Makalah Otonomi Daerah Pengertian Perundang-undangan Pelaksanaan Kelebihan dan Kekurangan

1. Page | 1
O T O N O M I D A E R A H
MAKALAH 2015
11/14/2015
DISUSUN OLEH
KELOMPOK 7:
1. Amalia (20214926)
2. Andi Wijaya (21214061)
3. Fajar Ajibrata (23214847)
4. RobiSaputro (29214759)
5. Sarah Fauzia (2A214028)
DOSEN :
Sukestiningsih
MATA KULIAH:
PendidikanKewarganegaraan
2EB27
S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS GUNADARMA
2015
Kampus D
Jl. Margonda Raya No 100
Pondok Cina, Depok 16424
Jawa Barat - Indonesia
Telp (021)78881112

2. Page | 2
DAFTAR ISI
COVER...............................................................................................................................................1
DAFTAR ISI.........................................................................................................................................2
KATA PENGANTAR.............................................................................................................................3
BAB 1 PENDAHULUAN........................................................................................................................4
1.1 Latar Belakang...........................................................................................................................4
1.2 Rumusan Masalah .....................................................................................................................5
1.3 Tujuan Penulisan.......................................................................................................................5
BAB 2 PEMBAHASAN..........................................................................................................................6
2.1 Pengertian Otonomi Daerah.......................................................................................................6
2.2 Aturan perundang-undangan Otonomi Daerah............................................................................8
2.3 Pelaksanaan Otonomi Daerah ....................................................................................................9
2.4 Kelebihan dan Kekurangan Sistem Otonomi Daerah ..................................................................14
BAB 3 PENUTUP............................................................................................................................... 16
3.1 Kesimpulan ............................................................................................................................. 16
3.2 Saran ......................................................................................................................................16
DAFTAR PUSTAKA............................................................................................................................ 18

3. Page | 3
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin dan
kehendakNya jualah makalah sederhana ini dapat kami rampungkan tepat pada waktunya.
Penulisan dan pembuatan makalah ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah
Pendidikan Kewarganegaraan. Adapun yang kami bahas dalam makalah sederhana ini mengenai
Otonomi Daerah.
Dalam penulisan makalah ini kami menemui berbagai hambatan yang dikarenakan
terbatasnya Ilmu Pengetahuan kami mengenai hal yang berkenan dengan penulisan makalah ini.
Oleh karena itu sudah sepatutnya kami berterima kasih kepada dosen mata kuliah kami yakni
Ibu Sukestiningsih yang telah memberikan limpahan ilmu berguna kepada kami.
Kami menyadari akan kemampuan kami yang masih amatir. Dalam makalah ini kami
sudah berusaha semaksimal mungkin.Tapi kami yakin makalah ini masih banyak kekurangan
disana-sini. Oleh karena itu kami mengharapkan saran dan juga kritik membangun agar lebih
maju di masa yang akan datang.
Harapan kami, makalah ini dapat menjadi track record dan menjadi referensi bagi kami
dalam mengarungi masa depan. Kami juga berharap agar makalah ini dapat berguna bagi orang
lain yang membacanya.
Depok, November 2015
Penyusun

4. Page | 4
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Beberapa waktu belakangan semenjak bergulirnya gelombang reformasi, otonomi
daerah menjadi salah satu topik sentral yang banyak dibicarakan. Otonomi Daerah menjadi
wacana dan bahankajiandari berbagai kalangan,baik pemerintah, lembaga perwakilan rakyat,
kalangan akademisi, pelaku ekonomi bahkan masayarakat awam. Semua pihak berbicara dan
memberikan komentar tentang “otonomi daerah” menurut pemahaman dan persepsinya
masing-masing.Perbedaanpemahamandanpersepsi dari berbagai kalangan terhadap otonomi
daerah sipengaruhi oleh perbedaan sudut pandang dan pendekatan yang digunakan.
Sebenarnya “otonomi daerah” bukanlah suatu hal yang baru karena semenjak
berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia , konsep otonomi daerah sudah digunakan
dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Bahkan pada masa pemerintahan kolonial
Belanda, prinsip-prinsip otonomi sebagian sudah diterapkan dalam penyelenggaraan
pemerintahan. Sejakawal berdirinyaNegaraKesatuanRepublikIndonesiapara founding fathers
telah menjatuhkan pilihannya pada prinsip pemencaran kekuasaan (desentralisasi) dalam
penyelenggaraanpemerintahanNegara. Citadesentralisasi ini senantiasamenjadi bagian dalam
praktek pemerintahan Negara sejak berlakunya UUD 1945, era Konstitusi RIS, UUDS 1950
sampai pada erakembali ke UUD 1945 yang dikukuhkan lewat Dekrit Presiden 5 juli 1959. Garis
perkembangan sejarah tersebut membuktikan bahwa cita desentralisasi senantiasa dipegang
teguholehNegara Republik Indonesia, sekalipun dari satu periode ke periode lainnya terlihat
adanya perbedaan dalam intensitasnya.
Sebagai perwujudandari citadesentralisasi tersebut,maka langkah-langkah penting sudah
dilakukanolehpemerintah. Lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur
tentang pemerintahan daerah membuktikan bahwa keinginan untuk mewujudkan cita-cita ini
terus berlanjut. Sekalipun demikia, kenyataan membuktikan bahwa cita tersebut masih jauh
dalamrealisasinya.Otonomi daerahmasihlebihsebagai harapan ketimbang sebagai kenyataan
yang telah terjadi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Otonomi Daerah belumlah
terwujudsebagaimanayangdiharapkan.Kitanampaknyabarumenujukea rah Otonomi Daerah
yang sebenarnya.

5. Page | 5
1.2 Rumusan Masalah
Dari latar belakang di atas, agar lebih jelas dan sesuai dengan sasaran fokus
pengamatan, Kami membatasi pembahasan makalah ini ke dalam beberapa pertanyaan
yang dituliskan dalam rumusan masalaha sebagai berikut :
a) Apa itu Otonomi Daerah?
b) Undang-undang apa saja yang mengatur jalannya Otonomi Daerah?
c) Bagaimana pelaksanaan Otonomi Daerah yang berlangsung di
Indonesia?
d) Apa saja yang menjadi keuntungan serta kelebihan diadakannya Otonomi
Daerah?
1.3 Tujuan Penulisan
Adapun tujuan dari pembuatan makalah ini adalah untuk mengetahui:
Tujuan Umum Penulisan
Dengan adanya otonomi daerah diharapkan daerah tingkat I maupun Tingkat II
mampu mengelola daerah nya sendiri, serta memastikan pelaksanaannya sudah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tujuan Khusus Penulisan
a) Bahan diskusi mengenai otonomi daerah.
b) Peraturan undang-undang yang mengatur otonomi Daerah
c) Bukti nyata pelaksanaan Otonomi Daerah
d) Manfaat yang dirasakan dari pelaksanaan Otonomi Daerah
1.4 Manfaat Penulisan
Manfaat yang terkandung setelah membaca makalah ini adalah :
a) Mengetahui dan memahami Otonomi Daerah.
b) Mengetahun Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c) Memahami dampak dari pelaksanaan Otonomi Daerah.
d) Mengetahui keuntungan dan kelemahan sistem Otonomi Daerah.

6. Page | 6
BAB 2
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Otonomi Daerah
Otonomi atau autonomy berasal dari bahasa Yunani, auto yang berarti
sendiri dan nomous yang berarti hukum atau peraturan. Otonomi daerah pada
hakikatnya adalah hak mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah
otonom.Hak tersebut bersumber dari wewenang pangkal dan urusan-urusan
pemerintah (pusat) yang diserahkan kepada daerah. Inti keotonomian suatu daerah
adalah penetapan kebijaksanaan sendiri dan pelaksanaan sendiri, namun hak itu
dikembalikan kepada pihak yang memberi.
Berikut pengertian lengkap mengenai Otonomi Daerah :
a) Pengertian Otonomi Daerah Secara Etimologi
Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani yang berarti auto, dan nomous. Auto berarti
sendiri, dan nomous berarti hukum atau peraturan. jadi, pengertian otonomi daerah adalah
aturan yang mengatur daerahnya sendiri.
b) Menurut UU No. 32 Tahun 2004 : Pengertian otonomi daerah menurut UU No. 32
Tahun 2004 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c) Menurut Kamus Hukum dan Glosarium Otonomi Daerah : Pengertian otonomi
daerah menurut kamus hukum dan glosarium otonomi daerah adalah kewenangan untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
d) Menurut Encyclopedia of Social Scince : Pengertian otonomi daerah menurut
Encyclopedia of social scince adalah hak sebuah organisasi sosial untuk mencukupi diri
sendiri dan kebebasan aktualnya.
e) Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia : Pengertian otonomi daerah menurut kamus
besar bahasa indonesia adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan
mengurus rumah tangganya sendiri dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Page | 7
f) Pengertian Otonomi Daerah Menurut Definisi Para Ahli `
Pengertian Otonomi Daerah menurut para pakar di Indonesia:
 Ateng Syarifuddin
“Otonomi mempunyai makna kebebasan atau kemandirian tetapi bukan
kemerdekaan melainkan kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu terwujud
pemberian kesempatan yang harus dapat dipertanggungjawabkan”
 F. Sugeng Istianto
“Hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah”
 Syarif Saleh
“Hak mengatur dan memerintah daerah sendiri dimana hak tersebut merupakan
hak yang diperoleh dari pemerintah pusat”
Pengertian Otonomi Daerah menurut para ahli lainnya:
 Benyamin Hoesein
“Pemerintahan oleh dan untuk rakyat di bagian wilayah nasional suatu Negara
secara informal berada di luar pemerintah pusat”
 Mariun
“Kebebasan (kewenangan) yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang
memungkinkan meeka untuk membuat inisiatif sendiri dalam rangka mengelola
dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh daerahnya sendiri. Otonomi
daerah merupakan kebebasan untuk dapat berbuat sesuai dengan kebutuhan
masyarakat setempat”
 Philip Mahwood
.“Suatu pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sendiri dimana
keberadaannya terpisah dengan otoritas yang diserahkan oleh pemerintah guna
mengalokasikan sumber material yang bersifat substansial mengenai fungsi yang
berbeda”
 Vincent Lemius
“Kebebasan (kewenangan) untuk mengambil atau membuat suatu keputusan
politik maupun administasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di
dalam otonomi daerah tedapat kebebasan yang dimiliki oleh pemerintah daerah
untuk menentukan apa yang menjadi kebutuhan daerah namun apa yang menjadi
kebutuhan daerah tersebut senantiasa harus disesuaikan dengan kepentingan
nasional sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi”

8. Page | 8
2.2 Aturan Perundang-undangan Otonomi Daerah
Beberapa aturan perundang-undangan yang berhubungan
dengan pelaksanaan Otonomi Daerah:
1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah
2. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Daerah
4. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah
5. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah
6. Perpu No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah
7. Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Otonomi daerah diberlakukan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839). Pada tahun 2004, Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dianggap tidak sesuai lagi dengan
perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah.
Sehingga digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah hingga saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir
kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844).

9. Page | 9
2.3 Pelaksanaan Otonomi Daerah
Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus yang penting dalam rangka
memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh
pemerintah daerah dengan potensi dan kekhasan daerah masing-masing.
Ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan
kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Maju atau tidaknya
suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan yaitu
pemerintah daerah. Pemerintah daerah bebas berkreasi dan berekspresi dalam rangka
membangun daerahnya, tentu saja dengan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan.
Pelaksanaan otonomi daerah masa orde baru
Sejak tahun 1966, pemerintah Orde Baru berhasil membangun suatu pemerintahan
nasional yang kuat dengan menempatkan stabilitas politik sebagai landasan untuk
mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia. Politik yang pada masa pemerintahan
Orde Lama dijadikan panglima, digantikan dengan ekonomi sebagai panglimanya, dan
mobilisasi massa atas dasar partai secara perlahan digeser oleh birokrasi dan politik
teknokratis. Banyak prestasi dan hasil yang telah dicapai oleh pemerintahan Orde Baru,
terutama keberhasilan di bidang ekonomi yang ditopang sepenuhnya oleh kontrol dan
inisiatif program-program pembangunan dari pusat.Dalam kerangka struktur sentralisasi
kekuasaan politik dan otoritas administrasi inilah, dibentuklah Undang-Undang No. 5
Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Mengacu pada UU
ini, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan
mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
Selanjutnya yang dimaksud dengan Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah,
adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak,
berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam
ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku

10. Page | 10
Undang-undang No. 5 Tahun 1974 ini juga meletakkan dasar-dasar sistem hubungan pusat-daerah yang
dirangkum dalam tiga prinsip:
1. Desentralisasi,penyerahan urusan pemerintah dari Pemerintah atau Daerah tingkat atasnya
kepada Daerah menjadi urusan rumah tangganya;
2. Dekonsentrasi,pelimpahan wewenang dari Pemerintah atau Kepala Wilayah atau Kepala Instansi
Vertikal tingkat atasnya kepada Pejabat-pejabat di daerah
3. Tugas Pembantuan (medebewind),tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan
pemerintahan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah oleh Pemerintah oleh Pemerintah
Daerah atau Pemerintah Daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggungjawabkan
kepada yang menugaskannya
Dalam kaitannya dengan Kepala Daerah baik untuk Dati I (Provinsi) maupun Dati II
(Kabupaten/Kotamadya),dicalonkan dan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari sedikit-
dikitnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang calon yang telah dimusyawarahkan dan
disepakati bersama antara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Pimpinan Fraksi-fraksi dengan
Menteri Dalam Negeri, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali
masa jabatan berikutnyadengan hak, wewenang dan kewajiban sebagai pimpinan pemerintah Daerah yang
berkewajiban memberikan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
sekurang-kurangnya sekali setahun, atau jika dipandang perlu olehnya, atau apabila diminta oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah,serta mewakili Daerahnya di dalam dan di luar Pengadilan
Berkaitan dengan susunan, fungsi dan kedudukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,diatur
dalam Pasal27, 28, dan 29 dengan hak seperti hak yang dimiliki oleh anggota Dewan Perwakilan
Rakyat (hak anggaran; mengajukan pertanyaan bagi masing-masing Anggota; meminta keterangan;
mengadakan perubahan; mengajukan pernyataan pendapat; prakarsa; dan penyelidikan), dan
kewajiban seperti a) mempertahankan, mengamankan serta mengamalkan PANCASILA dan UUD
1945; b)menjunjung tinggi dan melaksanakan secara konsekuen Garis-garis Besar Haluan Negara,
Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat serta mentaatisegala peraturan perundang-
undangan yang berlaku; c) bersama-sama Kepala Daerah menyusun Anggaran Pendapatan dan
Belanja daerah dan peraturan-peraturan Daerah untuk kepentingan Daerah dalam batas-batas
wewenang yang diserahkan kepada Daerah atau untuk melaksanakan peraturan perundangundangan
yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Daerah; dan d) memperhatikan aspirasi dan memajukan
tingkat kehidupan rakyat dengan berpegang pada program pembangunan Pemerintah
Dari dua bagian tersebut di atas,nampak bahwa meskipun harus diakui bahwa UU No. 5 Tahun 1974
adalah suatu komitmen politik, namun dalam prakteknya yang terjadi adalah sentralisasi (baca:
kontrol dari pusat) yang dominan dalam perencanaan maupun implementasi pembangunan Indonesia.
Salah satu fenomena paling menonjol dari pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1974 ini adalah
ketergantungan Pemda yang relatif tinggi terhadap pemerintah pusat.

11. Page | 11
Pelaksanaan otonomi daerah setelah masa orde baru
Upaya serius untuk melakukan desentralisasi di Indonesia pada masa reformasi dimulai di tengah-
tengah krisis yang melanda Asia dan bertepatan dengan proses pergantian rezim (dari rezim
otoritarian ke rezim yang lebih demokratis). Pemerintahan Habibie yang memerintah setelah
jatuhnya rezim Suharto harus menghadapi tantangan untuk mempertahankan integritas nasional dan
dihadapkan pada beberapa pilihan yaitu
1. melakukan pembagian kekuasaan dengan pemerintah daerah,yang berarti mengurangi peran
pemerintah pusat dan memberikan otonomi kepada daerah;
2. pembentukan negara federal; atau
3. membuat pemerintah provinsi sebagaiagen murni pemerintah pusat.
Pada masa ini, pemerintahan Habibie memberlakukan dasar hukum desentralisasi yang baru untuk
menggantikan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974, yaitu dengan memberlakukan Undang-Undang No. 22
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Beberapa halyang mendasar mengenai otonomi daerah
dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang sangat berbeda dengan
prinsip undang-undang sebelumnya antara lain :
1. Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 pelaksanaan otonomi daerah lebih mengedepankan
otonomi daerah sebagaikewajiban daripada hak, sedang dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun
1999 menekankan arti penting kewenangan daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat melalui prakarsanya sendiri.
2. Prinsip yang menekankan asas desentralisasi dilaksanakan bersama-sama dengan asas
dekonsentrasi seperti yang selama ini diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tidak
dipergunakan lagi, karena kepada daerah otonom diberikan otonomi yang luas, nyata dan
bertanggung jawab. Hal ini secara proporsional diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan
pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan
daerah. Di samping itu, otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi
yang juga memperhatikan keanekaragaman daerah.
3. Beberapa hal yang sangat mendasar dalam penyelenggaraan otonomi daerah dalam Undang-
undang Nomor 22 Tahun 1999, adalah pentingnya pemberdayaan masyarakat,menumbuhkan
prakarsa dan kreativitas mereka secara aktif,serta meningkatkan peran dan fungsi Badan
Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh karena itu, dalam Undang-undang ini otonomi daerah
diletakkan secara utuh pada daerah otonom yang lebih dekat dengan masyarakat,yaitu daerah
yang selama ini berkedudukan sebagaiDaerah Tingkat II, yang dalam Undang-undang ini
disebut Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.

12. Page | 12
4. Sistem otonomi yang dianut dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah otonomi yang
luas, nyata dan bertanggung jawab, dimana semua kewenangan pemerintah, kecuali bidang
politik luar negeri, hankam, peradilan, moneter dan fiskal serta agama dan bidang- bidang
tertentu diserahkan kepada daerah secara utuh,bulat dan menyeluruh, yang ditetapkan dengan
peraturan pemerintah.
5. Daerah otonom mempunyai kewenangan dan kebebasan untuk membentuk dan melaksanakan
kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat. Sedang yang selama ini disebut Daerah
Tingkat I atau yang setingkat, diganti menjadi daerah provinsi dengan kedudukan sebagai daerah
otonom yang sekaligus wilayah administrasi, yaitu wilayah kerja Gubernur dalam melaksanakan
fungsi-fungsi kewenangan pusat yang didelegasikan kepadanya.
6. Kabupaten dan Kota sepenuhnya menggunakan asas desentralisasi atau otonom. Dalam hubungan
ini, kecamatan tidak lagi berfungsi sebagai peringkat dekonsentrasi dan wilayah administrasi,
tetapi menjadi perangkat daerah kabupaten/kota. Mengenai asas tugas pembantuan dapat
diselenggarakan di daerah provinsi, kabupaten, kota dan desa. Pengaturan mengenai
penyelenggaraan pemerintahan desa sepenuhnya diserahkan pada daerah masing-masing dengan
mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah.
7. Wilayah Provinsi meliputi wilayah laut sepanjang 12 mil dihitung secara lurus dari garis pangkal
pantai, sedang wilayah Kabupaten/Kota yang berkenaan dengan wilayah laut sebatas 1/3 wilayah
laut provinsi.
8. Pemerintah Daerah terdiri dari Kepala Daerah dan perangkat daerah lainnya sedang DPRD bukan
unsur pemerintah daerah. DPRD mempunyai fungsi pengawasan, anggaran dan legislasi daerah.
Kepala daerah dipilih dan bertanggung jawab kepada DPRD. Gubernur selaku kepala wilayah
administratif bertanggung jawab kepada Presiden.
9. Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD sesuaipedoman
yang ditetapkan Pemerintah, dan tidak perlu disahkan oleh pejabat yang berwenang.
10. Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya,
sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah,dan pertimbangannya lain yang memungkinkan
terselenggaranya otonomi daerah,daerah, daerah yang tidak mampu menyelenggarakan otonomi
daerah dapat dihapus dan atau digabung dengan daerah lain. Daerah dapat dimekarkan menjadi
lebih dari satu daerah,yang ditetapkan dengan undang-undang.
11. Setiap daerah hanya dapat memiliki seorang wakil kepala daerah, dan dipilih bersama pemilihan
kepala daerah dalam satu paket pemilihan oleh DPRD.
12. Daerah diberi kewenangan untuk melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian,
penetapan pensiun, pendidikan dan pelatihan pegawai sesuaidengan kebutuhan dan kemampuan
daerah,berdasarkan nama, standar, prosedur yang ditetapkan pemerintah.
13. Kepada Kabupaten dan Kota diberikan otonomi yang luas, sedang pada provinsi otonomi yang
terbatas. Kewenangan yang ada pada provinsi adalah otonomi yang bersifat lintas Kabupaten dan

13. Page | 13
Kota, yakni serangkaian kewenangan yang tidak efektif dan efisien kalau diselenggarakan dengan
pola kerjasama antar Kabupaten atau Kota. Misalnya kewenangan di bidang perhubungan,
pekerjaan umum, kehutanan dan perkebunan dan kewenangan bidang pemerintahan tertentu
lainnya dalam skala provinsi termasuk berbagai kewenangan yang belum mampu ditangani
Kabupaten dan Kota.
14. Pengelolaan kawasan perkotaan di luar daerah kota dapat dilakukan dengan cara membentuk
badan pengelola tersendiri, baik secara intern oleh pemerintah Kabupaten sendiri maupun melalui
berkerjasama antar daerah atau dengan pihak ketiga. Selain DPRD,daerah juga memiliki
kelembagaan lingkup pemerintah daerah, yang terdiri dari Kepala Daerah,Sekretariat Daerah,
Dinas-Dinas Teknis Daerah,Lembaga Staf Teknis Daerah,seperti yang menangani perencanaan,
penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, pengawasan dan badan usaha milik
daerah. Besaran dan pembentukan lembaga-lembaga itu sepenuhnya diserahkan pada daerah.
Lembaga pembantu Gubernur, Pembantu Bupati/Walikota, Asisten Sekwilda, Kantor Wilayah
dan Kandep dihapus.
15. Kepala Daerah sepenuhnya bertanggung jawab kepada DPRD,dan DPRD dapat meminta Kepala
Daerahnya berhenti apabila pertanggungjawaban Kepala daerah setelah 2 (dua) kali tidak dapat
diterima oleh DPRD.

14. Page | 14
2.4 Kelebihan dan Kekurangan Sistem Otonomi Daerah
Kelebihan Sistem Otonomi Daerah
a) Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan.
b) Daerah tidak perlu menunggu intruksi dari Pemerintah pusat dalam menghadapi masalah
mendesak yang membutuhkan tindakan yang cepat.
c) Dalam sistem desentralisasi, dapat diadakan pembedaan (diferensial) dan pengkhususan
(spesialisasi) yang berguna bagi kepentingan tertentu. Khususnya desentralisasi teritorial,
dapat lebih muda menyesuaikan diri pada kebutuhan atau keperluan khusus daerah.
d) Dengan adanya desentralisasi territorial, daerah otonomi dapat merupakan semacam
laboratorium dalam hal-hal yang berhubungan dengan pemerintahan, yang dapat
bermanfaat bagi seluruh negara. Hal-hal yang ternyata baik, dapat diterapkan diseluruh
wilayah negara, sedangkan yang kurang baik dapat dibatasi pada suatu daerah tertentu
saja dan oleh karena itu dapat lebih muda untuk diadakan.
e) Mengurangi kemungkinan kesewenang-wenangan dariPemerintah Pusat.
f) Dari segi psikolagis, desentralisasi dapat lebih memberikan kewenangan memutuskan
yang lebuh beser kepada daerah.
g) Akan memperbaiki kualitas pelayanan karena dia lebih dekat dengan masyarakat yang
dilayani.
Dampak positif otonomi daerah adalah bahwa dengan otonomi daerah maka pemerintah daerah
akan mendapatkan kesempatan untuk menampilkan identitas local yang ada di masyarakat.
Berkurangnya wewenang dan kendali pemerintah pusat mendapatkan respon tinggi dari
pemerintah daerah dalam menghadapi masalah yang berada di daerahnya sendiri. Bahkan dana
yang diperoleh lebih banyak daripada yang didapatkan melalui jalur birokrasi dari pemerintah
pusat. Dana tersebut memungkinkan pemerintah lokal mendorong pembangunan daerah serta
membangun program promosi kebudayaan dan juga pariwisata.

15. Page | 15
Kekurangan Sistem Otonomi Daerah
a) Karena besarnya organ-organ pemerintahan maka struktur pemerintahan bertambah
kompleks, yang mempersulit koordinasi.
b) Keseimbangan dan keserasian antara bermacam-macam kepentingan dan daerah dapat
lebih mudah terganggu.
c) Khusus mengenai desentralisasi teritorial, dapat mendorong timbulnya apa yang disebut
daerahisme atau provinsialisme.
d) Keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama, karena memerlukan perundingan
yang bertele-tele.
e) Dalam penyelenggaraan desentralisasi, diperlukan biaya yang lebih banyak dan sulit
untuk memperoleh keseragaman atau uniformitas dan kesederhanaan.
Dampak negatif dari otonomi daerah adalah adanya kesempatan bagi oknum-oknum di
pemerintah daerah untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan Negara dan rakyat seperti
korupsi, kolusi dan nepotisme. Terkadang ada kebijakan-kebijakan daerah yang tidak sesuai
dengan konstitusi Negara yang dapat menimbulkan pertentangan antar daerah satu dengan
daerah tetangganya, atau bahkan daerah dengan Negara, seperti contoh pelaksanaan Undang-
undang Anti Pornografi ditingkat daerah. Hal tersebut dikarenakan dengan system otonomi
daerah maka pemerintah pusat akan lebih susah mengawasi jalannya pemerintahan di daerah,
selain itu karena memang dengan system otonomi daerah membuat peranan pemeritah pusat
tidak begitu berarti.
Beberapa modus pejabat nakal dalam melakukan korupsi dengan APBD :
a) Korupsi Pengadaan Barang
 Penggelembungan (mark up) nilai barang dan jasa dari harga pasar.
 Kolusi dengan kontraktor dalam proses tender.
b) Penghapusan barang inventaris dan aset negara (tanah) Modus :
 Memboyong inventaris kantor untuk kepentingan pribadi.
 Menjual inventaris kantor untuk kepentingan pribadi.
c) Pungli penerimaan pegawai, pembayaran gaji, keniakan
 pangkat, pengurusan pensiun dan sebagainya.
 Memungut biaya tambahan di luar ketentuan resmi.
d) Pemotongan uang bantuan sosial dan subsidi (sekolah, rumah
ibadah, panti asuhan dan jompo)
 Pemotongan dana bantuan sosial b. Biasanya dilakukan secara bertingkat
(setiap meja).
e) Bantuan fiktif
 Membuat surat permohonan fiktif seolah-olah ada bantuan dari pemerintah ke
pihak luar.

16. Page | 16
BAB 3
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan diatas dapat dipahami dengan adanya otonomi daerah, maka
setiap daerah akan diberi kebebasan dalam menyusun program dan mengajukannya kepada
pemerintahan pusat. Hal ini akan berdampak positif dan bisa memajukan daerah tersebut
apabila Orang atau badan yang menyusun memiliki kemampuan yang baik dalam
merencanan suatu program serta memiliki analisis mengenai hal-hal apa saja yang akan
terjadi dikemudian hari. Tetapi sebaliknya, akan berdampak kurang baik apabila orang atau
badan yang menyusun program tersebut kurang memahami atau kurang mengetahui
mengenai bagaimana cara menyusun perencanaan yang baik serta analisis dampak yang akan
terjadi.
3.2 Saran
Analisis Langkah-Langkah Yang Harus Diambil Pemerintah Dalam Mengontrol Otonomi
Daerah:
1. Merumuskan kerangka hukum yang memenuhi aspirasi untuk otonomi di tingkat
propinsi dan sejalan dengan strategi desentralisasi secara bertahap.
2. Menyusun sebuah rencana implementasi desentralisasi dengan memperhatikan faktor-
faktor yang menyangkut penjaminan kesinambungan pelayanan pada
masyarakat,perlakuan perimbangan antara daerah-daerah,dan menjamin kebijakan
fiskal yang berkelanjutan.
3. Untuk mempertahankan momentum desentralisasi,pemerintah pusat perlu
menjalankan segera langkah desentralisasi,akan tetapi terbatas pada sektor-sektor
yang jelas merupakan kewenangan Kabupaten dan Kota dan dapat segera diserahkan.
4. Proses otonomi tidak dapat dilihat sebagai semata-mata tugas dan tanggung jawab
dari menteri negara otonomi atau menteri dalam negeri,akan tetapi menuntut
koordinasi dan kerjasama dari seluruh bidang dalam kabinet (Ekuin,Kesra & Taskin,
dan Polkam).

17. Page | 17
Upaya Yang seharusnya dilakukan Pejabat Daerah Untuk Mengatasi Ketimpangan Yang
Terjadi :
1. Pejabat harus dapat melakukan kebijakan tertentu sehingga SDM yang berada di
pusat dapat terdistribusi ke daerah.
2. Pejabat harus melakukan pemberdayaan politik warga masyarakat dilakukan melalui
pendidikan politik dan keberadaan organisasi swadaya masyarakat, media massa dan
lainnya.
3. Pejabat daerah harus bisa bertanggung jawab dan jujur.
4. Adanya kerjasama antara pejabat dan masyarakat.
5. Dan yang paling penting pejabat harus tahu prinsip-prinsip otonomi.

18. Page | 18
DAFTAR PUSTAKA
Kuncoro. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi dan
Peluang. Jakarta: Penerbit Erlangga.
SYAUKANI, AFFAN GAFFAR, RYASS RASYID. 2002. OTONOMI DAERAH DALAM NEGARA
KESATUAN. YOGYAKARTA: PUSTAKA PELAJAR.
Deddy Supriady Bratakusumah & Dadang Solihin. 2004. Otonomi Penyelenggaran Pemerintahan
Daerah. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
DEPDIKNAS. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional (Edisi
Keempat). Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
Hanif Nurcholis. 2007. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
Jakarta : PT Grasindo
HAW. Widjaja. 2007. Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia.
Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah.
Yogyakarta : Andi Offset.
Rozali Abdullah. 2007. Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara
Langsung. Jakarta : PT Raja Grasindo.
Priyanto, Sugeng. 2008 . Pendidikan Kewarganegaraan. Semarang: Aneka Ilmu.
Srijanti, dkk. 2009. Pendidikan Kewarganegaraan untuk Mahasiswa. Jakarta: Graha Ilmu.
Ubaidillah, dkk. 2012. Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani. Jakarta: ICCE UIN
Syarif Hidayatullah.

19. Page | 19
Tambahan
Masyarakat adalah sebuah kelompok individu yang diorganisasikan dan
mengikuti cara hidup dan peraturan yang harus dipatuhi dimana individu itu tinggal.
Sebuah kelompok masyarakat akan mengikuti peraturan yang sudah menjadi kebiasaan di
lingkungan mereka atau akan mematuhi sebuah aturan yang sudah lama berlaku di
lingkungan mereka. Semua manusia bersaudara dan kita semua sama. Yang membedakan
diri kita dengan individu lain atau orang lain adalah jalan pikiran kita.
Kelompok masyarakat yang tinggal disatu tempat yang jauh dari keramaian kota
tentu akan berbeda dengan kelompok masyarakat yang tinggal dikeramaian kota yang
penuh dengan kemajuan teknologi dan derasnya informasi yang masuk ke jalan pikiran
kelompok masyarakat tersebut. Hal ini sudah dibuktikan diberbagai negara belahan
dunia. Bukti yang sangat jelas adalah diberbagai negara pasti terdapat suku asli atau
penduduk asli yang tinggal di pedalaman yang masih memiliki kepercayaan kepada
leluhur mereka dan mereka masih memakai peraturan yang sudah lama mereka pakai
sejak nenek moyang mereka hingga sekarang. Hal ini disebabkan karena kehidupan
mereka jauh dari segala informasi tentang kemajuan jaman sehingga mereka tidak tahu
apa-apa tentang kehidupan diluar.
Indonesia adalah Negara berkembang di mana desa-desa masih mempunyai
peranan yang sangat penting bagi kehidupan di kota. Jadi keduanya menjadi daerah
pendorong berkembangnya Negara Indonesia. Kota dan desa mempunyai peran yang
sama. Namun desa dan kota mempunyai banyak perbedaan baik dari segi fisik maupun
dari segi sosial. Dari segi fisik misalnya bentuk dan tata ruang. Sedangkan dari segi sosial
misalnya sumber ekonomi keluarga, interaksi sosialnya, gaya hidup dan masih banyak
lagi yang lainnya.
Beberapa faktor-faktor yang menetukan prospek otonomi daerah, diantaranya, yaitu :
Faktor Pertama adalah faktor manusia sebagai subyek penggerak (faktor dinamis)
dalam peenyelenggaraan otonomi daerah. Faktor manusia ini haruslah baik, dalam pengertian
moral maupun kapasitasnya. Faktor ini mencakup unsur pemerintah daerah yang terdiri dari

20. Page | 20
Kepala Daerah dan DPRD, aparatur daerah maupun masyarakat daerah yang merupakan
lingkungan tempat aktivitas pemerintahan daerah tersebut.
Faktor kedua adalah faktor keuangan yang merupakan tulang punggung bagi
terselenggaranya aktivitas pemerintahan Daerah. Salah stu cirri daerah otonom adalah
terletak pada kemampuan self supportingnya / mandiri dalam bidang keuangan. Karena itu,
kemampuan keuangan ini akan sangat memberikan pengaruh terhadap penyelenggaraan
pemerintahan daerah.
Sumber keuangan daerah yang asli, misalnya pajak dan retribusi daerah, hasilm
perusahaan daerah dan dinas daerah, serta hasil daerah lainnya yang sah, haruslah mampu
memberikan kontribusinya bagi keuangan daerah.
Faktor ketiga adalah faktor peralatan yang merupakan sarana pendukung bagi
terselenggaranya aktivitas pemerintahan daerah. Peralatan yang ada haruslah cukup dari segi
jumlahnya, memadai dari segi kualitasnya dan praktis dari segi penggunaannya. Syarat-syarat
peralatan semacam inilah yang akan sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan
pemerintahan daerah.
Faktor keempat adalah faktor organisasi dan manajemen. Tanpa kemampuan
organisasi dan manajemen yang memadai penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat
dilakukan dengan baik, efisien, dan efektif.oleh sebab itu perhatian yang sungguh-sunggguh
terhadap masalah ini dituntut dari para penyelenggara pemerintahan daerah.
Sejarah perkembangan Otonomi Daerah membuktikan bahwa keempat faktor tersebut
di atas masih jauh dari yang diharapkan. Karenanya Otonomi Daerah masih menunjukkan
sosoknya yang kurang menggembirakan.oleh sebab itu apabila kita berkeinginan untuk
merealisasi cita-cita Otonomi Daerah maka pembenahan dan perhatian yang sungguh-
sungguh perlu diberikan kepada empat faktor di atas.

21. Page | 21
3. Hakikat Otonomi Daerah - Berdasarkan pengertian-pengertian otonomi daerah tersebut
dapat disimpulkan bahwa hakikat otonomi daerah adalah sebagai berikut...
 Daerah memiliki hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahan sendiri,
baik, jumlah, macam, maupun bentuk pelayanan masyarakat yang sesuai kebutuhan
daerah masing-masing.
 Daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri,
baik kewenangan mengatur maupun mengurus rumah tangga pemerintahan sendiri sesuai
dengan peraturan perundangan yang berlaku
Pemerintah Daerah itu meliputi Bupati atau Walikota, perangkat daerah seperti Lurah,Camat
serta Gubernur sebagai pemimpin pemerintahan daerah tertinggi.
DPRD adalah lembaga pemerintahan daerah di mana di dalam DPRD duduk para wakil rakyat
yang menjadi penyalur aspirasi rakyat.Selain itu DPRD adalah suatu unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.
Otonomi daerah adalah wewenang,hak dan kewajiban suatu daerah otonom untuk mengurus dan
mengatur sendiri urusan pemerintahan dan mengurus berbagai kepentingan masyarakat yang
berada dan menetap di dalam daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Daerah otonom adalah suatu kesatuan masyarakat yang berada di dalam batas-batas wilayah dan
wewenang dari pemerintahan daerah di mana prngaturan nya berdasarkan prakarsa sendiri
namum sesuai dengan sistem NKRI.
Di dalam otonomi daerah di jelaskan bahwa pemerintah pusat adalah Presiden Republik
Indonesia sebagaiman tertulis di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
Berbicara otonomi daerah berarti berbicara tentang suatu spekrtum yang luas, karena hampir
semua bangsa di dunia ini menghendaki adanya otonomi, yaitu hak untuk mengatur dan mengurus rumah
tangganya sendiri tanpa adanya campur tangan dari intervensi pihak lain. Karena itu akan keperluan
otonomi bukan hanya sebatas pada pemerintah daerah saja, tetapi juga pemerintah negara. Keperluan
adanya otonomi dalam negara dilatarbelakangi oleh pengalaman masa lalu, karena keberadaan negara
hanya dianggap sebagai instrument belaka dari kaum kapitalitas.Kondisi ini kemudian melahirkan
konsepsi Marx tentang Instrumental State.Demikian halnya negara-negara social yang menghendaki

22. Page | 22
adanya otonomi dari pengaruh partai politik (partai komunis) yang cendrung mengintervensi kehidupan
negara.Dalam hubungan ini Negara menhendaki otonomi untuk memperkecil dan bahkan menghilangkan
pengruh-pengaruh maupun intervensi kaum kapitalis atau sosialis.
Berbeda halnya dengan keperluan otonomi dalam pemerintahan lokal, yaitu untuk
memperbesar kewengan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri.Karena itu keperluan
otonomi pada tingkat lokal pada hakikatnya adalah untuk memperkecil intervensi pemerintah pusat dalam
urusan rumah yangga daerah.Dalam negara kesatuan otonomi daerah itu diberikan oleh pemerintah
daerah pusat, sedangkan pemerintah daerah hanya menerima penyerahan dari pemerintah pusat.Berbeda
halnya dengan otonomi daerah di negara federal, yaitu otonomi daerah telah melekat pada negara-negara
bagian, sehingga urusan yang dimiliki oleh pemerintah federal pada hakikatnya adalah yang diserahkan
oleh negara bagian.
Konstelasi tersebut menunjukkan bahwa dalam negara kesatuan kecendrungan kewenangan
yang besar berada di central government, sedangkan dalam negara federal kecendrungan kewenangan
yang besar berada pada local government. Hal ini menyebabkan pemerintah daerah dalam Negara
kesatuan seperti Indonesia lebih banyak menggantungkan otonominya pada political will pemerintah
pusat, yaitu sampai sejauhmana pemerintah pussat mempunyai niat baik untuk memperdayakan local
government.melalui pemberian wewenagn yang lebig besar.
Dengan demkian hubungan ini dikenal adanya otonomi daerah yang terbatas dan otonomi
daerah luas.Pada hakikatnya kedua bentuk otonomi tersebut hanya dibedakan oleh kewenangan yang
dimiliki, yaitu untuk daerah yang memiliki otonomi terbatas hanya memiliki kewenangan yang relatif
kecil, sedangkan daerah yang memiliki otonom yang laus cenderung memiliki kewenangan yang besar.
Otonomi daerah di Indonesia adalah hak, wewenang,dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur
dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuaidengan peraturan
perundang-undangan
Terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan dalam UUD 1945 berkenaan dengan pelaksanaan
desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, yaitu:
1. Nilai Unitaris, yang diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan
pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara ("Eenheidstaat"), yang berarti kedaulatan
yang melekat pada rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia tidak akan terbagi di antara
kesatuan-kesatuan pemerintahan; dan
2. Nilai dasar Desentralisasi Teritorial,dariisi dan jiwa pasal 18 Undang-undang Dasar 1945
beserta penjelasannya sebagaimana tersebut di atas maka jelaslah bahwa Pemerintah diwajibkan
untuk melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan.

23. Page | 23
Dikaitkan dengan dua nilai dasar tersebut di atas,penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia
berpusat pada pembentukan daerah-daerah otonom dan penyerahan/pelimpahan sebagian
kekuasaan dan kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan
mengurus sebagian sebagian kekuasaan dan kewenangan tersebut. Adapun titik berat
pelaksanaan otonomi daerah adalah pada Daerah Tingkat II (Dati II)dengan beberapa dasar
pertimbangan
1. Dimensi Politik,DatiII dipandang kurang mempunyai fanatisme kedaerahan sehingga risiko
gerakan separatisme dan peluang berkembangnya aspirasi federalis relatif minim;
2. Dimensi Administratif,penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat relatif
dapat lebih efektif;
3. Dati II adalah daerah "ujung tombak" pelaksanaan pembangunan sehingga Dati II-lah yang lebih
tahu kebutuhan dan potensi rakyat di daerahnya.
Atas dasar itulah, prinsip otonomi yang dianut adalah:
1. Nyata,otonomi secara nyata diperlukan sesuai dengan situasi dan kondisi obyektif di daerah;
2. Bertanggung jawab,pemberian otonomi diselaraskan/diupayakan untuk memperlancar
pembangunan di seluruh pelosok tanah air; dan
3. Dinamis,pelaksanaan otonomi selalu menjadi sarana dan dorongan untuk lebih baik dan maju
Dalampenyelenggaraan negara yangbaik,maka kerjasama antara pemerintah pusat
dan daerah haruslah tetap terkonrol dan berjalan mulus baik secara kekuasaan maupun
relasi.Membahas mengenai relasi atau hubungan antara pemerintah pusatdengan
pemerintah daerah mengenai pelimpahan wewenang biasa kita dengar istilah
sentralisasi,desentralisasi,dan dekonsentrasi.Apa yangdimaksud sentralisasi,
desentralisasi,dan sekonsentrasi? Berikutulasan lengkapnya.Pengertian Sentralisasi,
Desentralisasi,dan Dekonsentrasi Pengertian Sentralisasi,Desentralisasi,dan
Dekonsentrasi Pengertian Sentralisasi,Desentralisasi,dan Dekonsentrasi Sentralisasi
Pengertian Sentralisasi Sentralisasi adalah penyerahan kekuasaan serta wewenang
pemerintahan sepenuhnya kepada pemerintah pusat.Pemerintah pusatdimaksud
adalah Presiden dan Dewan Kabinet.Kewenangan yang dimaksud adalah kewenangan
politik dan kewenangan administrasi.Kewenangan politik adalah kewenangan membuat
dan memutuskan kebijakan sedangkan kewenangan administrasi adalah kewenangan
melaksanakan kebijakan.Kelemahan SistemSentralisasi Kebijakan dan keputusan-
keputusan untuk daerah berada di pusat,sehingga butuh waktu yang lama untuk
melakukan itu. Selain itu,karena semua bentuk pemerintahan berada di pusat,maka
akan memberikan beban kerja yangtinggi karena pekerjaan rumah tangga yang akan
semakin menumpuk. Contoh Sistem Sentralisasi Lembaga keamanan negara yaitu TNI,
melaksanakan perlindungan terhadap Indonesia memalui tiga titik yaitu udara,darat
dan laut. Bank Indonesia yangmenjadi pusatpengaturan segala kebijakan moneter dan

24. Page | 24
fiskal.Desentralisasi Pengertian Desentralisasi Desentralisasi adalah penyerahan
wewenang dari pusatkepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri,namun
tidak untuk semua hal,kemananan,hukum dan kebijakan fiskal adalah beberapa hal
yang masih terpusat,namun ada pendelegasian kepada daerah. Menurut UU Nomor 5
Tahun 1974,desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah dari pusatkepada
daerah.Pelimpahan wewenang kepada Pemerintahan Daerah, semata- mata untuk
mencapai suatu pemerintahan yang efisien.Pelimpahan wewenang tersebut
menghasilkan otonomi.Otonomi itu sendiri adalah kebebasan masyarakatyangtinggal
di daerahnya itu sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri.Secara
sederhana,pelimpahan wewenang pusatkepada daerah menjadi apa yang disebut
desentralisasi dan bentuk penerapannya adalah adanyaotonomi tersebut. Segala hal
yang telah pusatberikan, yaitu wewenang dan tanggung jawab yangdiserahkan menjadi
tanggung jawab daerah baik politik pelaksanaannya,rencana,pembiayaan,dan
pelaksanaan adalah wewenang dan tanggung jawab daerah itu sendiri.Contoh Sistem
Desentralisasi - Dinas Pendidikan yangmengatur bagaimana pola pendidikan.
Dekonsentrasi Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang administrasi dari
pemerintah pusatkepada pejabatdi daerah. Perlu digaris bawahi,pelimpahan
wewenang yang dimaksud adalah hanya sebatas wewenang administrasi,untuk
wewenang politik tetap dipegang oleh pemerintah pusat.Bisa dikatakan dekonsentrasi
adalah perpaduan antara sentralisasi dan desentralisasi.Contoh Sistem Dekonsentrasi
Kantor pelayanan pajak Ok,sangat sederhana bukan pengertian dari sentralisasi,
desentralisasi,dan dekonsentrasi.Semunya mengulas mengenai pelimpahan wewenang
antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.Intinya adalah pelimpahan wewenang
baik itu politik maupun admisnistrasi.Sekian, semoga bermanfaat.
SIMPULAN
Sebenarnya “otonomi daerah” bukanlah suatu hal yang baru karena semenjak
berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia , konsep otonomi daerah sudah
digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Bahkan pada masa
pemerintahan kolonial Belanda, prinsip-prinsip otonomi sebagian sudah diterapkan dalam
penyelenggaraan pemerintahan.
Kota dan desa merupakan bagian dari fenomena bumi yang mempunyai banyak
perbedaan dan banyak diantaranya bertolak belakang. Perbedaan ini bisa di kategorikan
dalam dua bagian yaitu perbedaan secara fisik dan perbedaan secara sosial. Perbedaan-
perbedaan tersebut diantaranya yaitu:
a. Morfologi

25. Page | 25
b. Jumlah dan kepadatan penduduk;
c. Lingkungan hidup;
d. Mata pencaharian;
e. Corak kehidupan sosial;
f. Stratifikasi sosial;
g. Mobilitas sosial;
h. Pola interaksi sosial;
i. Solidaritas sosial; dan
j. Kedudukan dalam hierarki sistem administrasi nasional.
Dari tentang analisis kebijakan tentang implementasi desentralisasi dan otonomi
daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah dapat dilihat dari dua
aspek, yaitu: aspek output dan aspek outcomes kebijakan. Kedua aspek tersebut
memiliki ukuran atau indikator yang berbeda dalam penilaian keberhasilan.
2. Output kebijakan desentralisasi dapat dilihat dari beberapa aspek antara lain:
a. Peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat
b. Peningkatan kualitas pelayanan public
c. Fleksibilitas program pembangunan.
3. Outcomes kebijakan desentralisasi dapat dilihat dari beberapa aspek antara lain: a)
Peningkatan partisipasi masyarakat, dan b) Efektivitas pelaksanaan koordinasi.
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan desentralisasi dan
otonomi daerah di Kabupaten/Kota:
a) Aspek manajerial
b) Aspek SDM Organisasi
c) Aspek budaya birokrasi
d) Aspek politik lokal.
5. Dilihat dari aspek output kebijakan, maka implementasi kebijakan desentralisasi
dapat dikatakan relatif berhasil. Namun dilihat dari aspek outcomes kebijakan,
ternyata banyaknya urusan yang telah diterima (desentralisasi) oleh Kabupaten/Kota
justru menjadi beban berat bagi daerah. Harapan kebijaksanaan seperti memacu

26. Page | 26
pertumbuhan ekonomi masyarakat berbagai program pembangunan (proyek),
pelaksanaannya belum efektif.

27. Page | 27

28. Page | 28