MASKER

of 103 Plastik & Sampah: Pantauan Agustus 2021
Plastik dan Sampah:
Pantauan bulan Agustus 2021
Oleh: Riza V. Tjahjadi
Duh… semakin lambat bertambahnya unit PLTSa,
contradictio dengan tajuk Percepatan pada Perpres No. 35 Tahun 2018
Masker, sampah masker dan insenerator tampak serius masalah dan
tantangannya sehingga pemerintah turun tangan dalam hal sosialisasi,
pengadaan drop box dan insenerator
Plastik mikro masih tetap dikaji eksistensinya dalam sungai di sekitar
Surabaya, tetapi aksi bebersih sampaj plastik pun digarap kaum muda
Setelah Tak Dipakai, Bagaimana Cara Menanggulangi
Limbah Masker? Ini Penjelasan Dinkes
Rabu, 11 Maret 2020 | 19:00 WIB
Penulis: Retia Kartika Dewi
Editor: Rizal Setyo Nugroho
KOMPAS.com - Masyarakat
berusaha mencegah penularan virus
corona penyebab Covid-19, salah
satunya dengan menggunakan
masker bedah atau masker
kesehatan yang berfungsi untuk
menangkal penyebaran droplet dari
pasien.
Umumnya masyarakat menggunakan masker sekali pakai untuk
melindungi diri di area mulut dan hidung.

Meskipun sebenarnya, penggunaan masker sekali pakai baiknya hanya
digunakan oleh orang yang sakit atau mengalami gejala batuk dan pilek
agar droplet tidak menular antar-manusia.
Sebab masker bedah atau masker sekali pakai wajib diganti apabila sudah
dalam kondisi kotor atau berbau. Disarankan agar mengganti masker 2-3
kali dalam sehari.
Jika ratusan ribu hingga jutaan orang selesai menggunakan masker, maka
limbah masker akan menumpuk jika tidak dibenahi dengan baik. Selain itu,
limbah masker medis juga harus diperhatikan cara membuangnya.
Lantas, bagaimana penanggulangan limbah masker di Indonesia?
Penjelasan Dinkes
Mengenai penjelasan cara membuang atau menanggulangi limbah medis
seperti masker ada penjelasan dari dinas kesehatan.
Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan (Kasie Kesling
Dinkes) Provinsi DKI Jakarta, Rusmana Adji menjelaskan, limbah masker
masuk dalam limbah medis di mana penanganannya sesuai dengan
standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.
"Limbah masker tersebut masuk kategori limbah medis sehingga untuk
penanganan atau SOP sama dengan pengelolaan limbah medis Fasilitas
Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)," ujar Adji saat dihubungi Kompas.com
pada Rabu (11/3/2020).
Menurutnya, pengelolaan limbah medis fasyankes nantinya akan
ditampung dengan plastik berwarna kuning dan dikirim ke perpustakaan
pihak ketiga (transporter).
Halaman Selanjutnya
1
2
TAG: masker bedah masker bekas pakai limbah masker masker sekali
pakai insinerator
https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/11/190000265/setelah-tak-
dipakai-bagaimana-cara-menanggulangi-limbah-masker-
ini?utm_source=Whatsapp&utm_medium=Refferal&utm_campaign=Sticky
_Mobile

Peneliti: Ada potensi sampah masker jadi sumber
mikroplastik baru
Selasa, 23 Juni 2020 00:47 WIB
Peneliti: Ada potensi sampah
masker jadi sumber
mikroplastik baru
ketika mikroplastiknya lebih
banyak dan kemudian ditambah
di Teluk Jakarta di perairan dan
sedimennya itu logam beratnya
cukup tinggi, mikroplastik itu
bisa berasosiasi positif dengan
logam berat yang ada
Jakarta (ANTARA) - Sampah alat pelindung diri (APD) seperti masker
perlu diolah secara khusus karena secara alami sulit terurai dan berpotensi
menjadi sumber mikroplastik baru yang mencemari lingkungan, kata
peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Muhammad Reza
Cordova.
"Masker kain itu karakternya mirip dengan baju dan itu lebih sulit terurai.
Yang relatif agak sedikit terurai lebih cepat itu sebenarnya sampah masker
medis," kata peneliti di Pusat Penelitian Oseanografi LIPI itu ketika
dihubungi di Jakarta, Senin (22/6).
Masker medis yang memiliki lapisan kapas akan cepat hancur di alam,
tetapi jika menggunakan polimer berbahan plastik maka penguraian
secara alami akan relatif lebih lama.
Bahkan, kata dia, bukan tidak mungkin bisa menjadi sumber mikroplastik
yang baru.Selain itu, kata anggota tim peneliti sampah LIPI itu, dengan
bertambahnya penggunaan masker berbahan kain, seperti polyster, maka
ada risiko munculnya sumber mikroplastik dari benang-benang tersebut.
Tim peneliti sampah LIPI melakukan studi di dua muara sungai di Jakarta
selama pandemi COVID-19, yaitu Cilincing dan Marunda, tempat di mana
mereka melakukan penelitian jenis sampah pada 2016.

Mereka menemukan sampah APD, seperti masker, pelindung wajah, dan
bahkan baju pelindung dalam jumlah signifikan di kedua lokasi itu, dari
sebelumnya nihil pada Maret-April 2016 naik menjadi 16 persen saat
periode yang sama pada 2020.
Baca juga: Walhi ingatkan masyarakat masukkan limbah masker sampah berbahaya
Reza mengatakan sampah APD itu dapat memberikan tekanan tambahan
terhadap ekosistem lingkungan hidup.
"Yang jadi masalah berikutnya adalah ketika mikroplastiknya lebih banyak
dan kemudian ditambah di Teluk Jakarta di perairan dan sedimennya itu
logam beratnya cukup tinggi, mikroplastik itu bisa berasosiasi positif
dengan logam berat yang ada," kata dia.
Jika mikroplastik dari sampah masker dimakan ikan dan terdapat mikroba
patogen, kata dia, ada risiko manusia memakan ikan yang sudah memiliki
patogen dan logam berat.
Dia menegaskan pentingnya sampah APD, seperti masker kain dan bedah
yang dipakai masyarakat untuk beraktivitas, dikelola secara khusus dan
tidak dibuang langsung.
Hal itu sesuai dengan edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(LHK) Nomor SE.2/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2020 tentang Pengelolaan
Limbah Infeksius (Limbah B3) dan Sampah Rumah Tangga dari
Penanganan COVID-19.
Selain mengatur limbah medis yang dihasilkan oleh rumah sakit, edaran itu
juga menyebutkan pentingnya limbah rumah tangga dengan orang dalam
pemantauan (ODP), seperti masker dan baju pelindung, yang harus
dikumpulkan dalam wadah tertutup dan dipisahkan dari sampah lain untuk
dimusnahkan di fasilitas pengolahan limbah B3.
Masker yang digunakan orang sehat, katanya, setelah digunakan harus
dipotong dan dikemas dengan rapat sebelum dimasukkan ke tempat
sampah.
Baca juga: Ecoton: Sampah masker jadi masalah baru lingkungan
Baca juga: Peneliti peringatkan sampah APD dapat berdampak pada lingkungan
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: M. Hari Atmoko
https://m.antaranews.com/berita/1568836/peneliti-ada-potensi-sampah-
masker-jadi-sumber-mikroplastik-baru?utm_medium=mobile

3 November 2020, 10:45 WIB
Terkumpul 860 kg Limbah Masker Selama Pandemi di
Jakarta
Putri Anisa Yuliani
| Megapolitan Antara Petugas
menimbang kantong-kantong berisi
limbah masker masyarakat sebelum
diangkut truk milik PT Wastec
Internasional di Dipo Sampah Ancol.
DINAS Lingkungan Hidup DKI
Jakarta telah menangani sebanyak
860 kilogram masker sekali pakai,
yang dibuang selama masa
pandemi covid-19 ini.
Jumlah itu yang terdata, diperkirakan jumlahnya jauh lebih besar.Kepala
Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Andono Warih mengatakan,
penggunaan masker sekali pakai terbilang tinggi dan termasuk dalam
limbah infeksius di masa pandemi ini. "Hal ini dibuktikan dengan
banyaknya masker bekas sekali pakai yang terbuang bersama dengan
sampah rumah tangga.
Untuk memutus rantai penularan covid-19 lebih jauh lagi maka masker-
masker limbah rumah tangga tersebut kami tangani," ungkap Andono,
dalam keterangan resmi, Jumat (13/11).Andono menjelaskan, petugas
kebersihan melakukan pemilahan dan penggumpulan limbah infeksius dari
rumah tangga seperti masker bekas untuk ditangani dengan semestinya.
Baca Juga: Walhi Ingatkan Masker Sekali Pakai Tingkatkan Limbah
Andono menambahkan, petugas yang melakukan penanganan sampah
masker bekas sekali pakai ini didukung dengan Alat Pelindung Diri (APD)
lengkap."Karena masker ini termasuk limbah infeksius Dinas LH
bekerjasama dengan pihak Pengolah Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun (B3) untuk pemusnahannya dengan cara diinsinerasi," kata
Andono.(OL-13)
Baca Juga: DLHK Karawang Imbau Bekas Masker Jangan Dibuang ...limbah DKI
masker limbah medis pandemi covid-19
Sumber: https://m.mediaindonesia.com/megapolitan/360651/terkumpul-
860-kg-limbah-masker-selama-pandemi-di-jakarta

Ilustrasi Isoman rekaman kamera ponsel 12 dan 13 Juli 2021
Beberapa infografis Pengelolaan Sampah Masker

Friday, 25 Dec 2020 09:25 WIB
Sampah Popok Ancaman Bagi Lingkungan dan Warga
Popok sekali pakai adalah salah satu penyumbang
mikroplastik di kehidupan manusia.
Red: Dwi Murdaningsih
research.fuseink.com
Bayi memakai popok sekali pakai/ilustrasi
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Surabaya ternyata miliki permasalahan
yang belum
kunjung dapat diselesaikan. Masalah itu adalah sampah di sungai.
Sampah plastik, terutama popok sekali pakai, mencemari Sungai Kalimas
dan Sungai Rungkut, anak Sungai Brantas.
Badan Pusat Statistik menyebutkan, terdapat sekitar 750 ribu bayi yang
tinggal di sekitar bantaran Sungai Brantas. Satu bayi membutuhkan hingga
empat popok per hari. Artinya ada tiga juta popok yang dibuang setiap
hari.
Baca Juga:
China Sarankan Awak Kabin Pakai Popok, Ini Alasannya
Kota Surabaya di Jawa Timur adalah salah satu kota paling hijau di
Indonesia. Pada pertengahan tahun 2019 Ruang Terbuka Hijau di
Surabaya sudah mencapai luas 7,2 juta hektare atau kurang lebih 21
persen dari keseluruhan luas kota.
Menurut Andreas Agus Kristanto Nugroho, peneliti Ecoton (Ecological
Observation and Wetlands Conservation), suatu LSM lingkungan hidup di
Gresik, Jawa Timur, kehidupan masyarakat saat ini tidak dapat lepas dari
plastik. Popok sekali pakai adalah salah satu penyumbang mikroplastik di
kehidupan manusia.
"Kehidupan kita tidak lepas dari plastik. Itu yang akhirnya sangat besar
menyumbang mikroplastik yang ada di kita. Popok itu 50 persen bahan
bakunya terdiri dari plastik.
Ketika perilaku masyarakat membuang popok ke sungai, akhirnya dengan
proses alam akan hancur menjadi serpihan-serpihan kecil atau jadi
mikroplastik. Itu yang akhirnya akan masuk ke tubuh kita,‖ kata Andreas.

Dari penelitian yang dilakukan Ecoton, mikroplastik dari polusi sampah
bahkan ternyata telah mencemari tubuh warga yang tinggal di sepanjang
aliran sungai tersebut.
"Yang ketika masuk ke tubuh kita si mikroplastik itu akan melepaskan
'penumpang'nya tadi ya pestisida, deterjen, limbah industri, tapi plastiknya
sendiri akan keluar lagi memang.
Tapi jangan lupa juga bahan plastik itu adalah bahan yang kalau kita
bilang bahan-bahan pemicu kanker."
Warga percaya buang popok ke sungai tindakan yang benar
Permasalahan sampah popok yang banyak dibuang ke sungai, tidak lepas
dari kurangnya pemahaman masyarakat terhadap beban lingkungan yang
ditimbulkan. Selain itu, mitos yang tidak benar terkait kesehatan anak yang
dikaitkan dengan pembuangan sampah popok sekali pakai menjadi alasan
masih banyaknya masyarakat membuang popok ke sungai.
Pengajar Kesehatan Lingkungan, Fakultas Kesehatan Masyarakat,
Universitas Jember, Anita Dewi Moelyaningrum mengatakan, ada
keyakinan bahwa popok serta barang yang berkaitan dengan bayi tidak
boleh terkena panas maupun terbakar karena itu akan berpengaruh pada
kondisi kesehatan bayi. Mitos atau kepercayaan ini yang menjadikan orang
tua lebih memilih membuang sampah popok ke sungai.
Anita berpendapat, diperlukan kerja sama semua elemen masyarakat,
untuk memberi pemahaman bahwa popok sekali pakai yang dibuang ke
sungai, tidak ada korelasinya dengan kondisi kesehatan anak.
"Jadi di sini perlu diluruskan, bahwa tidak ada kaitan sama sekali antara
pembakaran atau pengolahan lebih lanjut dari popok diapers ini, pada
kondisi kesehatan anak, sama sekali tidak ada. Tapi di masyarakat
memang berkembang seperti itu. Mereka percaya bahwa dengan
membuang popok sekali pakai ke sungai, lebih memberikan rasa aman
terhadap kondisi kesehatan anak,‖ terang Anita.
"Ada responden penelitian saya yang menyatakan, 'kemarin saya buang
popok di sampah dan kemungkinan dibawa ke TPA dan besoknya anak
saya demam. Besoknya anak saya kulitnya melepuh'. Pendekatan
masalah ini tidak bisa ilmiah saja tapi juga sosio-antropologi. Juga harus
ada kebijakan yang ketat," jelas Anita lebih lanjut.Brigade Evakuasi Popok
Menyadari betapa besarnya bahaya dari polusi sampah popok membuat
aktivis lingkungan yang tergabung di Ecoton tidak bisa tinggal diam.
Mereka membentuk komunitas yang langsung turun ke jalan untuk
mengentaskan permasalahan ini, yang diberi nama Brigade Evakuasi

Popok. Komunitas ini telah membersihkan secara berkala 16 kabupaten
dan kota di sepanjang Sungai Brantas sejak tahun 2017.
Upaya menjaga dan melestarikan sungai tidak hanya demi kelangsungan
hidup ekosistem sungai, melainkan juga demi kelangsungan hidup
manusia yang bergantung dari air permukaan. Polusi sampah popok yang
mencemari sungai, menurut Azis adalah kondisi darurat.
Survei yang pernah dilakukan Ecoton sebelumnya terkait penggunaan
popok sekali pakai, satu harinya seorang bayi atau balita menghabiskan 5
sampai 6 popok sekali pakai.
Sementara, data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2017 menyebutkan,
terdapat sekitar 750.000 bayi yang tinggal di sekitar bantaran Sungai
Brantas. Bila diperkirakan setiap harinya satu bayi memakai 4 popok,
maka terdapat 3 juta popok bayi yang digunakan setiap harinya.
"Bila sepertiganya saja, katakanlah 1 juta popok bayi yang akan dibuang
ke sungai. Ini akan menjadi dampak yang buruk bagi kehidupan sungai, di
mana di sungai itu ada ikan, ada beberapa makhluk hidup atau serangga-
serangga sungai. Jadi ini akan berpotensi buruk bagi kehidupan sungai
dan manusia di sekitar Sungai Brantas,‖ jabar Azis.
Kampanye popok kain
Selain turun langsung membersihkan bantaran sungai dari sampah popok
sekali pakai, Brigade Evakuasi Popok juga mengampanyekan penggunaan
popok kain. Mereka
menyerukan warga untuk menggunakan popok kain, karena selain
penggunaan popok kain menguntungkan secara ekonomis, penggunaan
popok yang bisa digunakan kembali berperan untuk menyelamatkan
lingkungan dan mengurangi sampah.
"Jadi kita menginisiasi warga, ibu-ibu PKK di sepanjang bantaran sungai
untuk mengkampanyekan penggunaan popok kain atau popok yang bisa
digunakan kembali.
Memang investasi pertama mereka harus beli 10 popok untuk bergantian,
tetapi ini akan menimbulkan efek ekonomi buat dua sampai tiga tahun dia
pakai popok,‖ ujar Azis.
"Kalau kita hitung sehari dia menghabiskan Rp. 10.000 untuk beli popok,
dan kalau kita kalkulasikan 2 sampai 3 tahun, itu bisa untuk membeli satu
sepeda motor. Nah ini yang kita dorong agar mereka beralih ke popok
yang bisa digunakan kembali atau popok kain, mindset ini yang kita
dorong,‖ kata dia.

Salah seorang warga Surabaya, Nita Liana, telah mempraktikkan imbauan
kampanye popok kain dan menggunakan popok kain kepada bayinya.
Menurut Nita, bayinya tak pernah alami gangguan kulit.
"Memang kelemahannya harus sering ganti, kalau dia pipis itu sudah
langsung ganti cepat-cepat, kalau dia lagi BAB juga langsung ganti cepat-
cepat. Kelemahannya maka kita harus sering cuci."
Walaupun demikian, Nita menyatakan popok kain memberi keuntungan
ekonomis. "Kalau kita sebagai orang tua, jelas lebih hemat secara
ekonomis. Karena kalau kain setelah dijemur dipakai lagi dan seterusnya,
berputar seperti itu. Tapi kalo popok sebulan bisa dua sampai tiga dus itu
lho, jadi boros."
Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak mengatakan, upaya
penyadaran terhadap masyarakat harus terus dilakukan, agar masyarakat
paham mengenai bahaya sampah popok bagi lingkungan. Selain memberi
edukasi serta penyadaran, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah
mengakomodasi kelompok-kelompok peduli lingkungan untuk terlibat
dalam kampanye besar sungai bebas popok.
Beberapa jembatan yang biasa digunakan untuk membuang sampah
popok, telah dipasangi kamerai pengintai beserta papan peringatan untuk
tidak membuang sampah ke sungai dan sekitarnya.
Berita Terkait
Ecoton Dorong Pembentukan Fish Rescue Center di Kali Brantas
Masyarakat Diminta Kurangi Pemakaian Plastik Sekali Pakai
Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menandatangani nota
kesepahaman (MoU) dengan pabrik atau industri yang berada di sekitar
aliran Sungai Brantas. Ini langkah terpadu untuk memastikan bahwa
kualitas air di sungai tersebut terjaga.
"Jadi ada langkah-langkah konkrit yang kami lakukan sebagai ikhtiar untuk
perubahan situasi,‖ imbuhnya.
sumber: https://www.dw.com/id/sampah-popok-ancaman-bagi-lingkungan-
dan-masyarakat/a-52008541
Berita Terkait
Dosen UNS Ubah Limbah Popok Jadi Peredam Suara Ruangan
Pemkot Jakbar Gandeng Swasta Daur Ulang Sampah Popok
sumber : DW
popok sekali pakai pencemaran sungai brantas ecoton diapers sampah popok
https://www.republika.co.id/berita/qlviq2368/sampah-popok-ancaman-bagi-
lingkungan-dan-warga

Penanganan Covid
Sampah Medis Capai 67 Juta Ton Sepanjang 2020, Ini
Arahan Kemenkes
Senin, 15 Februari 2021 18:56 WIB
Ilustrasi: Tumpukan limbah medis di Wuhan Union Hospital, Hubei, China.
Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Limbah medis, terutama masker akan
menjadi masalah baru dengan adanya pandemi covid-19, khususnya di
Indonesia.
Berdasarkan informasi Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, 1,5
ton sampah masker bekas dari rumah tangga terkumpul selama pandemi
covid-19.
Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes), Dante Saksono Harbuwono, saat
membuka seminar nasional terkait limbah medis, Senin (15/2/2021) juga
mengungkapkan 67,8 juta ton limbah medis terkumpul sepanjang tahun
2020.
Selain masker, timbunan limbah medis biasanya terdiri dari bekas alat
pelindung diri (APD), bahan medis habis pakai seperti jarum suntik dan
lainnya, yang berasal dari Rumah Sakit (RS) hingga pusat karantina
Aktivitas sehari-hari masyarakat turut menyumbang sampah medis.
Misalnya dengan adanya peraturan menggunakan masker orang harus
memakai masker, sehingga harus menggantinya setiap hari.
―Dengan mengganti maskernya, maka sampah medis untuk masker
semakin banyak,‖ ujar Wamenkes, Senin (15/2/2021).
Jika pandemi masih terus berlangsung, Dante mengatakan tidak menutup
kemungkinan limbah medis akan semakin banyak.
Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono bersiap disuntik
vaksin COVID-19 produksi Sinovac (CoronaVac) oleh vaksinator dokter
dari RSCM Jakarta Pusat, Kamis (14/1/2021). Wakil Menteri Kesehatan RI
Dante Saksono Harbuwono seusai disuntikan vaksin berharap tidak ada
gejala Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) yang dialaminya. Ini karena
vaksin COVID-19 buatan Sinovac sudah melalui serangkaian uji klinik.
Tribunnews/Jeprima (Tribunnews/JEPRIMA)

Dante mengatakan pihaknya di Kemenkes secara komprehensif turut
melakukan upaya agar sampah medis tidak mencemari lingkungan,
dengan cara meningkatkan kemitraan, baik dengan kementerian/ lembaga
terkait maupun pihak swasta.
Termasuk melakukan advokasi dengan pemerintah daerah (Pemda) untuk
membuat alokasi agar pembuangan sampah medis terkoordinasi dengan
baik, serta penyiapan pedoman teknis pengelolaan limbah.
―Ketersediaan fasilitas pengelolaan sampah medis harus tetap
diupayakan, baik di pemerintah maupun swasta dengan memperhatikan
pendekatan bahwa pembuangan sampah itu harus dekat, cepat tepat dan
akurat, agar lebih efektif dan bisa ditanggulangi,‖ katanya.
Dante memberikan arahan agar semua stakeholder harus bekerja sama
dalam mengelola limbah medis covid-19, maupun limbah vaksinasi sesuai
kewenangan.
Seluruh fasilitas kesehatan agar supaya mengikuti aturan dan pedoman
dalam pengelolaan limbah medis, termasuk meningkatkan kepedulian,
sehingga tidak menyebabkan penularan lebih lanjut.
Masyarakat diimbau juga peduli dalam pengelolaan limbah medis,
terutama limbah masker bekas.
―Limbah masker bekas ini akan menjadi sangat bertumpuk, dan makin
banyak setiap hari,‖ ujarnya.
Penulis: Larasati Dyah Utami
Editor: Hendra Gunawan
Tags
Sampah Medis Kemenkes Pandemi Covid19 masker bekas
Dante Saksono Harbuwono
https://m.tribunnews.com/amp/corona/2021/02/15/sampah-medis-capai-
67-juta-ton-sepanjang-2020-ini-arahan-kemenkes

Indonesia jajal teknologi iradiasi untuk kurangi sampah
plastic
Rabu, 19 Mei 2021 10:47 WIB
Jakarta (ANTARA) - Indonesia
melalui Badan Teknologi Nuklir
Indonesia (BATAN) menjajal
pemanfaatan teknologi iradiasi dalam
daur ulang limbah untuk mengurangi
sampah plastik di bawah program
NUTEC Plastic International Atomic
Energy Agency (IAEA). Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Siti Nurbaya Bakar dalam keterangan
tertulis
Jakarta, Rabu, mengatakan Indonesia berkomitmen mengurangi timbulan
sampah plastik, termasuk yang di laut.
Dalam kurun waktu tiga tahun, sampah plastik laut berkurang dari 615.000
ton pada 2018 menjadi sekitar 521.000 ton pada Desember 2020.
Baca juga: Dua pengusaha wanita ubah sampah plastik jadi bahan bangunan
Ia mengatakan mulai 2020 hingga 2024, BATAN akan mengkaji dan
melakukan penelitian pengembangan komposit plastik yang terbuat dari
komposit serat selulosa dan mikroplastik radio-trace serta radioekologi
akuatik.
―BATAN sejak lama telah berkolaborasi dengan IAEA dalam penggunaan
energi nuklir untuk penggunaan damai, yang kemudian menjadikan IAEA
menunjuk BATAN sebagai pusat kolaborasi untuk makanan dan industri.
Selanjutnya, BATAN akan terus mengkaji dan meneliti komposit plastik
kayu dengan menggunakan serat berbasis kelapa sawit," katanya.
Baca juga: Tiga pesan Bima Arya setelah saksikan film "Pulau Plastik"
Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi (PAIR) BATAN juga telah menyiapkan
dokumen rencana implementasi proyek NUTEC Plastic sebagai dasar
endorsement bagi Indonesia menjadi pilot country.
Melalui program tersebut diharapkan penggunaan iradiasi (polimerasi)
dalam daur ulang limbah plastik dapat dikembangkan lebih lanjut melalui
sektor industri pada skala ekonomi.IAEA meminta Indonesia untuk menjadi

negara pilot bagi tiga fase demonstration project NUTEC Plastic, yaitu fase
1, penguatan penanganan limbah plastik di sektor hilir, fase 2,
pembangunan demo plant, dan fase 3, upstreaming pemanfaatan
teknologi iradiasi penanganan limbah plastik.
Baca juga: "Pulau Plastik", sebuah alarm darurat sampah plastik
Sebelumnya dalam forum IAEA High Level Round Table Discussion for
The Asia and the Pacific Region ―NUTEC Plastic: Atoms Contributing to
the Search for Solutions to Plastic Pollution‖ yang diselenggarakan IAEA
secara virtual pada Selasa (18/5), Siti mengapresiasi program NUTEC
Plastic yang bertujuan membantu negara-negara di kawasan Asia Pasifik
dalam mengintegrasikan teknologi nuklir untuk pengelolaan sampah
plastik.
Ia meyakini inisiatif tersebut akan semakin mendukung strategi daur ulang
plastik untuk menjawab tantangan dan permasalahan sampah plastik
secara komprehensif, dari hulu hingga hilir, dengan memberikan inovasi
teknologi untuk mengolah sampah plastik menjadi produk antara yang
selanjutnya dapat digunakan untuk bahan industri, menciptakan inovasi
baru untuk industri plastik yang ramah lingkungan.
"Dalam konteks ini, izinkan saya meyakinkan kesiapan Indonesia untuk
menjadi salah satu proyek percontohan yang ditawarkan IAEA, karena
kami melihat manfaat proyek ini dalam meningkatkan kapasitas untuk
mengendalikan teknologi radiasi dan memperkuat kemampuan sumber
daya manusia di tingkat nasional," ujar dia.
Siti berharap, integrasi program NUTEC Plastic ke dalam program
pengendalian limbah plastik nasional akan meningkatkan inovasi teknologi
dan membantu mencapai target pengurangan limbah plastik dalam jangka
panjang.
Pewarta: Virna P Setyorini
Editor: Heru Dwi Suryatmojo
https://m.antaranews.com/berita/2163102/indonesia-jajal-teknologi-iradiasi-
untuk-kurangi-sampah-plastik?utm_medium=mobile

YLKI Sulsel: Sampah plastik berkontribusi rusak ekosistem
laut
bisa menimbulkan banyak penyakit, termasuk penyakit kanker
Senin, 31 Mei 2021 17:09 WIB
Makassar (ANTARA) - Direktur Yayasan Konservasi Laut Indonesia (YKLI)
Sulawesi Selatan, Nirwan Dessibali menyebut sampah plastik yang
dibuang ke laut memberikan kontribusi besar terhadap kerusakan
ekosistem karena menciptakan mikroplastik yang dimakan biota laut.
"Sampah plastik telah menjadi salah
satu ancaman bagi ekosistem laut di
seluruh dunia, tak terkecuali Kota
Makassar. Beberapa riset menunjukkan
paparan plastik dalam bentuk
mikroplastik telah ditemukan di
spesimen air laut, sedimen dan bahkan
di tubuh ikan maupun kerang, "sebut
Nirwan saat dikonfirmasi, Senin.
Hasil riset menunjukkan telah ditemukan 28 per size (ukuran kecil)
mikroplastik pada saluran pencernaan individu ikan yang konsumsi di Kota
Makassar dari sampel yang dikumpulkan di tempat pelelangan ikan.
Terdapat empat ekor dari 10 ikan teri untuk keperluan konsumsi itu
ditemukan mikroplastik berada di dalam tubuh ikan.
"Sebaran mikroplastik juga ditemukan di Padang Lamun berada di Pulau
Kodingareng dan
Bone Tambung Makassar, " ungkap pria kelahiran Bontobahari,
Bulukumba 27 April 1992 itu.
Baca juga: ASEAN adopsi Rencana Aksi Regional untuk tangani polusi plastik
Baca juga: Indonesia jajal teknologi iradiasi untuk kurangi sampah plastik
Ia menjelaskan, untuk sampai ke tubuh manusia, mikroplastik masuk
melalui rantai makanan, mulai dari manusia membuang sampah ke alam,
lalu ke lautan, dan ketika terurai menjadi mikroplastik. Mikroplastik
kemudian dikonsumsi ikan kecil, ikan kecil dimakan ikan besar, ikan besar
kemudian dikonsumsi manusia.
"Jadi pada akhirnya kembali ke manusia. Kita sendiri yang membuang
sampah namun pada akhirnya kembali ke kita. Dampak terburuk bisa

menimbulkan banyak penyakit, termasuk penyakit kanker," kata
menjelaskan.
Secara umum, Nirwan menjelaskan sejumlah dampak sampah plastik di
laut, seperti mengganggu biota laut sehingga menyebabkan banyak
kematian. Sampah plastik juga mengganggu jalur transportasi laut, di
mana banyak ditemukan keberadaan sampah yang sangat padat di jalur
kapal-kapal dan perahu nelayan.
"Dampak lainnya adalah matinya ekosistem terumbu karang dan lamun.
Termasuk ikan yang mengkonsumsi terlalu berlebihan hingga kemudian
dimakan manusia," papar dia.
Nelayan mencari ikan di dekat pantai CPI (Center Point of Indonesia) yang
dipenuhi sampah plastik di Makassar, Sulawesi Selatan. ANTARA
FOTO/Arnas Padda.
Baca juga: LIPI segera teliti kandungan mikroplastik di lautan Indonesia
Baca juga: Penelitian sebut mikroplastik terdapat di ikan, air minum hingga bir
Kontribusi sampah plastik di laut Makassar
Data YKLI Sulsel yang dihimpun dari beberapa sumber resmi, tercatat
presentase sampah plastik di laut pada tahun 2020, cukup tinggi. Jenis
sampah plastik pada Maret 2020 di dua pantai di Kota Makassar, yakni
Pantai Tanjung Bayang dan Angin Mamiri, ditemukan sebanyak 40 persen
berada di pinggir laut.
Disusul sampah karet 20 persen, logam dan kaca masing-masing 14
persen, kayu 5 persen, kain 3 persen, B3 2 persen dan 1 persen sampah
kertas dan karton.
Sedangkan data November 2020, timbulan sampah di Pantai Tanjung
Bayang, tercatat sampah plastik memberikan kontribusi besar terhadap
pencemaran laut yakni sebanyak 47 persen atau mengalami peningkatan
cukup signifikan dari data Maret 2020.
Sementara sampah kain, kayu, dan kaca memberikan kontribusi sebesar
10 persen, karet 9 persen, logam 6 persen dan B3 satu persen.
Diperkirakan, Rata-rata 100 ton per hari sampah berakhir di laut dan
pesisir Kota Makassar, berasal dari aktivitas darat lalu melalui aliran
sungai dan kanal bermuara di laut.
Baca juga: "Pulau Plastik", sebuah alarm darurat sampah plastik
Baca juga: Peneliti: Ada potensi sampah masker jadi sumber mikroplastik baru
Pewarta: M Darwin Fatir
Editor: Budhi Santoso

Kreasi sofa hasil olahan limbah plastic
Terkait
DLH DKI dorong warga aktif pilah sampah rumah tangga
3 Agustus 2021 12:22
Foto
Aksi bersihkan sampah plastik di pantai Teluk Palu
26 Juli 2021 13:36
CSO surati 8 CEO e-commerce minta tidak gunakan plastik sekali pakai
23 Juli 2021 13:26
Pemkab Probolinggo imbau warga rayakan Idul Adha tanpa sampah plastik
19 Juli 2021 16:05
Berkurban tanpa rugikan lingkungan, ganti plastik dengan besek
16 Juli 2021 18:20
Copyright © 2021 ANTARA
https://m.antaranews.com/berita/2184550/ylki-sulsel-sampah-plastik-
berkontribusi-rusak-ekosistem-laut?utm_medium=mobile
KKP siapkan pusat daur ulang sampah di wilayah pulau-
pulau kecil
Rabu, 9 Juni 2021 13:26 WIB
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
menyiapkan pusat daur ulang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
(WP3K) guna menangani permasalahan sampah di laut dan pencemaran
di berbagai kawasan tersebut.
"KKP akan melakukan beberapa kegiatan
di wilayah pesisir dan pulau kecil seperti
penanganan pencemaran, pembangunan
Tempat Penampungan Sementara atau
Pusat Daur Ulang dan Pengembangan
kawasan pesisir bersih," kata Dirjen
Pengelolaan Ruang Laut Tb. Haeru
Rahayu dalam siaran pers di Jakarta,
Rabu.
Tb Haeru Rahayu, yang akrab dipanggil Tebe, menyampaikan masalah
sampah di Indonesia menjadi perhatian besar pemerintah.
Hal itu, ujar dia, disebabkan karena sampah yang masuk ke laut 80 persen
berasal dari daratan, sehingga dalam proses pelapukan sampah plastik
untuk menjadi nanoplastik membutuhkan proses yang panjang dan

terdapat kemungkinan pula masuk dalam rantai makanan di ekosistem
laut.
Selain bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan menjaga
kelestarian lingkungan pesisir dan terolahnya sampah di wilayah sekitar,
lanjutnya, program penyediaan Tempat Pembuangan Sementara atau
Pusat Daur Ulang di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil juga
dimaksudkan untuk membantu meningkatkan usaha perekonomian
masyarakat.
Baca juga: KKP kembangkan kemasan dari rumput laut guna kurangi sampah plastik
"Bantuan ini nantinya berupa sarana dan prasarana yang dapat digunakan
untuk melakukan kegiatan pemisahan, pencucian, pengemasan dan
pengiriman bagi produk daur ulang sampah," jelas Tebe.
Sementara itu, Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Muhammad Yusuf juga menjelaskan jenis bantuan Tempat Penampungan
Sementara/Pusat Daur Ulang (TPS/PDU) yang akan dibangun di beberapa
lokasi percontohan di Indonesia memiliki bentuk bangunan sederhana
semi permanen dengan fasilitas alat pengolah sampah seperti mesin
pencacah plastik, mesin press dan mesin komposter.
Keberadaan TPS/PDU di pesisir, ujar dia, bisa menjadi solusi, sehingga
sampah-sampah yang dihasilkan dari kegiatan masyarakat dapat langsung
dibuang atau didaur ulang.
Bantuan Prasarana TPS/PDU menyasar kelompok masyarakat,
masyarakat hukum adat, lembaga swadaya masyarakat yang melakukan
kegiatan pada bidang kelautan dan perikanan di wilayah pesisir dan pulau-
pulau kecil.
Baca juga: KKP berkomitmen kurangi sampah plastik di laut Nusantara
―Keberadaan TPS/PDU tidak hanya menjadi tempat pembuangan
nantinya, melainkan bisa juga sebagai sarana wisata edukasi masyarakat
dalam mendapatkan informasi terkait sampah plastik dan pencemaran,‖
ujar Yusuf.
Saat ini, masih menurut dia, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk
mengurangi sampah plastik hingga mencapai 30 persen dan penanganan
pengelolaan sampah plastik sebesar 70 persen dan mengurangi sampah
yang masuk ke laut sebesar 70 persen pada tahun 2025, sehingga
kebocoran sampah ke laut diharapkan dapat berkurang.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono
telah menginstruksikan kepada jajarannya agar memberikan edukasi
kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah di laut sesuai dengan

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah
Laut, yang menargetkan sampah berasal dari daratan kemudian mengalir
ke laut atau sampah yang berasal dari kegiatan laut.
Baca juga: KKP kembangkan bioplastik dari biota laut untuk atasi limbah plastik
Baca juga: YLKI Sulsel: Sampah plastik berkontribusi rusak ekosistem laut
Baca juga: Tangani sampah laut, Luhut minta ada kapal khusus
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2021
Dinosaurus dari ban bekas hiasi tempat pembuangan sampah di Jember
Kreasi bunga warna-warni dari sendok plastik bekas
16 Agustus 2021 12:50
Samsung akan gunakan bahan daur ulang di produk seluler pada 2025
12 Agustus 2021 08:11
Aktivis: Cukai di hulu dorong permintaan produk daur ulang plastik
7 Agustus 2021 18:41
BPODT latih milenial daur ulang limbah kayu
Copyright © 2021 ANTARA
Ini Cara Pemusnahan Limbah APD Bekas Penanganan
Covid-19 Sesuai Dengan Prosedur
BY TORUS
15 Juni 2020 - 10:18
Jakarta, Borneo24.com – Pandemi Covid-19 membuat penggunaan Alat
Pelindung Diri semakin banyak, tentunya hal ini sangatlah penting untuk
tim medis penanganan wabah virus Covid-19.
Bagong Suyoto yang merupakan Ketua Koalisi Persampahan Nasional
(KPNas) mengatakan bahwa sampah atau limbah medis B3 bekas
penanganan Covid-19 perlu dapat perlakuan khusus dan berbeda dari
yang selama ini dilakukan.
Puput TD Putra yang merupakan Ketua Umum Koalisi Kawali Indonesia
Lestari mengatakan bahwa Corona adalah penyakit khusus yang limbah
medisnya harus dilakukan oleh pihak professional.
Standart perlengkapannya harus sudah memenuhi proses sterilisasi
kemudian baru masuk ke dalam boks mobil.
Limbah ini kemudian dimusnahkannya dengan pembakaran yang suhunya
memungkinkan untuk bisa mematikan virus.

Puput juga mengatakan bahwa harus ada tindakan yang segera dilakukan
supaya sampah medis tidak menjadi media penularan ke para pekerja dan
masyarakat yang hidupnya di sekitaran tempat pengolahan sampah.
Pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah
tersebut.
Limbah medis akibat perawatan ODP adalah masker, baju pelindung diri,
dan sarung tangan.Limbah ini harus dikumpulkan dan dikemas
menggunakan wadah yang tertutup. kemudian diangkut dan dimusnahkan
di tempat pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3.
Setelah itu petugas dari Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, Kesehatan
bertanggung jawab mengangkut limbah ke lokasi pengumpulan yang
sudah ditentukan sebelum diberikan ke pengolah limbah.
Semua petugas kebersihan atau pengangkut sampah harus dilengkapi
dengan APD yaitu masker, sarung tangan, dan sepatu pelindung (safety
shoes) yang harus disterilkan setiap hari.
Sementara untuk mengurangi sampah masker, masyarakat yang sehat
diminta untuk menggunakan masker yang bisa dicuci setiap hari.
Jika menggunakan masker sekali pakai harus dirobek atau digunting
setelah digunakan agar tidak disalahgunakan. Pemerintah daerah juga
diminta untuk menyediakan tempat sampah khusus masker di ruang
publik.
Limbah infeksius yang berasal dari pelayanan kesehatan harus disimpan
dalam kemasan tertutup paling lama dua hari sejak dihasilkan.(***)
https://borneo24.com/kesehatan/ini-cara-pemusnahan-limbah-apd-bekas-
penanganan-covid-19-sesuai-dengan-prosedur
Sultan Yogyakarta Curhat soal Limbah Medis Isoman ke
Ma'ruf
CNN Indonesia
Jumat, 30/07/2021 02:30
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X. (ANTARA
FOTO/Hafidz Mubarak A)
Jakarta, CNN Indonesia --
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku
Buwono (HB) X menceritakan kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin perihal

persoalan limbah medis (B3) dari pasien terinfeksi virus corona (Covid-19)
yang menjalani isolasi mandiri (isoman).
Dalam rapat koordinasi dengan Ma'rud dan Satgas Covid-19 DIY pada
Rabu (28/7) lalu, HB X mengatakan limbah-limbah medis para pasien
isoman itu menjadi sebuah persoalan besar juga di tengah lonjakan Covid-
19 di daerahnya.
"Yang kami punya problem (masalah) besar itu untuk B3, di isoman
(isolasi mandiri), Bapak. Kalau di rumah sakit dan sebagainya tidak ada
masalah. Tapi di isoman ini," kata dia seperti dikutip dari siaran pers yang
diterbitkan Setwapres RI, dikutip Kamis (29/7).
Sultan Yogyakarta itu mengakui pihaknya belum dapat memantau
penanganan limbah medis bagi pasien isolasi mandiri di rumah.
Lihat Juga :
Pemerintah Siapkan Penampungan Limbah Medis Pasien Isoman
Selain itu, Sri Sultan juga memaparkan data persebaran Covid-19 DIY
yang diklaim mengalami penurunan di pusat keramaian. Ia merinci bahwa
di tempat wisata perbelanjaan turun menjadi 38 persen tempat rekreasi (29
persen), stasiun/bandara (70 persen), tempat kerja (25 persen).
Meski demikian, ia mengaku terjadi kenaikan di sekitar lingkungan
perumahan. Sri Sultan khawatir berpotensi menimbulkan klaster baru di
lingkungan tempat tinggal.
"Ini faktual ya, memang berpindah dari jalan masuk ke rumah. Tapi
ternyata belum tentu tinggal di rumah, mungkin dari luar desa, masuk ke
desa, atau kongko bukan di rumah, berbincang ke rumah tetangganya,"
tutur HB X.
Ma'ruf Amin juga meminta agar masalah limbah medis pasien isoman
diperlukan penanganan yang serius. Hal itu bertujuan agar tidak menjadi
mata rantai baru dalam penyebaran virus di tengah masyarakat.
"Mungkin ada semacam BLU (Badan Layanan Umum) atau apa yang
menangani. Karena itu saya minta nanti Pak Gubernur untuk
berkoordinasi. Sebab, masalah limbah ini menjadi masalah sangat penting
harus diatasi," kata Ma'ruf.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono
menyampaikan penanganan limbah B3 Medis Covid-19 bagi pasien
isoman dapat dilakukan dengan penyemprotan disinfektan secara
menyeluruh. Selain itu, penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) juga harus
tetap digunakan dalam menangani barang-barang infeksius yang
ditemukan.

"Ada program disinfektan, Pak. Disinfektan yang harus dilakukan secara
berkala pada tempat-tempat yang cenderung infeksius. Kemudian juga
dengan fasilitas APD dan fasilitas-fasilitas lain yang sudah merupakan
barang infeksius itu juga perlu kita selesaikan supaya tidak menjadi salah
satu bagian dari proses pencemaran," kata Dante.
Lihat Juga :
KLHK: Ada 18 Ribu Ton Limbah Medis Berbahaya Selama Pandemi
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya,
mengatakan pemerintah berencana menyiapkan titik penampungan limbah
medis untuk pasien infeksi virus corona (Covid-19) yang melakukan isolasi
mandiri. Dalam implementasinya, kata Siti, pemerintah daerah bakal
bertanggung jawab atas pengawasan pengelolaan limbah medis yang
dikumpulkan pada dropbox di wilayah pemukiman.
"Oleh karena itu kita mendorong bahwa kalau yang isoman-isoman di
masyarakat memang harus ada dropbox, harus ada plastik-plastik kantong
pembungkus, ada angkutan dan lain-lain," tutur Siti melalui konferensi pers
di YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (28/7).
(rzr/kid)
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210729140252-20-
673797/sultan-yogyakarta-curhat-soal-limbah-medis-isoman-ke-maruf
Inovasi rumput laut ke bioplastik perlu pendampingan
intensif ke warga
Minggu, 1 Agustus 2021 12:40 WIB
Agar lebih ditingkatkan lagi pendampingan teknis kepada masyarakat dan
pengembangan aspek kesejahteraan masyarakatnya supaya program jauh
lebih bermanfaat dan berhasil sesuai target
Jakarta (ANTARA) - Kebijakan untuk menerapkan inovasi sektor kelautan
seperti produksi rumput laut menjadi bioplastik perlu pendampingan yang
intensif kepada kelompok warga yang biasa menanam komoditas tersebut,
dengan pendekatan yang tepat dan berkelanjutan.
"Konsep WPP (wilayah pengelolaan perikanan) bila diterapkan dengan
tiga pendekatan sustainable and responsible fisheries, yaitu berbasis
sains, manajemen yang baik, dan penegakan hukum yang adil, sudah

lebih dari memadai," kata Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk
Kemanusiaan Abdul Halim di Jakarta, Minggu.
Menurut dia, sebenarnya tidak perlu untuk membuat suatu penetapan
kawasan tertentu khusus untuk membantu riset dan peningkatan
produktivitas terhadap komoditas tersebut.
Hal itu, ujar dia, karena Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
sebetulnya sudah ada penyebutan untuk kawasan seperti itu, misalnya
program minapolitan berbasis produk perikanan tertentu, dan sekarang
juga ada program kampung ikan.
Untuk selanjutnya, ia menyarankan agar lebih ditingkatkan lagi
pendampingan teknis kepada masyarakat dan pengembangan aspek
kesejahteraan masyarakatnya supaya program jauh lebih bermanfaat dan
berhasil sesuai target.
Sebelumnya, KKP menyebutkan bahwa komoditas rumput laut bisa
digunakan untuk mengatasi sejumlah persoalan global seperti limbah
plastik dan perubahan iklim, sehingga merupakan peluang bagi pengusaha
sektor kelautan.
"Inovasi menjadi kata kunci dalam pengembangan produk turunan rumput
laut," kata Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan
Perikanan (PDSPKP) KKP Artati Widiarti.
Artati mencontohkan bahwa rumput laut bisa diolah menjadi bioplastik
sehingga dapat mengganti kemasan plastik yang selama ini ada.
Ia juga mengingatkan hasil kajian menyebutkan pemanfaatan rumput laut
jenis Asparagopsis taxiformis dalam pakan ternak ruminansia seperti sapi,
mampu mengurangi emisi gas metana.
"Ketika dunia menempatkan climate change sebagai isu utama, pelaku
usaha bisa mem-branding rumput laut sebagai tanaman yang mampu
menyerap karbondioksida," papar Dirjen PDSPKP KKP.
Artati menegaskan rumput laut merupakan salah satu sumber daya hayati
yang sangat melimpah di perairan Indonesia, di mana jumlahnya
diperkirakan mencapai 8,6 persen dari total biota di laut. Sementara luas
wilayah habitat rumput laut di Indonesia mencapai 1,2 juta hektare atau
terbesar di dunia.
Indonesia merupakan produsen rumput laut terbesar kedua setelah
Tiongkok, dengan volume ekspor tahun 2020 sebesar 195.574 ton dengan
nilai mencapai 279,58 juta dolar AS.

Berdasarkan data Pusat Penelitian Oseanografi LIPI, lanjutnya, saat ini
Indonesia memiliki kekayaan makroalga sebanyak 89 suku (familia), 268
marga (genus) dan 911 jenis (spesies).
Dari sekian jenis, rumput laut dari kelas alga merah (Rhodophyta)
menempati urutan terbanyak dari jumlah jenis yang tumbuh di perairan laut
Indonesia yaitu sebanyak 564 jenis, disusul alga hijau (Chlorophyta)
sebanyak 201 jenis dan alga coklat (Ochrophyta) sebanyak 146.
Baca juga: KKP sebut rumput laut bisa atasi persoalan limbah plastik
Baca juga: KKP dorong riset pemanfaatan limbah pengolahan komoditas rumput laut
Baca juga: KKP: Produksi rumput laut bisa bantu dongkrak pertumbuhan ekonomi
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Kelik Dewanto
https://m.antaranews.com/berita/2300550/inovasi-rumput-laut-ke-
bioplastik-perlu-pendampingan-intensif-ke-warga?utm_medium=mobile
Pengelolaan Sampah Kabupaten Klungkung
Petikan obrolan di grup WA
[7/8 8.28 AM] +62 813-3241-0536: Menurut data 60-70% sampah kita
adalah organik, biang rusuh masalah saat ini karena dari sumbernya,
rumah tangga dan kawasan penghasil sampah masih kecampur aduk,
kalau sampah organik sudah terpilah maka program pengomposan dan
pengolahan organik lainnya akan berjalan maksimal.
https://t.co/BGEPA0J0Ej
[7/8 8.39 AM] +62 813-3241-0536: Salah satu faktor sukses lainnya,
pemda harus menyiapkan sdm khusus monitoring lapangan, misalnya
satpol PP yang fokus full time mengawasi pengelolaan sampah didukung
anggaran yang cukup karena perda persampahan tanpa didukung
ketegasan hukum hanya jadi pajangan macan kertas.
https://t.co/10kjrl7am0
[7/8 8.57 AM] +62 813-1424-6402: Kan Sudah ada DLH nanti malah rusuh
menurut saya kalau libatkan Pol PP
[7/8 8.57 AM] +62 813-1424-6402: sudah jelas Fungsi DLH, Fasilitator,
regulator dan Pengawasan
[7/8 9.03 AM] +62 813-1424-6402: Kalau menurut saya yang paling urgent
di penataan Produsen bukan insentif, tetapi pengaturan dan regulasi

Waste management terkait bahan kemasan dan biaya jasa pengolahan
sampah yang dihasilkan. Harus tegas istilahnya.
[7/8 9.05 AM] +62 813-1424-6402: Insentif adalah tindakan menjadikan
atau membuat suatu motivasi dan menyebarkannya secara massal .
[7/8 9.06 AM] +62 813-1424-6402: jadi kalau insentif itu hanya dukungan
untuk motivasi
[7/8 9.06 AM] +62 813-1424-6402: Tapi pembiayaan pengelolaan sampah
itu mutlak tanggung jawab penghasil sampah.
[7/8 9.07 AM] +62 813-3241-0536: Kalau semua sekalian Dlh ya bisa juga,
itu hanya teknis saja
[7/8 9.09 AM] +62 813-1424-6402: Alur saat ini sudah bagus .. tinggal
memperkuat implementasi, tidak perlu lagi membangun sistem yang
tumpang tindih, apalagi sampai memperbesar anggaran, karena anggaran
saat ini sudah terbatas
[7/8 9.11 AM] +62 813-1424-6402: bagaimana mengoptimalkan peran
sesuai regulasi sudah keren .
[7/8 9.14 AM] +62 813-3241-0536: Penghasil wajib bertanggung jawab,
setuju, tapi biar aja seni dilapangan berjalan setiap daerah punya
tantangan dan dinamika masing2 biarlah disesuaikan kearifan lokal
besaran iurannya, memang betul ada TPS3R contoh di Kabupaten Malang
yang mampu membiayai secara mandiri, tapi dijangka pendek ini sulit
untuk semua wilayah disamakan pola kerjanya disuruh mandiri, contoh
dikota Semarapura Klungkung iuran sampahnya bahkan kecil diangka
3000/bulan nah kasus di Klungkung ada disupport APBD, ya ini juga gak
masalah
[7/8 9.17 AM] +62 813-3241-0536: Perlu diwebinarkan nih kayaknya pola
yang tepat mendukung pengelolaan sampah ??
[7/8 9.25 AM] +62 812-9140-240: Ayuk ??
[7/8 9.25 AM] +62 812-9140-240: Kita bikin yah
[7/8 9.25 AM] +62 813-3241-0536: Perlu bertahap membenahi aspek iuran
sampah masyarakat, kalau bicara skala kabupaten kota ya, kalau skala
kawasan mungkin lebih mudah
[7/8 9.27 AM] +62 813-3241-0536: Ayo mainkannn, saya siap presentasi
praktis pola yang sedang berjalan dikota Semarapura Kabupaten
Klungkung
[7/8 9.27 AM] +62 812-9140-240: Setelah 17 Agustus kayaknya

[7/8 9.28 AM] +62 813-3241-0536: Ya diatur aja yang pas, uni @?Wilda
Yanti? bisa berbagi skala kawasan perumahan yang sudah berjalan
[7/8 9.28 AM] +62 812-9140-240: Ok, siap
[7/8 9.29 AM] +62 813-3241-0536: @?Bijaksana Junerosano? bisa berbagi
pengelolaan ditatanan nasional
[7/8 9.29 AM] +62 812-9140-240: Di group ini kira2 siapa lagi
pembicaranya @?Saut Marpaung?
[7/8 9.30 AM] +62 812-9140-240: @?Bijaksana Junerosano? support yah
[7/8 9.30 AM] +62 813-3241-0536: Dari produsen bisa bos Danone @?+62
811-303-173?
[7/8 9.31 AM] +62 812-9140-240: Nah
[7/8 9.39 AM] +62 813-3241-0536: Anggaran pemda terbatas betul tapi
sebagian masih bisa diutak atik, artinya alokasi lain diperkecil, alokasi
sampah diperbesar ??
[7/8 9.41 AM] +62 813-3241-0536: Contoh alokasi yang berpotensi bisa
diperkecil itu perjalan dinas alias SPJ, program jalan jalan ASN untuk
belajar dan studi banding
[7/8 9.53 AM] +62 813-1424-6402: mantaps Pak Viddy lanjuut
[7/8 9.54 AM] +62 813-1424-6402: semua sistem kuncinya ada di skala
kab kota Pak Saut.
[7/8 9.55 AM] +62 813-1424-6402: kalau kab kota bilang kawasan wajib
mandiri, kawasan manut
[7/8 9.55 AM] +62 813-3241-0536: Iya setuju kepala daerah banyak
menentukan keberhasilan pengelolaan sampah diwilayahnya
[7/8 9.59 AM] +62 813-1424-6402: ini dia permasalahannya, saat iuran/
jasa tidak tertata, akhirnya mengandalkan support, kalau support berhenti
atau telat pengolahan berhenti, juga terjadi diklungkung, termasuk saat
andalkan produk, saat harga pelet dibeli di bawah ongkos produksi mereka
berhenti, hanya jalan untuk kamuflase, berarti sistem itu tidak bisa
dijalankan untuk keberlanjutan .
ini yang harus dibenahi.
[7/8 10.01 AM] +62 813-3241-0536: Dirubah ke pupuk
[7/8 10.02 AM] +62 813-1424-6402: Bahkan dijasa pun, ini pengalaman
kami, kita harus punya dana cadangan 3 kali lipat biaya operasional.
supaya pengelolaan bisa berjalan mulus .

ini untuk mengantisipasi ketelambatan pembayaran, penjualan produk
circular economy.
[7/8 10.02 AM] +62 813-1424-6402: apalagi yang gratisan atau iuran 3 rb
... pasti ngab-ngab
[7/8 10.04 AM] +62 813-3241-0536: Setuju iuran sampah harus dinaikkan
ke skala yang cukup untuk mendukung pengelolaan, tapi perlu bertahap
disesuaikan kondisi tantangan lapangan masing2 daerah
[7/8 10.05 AM] +62 813-3241-0536: Jangka pendek ini bisa perpaduan
APBD dan iuran masyarakat kawasan dan terbuka didukung produsen
juga
Pembuangan Sampah Liar di Kabupaten Bekasi Tersebar di
115 Tempat
07/08/2021 11:59:00
Sumber BeritaSatu
Situasi tersebut tak jauh yang dialami Kabupaten Bogor dan daerah
lainnya di Jawa Barat.
dan daerah lainnya di Jawa Barat.Belum lagi sampah yang dibuang
sembarangan, seperti lahan kosong, drainase, pinggir jalan, daerah aliran
sungai (DAS), badan kali.Akhirnya sampah, terutama plastik, styrofoam,
terbawa air menuju pesisir dan laut, dampaknya mengancam biota dan
ekosistem air.
―Kami mendata terdapat 71 hingga 115 titik pembuangan sampah liar di
Kabupaten Bekasi. Cukup banyak,‖ kata Ketua KPNas, Bagong Suyoto,
Sabtu (7/8/2021).
BACA JUGA Pemilahan Sampah dari Rumah Tangga Efektif Tangani Limbah
Dia menjelaskan, rendahnya tingkat pelayanan sampah mengakibatkan
timbulnya titik-titik pembuangan sampah liar alias ilegal. ―Untuk wilayah
Jawa Barat masih ditemui banyak lokasi pembuangan sampah liar,‖
bebernya.
Bagong Suyoto yang juga Ketua Asosiasi Pelapak dan Pemulung
Indonesia (APPI) dan Yayasan Pendidikan Lingkungan Hidup dan
Persampahan Indonesia (YPLHPI), menuturkan sampai saat ini
pemahaman masyarakat baru sebatas, bahwa sampah merupakan
sumber daya yang tidak siap pakai untuk bahan produksi secara langsung.
headtopics.com

BACA JUGA“Sampah juga merupakan sesuatu yang menjijikkan dan dianggap tidak
berguna lagi dan dibuang begitu saja, yang penting jauh dari pekarangan rumah
sehingga timbul sindrom NIMBY, Not in My Backyard. NIMBY menjadi sindrom di
sejumlah negara di dunia,” ungkapnya.
Sekarang ini, sambung dia, sampah sudah menjadi permasalahan
internasional, nasional, dan daerah.Bahkan, wilayah Jabodetabek dan
Jawa Barat banyak yang kesulitan menangani sampah karena berbagai
faktor teknis dan nonteknis. Dan sekarang, cenderung mengalami situasi
yang kompleks dan rumit.
―Sejumlah tempat pembuangan akhir (TPA) sudah penuh sampah dan
menuju darurat, seperti TPA Burangkeng, TPA Sumurbatu, TPST
Bantargebang, TPA Galuga, TPA Jalupang, dan lainnya. Bahkan,
sejumlah kabupaten/kota mencari TPA baru seperti di Kabupaten Subang,‖
imbuhnya.
Baca lebih lajut: BeritaSatu »
Volume Sampah Bekasi Turun 20 Persen Selama PPKM |Republika
OnlineVolume sampah Kabupaten Bekasi turun dari 600 menjadi 480 ton
per hari.
Volume sampah Kabupaten Bekasi turun 20 persen selama PPKMDinas
Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi , Jawa Barat menyatakan
volume sampah di daerah itu mengalami penurunan sebanyak 20 persen
selama penerapan ...
Menabung dan Bersedekah Melalui Bank Sampah di Depok |Republika
OnlinePetugas Bank Sampah menjemput sampah dari rumah ke rumah di
masa PPKM.
Tulis Komentar
‫اإلمارات‬
‫العربية‬
‫المتحدة‬ Argentina Österreich Australia Belgium Brasil Canada
Colombia Danmarks Deutschland ‫مصر‬ France España भारत Indonesia
Ireland ‫ا‬
‫ی‬
‫ران‬ Italia 북한 日本 Malaysia México Nederlandse Nigeria Norges
United Kingdom United States ‫پاکستان‬ Philippines Portugal России
Schweizer Sveriges Singapore ‫المملكة‬
‫العربية‬
‫السعودية‬ South Africa ประเทศไทย
Türkiye
https://headtopics.com/id/pembuangan-sampah-liar-di-kabupaten-bekasi-
tersebar-di-115-tempat-21256785

WALHI JAKARTA
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) DKI Jakarta
Siaran Pers WALHI Jakarta Menyikapi Rencana Pengelolaan
Sampah Dengan Teknologi Insinerator di Taman Tebet
Agustus 6, 2021 admin
Batalkan Segera Proyek Bakar-Bakaran Sampah di Taman Tebet!!!
Jum‘at 6 Agustus 2021. Pada hari Kamis 5 Agustus kemarin Pemerintah
Provinsi Jakarta, dalam hal ini Kelurahan Tebet Barat mengadakan
Konsultasi Publik perihal rencana pembangunan Fasilitas Pengelolaan
Sampah Antara (FPSA). Konsultasi publik ini berdasarkan informasi
merupakan tindak lanjut dari permohonan PT. Envitek Indonesia Jaya
terkait jadwal konsultasi publik rencana FPSA tersebut oleh PUD Sarana
Jaya sebagai pemrakarsa.
Pada konsultasi yang dihadiri Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta
tersebut, diketahui bahwa FPSA yang akan dibangun di Taman Tebet ini
menggunakan teknologi insinerator (bakar-bakaran sampah) hydrodrive
dengan kapasitas 120 ton/hari di atas lahan seluas 13.000 m2.
WALHI Jakarta secara tegas menolak rencana ini dengan beberapa
alasan, pertama proyek pengelolaan sampah dengan cara bakar-bakaran
sampah (insinerator) tersebut tidak ada dalam kebijakan dan strategi
daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis rumah
tangga. Kedua, proyek yang berpotensi menambah beban pencemaran
udara berada di area publik (taman) dan berdekatan langsung dengan
pemukiman, kemudian juga di tengah situasi beban pencemaran udara
Jakarta yang tinggi. Bisa dibayangkan area yang biasa di jadikan area
publik seperti rekreasi, berolahraga, dan lain sebagainya akan terpapar
dampak buruk insinerator. Dengan demikian FPSA dengan teknologi
insinerator ini juga bertentangan dengan Peraturan Daerah (Perda) No 04
tahun 2019, karena tidak memperhatikan aspek sosial dan tidak tepat
guna dalam pengelolaan sampah.
Teknologi termal seperti insinerator bukan merupakan energi baru,
melainkan teknologi lama yang sudah banyak ditinggalkan. Kami melihat
ini adalah cara berpikir pendek Dinas Lingkungan Hidup, Pemkot Jakarta
Selatan dan PUD Sarana Jaya dalam pengelolaan sampah. Pasalnya
Gubernur DKI pernah meminta tanggapan publik di media sosial pada
tahun 2020 tentang rencana revitalisasi Taman Tebet tersebut. Tidak
mungkin rencana FPSA dengan insinerator ini muncul dari publik karena
tidak ada masyarakat yang menginginkan proyek yang mengancam
wilayahnya sendiri.

Upaya yang seharunya diperkuat oleh pemerintah adalah pengelolaan
sampah berbasis (TPS) 3R berbasis masyarakat. Karena jumlah TPS 3R
Jakarta masih jauh dari angka ideal. Kemudian juga memberikan
dukungan dan memperluas praktik-praktik baik pengelolaan sampah yang
sudah berjalan di komunitas masyarakat.
Dengan ini WALHI Jakarta meminta kepada Gubernur DKI Jakarta untuk
segera membatalkan rencana proyek bakar-bakaran sampah di Taman
Tebet, karena berpotensi membahayakan ruang interaksi masyarakat.
Selaian itu revitalisasi Taman Tebet dengan memasuki pengelolaan
sampah menggunakan teknologi insinerator ini jauh dari konsep dan
komitmen Gubernur untuk menjadikan taman tersebut dengan konsep Eco
Garden (menggabungkan taman dengan sarana interaksi, edukasi, dan
rekreasi, masyarakat)
Narahubung: Tubagus Soleh Ahmadi, Direktur Eksekutif WALHI Jakarta
? Lagi, Sampah Kiriman Cemari Perairan Pulau Pari
Hak Cipta © 2021 WALHI JAKARTA. Keseluruhan Hak Cipta.
Tema: ColorMag oleh ThemeGrill. Dipersembahkan oleh WordPress.
Komentar di grup WA Informasi Walhi Jakarta
[9/8 12.17 AM] +62 813-9682-0400: Mantab.
[9/8 7.23 AM] +62 813-7667-0167: sepertinya banyak warga sekitar yg blm
tau ya? Perlu untuk digencarkan informasinya
[9/8 12.36 PM] +62 856-9327-7933: Beberapa org yg di kontak temen2
juga belum tau rencana ini ketua, kita juga akan membuka pengaduan
untuk advokasi ini, barangkali kawan-kawan anggota dan jaringan
bersedia bangun komunikasi jika tinggal/sanak kelurga/kenal sekitar taman
Tebet bisa dikomunikasikan..
Limbah medis dan penanganan darurat di era pandemi
Minggu, 8 Agustus 2021 17:33 WIB
Oleh Prisca Triferna Violleta
Limbah medis dan penanganan darurat di era pandemi
Jakarta (ANTARA) - Pandemi COVID-19 masih melanda Indonesia sejak
Maret 2020. Bersamaan dengan itu limbah medis yang dihasilkan dari
perawatan pasien juga terus bertambah.

Menurut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya,
sampai dengan tanggal 27 Juli 2021 terdapat 18.460 ton limbah medis
yang berbahan berbahaya dan beracun (B3) dan membutuhkan
penanganan khusus.
Isu limbah medis juga menjadi sorotan Ombudsman Republik Indonesia
yang dalam tinjauan sistemik terhadap pengelolaan dan pengawasannya
menemukan masih ada daerah yang belum memiliki aturan pengelolaan,
tempat penampungan sampah tidak berizin dan sesuai standar, praktik
pengumpulan, pengangkutan serta pengolahan yang tidak aman.
Ombudsman RI juga menemukan masih menemukan masalah dalam
pengawasan limbah medis, seperti kasus pembuangan banyak kantong
plastik berisi alat pelindung diri (APD) yang bercampur sampah infeksius di
Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada awal tahun ini.
Bocornya limbah infeksius, yang seharusnya ditangani secara khusus,
juga menjadi perhatian Ketua Koalisi Persampahan Nasional (KPNas)
sekaligus Ketua Umum Asosiasi Pelapak dan Pemulung Indonesia (APPI)
Bagong Suyoto.
Menurut Bagong, masih terdapat limbah medis berupa masker dan bahkan
APD di tempat pembuangan akhir (TPA) dan tempat pengolahan sampah
terpadu (TPST).
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
jelas menyatakan TPA hanya untuk sampah rumah tangga, sementara
limbah B3 harus ditangani secara khusus apalagi limbah medis memiliki
sifat infeksius.
"Banyak yang mencampur, ada yang sengaja mencampur, terus dibuang
ke TPA, seperti masker, sarung tangan, APD, bekas selang lalu kantung
infus --seringkali masih ada jarum dan darah, lalu ditemukan kit rapid test.
Ini pelanggaran serius," ujar Bagong.
Dia berharap adanya peningkatan pengawasan dan penertiban sampai di
tingkat komunitas dan akar rumput, apalagi masih ada titik pembuangan
sampah liar.
KLHK sebelumnya telah mengeluarkan aturan pengelolaan limbah medis
seperti Surat Edaran No. S-194/PSLB3/PLB.2/4/2020 perihal Pelaksanaan
Pengelolaan Limbah B3 Medis dari Kegiatan Penanganan COVID-19 yang
ditujukan kepada kepala Dinas Lingkungan Hidup di seluruh Indonesia.
Dengan adanya aturan itu, Bagong mendorong agar aturan tersebut
didukung juga oleh instrumen pengawasan dan pembangunan infrastruktur
terutama di luar wilayah Jawa dan Bali. Di mana masih belum meratanya
fasilitas pengolahan limbah B3 di beberapa daerah.

"Fasilitas itu harus ada di seluruh Indonesia karena jumlah rumah sakit,
klinik kesehatan, puskesmas terus bertambah, jumlahnya semakin banyak.
Tentu fasilitas-fasilitas itu harus ditingkatkan," ujarnya.
Baca juga: LIPI ubah limbah masker jadi produk bernilai tambah
Baca juga: Menperin jajaki industri semen untuk kelola limbah medis
Pengelolaan ditingkatkan
Penanganan limbah B3 medis menjadi persoalan darurat yang harus
menjadi perhatian, kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan
Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.
Pemerintah memandang persoalan limbah medis selama masa pandemi
COVID-19 sebagai isu darurat yang harus segera ditangani.
Pemerintah akan bekerja sama dengan pabrik semen di berbagai wilayah
untuk membantu pemusnahan limbah medis. Pemerintah juga
menentukan lokasi prioritas untuk penanganan limbah medis seperti di
rumah sakit dan fasilitas isolasi terpusat serta mandiri.
Melihat urgensi penanganan limbah medis, pemerintah kemudian
mengalokasikan anggaran sekitar Rp1,3 triliun untuk memusnahkan
limbah medis di masa pandemi COVID-19.
Dana itu berada di beberapa pos anggaran di Satgas Penanganan COVID-
19, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum. Presiden Joko Widodo
meminta agar anggaran tersebut dapat digunakan untuk membangun alat-
alat pemusnah sampah baik insinerator maupun pencacah.
Menteri LHK Siti Nurbaya sendiri menjelaskan bahwa ada tiga langkah
utama KLHK dalam penanganan limbah B3 medis.
Langkah pertama adalah memberikan dukungan relaksasi kebijakan,
terutama untuk fasilitas layanan kesehatan dengan insinerator belum
berizin. Mereka diberikan dispensasi operasi dengan syarat insinerator
suhu 800 derajat Celcius dan diberikan supervisi.
Langkah kedua, KLHK memberikan dukungan sarana mengingat
pengelolaan limbah medis yang ada saat ini masih terpusat di Jawa, yakni
lebih kurang 78 persen.
KLHK sendiri sejak 2019 sudah membantu pembangunan sebanyak 10
unit insenerator kapasitas 150 kg/jam dan 300 kg/jam seperti di Aceh,
Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat,
Nusa Tenggara Timur, Papua Barat dan Kalimantan Selatan.

"Terhadap pengelolaan limbah medis ini, KLHK juga melakukan langkah
ketiga, yaitu kegiatan pengawasan, dimana saat ini masih dalam fase
pengawasan untuk pembinaan belum ke penegakan hukum pidana. Pesan
utamanya tidak boleh membuang limbah medis ke TPA," ujar Siti dalam
konferensi pers usai Ratas Kabinet tentang Pengelolaan Limbah Medis
COVID-19.
Selain pengelolaan, Siti juga menyatakan KLHK akan mengembangkan
dan menyempurnakan sistem serta berkoordinasi secara intensif dengan
pemerintah daerah.
Sumbangsih peningkatan pengelolaan limbah medis juga dilakukan dunia
riset Indonesia dengan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
(LIPI) Akbar Hanif Dawam Abdullah menggunakan teknologi untuk
mengubah limbah masker medis menjadi produk memiliki nilai tambah.
Dengan penggunaan masker medis yang meningkat signifikan akibat
pandemi, peneliti di Loka Penelitian Teknologi Bersih (LPTB) LIPI itu
menjelaskan limbah masker sekali pakai yang berbahan plastik dapat
diubah menjadi biji plastik yang kemudian diolah menjadi produk seperti
pot, bak sampah dan ember.
Untuk menghindari bocor ke lingkungan, maka limbah masker dapat diolah
menggunakan teknologi ekstrusi.
Tidak hanya itu, LIPI juga mengembangkan teknologi insinerator untuk
mengolah limbah medis skala kecil jenis masker dan APD.
Semua langkah itu dilakukan untuk mendukung langkah pemerintah yang
memandang penambahan limbah medis sebagai persoalan darurat yang
harus segera ditangani di masa pandemi.*
https://m.antaranews.com/berita/2315018/limbah-medis-dan-penanganan-
darurat-di-era-pandemi
Baca juga: BRIN kembangkan teknologi pengolah limbah medis mobile
Oleh Prisca Triferna Violleta
Editor: Erafzon Saptiyulda AS

Ditolak Walhi, DLH DKI Klaim FPSA Tebet Ramah
Lingkungan
Redaksi2 hours ago
Konstruksi Media – Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta,
Syaripudin mengklaim, rencana Fasilitas Pengolahan Sampah Antara
(FPSA)/Intermediate Treatment Facility (ITF) skala mikro di Taman Tebet,
Jakarta Selatan ramah lingkungan.
Pembangunan FPSA Tebet ini terintegrasi dengan revitalisasi Taman
Tebet secara keseluruhan.
―Rencana untuk pembangunan FPSA beserta fasilitasnya berupa
pengolahan sampah sudah dipikirkan secara matang, bahkan disesuaikan
dengan komposisi dan karakteristik sampah di Kecamatan Tebet,‖ ujar
Syaripudin dalam keterangan tertulis, Senin (9/8/2021).
Ditolak Walhi, DLH DKI Klaim FPSA Tebet Ramah Lingkungan
Syaripudin mengungkapkan, FPSA Tebet merupakan pengolahan sampah
terpadu dengan recycling center, biodigester, pirolisis, BSF Maggot,
incinerator, dan pengolahan FABA, sehingga diupayakan hanya sampah
tak terolah yang masuk ke insinerator.
Selain itu, FPSA Tebet dilengkapi fasilitas enviromental education (pusat
edukasi warga), ruang interaksi publik (taman bermain), food center
(kantin), sarana olahraga, urban farming, IPAL dan open theater.
―Pembangunan FPSA Tebet juga terintegrasi dengan kegiatan revitalisasi
Taman Tebet yang saat ini juga sedang berlangsung. Konsep hijau dari
Taman Tebet juga akan diterapkan di FPSA Tebet yang sedang
direncanakan,‖ katanya.
Syaripudin melanjutkan bahwa teknologi incinerator yang direncanakan
pada FPSA Tebet telah terdaftar dalam Registrasi Teknologi Ramah
Lingkungan Pemusnah Sampah Domestik.
Teknologi incinerator ini telah dilakukan pengujian kualitas udara pada
laboratorium yang tersertifikasi KAN dengan hasil pengujian emisi yang
dikeluarkan di bawah baku mutu yang dipersyaratkan pada Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor:
P.70/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Emisi Usaha
dan/atau Kegiatan Pengolahan Sampah secara Termal.
―Pada prinsipnya, fasilitas tersebut akan dibangun dengan teknologi ramah
lingkungan dan menekankan pada best practices dalam pengoperasian
dan pemeliharaannya, agar emisi yang dihasilkan di bawah baku mutu

yang dipersyaratkan dan tidak mengganggu keselamatan dan kesehatan
publik. Pembangunan FPSA tidak dilakukan di Taman Tebet melainkan
terintegrasi dengan Taman tebet,‖ imbuhnya.
Dinas LH DKI Jakarta juga akan memastikan bahwa FPSA Taman Tebet
memenuhi standar lingkungan yang dipersyaratkan dengan melakukan
pemantauan dan pengawasan secara rutin, selain juga mewajibkan
pengelola untuk memasang Continues Emision Monitoring System
(CEMS) yang dapat dilihat juga oleh masyarakat parameter kualitas emisi
yang dihasilkannya.
Sebelumnya, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) DKI Jakarta menolak
rencana pembangunan Fasilitas Pengelolaan Sampah Antara (FPSA) di
Taman Tebet, Jakarta Selatan (Jaksel).
Menurut Walhi, proyek pengelolaan sampah dengan cara bakar-bakaran
sampah (insinerator) tersebut tidak ada dalam kebijakan dan strategi
daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis rumah
tangga.
Walhi juga melihat proyek FPSA itu juga berpotensi menambah beban
pencemaran udara berada di area publik–Taman Tebet–dan berdekatan
langsung dengan permukiman. Selain itu, mereka menyoroti situasi beban
pencemaran udara Jakarta yang tinggi.
―Bisa dibayangkan area yang biasa dijadikan area publik, seperti rekreasi,
berolahraga, dan lain sebagainya, akan terpapar dampak buruk
insinerator,‖ katanya.
Mereka menyatakan teknologi termal seperti insinerator bukan merupakan
energi baru, dan sudah banyak ditinggalkan. Teknologi insinerator ini juga
dinilai bertentangan dengan Peraturan Daerah (Perda) No 04 Tahun 2019
karena tidak memperhatikan aspek sosial dan tidak tepat guna dalam
pengelolaan sampah.
―Kami melihat ini adalah cara berpikir pendek Dinas Lingkungan Hidup,
Pemkot Jakarta Selatan, dan PUD Sarana Jaya dalam pengelolaan
sampah,‖ katanya.***
Ditolak Walhi, DLH DKI Klaim FPSA Tebet Ramah Lingkungan
https://konstrauksimedia.com/ditolak-walhi-dlh-dki-klaim-fpsa-tebet-ramah-
lingkungan/

Sampah di pembatas jalan di wilayah Ciledug Kota
Tangerang
9 Agustus 2021
Pemkot musti bikin peraturan daerah bahwa setiap permohonan IMB harus
disertai dengan info dan disain bak sampah di sekitar bangunan itu
Polisi Aktif Menyambu Jadi Pemulung
Agustus 9 at 10:58 PM
Riza V. Tjahjadi is with Ruddy Gustave and 3 others.
Sampah itu berkah, utamanya bagi polisi pemulung dan putrinya
di Bali... Berita Gtv pada status 2 Juli silam.
August 9 at 10:58 PM ·
Share
GTV Indonesia News
Seorang anggota polisi aktif yang berdomisili di Buleleng, Bali ,
mempunyai profesi sampingan sebagai pemulung . Saat ditanyai
oleh wartawan Aiptu Wayan Sudiamaja mengaku tidak malu
berprofesi sampingan sebagai pemulung, dirinya hanya
memanfaatkan waktu luang untuk menambah penghasilan. GAL
#KorpsBhayangkara #Polisi #Buleleng #Pemulung #Aiptu
#BuletiniNewsSiang #GTVNews
July 2 at 8:01 AM ·
Public

Pengelolaan Sampah Konvensional Dinilai Kurang Ramah
Lingkungan
Hardianti Jamal - Berita, Lingkungan, Nasional
11 Agustus 2021
Sebagian besar pengelolaan sampah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di
Indonesia menggunakan metode open dumping dan landfill
Mediatani – Populasi penduduk yang semakin meningkat telah memberi
dampak yang besar pada lingkungan, seperti meningkatnya volume
sampah yang dihasilkan. Perkembangan industri dan teknologi juga telah
membuat jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam.
Selama ini pengelolaan sampah yang dilakukan di sebagian daerah di
Indonesia masih belum sesuai dengan metode yang berwawasan
lingkungan.
Sebagian besar pengelolaan sampah di berbagai Tempat Pembuangan
Akhir (TPA) di Indonesia menggunakan metode open dumping dan landfill.
Namun, beberapa daerah juga menggunakan metode pembuatan kompos,
pembakaran, pemilahan, dan daur ulang meskipun belum banyak
diterapkan.
Metode open dumping disebut sebagai metode yang paling sederhana,
dimana sampah dibuang begitu saja di TPA tanpa adanya perlakuan lebih
lanjut. Sedangkan metode landfill yaitu sampah diratakan dan dipadatkan
dengan menggunakan alat berat lalu dilapisi dengan tanah.
Namun, baik metode open dumping maupun metode landfill ini, keduanya
dinilai kurang ramah lingkungan untuk diterapkan karena berpotensi
mengakibatkan pencemaran pada air tanah dan juga pencemaran udara.
Sebagian kabupaten atau kota di Indonesia, seperti halnya di Jawa Barat,
dalam pengelolaan sampah masih mengandalkan paradigma
konvensional, yaitu kumpul-angkut-buang lalu penyelesaian akhir di
tempat pembuangan akhir (TPA).
Ketua Koalisi Persampahan Nasional (KPNas), Bagong Suyoto
mengatakan, sampah yang dikirim ke TPA merupakan sampah yang tidak
terpilah. Bahkan, pada masa pandemi Covid-19 masih ditemui limbah
kategori limbah beracun dan berbahaya (B3) dan limbah medis dibuang di
TPA. Semua limbah tersebut bercampur dengan sampah rumah tangga.
Selanjutnya, di TPA sebagian daerah sampah hanya ditumpuk secara
open dumping atau terbuka yang dapat mengakibatkan longsor dan
kebakaran yang kerap terjadi di musim kemarau.

―Menumpuk sampah atau hanya memindahkannya. Kondisi seperti ini
merupakan pelanggaran aturan perundang-undangan sehingga beban
pencemaran dan kerusakan lingkungan serta ancaman kesehatan
masyarakat semakin besar,‖ ujarnya, dikutip pada laman beritasatu.com,
Selasa, (10/8/2021).
Hal ini telah diatur dalam kebijakan nasional, seperti UU Nomor 18 Tahun
2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor
81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
Selain itu, juga diataur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 97
Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
Perpres Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan
Instalasi Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah
Lingkungan.
Kemudian, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33
Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah. Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Bank Sampah.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
3/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana
Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga.
Dengan adanya peraturan pemerintah ini, semua orang yang
menghasilkan sampah harus bertanggung jawab untuk memilah dan
mengolah dengan multiteknologi ramah lingkungan.
Gerakan Pilah Sampah
Seiring dengan perkembangan teknologi, kemajuan pembangunan,
industri, gaya hidup yang serba digital dan modern maka sudah
sepatutnya pemerintah kabupaten atau kota juga mengubah paradigma
pengelolaan sampah. Salah satunya dapat dilakukan dengan berpedoman
pada paradigma baru yakni pilah-kumpul-olah atau kumpul-pilah-olah.
Memilah dan mengolah sampah perlu dilakukan secara partisipatif dan
kolaboratif oleh pihak pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat. Melihat
kekurangan dari pengelolaan sampah yang masih konvensional tersebut,
sudah seharusnya pemerintah tidak tinggal diam.
Untuk itu, pemerintah Jawa Barat mengeluarkan Surat Edaran Nomor
130/PBLS.04/Perek tentang Gerakan Pilah Sampah dari Sumber dengan
target pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah
sebesar 70% pada 2025.

Provinsi Jawa Barat sebelumnya telah memiliki Perda Nomor 1 Tahun
2006 tentang Perubahan Atas Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun
2010 tentang Pengelolaan Sampah.
Ketua Koalisi Persampahan Nasional (KPNas), Bagong Suyoto pun
menyambut baik kemauan dan semangat Gubernur Jabar Mochamad
Ridwan Kamil menuju penerapan paradigma baru pengelolaan sampah.
Berdasarkan Surat Edaran tentang Gerakan Pilah Sampah dari Sumber,
Gubernur Jabar Ridwan Kamil meminta kepada bupati atau wali kota untuk
melakukan gerakan pilah sampah dari sumbernya. Hal ini dilakukan
melalui bank sampah unit yang berjalan di setiap RT, RW, kelurahan atau
desa yakni dan bank sampah induk di tiap kecamatan.
Namun, langkah yang perlu diterapkan yaitu pertama, sosialisasi
pemilahan sampah baik organik, sampah anorganik, maupun sampah
spesifik (B3) dan didukung dengan gerakan moral masyarakat dalam
pengelolaan sampah.
Kedua, pemerintah daerah wajib menyediakan fasilitas tempat sampah
terpilah, yaitu sampah yang dapat dijadikan kompos, dapat didaur ulang,
dan residu, di lokasi-lokasi yang strategis beserta penyediaan alat
angkutnya.
Ketiga, Melakukan kerja sama pengelolaan sampah dengan bank sampah
dan atau aplikator bank sampah. Selanjutnya, pemerintah daerah
menyiapkan penanganan yang memadai antara lain untuk penyiapan
lahan dan biaya operasional.
JAWA BARAT landfill open dumping pengelolaan sampah Ridwan Kamil Tempat
Pembuangan Akhir
https://mediatani.co/pengelolaan-sampah-konvensional-dinilai-kurang-
ramah-lingkungan/
Pemprov DKI Jakarta Bangun Pengelolaan Sampah Tebet:
Solusi atau Masalah?
11 AGU 2021 13:47
Ilustrasi foto (Irfan Meidianto/VOI)
JAKARTA - Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Sampah Antara (FPSA)
Tebet oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta jadi polemik.
Penggunaan teknologi incinerator (pembakar sampah) hydrodrive untuk
FPSA jadi muaranya.

Teknologi incinerator dianggap ramah lingkungan. Tapi teknologi ini juga
diklaim buruk bagi pengelolaan sampah rumah tangga karena dapat
memperparah pencemaran udara di Jakarta.
Pun wajah pengelolaan sampah Jakarta tak berubah setelahnya, dari
kumpul, angkut, buang menjadi kumpul, angkut, bakar. Plt Kepala Dinas
Lingkungan Hidup Jakarta Syarifudin menyatakan pembangunan FPSA di
Tebet, Jakarta Selatan adalah solusi mengurangi kuantitas sampah yang
masuk di TPST Bantargebang, Bekasi.
Berdasarkan data per Juli 2019, ketinggian gunung sampah di TPST
Bantargebang telah mencapai 43-48 meter dari batas maksimal 50 meter.
"Tujuannya untuk mendukung optimalisasi TPST Bantargebang yang
sedang berjalan saat ini."
"Seperti Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Merah Putih di TPST
Bantargebang dengan kapasitas 100 ton/hari dan Landfill Mining untuk
pengolahan sampah lama menjadi bahan bakar dengan kapasitas rata-
rata tahun 2020 sebesar 23 ton/hari, dan akan terus ditingkatkan
kapasitasnya," kata Syaripudin dalam keterangan tertulis dikutip Liputan6.
Sampah di pembuangan akhir (Irfan Meidianto/VOI)
Karenanya, FPSA Tebet dijadikan salah satu strategi penanganan sampah
dengan penerapan teknologi penanganan sampah yang ramah lingkungan
dan tepat guna. Teknologi insinerator hydrodrive digadang-gadang dapat
mengelolah sampah 120 ton/hari di atas lahan seluas 13.000 meter
persegi.
Lebih lagi, FPSA memiliki keungulan dalam mengurangi sampai melalui
perubahan bentuk, komposisi, karekteristik hingga jumlah sampah. Semua
itu guna mewujudkan mimpi FPSA Tebet sebagai contoh pengelolaan
sampah terpadu dengan teknologi modern.
"Pembangunan FPSA Tebet juga terintegrasi dengan kegiatan revitalisasi
Taman Tebet yang saat ini juga sedang berlangsung. Konsep hijau dari
Taman Tebet juga akan diterapkan di FPSA Tebet yang sedang
direncanakan," tambahnya.
Tak Cuma Syarifudin, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria
mengungkap hal yang sama. FPSA Tebet menurutnya tidak akan
mengeluarkan polusi. Klaimnya, FPSA telah disematkan teknologi berskala
mikro sehingga tidak menimbulkan pencemaran seperti yang
dikhawatirkan beberapa pihak.

"Jangan diartikan seperti membakar sampah di rumah, ini pembakaran
sampah menggunakan teknologi cuma berskala mikro kecil," tegas Riza
Patria dikutip Republika.co.id.
Banyak mudaratnya
Aksi WALHI (Sumber: Istimewa)
Narasi Bantargebang kelebihan muatan atau overload bukan barang baru.
Berkali-kali Pemprov DKI Jakarta mengungkap hal yang sama untuk
memuluskan rencana pembangunan FPSA.
Direktur WALHI Jakarta Tubagus Soleh Ahmadi mengamini hal itu.
Menurutnya narasi Bantargebang overload adalah klise. Narasi ini bahkan
sering diulang-ulang diulang-ulang sejak tiga tahun belakangan.
―Bantargebang penuh itu sejak tiga tahun terakhir selalu dilagukan.
Semacam memuluskan akal-akalan proyek bakar-bakaran sampah atau
proyek pembakaran sampah berbasis termal. Padahal, incinerator di
mana-mana tidak efektif. Jika dilihat ke belakang kebijakan Pemprov DKI
Jakarta sendiri sistemnya masih kumpul, angkut, buang dan membuat
Bantargebang overload. Bahkan itu dilakukan bersaman dengan
mengumumkan Bantargebang overload. Artinya, Pemprov DKI tak belajar
apa-apa.‖
―Dengan adanya FPSA tentu tak mengubah apa-apa. Yang berbeda hanya
kumpul, angkut, bakar di incineraror. Pemprov DKI sendiri sendiri tata
kelola sampahnya tidak ada kemajuan, jadi dia sendiri yang membuat
bantargebang itu penuh. Dan ini sudah lama terjadi. Makanya disebut
klise,‖ ungkap Bagus kepada VOI, Rabu, 11 Agustus.
Perihal klaim incinerator ramah lingkungan, Bagus tak sepaham. Teknologi
termal seperti incinerator bukan energi baru, melainkan teknologi lama
yang sudah banyak ditinggalkan. Selain itu, incinerator banyak masalah.
Ambil contoh seperti incinerator yang ada di Soreang, Bandung, Jawa
Barat.
Incinerator Soreang sendiri banyak mudaratnya, ketimbang manfaat.
Pasalnya, saat uji coba incineratornya malah mengeluarkan asap hitam
dan tidak efektif. Berdasarkan pemantauan WALHI Jawa Barat, polusi dari
fasilitas incinerator Soreang sering terbawa angin masuk pemukiman.
Alhasil, masyarakat sekitar mengeluhkan bau-bau yang mengganggu
penciuman.
Bagus pun menambahkan jikalau incinerator tak ubahnya semacam
tungku bakar saja. Lantaran itu ketika incinerator di tempatkan pada
Ruang Terbuka Hijau (RTH), Taman Tebet jelas akan menambah masalah
baru. Lagi pula, salah satu fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah
edukasi. Adapun penggunaan teknologi bakar-bakaran sampah di dalam

Taman Tebet bukan suatu edukasi yang baik. Terutama untuk
dipertontonkan kepada publik.
Pemerintah DKI Jakarta disebut hanya mengambil jalan pintas saja.
Mereka lebih mementingkan pengelolaan sampah berbasis proyek,
ketimbang pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat.
Bagus menyarankan Pemprov DKI Jakarta seharusnya menggalakkan
penerapan Peraturan Pemerintah (PP) 81 tahun 2012 tentang pengelolaan
sampah rumah tangga. Dalam pasal 14 dijelaskan tiap produsen wajib
melakukan pemanfaatkan kembali sampahnya. Misalnya produk A harus
bertanggung jawab atas pengelolaan seluruh sampahnya sendiri. Dan ini
belum dijalankan secara masif.
Setelahnya, Pemprov DKI lebih baik menghadirkan banyak Tempat
Penampungan Sementara (TPS) 3R berbasis masyarakat. Alasannya,
jumlah TPS 3R yang ada jauh dari angkat ideal. Kemudian, pemerintah
segera memberi dukungan dan memperluas praktik-praktik baik
pengelolaan sampah yang sudah berjalan di komunitas masyarakat.
―Dengan ini WALHI Jakarta meminta kepada Gubernur DKI Jakarta untuk
segera membatalkan rencana proyek bakar-bakaran sampah di Taman
Tebet, karena berpotensi membahayakan ruang interaksi masyarakat.
Selain itu revitalisasi Taman Tebet dengan memasuki pengelolaan
sampah menggunakan teknologi insinerator ini jauh dari konsep dan
komitmen Gubernur untuk menjadikan taman tersebut dengan konsep Eco
Garden. Suatu konsep yang menggabungkan taman dengan sarana
interaksi, edukasi, dan rekreasi,‖ tutup Bagus.
*Baca Informasi lain soal DKI JAKARTA atau baca tulisan menarik lain dari Detha Arya
Tifada.
Reporter: Detha Arya Tifada
Editor: Yudhistira Mahabarata
TERKAIT
Tempat Pembakaran di Taman Tebet Diprotes Walhi, Wagub DKI Riza Patria: Doakan
Saja Kita Punya Pengolahan Sampah yang Modern
08 Agu 2021 14:32
Bos SIG, Hendi Prio Santoso Bicara Soal Pemanfaatan Sampah Sebagai Bahan Bakar
Alternatif
05 Jan 2021 22:55
https://voi.id/bernas/75017/pemprov-dki-jakarta-bangun-pengelolaan-
sampah-tebet-solusi-atau-masalah

Zoominar Pramuka dan Kelola Sampah
11 Agustus 2021
Dalam rangka memperingati hari pramuka ke 60 sekaligus memperingati
HUT RI ke 76, Yayasan Sekolah Sampah Nusantara bersama dengan
Saka Wanabakti dan Saka Kalpataru mengajak bergerak bersama dalam
menjaga bumi dari bencana sampah.
Masalah sampah masih butuh penanganan khusus, dan di era digital ini
olah kelola sampah akan lebih mudah diakses dimanapun dan kapanpun
serta oleh siapapun.
Yuuk ikuti KICK OFF GERAKAN SEJUTA BANK SAMPAH bersama
Gerakan Pramuka di seluruh Indonesia.
Pramuka akan lebih berdaya dan mandiri.
Daftar segera, ikuti acara ini dan dapatkan kesempatan pendampingan
usaha olah kelola sampah sampai sukses.
Pendaftaran :
https://bit.ly/PendaftaranKickOffSejutaBankSampah
Menangkan door prize menarik.
Nara hubung:
Ika +6282124322622
Eni +62 857-1984-9188

115 titik pembuangan sampah liar di Kabupaten Bekasi
12 Agustus 2021
https://headtopics.com/id/pembuangan-sampah-liar-di-kabupaten-bekasi-
tersebar-di-115-tempat-21256785
Kami mendata terdapat 71 hingga 115 titik pembuangan sampah liar di
Kabupaten Bekasi. Cukup banyak,‖ kata Ketua KPNas, Bagong Suyoto,
Sabtu (7/8/2021).
BACA JUGA Pemilahan Sampah dari Rumah Tangga Efektif Tangani Limbah
Dia menjelaskan, rendahnya tingkat pelayanan sampah mengakibatkan
timbulnya titik-titik pembuangan sampah liar alias ilegal. ―Untuk wilayah
Jawa Barat masih ditemui banyak lokasi pembuangan sampah liar,‖
bebernya.
Bagong Suyoto yang juga Ketua Asosiasi Pelapak dan Pemulung
Indonesia (APPI) dan Yayasan Pendidikan Lingkungan Hidup dan
Persampahan Indonesia (YPLHPI), menuturkan sampai saat ini
pemahaman masyarakat baru sebatas, bahwa sampah merupakan
sumber daya yang tidak siap pakai untuk bahan produksi secara langsung.
headtopics.com

[12/8 3.27 PM] Riza V Tjahjadi: Wadeuuuh... Masih kalah jauh dari jumlah
bank sampah di sono. Maret minggu II tahun 2019 ketua/ kordinator Bank
Sampah Bekasi menyebut jumlah anggotanya sebanyak 250 unit.
Banyak tho?
Itu Catatan saya waktu mendampingi salah seorang narsum dari sektor
pelaku usaha dalam acara kampanye terselubung seorang Staf Ahli
Menperin nyaleg DPR RI. Acara itu di Gedung Serbaguna Coca Cola
Cikarang.
[12/8 3.29 PM] +62 878-2727-1965: Haaa haaa hampir semua klenger
mas Riza. Yg hidup 15-20% udah haibaaaat..
[12/8 3.29 PM] +62 878-2727-1965: Bank sampahnya lagi pada klenger,
mas Riza
[12/8 3.31 PM] Riza V Tjahjadi: Waaah... Em-em... Salah satu bank
sampah di dekat rumahku pun mati suri sejak akhir tahun 2020... Atuttt
virusss
17 Agustus 2921
[17/8 10.29 AM] +62 813-3241-0536: COPAS Komentar DARI SALAH
SATU ANGGOTA APSI:
Jika penaganan sampah di Indonesia dilakukan oleh pemerintah.seperti
penaganan Covid 19. Salah satunya peraturan tentang kewajiban
pemakaian masker bagi seluruh warga masyarakat yang melakukan
bepergian. Maka akan segera pula penaganan sampah di Indonesia bisa
teratasi. " Regulasi benar benar dikawal sampai tingkat masyarakat
bawah." Sehingga kita sekarang terbiasa memakai masker kemana mana.
Dengan waktu yang tidak terlalu lama itu sudah bisa terealisasi.�
[17/8 10.32 AM] +62 813-3241-0536:
https://enewsindonesia.com/ketua-apsi-ajak-masyarakat-kelola-sampah-
dengan-baik/
[17/8 10.34 AM] +62 813-3241-0536: Jadi cepat atau lambatnya
pengelolaan sampah berada ditangan siapa dong?
[17/8 10.38 AM] +62 813-3241-0536: Disiplin pemakaian masker sudah
makin bagus hanya dalam tempo kurang dari 2 tahun saja
[17/8 10.43 AM] +62 813-3241-0536: Pemerintah pusat didukung daerah
itu punya power punya kekuasaan mampu buat kebijakan sekelas PPKM,
artinya mampu juga buat kebijakan darurat sampah, mampu refocusing
anggaran Covid19 pasti mampu juga refocusing anggraan sampah �

[17/8 4.39 PM] +62 813-3241-0536: Pada momentum HUT RI 76 tahun ini,
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Sampah Indonesia (APSI) mengajak
seluruh masyarakat Indonesia untuk berfikir maju kedepan bagaimana
membangun sistem pengelolaan sampah yang baik, dalam momentum
HUT RI yang ke 76 ini, APSI menyerukan mimpi untuk Indonesia merdeka
dari sampah, Selasa (17/8/2021).
https://enewsindonesia.com/hut-ri-76-tahun-apsi-serukan-mimpi-indonesia-
merdeka-dari-sampah/
Tolak jadi Narsum CNN Tv
soal Penolakan Walhi Jakarta terhadap Pembangunan
Fasilitas Pengelolaan Sampah
[17/8 11.22 AM] RioCNNtv: Hi mas Riza
[17/8 11.22 AM] RioCNNtv: Izin Rio CNN tv
[17/8 12.40 PM] Riza V Tjahjadi: Soal tungku bakar sampah Tebet?
[17/8 12.55 PM] Riza V Tjahjadi: Komentar saya aja ya.
Kawan-kawan eksekutif WALHI Jakarta terburu-buru menolak tanpa peduli
bahwa teknologi itu berkembang dari yang berteknologi kotor menuju ke
teknologi nirpolutan (tanpa uap kotor).
Semestinya Eksekutif WALHI Jakarta pelajari dulu spesifikasi insenerator
yang akan dibangun di Taman Tebet; kalau perlu kaji yang teliti.
OK itu ya.
Nah, yang paham dan sudah promosi teknologi insenerator nirpolusi
silahkan kontak ke INSWA, Indonesia Solid Waste Association. Persisnya
alamat gak hafal tetapi kantornya ada di belakang Damkar Rawasari
Jakarta Tinur; bersisian dengan kantor pengelola sampah. Gak jauh dari
pasar Rawasari; 300-350 meter dari jalan (dulunya) Jakarta Bypass.
Begitu, ya. Kutip pernyataan saya tetapi saya batasi kalimatnya itu saja
karena saya tidak ikut study tour yang diselenggarakan oleh INSWA ke
insenerator di kota-negara Singapura srkitar 3 tahunan yl... Kontaknya Ibu
Bebasari, ketua INSWA (silahkan cek lagi resminya jabatan dia). Begitu ya
�
�
[17/8 12.57 PM] Riza V Tjahjadi: Oh ya sebut nama saya jika ketemu
Bebasari ya

[17/8 1.00 PM] RioCNNtv: noted mas Riza
[17/8 1.01 PM] RioCNNtv: artinya dari walhi jakarta sendiri sbnrya masih
ada perbedaann pendapat soal renncana pembanngunan FPSA Tebet yaa
[17/8 1.01 PM] Riza V Tjahjadi: Salam buat Yogi ya
[17/8 1.01 PM] RioCNNtv: siap mas hehehe saya juga dapat kontak mas
Riza dari beliau
[17/8 1.01 PM] RioCNNtv: terima kasih bnyk mas
[17/8 1.02 PM] Riza V Tjahjadi: Gak usah dipertajam ya. Pake bhs yg lebih
halus gt ya.
[17/8 1.03 PM] RioCNNtv: tenang mas, ini kita masih jajak informasi. untuk
mana yang kami pakai nanti kita infokan lebih lajnut
[17/8 1.03 PM] Riza V Tjahjadi: ✍�
�
�
�
�
[17/8 1.13 PM] RioCNNtv: siap, stay safe mas Riza
[17/8 1.13 PM] RioCNNtv: thank u
Lelang Angkut Sampah Diduga Terintervensi, Wakil Walikota
Tangsel: Itu Tidak Dapat Dibenarkan
By Irfan Murpratomo | 18 August 2021
KedaiPena.Com- Adanya dugaan anggota dewan kota Tangerang Selatan
(Tangsel) yang terlibat dan turut intervensi soal lelang jasa angkut sampah
tidak dapat dibenarkan lantaran semua pihak harus taat aturan.
Demikian disampaikan oleh Wakil Walikota Tangerang Selatan Pilar Saga
Ichsan saat merespon adanya dugaan yang melibatkan Anggota Dewan di
Tangsel terkait proyek lelang jasa angkut sampah.
―Kendati demikian jika benar ada oknum anggota dewan yang terlibat soal
lelang jasa angkutan sampah, apalagi turut mengintervensi itu tidak dapat
dibenarkan,‖ paparnya, Rabu, (18/8/2021).
Pilar mengaku, pernah mendengar laporan dari Dinas Lingkungan Hidup
(DLH) terkait lelang jasa angkut sampah di kota yang ia pimpin. Menurut
saat itu, laporan yang ia terima proses lelang masih dalam ULP.

Wakil Walikota Tangerang Selatan (Tangsel) Pilar Saga Ichsan | Foto: Istimewa
―Semua harus taat aturan, sebenernya begini, di Tangsel itu siapapun
berusaha dipersilahkan tapi dokumennya lengkap dan benar sesuai
dengan ketentuan,‖ tegasnya.
Pilar menyarankan, harus ditinjau ulang, jika memang dalameberapa kali
ada proses lelang yang diduga melanggar Undang-undang Cipta Kerja
dalam hal efisiensi dan transparansi.
―Jadi terutama bagi perusahaan, saya bicara secara umum untuk
perusahaan-perusahaan yang bermasalah dengan penyelenggaraan, saya
harap Dinas terkait atau Unit Layanan Pengadaan (ULP) dapat menjadi
bahan pertimbangan. Makanya apabila mereka mengikuti lagi, harus di
awasi, bisa jadi tidak diterima, supaya tidak terjadi terulang seperti itu lagi,
itu pun kewenangannya ada di ULP,‖ tutupnya.
Laporan: Sulistyawan
Hanya 2 Peserta Lelang Angkut Sampah di Tangsel, LKPP: Mencurigakan, Apakah
Terjadi Persekongkolan ?
Copyright 2018 | KedaiPena.Com
https://www.kedaipena.com/lelang-angkut-sampah-diduga-terintervensi-
wakil-walikota-tangsel-itu-tidak-dapat-dibenarkan/
Hanya 2 Peserta Lelang Angkut Sampah di Tangsel, LKPP:
Mencurigakan, Apakah Terjadi Persekongkolan ?
KedaiPena.Com – Deputi Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga
Kebijakan
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Setya Budi Arijanta
menjelaskan soal proses lelang pasca kualifikasi satu file sistem gugur
harga terendah.
Setya begitu ia disapa menjelaskan berkaitan dengan pengadaan jasa
angkut sampah, dengan Harga Penilaian Sendiri (HPS) Rp 18 miliar di
Kota Tangerang Selatan (Tangsel).

―Mekanisme pasca kualifikasi satu file itu, pengumuman tender, peserta
langsung masukin lengkap dokumen administrasi, teknis, harga dan
kualifikasi dalam satu file. Setelah file masuk, dilakukan evaluasi
administrasi, kemudian yang lulus administrasi baru dievaluasi
teknis, kemudian yang lulus teknis karena ini satu file yang dievaluasi tiga
terendah,‖ ujarnya, kepada wartawan, ditulis, Rabu, (18/8/2021).
―Misalnya yang masuk 100 peserta nih, langsung diurutkan, harganya
sudah ketahuan kan, jadi yang dievaluasi tiga terendah. Kalau tiga
terendah ini ada yang gugur, baru empat yang dievaluasi, begitu
seterusnya. Kalau sudah ada tiga yang lulus, ditetapkan pemenang. Tapi
pastikan, tender itu bukan cari yang terendah saja, tapi cari terendah yang
memenuhi syarat administrasi, teknis, harga dan kualifikasi,‖ tambah dia.
Dalam seleksinya, kata dia, jika dibuktikan peserta yang lebih mahal dalam
penawaran yang lulus secara administrasi.
Deputi Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang
dan Jasa Pemerintah (LKPP) Setya Budi Arijanta | Foto: Istimewa
―Jadi setelah administrasi teknis dan harga, baru dipanggil untuk
pembuktian kualifikasi. Sehingga belum tentu harga terendah yang
menang, kalau tidak lulus kualifikasi ya gugur.
Kalau ada alasan yang menawar terendah tadi memang gugur karena
administrasi atau teknis, pemenangnya bisa yang menawar lebih mahal.
Kalau ada alasan memang boleh,‖ ungkapnya.
Ia pun mengatakan, meski lebih mahal, peserta yang lulus tahap pertama
dan berikutnya, yang bisa ditetapkan menjadi pemenang.
―Tapi, ini kan proyek sederhana, logikanya pesertanya harus banyak,
kenapa harus dua peserta? Harusnya pokjanya mengevaluasi, kenapa
pesertanya cuma dua sih, apa sih pekerjaannya, aneh,‖ imbuhnya.
Setya mengungkapkan, Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Kota
Tangerang Selatan (Tangsel) harus memberikan kesempatan kepada
peserta untuk dilakukan uji administrasi, teknis dan harga yang dimuat
oleh para penyedia jasa.
―Kecuali pekerjaannya kompleks, kalau kompleks memang jarang. Tapi
kalau cuma pasca satu file pesertanya dua itu mencurigakan, apakah ini
terjadi persekongkolan horizontal?
Atau ada kendala teknis, misalnya mau masuk susah,‖ tuturnya.

―Beberapa yang saya tangani, itu bandwitchnya dikecilin, ada yang seperti
itu, sampai ada yang besar itu sampai nyewa hacker, karena nilainya
besar. Ini kalau cuma pasca satu file itu kan mustinya bukan pekerjaan
kompleks, dan kalau tidak kompleks harusnya penyedianya banyak,‖
pungkasnya.
RELATED ITEMSANGKUTANLELANGPROSESSAMPAHTANGSEL
Lelang Angkut Sampah Diduga Terintervensi, Wakil Walikota Tangsel: Itu Tidak Dapat
Dibenarkan
Copyright 2018 | KedaiPena.Com
https://www.kedaipena.com/hanya-2-peserta-lelang-angkut-sampah-di-
tangsel-lkpp-mencurigakan-apakah-terjadi-persekongkolan/
Di Kampung Pemulung Cilegon, Nyanyikan Lagu Indonesia
Raya Dapat Nasi Gratis
Oleh Yandhi Deslatama pada 18 Agu 2021, 08:00 WIB
Liputan6.com, Cilegon - Warga Kampung Pemulung, Kelurahan
Sukmajaya, Kota Cilegon, Banten, berbaris rapi menghadap bendera
merah putih, kemudian memberikan hormat dan menyanyikan lagu
Indonesia Raya. Hal ini sebagai upaya memupuk rasa nasionalisme.
Bonusnya, mereka mendapatkan nasi bungkus gratis dari relawan.
Perayaan sederhana Kemerdekaan RI mereka lakukan bersama para
relawan. Dua tahun terakhir, peringatan hari Kemerdekaan Indonesia
berlangsung di tengah pandemi covid-19. Sehingga, pembagian nasi
bungkus diharapkan bisa menjaga daya tahan tubuh dan sedikit
membantu kebutuhan harian para pemulung.

Di 17 Agustus hari ini, di
semangat kemerdekaan
ini, kami mengadakan nasi
bungkus merdeka.
Penduduk di Kota Cilegon
ini, hormat kepada
bendera, setelah itu
diberikan nasi kotak.
Total ada 100 nasi bungkus yang dibagikan," kata Gerry William,
perwakilan relawan dari Bee Relief, di lokasi, Selasa (17/8/2021).
Sejak awal pandemi yang berlangsung dari tahun 2020, mereka rutin
membagikan sembako maupun makanan gratis ke warga terdampak
Covid-19 dengan datang langsung ke perkampungan yang dianggap
membutuhkan.
Wilayah Tangerang, Serang, hingga Cilegon mereka datangi setiap pekan
secara bergantian dan di kampung yang berbeda, untuk membagikan
sembako maupun makanan gratis.
"Sekarang lagi pandemi, jadi kita bagi-bagi ke masyarakat yang terdampak
pandemi.
Pembagian nasi bungkus udah sejak dari awal pandemi sampai sekarang
dan dibagi ke beberapa daerah, Tangerang, Serang, Cilegon. Selain nasi
bungkus, ada sembako juga yang kita bagikan," ujarnya.
Scroll down untuk melanjutkan membaca
Harapan Pemulung pada HUT ke-76 Indonesia
Perbesar
Anak-anak Pemulung Saat Menerima Nasi Bungkus Kemerdekaan Gratis.
(Selasa, 17/08/2021). (Liputan6.com/Yandhi Deslatama).
Sayanah (41), seorang istri yang kerap membantu suaminya memulung,
berharap pandemi Covid-19 bisa segera usai, agar dia bisa mengais rezeki
yang lebih banyak lagi dari barang bekas yang dia ambil. Pandemi
membuat penghasilannya juga menurun.
"Setiap hari mulung. Penginnya di kemerdekaan ini, Covid-19 bisa cepet
selesai. Senang (dapat nasi bungkus)," kata Sayanah, di lokasi yang
sama, Selasa (17/08/2021).

Meski tak ada perayaan, seperti perlombaan yang kerap dilakukan untuk
memperingati kemerdekaan Indonesia, tetapi bendera merah putih tetap
berkibar di perkampungan pemulung itu. Harapannya pun sama, Covid-19
bisa segera usai dari Indonesia.
"Dapat nasi bungkus, isinya ayam, ada sambelnya juga. Harapannya bisa
cepat selesai Covid-19-nya," Mama Leni menambahkan.
Scroll down untuk melanjutkan membaca
https://www.liputan6.com/regional/read/4634174/di-kampung-pemulung-
cilegon-nyanyikan-lagu-indonesia-raya-dapat-nasi-gratis
Warga Kampung Pemulung di Tangsel Belum Tersentuh
Bantuan Pemkot
KedaiPena.Com – Sebanyak 180 kepala keluarga (KK) yang berada di
Kampung
Pemulung, Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan mengaku
belum mendapatkan bantuan Pemerintah Kota. Hal tersebut diungkapkan
oleh Pembina Bina Kampung Pemulung di daerah tersebut Daryati (35).
Ia menyatakan sejak pandemi Covid-19, bantuan sendiri justru datang dari
orang-orang yang memang tergerak dalam hal kemanusiaan bukan
pemeritah.
―Bantuan justru datang dari orang-orang yang tergerak, dalam hal
kemanusiaan. Bantuan pemerintah sih apa yah, engga ada. Kalau bantuan
dari tempat lain itu kan pribadi yah. Kebanyakan itu,‖ paparnya kepada
KedaiPena.Com, Rabu, (18/8/2021).
Daryati pun mengatakan, jika yang ber-KTP Tangsel ditempatnya itu ada
sekitar 30 Kartu Keluarga. Mereka sendiri tersebar di Kelurahan Jurang
Mangu Barat dan Jurang Mangu Timur.
Pembina Bina Kampung Pemulung di Tangsel Daryati (35) | Foto: Istimewa
―Campur yah. Karena Kampung Pemulung itu ada di dua kelurahan,
batasnya kali kecil itu aja,‖ tegas dia.

Ia pun mengaku, jika aparatur dari pemerintah kota Tangsel yang datang
hanya untuk berbincang-bincang atau ngobrol.
―Kalau aparatur dari kelurahan cuma mampir-mampir aja kesini, ngobrol.
Waktu itu sempat dari kepolisian, saya lupa kapan. Itu lumayan
bantuannya. Kita dikasih 180 paket sembako. Ya isinya lumayan sih,
sembako beras 5 kg, mie, minyak, gula,‖ tambahnya.
Ditempat yang sama, salah seorang pemulung yang ber-KTP Tangsel Sri
Mulyani (31) mengaku, sempat dimintai data diri oleh RT setempat.
Data tersebut akan digunakan sebagai usulan penerima Bantuan Sosial
Tunai (BST) yang digulirkan Kementerian Sosial (Kemensos).
―Waktu itu pernah RT minta Kartu Keluarga dan KTP saya. Katanya mau
dikirim (untuk pendataan BST). Kalau bantuan dari Kemensos, engga
pernah denger sih, cuma disuruh ngumpulin KK sama KTP doang. Belum
dapat undangan sampe sekarang,‖ ujarnya.
―Kalau harapan, ya pengennya dikasih sembako lah atau duit deh jangan
sembako mulu.
Karena suami saya kerjanya serabutan, anak dua. Ya, mudah-mudahan
beneran ada bantuan dari pemerintah,‖ tutupnya.
RELATED ITEMSKAMPUNGPANDEMIPEMERINTAH
KOTAPEMULUNGTANGSEL
Kecamatan Pondok Aren Klaim Bantuan untuk Warga Kampung Pemulung Masih
Tunggu Kelurahan
Warga Kampung Pemulung di Tangsel Belum Tersentuh Bantuan Pemkot
Lelang Angkut Sampah Diduga Terintervensi, Wakil Walikota Tangsel: Itu Tidak Dapat
Dibenarkan
https://www.kedaipena.com/warga-kampung-pemulung-di-tangsel-belum-
tersentuh-bantuan-pemkot/

MASKER

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to MASKER

Similar to MASKER (20)

More from Biotani & Bahari Indonesia

More from Biotani & Bahari Indonesia (20)

MASKER