum yang ada pada saat itu. Reformasi
hukum harus cepat dilaksanakan karena ini merupakan aspek atau bagian dari
tuntutan kaum Reformis.
2.2.3 Krisis Ekonomi
Krisis moneter yang melanda Asia Tenggara ternyata juga mempengaruhi
perkembangan perekonomian Indonesia. Pada saat itu nilai tukar rupiah menjadi
sangat lemah. Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga menjadi terpuruk. Pada saat
itu ekonomi kita sungguh bobrok. Bank-bank juga banyak yang bermasalah.
Usaha yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi bank-bank yang bermasalah
juga tidak memberikan hasil. Krisis moneter yang melanda Negara-negara di
Asia Tenggara sejak bulan Juli 1996, juga mempengaruhi perkembangan
perekonomian Indonesia. Ekonomi Indonesia ternyata belum mampu untuk
mengahadapi krisis global tersebut. Krisis ekonomi Indonesia berawal dari
melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Hal ini membuat
kepercayaan rakyat terhadap pemerintah orde baru semakin berkurang.
9. Revormasi Di Indonesia Page 9
Indonesia dilanda krisis ekonomi yang sulit di atasi pada akhir tahun
1997. Semula berawal dari krisis moneter lalu berlanjut menjadi krisis ekonomi
dan akhirnya menjadi krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Pelita VI pun
kandas di tengah jalan. Kondisi ekonomi yang kian terpuruk ditambah dengan
KKN yang merajalela, Pembangunan yang dilakukan, hanya dapatdinikmati oleh
sebagian kecil kalangan masyarakat. Karena pembangunan cenderung terpusat
dan tidak merata. Meskipun perekonomian Indonesia meningkat, tapi secara
fundamental pembangunan ekonomi sangat rapuh. Kerusakan serta pencemaran
lingkungan hidup dan sumber daya alam. Perbedaan ekonomi antar daerah, antar
golongan pekerjaan, antar kelompok dalam masyarakat terasa semakin tajam.
Terciptalah kelompok yang terpinggirkan (Marginalisasi sosial). Pembangunan
hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik,
ekonomi, dan sosial yang demokratis dan berkeadilan.
Pembangunan tidak merata tampak dengan adanya kemiskinan di
sejumlah wilayah yang menjadi penyumbang devisa terbesar seperti Riau,
Kalimantan Timur, dan Irian. Faktor inilah yang selanjutnya ikut menjadi
penyebab terpuruknya perekonomian nasional Indonesia menjelang akhir tahun
1997 dan membuat perekonomian Indonesia gagal menunjukan taringnya.
Namun pembangunan ekonomi pada masa Orde Baru merupakan pondasi bagi
pembangunan ekonomi selanjutnya.
Utang luar negeri Indonesia menjadi salah satu penyebab masalah
ekonomi. Sebenarnya utang luar negeri kita tidak sepenuhnya merupakan utang
negara, tetapi sebagian merupakan utang swasta. Ketika terjadi krisis moneter
nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat merosot tajam. Keadaan
seperti ini juga dipengaruhi oleh keadaan perbankan Indonesia yang dianggap
tidak sehat. Pemerintahan orde baru ingin menjadikan negara Indonesia menjadi
negara industri, namun tidak mempertimbangkan kodisi rill di masyarakat.
Karena sebenarnya masyarakat Indonesia merupakan masyarakat agraris yang
tingkat pendidikannya masih rendah.
Pola pemerintahan yang sentralistis menjadi sistem pemerintahan pada
masa rezim orde baru. Semua kehidupan berbangsa dan bernegara diatur secara
sentral dari pusat pemerintahan. Oleh sebab itu peran pemerintah pusat menjadi
sangat menentukan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Pelaksanaan
10. Revormasi Di Indonesia Page 10
politik sentralisasi sangat mencolok terlihat pada bidang ekonomi. Ini terlihat
dari sebagian besar pengelolaan kekayaan alam di Indonesia berada di pusat.
Kekayaan Indonesia banyak yang diangkut dan dikendalikan oleh pusat.
2.2.4 Krisis Kepercayaan
Pada saat kepemimpinan presiden Soeharto terjadi krisis kepercayaan
terhadap kepemimpinannya. Krisis multidimensi yang melanda Indonesia telah
menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden
Soeharto. Pada Bulan Mei 1998 para mahasiswa bersama-sama meminta
pertanggungjawaban Soeharto sebagai pemimpin Negara tertinggi pada saat itu,
dan meminta dia untuk mengundurkan diri. Peristiwa pengunduran diri Soeharto
dan pengangkatan B.J.Habibie menjadi presiden menandai runtuhnya orde baru
dan awal dari masa reformasi. Tragedi trisakti mendorong munculnya solidaritas
dari kalangan kampus dan pemerintah yang menentang kebijakan pemerintah
yang dipandang tidak demokratis. Pada saat situasi politik nasional sedang panas
mengakibatkan nilai tukar rupiah terhadap AS semakin melemah karena
perekonomian kita saat itu sempat terhenti. Ini yang menyebabkan krisis
kepercayaan. Rakyat sudah tidak percaya lagi dengan pemerintah.
2.3 Reformasi di Indonesia
Reformasi dapat dikatakan sebagai gerakan moral untuk menjawab
ketidakpuasan dan keprihatinan atas kehidupan ekonomi, politik, hukum, dan sosial.
Sebenarnya Reformasi memiliki tujuan untuk menata kembali kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang lebih baik berdasarkan nilai-nilai luhur
11. Revormasi Di Indonesia Page 11
Pancasila dan UUD 1945. Reformasi merupakan formulasi menuju tatanan Indonesia
baru. Dengan demikian, hakikat gerakan reformasi bukan untuk menjatuhkan
pemerintahan orde baru, apalagi untuk menurunkan Soeharto dari kursi
kepresidenan. Akan tetapi, karena pemerintahan rezim Soeharto dipandang sudah
tidak mampu mengatasi persoalan bangsa dan negara, maka Soeharto diminta untuk
mengundurkan secara ikhlas demi perbaikan kehidupan bangsa dan negara Indonesia
untuk masa mendatang.
Gerakan reformasi merupakan suatu perjuangan karena hasil-hasilnya tidak
dapat dinikmati dalam waktu yang singkat. Hal ini dapat dimaklumi karena gerakan
reformasi memiliki agenda pembaruan dalam segala aspek kehidupan. Oleh karena
itu, semua agenda reformasi tidak mungkin dilaksanakan dalam waktu yang
bersamaan dan dalam waktu yang singkat. Agar agenda reformasi dapat dilaksanakan
dan berhasil dengan baik, maka diperlukan strategi yang tepat, seperti: Menetapkan
prioritas, yaitu menentukan aspek mana yang harus direformasi lebih dahulu dan
aspek mana yang direformasi kemudian. Melaksanakan kontrol agar pelaksanaan
reformasi dapat mencapai tujuan dan sasaran secara tepat.
Suatu gerakan reformasi yang tidak terkontrol akan kehilangan arah, dan
bahkan cenderung menyimpang dari norma-norma hukum. Dengan demikian, cita-
cita reformasi yang telah banyak sekali menimbulkan korban baik jiwa maupun harta
akan gagal. Untuk itu, kita sebagai pelajar Indonesia harus dan wajib menjaga
kelangsungan reformasi agar berjalan sesuai dengan harapan para pahlawan reformasi
yang gugur mendahului kita
2.4 Kebijakan Luar Negeri Indonesia
12. Revormasi Di Indonesia Page 12
Sejak proklamasi Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif. Bebas
artinya Indonesia tidakmemihak kepada salah satu blok dan menempuh cara sendiri
dalam menangani masalah-masalah internasional. Sedangkan aktif artinya Indonesia
berusaha sekuat tenaga untuk ikut memelihara perdamaian dunia dan berpartisipasi
meredakan ketegangan internasional.
Politik ini dipilih dalam rangka menjamin kerjasama dan hubungan baik
dengan bangsa lain di dunia. Politik yang dicetuskan Mohammad Hatta ini dijalankan
dari awal terbentuknya Indonesia hingga saat ini meskipun dalam pelaksanaannya
tidak sesuai karena adanya pengaruh dengan perubahan politik di dunia.
1. Penyimpangan terhadap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dianggap
mulai muncul ketika Indonesia pada masa Kabinet Sukiman (1951) dengan
mengadakan pertukaran surat antara Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo dan
Duta Besar Amerika Serikat Merle Cochran dalam rangka mendapatkan
bantuan dari Amerika Serikat. Hal ini menimbulkan protes sebab dianggap
telah meninggalkan politik bebas aktif dan memasukkan Indonesia ke dalam
sistem pertahanan Blok Barat.
2. Sementara itu pada masa Kabinet Ali Sastroamijoyo I menitik beratkan pada
kerjasama antara negara-negara Asia-Afrika dengan menyelenggarakan
Konferensi Asia-Afrika. Kenyataan tersebut bukan berarti Indonesia akan
membentuk blok ketiga. Tujuan dibentuk organisasi ini adalah sebagailandasan
dalam rangka memupuk solidaritas Asia-Afrika dan menyusun kekuatanagar
mendapatkan posisi yang menguntungkan bagi bangsa Asia-Afrika di tengah
percaturan politik internasional.
3. Pada masa Burhanuddin Harahap (1955) politik luar negeri Indonesia lebih
dekat dengan Blok Barat, baik dengan Amerika, Australia, Inggris, Singapura
dan Malaysia. Indonesia mendapatkan bantuan makanan dari Amerika (US$
96.700.000).
4. Tahun 1956 untuk menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia menganut
politik bebas aktif maka presiden Soekarno mengunjungi Uni Soviet. Dan
ditandatangani perjanjian kerja sama pemberian bantuan ekonomi dengan tidak
mengikat dari Uni Soviet(US$ 100.000.000). Indonesia juga mengunjungi
Cekoslowakia, Yugoslavia, dan Cina. Indonesia juga mengirimkan pasukan
perdamaian di bawah PBB yang dikenal dengan Pasukan Garuda.
13. Revormasi Di Indonesia Page 13
5. Pada masa Demokrasi Terpimpin, Indonesia turut mempelopori berdirinya
Gerakan Non Blok (1961) sejak saat itu Manifesto Politik (Manipol) menjadi
dasar pengambilan kebijakan luar negeri Indonesia sehingga dunia terbagi
menjadi NEFO (negara-negara komunis) dan OLDEFO (negara-negara
kolonialis dan imperialis). Indonesia termasuk dalam kelompok NEFO
sehingga menjalin hubungan erat dengan negara bok timur dan menjaga jarak
dengan negara blok barat. Politik tersebut selanjutnya berkembang semakin
radikal menjadi politik mercusuar dan politik poros. Politik Indonesia yang
agresif selama masa Demokrasi Terpimpin memboroskan devisa, inflasi
menjadi tidak terkontrol terlebih dengan adanya pemberontakan PKI 1965.
6. Politik pada masa Orde Baru lebih memperhatikan masalah stabilitas regional
akan menjamin keberhasilan rencana pembangunan Indonesia.
Upaya yang dilakukan Indonesia yaitu dengan :
1. Mempertahankan persahabatan dengan pihak barat
2. Menjalankan politik pintu terbuka bagi infestor asing serta pinjaman luar
negeri.
3. Bergabungnya kembali Indonesia sebagai anggota PBB pada 28 Desember
1966.
4. Memperbaiki hubungan dengan sejumlah negara yang sempat renggang karena
adanya politik konfrontasi masa Orde Lama.
5. Didirikan pula bentuk kerjasama regional ASEAN dalam rangka menjaga
stabilitas kawasan.
6. Pada 1992 Indonesia menjad ketua Gerakan Non Blok tetapi pada saat itu
timbul pertikaian dan perpecahan di negara Yugoslavia (Serbia menyerang
Bosnia yang mayoritas beragama Islam).
7. Indonesia menggunakan APEC untuk menentukan posisi kepemimpinan
Indonesia. Awalnya Indonesia tidak mau bergabung sebab takut tidak mampu
menghadapi liberalisasi perdagangan dan dipandang dapat mengurangi rasa
kerjasama dianatara negara-negara ASEAN tetapi setelah berakhirnya Perang
Dingin Indonesia bergabung dalam APEC. Dengan demikian Indonesia siap
untuk mengikuti perdagangan bebas bagi negara-negara berkembang pada
tahun 2020.
14. Revormasi Di Indonesia Page 14
BAB III
PENUTUP
2.1 Kesimpulan
Dari semua pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa perkembangan
demokrasi yang baik dan aman dapat membuat keadaan politik dan pemerintahan
yang semakin baik dan dewasa dimata internasional. Demokrasi Indonesia harus
dijalankan dengan baik oleh semua dukungan kalangan masyarakat tanpa pandang
bulu. Mulai dari kegiatan demokrasi yang paling sederhana sampai dengan kegiatan
demokrasi yang paling kompleks didalam pemerintahan Indonesia. Oleh sebab itu
untuk dapat menjalankan demokrasi yang baik diperlukan aturan – aturan hukum
yang dapat menjadi panutan untuk semua masyarakat agar terciptanya demokrasi
yang aman, tentram, serta rukun untuk semua kalangan.
3.2 Saran
Berikut adalah beberapa saran yang dapat digunakan agar keadaan demokrasi
di Indonesia dapat semakin berkembang dan dewasa dalam pemerintahan negara.
Diharapkan diadakannya dapat tercipta aturan hukum (rule of law) yang tegas yang
dapat mengatur demokrasi yang berada diindonesia untuk keadaan masyarakat
Indonesia yang aman, damai serta semakin dewasa pemikiran, untuk perkembangan
negara indonesia yang semakin maju dan sejahtera.
15. Revormasi Di Indonesia Page 15
DAFTAR PUSTAKA
http://books.google.co.id/books?id=BRVTbWr6wFQC&printsec=frontcover&dq=
ebook+indonesia+masa+reformasi&hl=id&sa=X&ei=itm4UMucGI6Qrgep1oCwB
Q&ved=0CCoQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false
http://books.google.co.id/books?id=HSPVfMKvfm0C&printsec=frontcover&dq=
ebook+reformasi+di+indonesia&hl=id&sa=X&ei=Sdu4UKH1LsXXrQe_u4HoAw
&ved=0CDkQ6AEwAg#v=onepage&q&f=false
http://www.scribd.com/doc/80457957/Makalah-Indonesia-Pada-Masa-Reformasi
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:EajFeBrLLV8J:repository.usu.ac.id/
bitstream/123456789/29876/4/Chapter%2520I.pdf+&hl=id&gl=id&pid=bl&srcid
=ADGEESiZFwBn1BKOawN8zVyFVrjnMG1mPaLxv77ub63DzjqNr6dakx3t5TRa
RNZPncQuDXGbcxt0aKtO_sQ3xpiZPTC2gL2OgdDKy4swBSFQiXDhQ1zuSUl_
HeEoQgtUHhSUFkRmTLTM&sig=AHIEtbQZ8CBp3_Lf1AX_LtCXLlPfzK2cIQ
http://social-studies17.blogspot.com/2011/12/indonesia-era-reformasi.html
