MANAJEMEN PROYEK P2KP

79Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
Bab
V
Bab
V Manajemen Proyek
Pada dasarnya Proyek Penanggulangan Kemiskinan di
Perkotaan (P2KP) adalah proyek Pemerintah Indonesia
dalam rangka penanggulangan kemiskinan masyarakat
di perkotaan. Untuk menyelenggarakan proyek tersebut,
maka ditunjuk Departemen Permukiman dan Prasarana
Wilayah yang dalam pelaksanaannya bekerja sama
dengan berbagai instansi di tingkat pusat dan daerah.
Untuk pelaksana harian proyek di lapangan, maka
dikontrak seperangkat konsultan (contracting out) yang
bekerja di tingkat pusat maupun daerah. Konsultan ini
bertanggung jawab langsung ke Departemen
Permukiman dan Prasarana Wilayah, melalui Project
Manajemen Unit (PMU).
Lebih dari itu, P2KP dirancang sebagai gerakan bersama
yang terpadu dalam penanggulangan kemiskinan melalui
proses pemberdayaan masyarakat dan pemerintah
daerah. Pemberdayaan ini memerlukan keterlibatan
berbagai pihak antara lain pemerintah, swasta, dan warga
masyarakat luas. Semua pihak diharapkan dapat
menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan baik
dalam memampukan kemandirian masyarakat sebagai
pelaku utama pembangunan.
Dengan demikian, pada tingkatan masyarakat dan
pemerintah daerah diharapkan P2KP dapat ditransformasi
dari Proyek menjadi Program yang ditangani Mandiri dan
Berkelanjutan.
5.1. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA
PERAN
5.1.1. Struktur Organisasi
Struktur organisasi proyek menggambarkan
pola penanganan proyek secara menyeluruh
dari pusat sampai dengan daerah yang akan
dijelaskan di bawah ini.
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Bappenas menetapkan Surat
Keputusan Tentang Tim Pengarah dan Tim
Pelaksana inter Departemen Program Penang-
gulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP).
Tim Pengarah P2KP diketuai oleh Deputi
Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan
Regional Bappenas, serta wakilnya adalah
Deputi VI Menko Kesra dan Direktur Jenderal
Perumahan dan Permukiman Departemen
Kimpraswil. Tim pengarah beranggotakan
unsur-unsur seperti dari Bappenas, Kantor
Menko Kesra, Departemen Kimpraswil,
Depdagri, Departemen Keuangan,
Departemen Koperasi dan UKM, Deperindag,
Biro Pusat Statistik dan Komite
Penanggulangan Kemiskinan (KPK) Nasional.
Tim Pengarah Inter Departemen akan didukung
Tim Pelaksana Inter Departemen, yang
diketuai oleh Direktur Perkotaan dan
Pedesaan Bappenas serta Direktur Bina
teknik Ditjen Perkim Dept. Kimpraswil selaku
wakil ketua. Tim Pelaksana Inter departemen
P2KP beranggotakan unsur-unsur dari
Bappenas, Dept.Kimpraswil, Depdagri, Dept.
Koperasi & UKM, Dept. Keuangan,
Deperindag, Kantor Menko Kesra, KPK
Nasional dan Biro Pusat Statistik.
Secara operasional, tim pengarah dan tim
pelaksana inter departemen akan dibantu oleh
Kelompok Kerja P2KP Nasional (Pokja P2KP
nasional) yang beranggotakan eselon III dari
departemen-departemen terkait. Pembentu-
kan Pokja P2KP Nasional ditetapkan melalui
Surat Keputusan Direktur Jenderal Perumahan
dan Permukiman (Dirjen Perkim) Departemen
Kimpraswil.

80 Pedoman Umum
Departemen Permukiman dan Prasarana
Wilayah (Kimpraswil) adalah lembaga
penyelenggara proyek (Executing agency)
P2KP ini. Oleh sebab itu, Departemen
Kimpraswil melalui Direktorat Jenderal
Perumahan dan Permukiman (Ditjen Perkim)
bertanggung jawab terhadap keseluruhan
penyelenggaraan proyek P2KP. Sebagai
lembaga penyelenggara proyek P2KP,
Departemen Kimpraswil di bawah arahan Tim
Pengarah dan Tim Pelaksana Inter Depar-
temen (Tim Interdept).
Direktorat Jenderal Perumahan dan
Permukiman Departemen Kimpraswil
membentuk unit manajemen proyek atau lebih
dikenal sebagai PMU (Project Management
Unit) yang dipimpin oleh seorang Kepala yang
membawahi beberapa staf. Kepala PMU,
dibantu Pemimpin Proyek (Pimpro), mendapat
mandat penuh serta bertanggungjawab
langsung kepada Dirjen Perkim dalam
melaksanakan tugas-tugas keproyekan P2KP.
Kepala PMU dan Pimpro akan dibantu oleh
konsultan advisory (advisory consultant) yang
akan bertanggungjawab mengawal/menjaga
substansi konsep P2KP dan menyusun
pedoman-pedoman P2KP, baik pedoman
umum, pedoman teknis maupun pedoman
pelaku serta pedoman-pedoman yang memuat
konsep-konsep dasar berkaitan pelaksanaan
P2KP, misalnya pelatihan, sosialisasi,
komunitas belajar, exit strategy, PAKET, dll.
Untuk pelaksanaan lapangan, Pimpro
mengontrak Konsultan Manajemen Pusat
(KMP) yang akan bertindak atas nama Pimpro
sesuai dan kewenangan yang diberikan
Pimpro, untuk melakukan manajemen proyek
secara menyeluruh termasuk manajemen
Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) yang
akan bertugas di tiap satuan wilayah kerja
(SWK). Di tiap SWK, akan ditangani oleh satu
KMW yang berkantor di wilayah bersangkutan
dan dipimpin oleh seorang Team Leader, yang
bertindak sebagai Koordinator SWK dengan
dibantu oleh beberapa tenaga ahli. Team
leader KMW juga dibantu oleh koordinator kota
yang bertanggungjawab untuk menangani
kurang lebih 50 kelurahan sasaran atau 5 tim
fasilitator. Koordinator kota berkedudukan di
kota/kabupaten yang ditetapkan KMW sesuai
kapasitas kelurahan sasaran dan dapat
dibantu oleh beberapa tenaga sub-proffesional
sesuai kebutuhan.
Di tingkat kecamatan, pada setiap sekitar 10
kelurahan akan didampingi oleh Tim Fasilitator
yang terdiri dari sekurangnya seorang
Fasilitator Senior dan 3 Fasilitator. Jumlah
anggota tim fasilitator akan disesuaikan untuk
lokasi yang jumlah kelurahannya lebih banyak
dan lokasi yang dianggap cukup terpencil,
sesuai ketetapan Pimpro. Tim Fasilitator ini
akan dikontrak oleh KMW dan bertanggung
jawab langsung ke KMW.
Disamping itu di tiap kelurahan, masyarakat
diharapkan dapat mendorong dan memberi
kesempatan seluas mungkin relawan-relawan,
yang nantinya melalui pendampingan dan
penguatan kapasitas oleh tim fasilitator,
diharapkan mampu membantu masyarakat
dalam melaksanakan proses dan kegiatan
P2KP secara benar sesuai dengan pedoman
P2KP. Relawan-relawan ini adalah orang-orang
yang peduli, komitment dan ingin memberikan
kontribusi nyata bagi perbaikan kesejahteraan
masyarakat miskin dan warga rentan atau
tertinggal (kelompok marjinal) yang ada di
sekitarnya, melalui keterlibatan aktif dan
konstruktif dalam pelaksanaan P2KP di
wilayahnya
Secara rinci hubungan kerja antar unsur
pelaksana proyek dari tingkat pusat sampai
dengan tingkat masyarakat dapat dilihat pada
Bagan 5.1. di bawah ini.

Tingkat kecamatan
Tingkat Kelurahan
Garis Pengendalian
Garis fasilitasi
Garis koordinasi
Garis Pelaporan/informasi
KPK Propinsi
DEP KIMPRASWIL
Direktur Bina Teknik
KMW
Pimpro P2P Propinsi
Dirjen Perkim
Pimpro
KMP
Koord. Kota/Kab
Forum BKM
Kabupaten/Kota
Tim Fasilitator 10 Kel/Desa
BKM
PJOK Kecamatan
LURAH
KSM
Direktur Perkim Wil
Barat, Tengah,Timur
Pusat
Tim Pengarah
Inter Departemen
Tim Pelaksana
Inter Departemen
Bappeda Propinsi
Propinsi
Kepala Dinas PU/ Perumahan
/Kimpraswil Kota/Kab.
Bappeda Kota/Kab.
Tim Kelompok
Kerja Nasional
Kabupaten
Kota
Forum BKM
Propinsi
K E
P M U
Relawan/kader
K A
Kepala Dinas PU/
Perumahan/Kimpraswil
Propinsi
KPK Kota/Kab.
Bagan 5.1. Struktur Organisasi P2KP
Bagi Kota/Kabupaten yang terpilih menjadi lokasi sasaran PAKET, maka di tingkat Pemerintah Kota/Kabupaten terdapat
PJOK PAKET dan di struktur KPK-D terdapat Tim Pokja PAKET.

82 Pedoman Umum
Keterangan Bagan 5.1.:
Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Inter
Departemen adalah Tim yang beranggotakan
Pejabat Eselon I & II dari Kantor Menteri
Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat,
Komite Penanggulangan Kemiskinan,
Bappenas, Departemen Keuangan,
Departemen Dalam Negeri, Departemen
Perindustrian dan Perdagangan, Departemen
Permukiman dan Prasarana Wilayah,
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah, BPS, yang dibentuk dengan
Keputusan Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional.
Tim Pokja Nasional adalah Tim yang
beranggotakan Pejabat Eselon III dari Kantor
Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan
Rakyat, Komite Penanggulangan Kemiskinan,
Bappenas, Departemen Keuangan,
Departemen Dalam Negeri, Departemen
Perindustrian dan Perdagangan, Departemen
Permukiman dan Prasarana Wilayah,
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah, BPS, yang dibentuk dengan
Keputusan Direktur Jenderal Perumahan dan
Permukiman, dan yang dalam pelaksanaan
tugasnya dibantu oleh Kelompok Kerja Inter
Departemen.
Direktur Bina Teknik adalah Direktur Bina
Teknik Direktorat Jenderal Perumahan dan
Permukiman.
Direktur Perumahan dan Permukiman
Wilayah Barat adalah Direktur Perumahan
dan Permukiman Wilayah Barat Direktorat
Jenderal Perumahan dan Permukiman.
Wilayah Tengah adalah Direktur Perumahan
dan Permukiman Wilayah Tengah Direktorat
Wilayah Timur adalah Direktur Perumahan
dan Permukiman Wilayah Timur Direktorat
Project Management Unit P2KP (PMU-P2KP)
adalah sebuah unit kerja yang bertanggung
jawab atas keberhasilan pelaksanaan proyek
P2KP dengan tugas pokok melaksanakan
koordinasi, pengendalian, monitoring dan
pembinaan teknis P2KP.
Pimpro P2KP adalah Pemimpin Proyek yang
bertugas memberikan dukungan teknis dan
administratif pada semua unsur P2KP guna
meningkatkan kelancaran dan ketertiban
pelaksanaannya
Konsultan Advisory (KA), berkedudukan di
Jakarta, bertugas memberikan masukan PMU/
Pimpro dalam mengembangkan konsep-
konsep dasar P2KP, menyusun Pedoman
Umum dan Buku-Buku Pedoman lainnya, serta
konsep kebijakan operasional sebagai acuan
pelaksanaan pelaku P2KP.
KE adalah Konsultan Evaluasi, berkedudukan
di Jakarta, bertugas membantu PMU dalam
mengevaluasi kegiatan serta hasil dari seluruh
proyek P2KP.
KMP adalah Konsultan Manajemen Pusat,
berkedudukan di Jakarta dan bertugas
membantu Proyek dalam hal perencanaan,
monitoring dan pelaporan pelaksanaan di
lapangan yang dilakukan oleh Konsultan
Manajemen Wilayah (KMW).
KMW adalah Konsultan Manajemen Wilayah
berkedudukan di lokasi proyek, berada di
bawah tanggung jawab dan koordinasi KMP,
yang berperan sebagai pelaku utama
pelaksanaan proyek di Tingkat Wilayah (yang
mencakup beberapa kota/kabupaten).
BKM adalah Badan Keswadayaan Masyarakat
KSM adalah Kelompok Swadaya Masyarakat
Relawan/kader adalah Relawan Masyarakat

5.1.1. Tata Peran
a) Pemerintah
Secara umum, partisipasi dan peran aktif
pemerintah yang diharapkan dalam
pelaksanaan P2KP adalah: (i) Memfasili-
tasi dan menumbuhkan iklim mendukung
bagi upaya terwujudnya kemandirian
masyarakat, (ii) “melembagakan” mekanis-
me yang menjamin terwujudnya komuni-
kasi, koordinasi dan keterpaduan antara
pemerintah dengan aspirasi dan kebutuhan
masyarakat, dan (iii) Memfasilitasi keber-
lanjutan penanggulangan kemiskinan
secara mandiri.
Perangkat pemerintah khususnya
pemerintah daerah didorong untuk mampu
berperan sebagai pemampu (enabler),
pelaksana (fasilitasi), monitoring, supervisi,
koordinasi dan selalu beorientasi pada
pengembangan masyarakat dengan
mengedepankan prakarsa masyarakat.
Secara khusus perangkat pemerintah diharapkan
mampu berperan sebagai katalis pembangunan
dalam rangka mendorong terjadinya proses
transformasi dan bukan transplantasi. Proses
transformasi yang dimaksud dalam P2KP adalah
transformasi masyarakat dari masyarakat miskin
menuju masyarakat berdaya, dari masyarakat
berdaya menuju masyarakat mandiri dan pada
akhirnya dari masyarakat mandiri menuju
masyarakat madani (Civil Society).
Di Tingkat Pusat
Secara nasional, lembaga penyelenggara
(executing agency) P2KP adalah Departemen
Permukiman dan Prasarana Wilayah
(Kimpraswil), yang untuk kelancaran tugas
membentuk PMU (Project Management Unit).
Departemen Kimpraswil dibawah arahan Tim
Pengarah Inter Departemen, yang terdiri dari
unsur-unsur terkait, antara lain : Bappenas,
Dept Kimpraswil, Depdagri, DepKeu, Kantor
Menko Kesra, BPS, Deperindag serta
Departemen Koperasi dan UKM. Tim Pengarah
Inter Departemen (Inter Dept.) akan didukung
Tim Pelaksana Inter departemen, yang
beranggotakan unsur-unsur terkait yang sama.
Keberadaan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana
Inter Dept. dibentuk melalui Surat Keputusan
Menteri Negara/Kepala Bappenas.
Adapun tugas-tugas dari Tim Inter Departemen
sesuai Surat Keputusan Menteri Negara dan
Kepala Bappenas No.300/M.PPN/10/2002,
adalah:
1) Tim Pengarah Inter Departemen
• Menetapkan dan memberikan dasar-
dasar kebijakan, perencanaan,
koordinasi, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan P2KP
• Melakukan sinkronisasi pelaksanaan
P2KP dengan program lainnya dalam
upaya untuk meningkatkan efektivitas
penanggulangan kemiskinan secara
menyeluruh
• Memberikan laporan perkembangan
kerja secara triwulanan dan laporan
hasil kerja kepada Menteri Negara/
Kepala Bappenas serta Menko Kesra
2) Tim Pelaksana Inter Departemen
• Menetapkan kebijakan umum dan
pedoman-pedoman umum P2KP.
• Melakukan evaluasi pelaksanaan
kegiatan dengan mengacu pada
kebijakan yang telah ditentukan
• Memberikan masukan kepada Tim
Pengarah untuk penyempurnaan
pelaksanaan program
• Melaporkan hasil pelaksanaan P2KP
kepada Tim Pengarah & KPK Nasional
Untuk memperlancar koordinasi,
sinkronisasi dan komunikasi antara
executing agencydengan Tim Pengarah
dan Tim Pelaksana Inter Departemen,
Dirjen Perkim Departemen Kimpraswil
menetapkan Surat Keputusan tentang
Pokja P2KP Nasional, yang
beranggotakan eselon III dari
departemen-departemen terkait.
Perincian tugas-tugas dari Pokja P2KP
Nasional ditetapkan dalam SK Dirjen
Perkim tersebut.
3) Project Management Unit/Pemimpin
Proyek
Kepala PMU/Pemimpin proyek, sebagai
bagian integral, berperan sebagai
penanggungjawab umum pelaksanaan
P2KP dan berkedudukan di pusat. PMU/

84 Pedoman Umum
Pimpro adalah penyelenggara dan
sekaligus mewakili Departemen
Kimpraswil sebagai instansi pelaksana
dan bertindak atas nama proyek di tingkat
pusat (executing agency).
Untuk pelaksanaan substansi proyek,
termasuk sebagian tanggung jawab
kualitas pelaksanaan P2KP, PMU/Pimpro
menugasi KMP (Konsultan Manajemen
Pusat) yang bertindak untuk atas nama
PMU/pimpro di lapangan -sesuai dengan
batasan kewenangan yang diberikan- dan
bertanggungjawab langsung ke Kepala
PMU/Pimpro. Kedudukan, peran dan
fungsi PMU/Pimpro diatur melalui surat
keputusan Menteri Kimpraswil.
Tanggung jawab dan pokok-pokok tugas
PMU/Pimpro P2KP :
• Bertanggung jawab terhadap kelanca-
ran pelaksanaan teknis dan adminis-
trasi proyek P2KP secara umum
kepada Departemen Kimpraswil
• Menetapkan jumlah dan nama
kelurahan sasaran
• Menyiapkan Manual/Pedoman-
Pedoman P2KP
• Menyiapkan Term of Refference (TOR)
konsultan pelaksana
• Mengarahkan, memonitor dan menilai
kinerja konsultan pelaksana
• Melaksanakan sosialisasi secara
nasional
• Menyiapkan dan bertanggung jawab ter-
hadap sistem penanggulangan penga-
duan masyarakat (resolusi konflik)
• Melaksanakan dan bertanggung jawab
terhadap replenishment IDA Credit No.
3658-IND dan IBRD- Loan No. 4664.
• Melakukan proses pengadaan dan
pembayaran konsultan pelaksana
Di Tingkat Propinsi
Pemerintah Propinsi berperan memberikan
dukungan dan jaminan atas kelancaran
pelaksanaan P2KP di wilayah kerjanya.
PenanggungjawabpelaksanaanP2KPditingkat
propinsiadalahPemerintahProponsi,yanguntuk
kelancaran tugasnya dapat membentuk Tim
Koordinasi P2KP di tingkat propinsi, melalui
Surat Keputusan Gubernur. Tim Koordinasi
P2KP tingkat Propinsi terdiri dari KPK Propinsi
sebagai Pengarah, Bappeprop sebagai ketua,
Dinas yang menangani perumahan dan
permukiman sebagai wakil ketua, serta
beranggotakan dinas-dinasi terkait lainnya.
Bentuk-bentuk kegiatan yang dilaksanakan
adalah sebagai berikut:
• Pemasyarakatan P2KP kepada instansi
pemerintah di tingkat propinsi dan kepada
Pemerintah Kota/Kabupaten di wilayahnya;
• Memfasilitasi terjadinya koordinasi
pelaksanaan P2KP di wilayahnya;
• Memantau kegiatan pelaksanaan P2KP
dan menerima laporan tahunan dari
Pemerintah Kota/Kabupaten;
• Mendorong Pemerintah Kota/Kabupaten
untuk menumbuh-kembangkan pola-pola
pembangunan partisipatif dengan cara
membangun sinergi dan memadukan
program yang disusun masyarakat dengan
program pembangunan pemerintah dan
tercermin dalam APBD Kota/Kabupaten;
• Mengalokasikan anggaran Biaya Opera-
sional Proyek P2KP yang diperlukan untuk
tingkat Propinsi; dan
• Berkoordinasi dengan KMW, menyelesai-
kan persoalan dan konflik yang muncul
serta menangani pengaduan-pengaduan,
yang tidak dapat diselesaikan di tingkat
kota/kabupaten.
• Memperkuat peran dan fungsi KPK
Propinsi dalam merumuskan dokumen
Strategi Penanggulangan Kemiskinan di tkt
Propinsi dan Pusat Pembelajaran
pengkajian masalah-masalah penang-
gulangan kemiskinan di wilayahnya
berdasarkan masukan-masukan dan
aspirasi masyarakat, untuk disampaikan
kepada Pemerintah Propinsi sebagai
bahan pengambilan kebijakan serta
program penanggulangan kemiskinan dan
pembangunan propinsi.
• Berperan aktif mendukung dan terlibat pada
pelaksanaan exit strategy P2KP

Di Tingkat Kota/Kabupaten
1) Pemerintah Kota/Kabupaten
Pemerintah Kota/Kabupaten berperan dan
bertanggungjawab menjamin kelancaran
pelaksanaan P2KP di wilayah kerjanya,
yang untuk kelancaran tugasnya dapat
membentuk Tim Koordinasi P2KP di tingkat
kota/kabupaten, melalui Surat Keputusan
Walikota/Bupati.TimKoordinasiP2KPKota/
KabupatenterdiridariKPK-kota/kabsebagai
pengarah, Bappeko/kab sebagai ketua,
Dinas yang menangani perumahan atau
permukiman sebagai wakil ketua, dan
beranggotakan dinas-dinas terkait lainnya.
Tugas Pemerintah Kota/Kabupaten dalam
rangka P2KP, antara lain adalah :
• Mengajukan usulan lokasi sasaran
P2KP kepada PMU/Pimpro
• Memverifikasi daftar lokasi sasaran
P2KP serta menyampaikan hasilnya
dalam bentuk rekomendasi lokasi
sasaran definitif kepada PMU/Pimpro.
• Menjamin bahwa lokasi-lokasi sasaran
P2KP di wilayahnya tidak tumpang
tindih dengan lokasi proyek sejenis
lainnya, terutama Proyek Pengembang-
an Kecamatan (PPK).
• Mengangkat Penanggung Jawab
Operasional Kegiatan (PJOK) di tingkat
kecamatan untuk kelancaran adminis-
trasi BLM. Bagi kota/kabupaten peserta
PAKET, juga mengangkat PJOK PAKET
di tingkat kota/ kabupaten (Bappeda)
untuk membantu adminsitrasi pencairan
dana PAKET bagi Kota/kabupaten yang
terseleksi sebagai lokasi pelaksanaan
program PAKET P2KP;
• Mendukung koordinasi dan kerjasama
antar para pelaksana P2KP, baik
pelaksana dari instansi pemerintah,
konsultan maupun masyarakat.
• Mengalokasikan Biaya Operasional
Proyek (BOP) secara tepat waktu dan
tepat kebutuhan, baik untuk BOP-Tim
Koordinasi, BOP-PJOK (termasuk
PJOK PAKET bagi kota peserta
PAKET), BOP-Kelurahan, maupun
biaya-biaya lain yang terkait dengan
pelaksanaan P2KP yang tidak disedia-
kan oleh APBN, APBD Propinsi, dan
pinjaman Bank Dunia;
• Pemasyarakatan program/sosialisasi
P2KP kepada instansi pemerintah di
tingkat kota/kabupaten, termasuk
kecamatan dan kelurahan di wilayahnya,
berkoordinasi dengan KMW, termasuk
dimungkinkan sharing pendanaan
kegiatan sosialisasi;
• Mendorong pelibatan masyarakat,
KSM, BKM dan Forum BKM dalam
proses perencanaan pembangunan
partisipatif, mulai dari tingkat kelurahan/
desa, kecamatan hingga kota/
kabupaten, antara lain dalam bentuk
keikut-sertaan organisasi masyarakat
tersebut dalam kegiatan Rakorbang;
• Memadukan kebutuhan, rencana, dan
program penanggulangan kemiskinan
masyarakat (PJM Pronangkis) melalui
penetapan kebijakan program pemkot/
kabupaten, khususnya yang dibiayai
APBD Kota/Kabupaten;
• Mendorong terbentuknya Pokja
Penanggulangan Kemiskinan Terpadu
(Pokja PAKET) dan mengalokasikan
biaya operasional PAKET P2KP, bagi
kota/kabupaten peserta PAKET P2KP;
• Memfasilitasi pelatihan-pelatihan dan
lokakarya-lokakarya tertentu bekerja-
sama dengan KMW, termasuk kemung-
kinan dalam hal sharing pendanaannya;
• Melakukan koordinasi dan kerjasama
dengan Forum BKM kota/kabupaten;
• Melakukan monitoring dan evaluasi
kegiatan pelaksanaan P2KP, menerima
serta mengevaluasi laporan kegiatan
dari PJOK BLM dan PJOK PAKET;
• Berkoordinasi dengan Koordinator Kota
KMW, menyelesaikan persoalan dan
konflik yang muncul serta menangani
pengaduan, yang tidak dapat
diselesaikan di tingkat BKM/kelurahan;
• Melakukan supervisi terhadap
pelaksanaan P2KP dan memberi

86 Pedoman Umum
masukan-masukan kepada KMW,
KMP maupun PMU/Pimpro P2KP.
• Memperkuat peran dan fungsi KPK
Kota/Kabupaten dalam merumuskan
dokumen Strategi Penanggulangan
Kemiskinan di tkt Kota/kabupaten dan
Pusat Pembelajaran pengkajian
masalah-masalah penanggulangan
kemiskinan di wilayahnya berdasarkan
masukan-masukan dan aspirasi
masyarakat, untuk disampaikan
kepada Pemerintah Kota/Kabupaten
sebagai bahan pengambilan kebijakan
serta program penanggulangan
kemiskinan dan pembangunan kota/
kabupaten.
• Berperan aktif untuk terlibat dan
menumbuhkembangkan proses
’Komunitas Belajar Perkotaan (KBP) ,
yang dikoordinir oleh KPK setempat;
• Mendorong, mendukung, dan membuka
akses seluas mungkin bagi relawan-
relawan kemiskinan kota/kabupaten;
• Berperan aktif & terlibat dalam
mendukung pelaksanaan exit strategy
P2KP
2) Kelompok Kerja Penanggulangan
Kemiskinan Terpadu (Pokja PAKET)
Pokja PAKET dibentuk sebagai
persyaratan bagi pemerintah kota/
kabupaten yang terpilih sebagai lokasi
pelaksanaan Program Penanggulangan
Kemiskinan Terpadu (PAKET) P2KP.
Pokja PAKET pada dasarnya bersifat ad
hoc, setelah dipilih anggota-anggota
Pokja PAKET yang dilakukan secara
demokratis, partisipatif dan akuntabel,
berdasarkan pertimbangan hasil pembe-
lajaran relawan-relawan kemiskinan kota/
kabupaten.
Pokja PAKET berfungsi serta beroperasi
sebagai suatu pimpinan kolektif dan tidak
ada satupun anggota Pokja PAKET yang
memiliki hak istimewa (privilege).
Anggota Pokja PAKET diutamakan terdiri
dari relawan-relawan kemiskinan kota/
kabupaten yang aktif dalam KBP dan
merupakan representasi masyarakat
yang memiliki kualitas sifat-sifat
kemanusiaan yang luhur, seperti ikhlas,
berkorban, jujur, adil, serta komitment
dan peduli terhadap penanggulangan
kemiskinan.
Pokja PAKET bekerja dan melaksanakan
kegiatan atas dasar kerelawanan, namun
biaya operasional kegiatannya ditang-
gung oleh pemerintah kota/ kabupaten
sebagai kontribusi pendanaan dalam
proyek. Pemerintah Kota/Kabupaten
mendukung kebutuhan KPK-D untuk
memfasilitasi kegiatan Pokja PAKET.
Pembentukan Pokja PAKET difasilitasi
oleh KMW berkoordinasi dengan KPK-D
dan Tim Koordinasi kota/kabupaten
setempat. Ruang lingkup tugas utama
Pokja PAKET antara lain adalah sbb:
• Menyebarluaskan PAKET di seluruh
kelurahan di kota/kabupaten peserta;
• Mendorong dan mempromosikan
kemitraan/kerjasama antara
masyarakat dan pemerintah daerah
dalam penyediaan pelayanan publik;
• Merumuskan dan menetapkan kriteria
untuk seleksi proposal bersama;
• Menseleksi proposal/usulan bersama
dan menetapkan alokasi dana PAKET;
• Mengevaluasi dan menyebarluaskan
contoh baik (best practice) kegiatan
PAKET P2KP kepada pihak-pihak
terkait; serta
• Menjaga keutuhan dan konsistensi
pelaksanaan prinsip dan nilai P2KP
dalam pelaksanaan PAKET.
Beberapa hal yang harus menjadi perhatian
adalah:
• Pokja tidak menjadi kekuatan yang
dapat dimanfaatkan untuk kepentingan
yang bertentangan dengan tujuan,
prinsip dan nilai P2KP;
• Pokja tidak dapat dipergunakan sebagai
wadah kegiatan yang bersifat politis dan
harus mengedepankan prinsip
kemitraan, kesetaraan dan
kebersamaan;

• Badan Keswadayaan Masyarakat
(BKM) bukan merupakan sub-ordinat
Pokja PAKET; dan
• Anggota Pokja bukan dari wakil
organisasi politik.
3) Penanggung Jawab Operasional
Kegiatan PAKET (PJOK-PAKET)
Peran Penanggung Jawab Operasional
Kegiatan PAKET (PJOK-PAKET) adalah
sebagai pelaksana proyek P2KP,
khususnya untuk kegiatan PAKET di
tingkat kota/kabupaten dan bertanggung
jawab atas aspek administrasi
pelaksanaan proyek di dalam wilayah
kerjanya. PJOK diangkat oleh Walikota/
Bupati dari perangkat Bappeda Kota/
Kabupaten terkait, dengan tugas sbb:
• Berkoordinasi dengan KMW, Memantau
proses pelaksanaan Dana PAKET di
wilayah kerjanya sesuai dengan
pentahapan yang sudah ditentukan;
• Melaksanakan pengadministrasian
proyek yang meliputi: menandatangani
SPPB, memproses SPP ke KPKN, dll;
• Membuat laporan bulanan pelaksanaan
tugas setiap bulan. Laporan bulanan
dibuat rangkap empat untuk diserahkan
sebelum tanggal 15 setiap bulan kepada
Walikota/Bupati dan tembusannya
kepada Bappeda serta Pokja PAKET
di wilayah kerjanya;
• Membuat laporan pertanggungjawaban
pada akhir masa jabatannya dan
menyerahkannya kepada Walikota/
Bupati paling lambat satu bulan setelah
masa tugasnya sebagai PJOK berakhir.
Jika terjadi pergantian PJOK antar
waktu maka PJOK sebelumnya harus
menyerahkan satu copy laporan kepada
PJOK penggantinya; dan
• Melakukan pengecekan terhadap
penggunaan dana yang telah disalurkan
kepada Panitia kemitraan agar sesuai
dengan usulan yang diajukan.
Di Tingkat Kecamatan
Di tingkat Kecamatan, unsur yang masuk
dalam pelaksanaan P2KP adalah (1) Camat
dan perangkatnya, dan (2) PJOK untuk BLM
dengan peran dan tugas masing-masing unsur
adalah sbb:
1) Camat
Peran pokok Camat adalah memberikan
dukungan dan jaminan atas kelancaran
pelaksanaan P2KP di wilayah kerjanya,
dengan rincian tugas sebagai berikut:
• Melakukan pemasyarakatan program
P2KP kepada lurah dan perangkat
kelurahan di wilayah kerjanya;
• Memfasilitasi berlangsungnya
koordinasi dan konsolidasi dalam
pelaksanaan P2KP di wilayah kerjanya;
• Melakukan pemantauan pelaksanaan
P2KP di wilayah kerjanya dan
menerima serta memverifikasi laporan
para Lurah;
• Mendorong dan mendukung tumbuhnya
prakarsa dan partisipasi warga
masyarakat di wilayahnya.
• Mendorong dan mendukung tumbuhnya
forum BKM tingkat kecamatan;
• Memadukan dan mensinergikan
kebutuhan dan rencana program
penanggulangan kemiskinan oleh
masyarakat melalui penetapan
kebijakan dalam program pembangunan
kelurahan/desa;
• Mendorong proses pembangunan
partisipatif dalam penanggulangan
kemiskinan di wilayah kerjanya,
termasuk perumusan program
penanggu-langan kemiskinan yang
berbasis masyarakat;
• Melakukan koordinasi dan kerjasama
dengan Forum Komunikasi BKM di
tingkat kecamatan/kota/kabupaten,
KSM, dan kelompok peduli lainnya
untuk meningkatkan keberhasilan P2KP
di wilayah kerjanya; serta
• Berkoordinasi dengan PJOK dan tim
fasilitator dalam penyelesaian
persoalan, konflik dan penanganan
pengaduan mengenai pelaksanaan
P2KP di wilayahnya.

88 Pedoman Umum
2) Penanggung Jawab Operasional
Kegiatan BLM (PJOK-BLM)
Peran Penanggung Jawab Operasional
Kegiatan BLM (PJOK-BLM) adalah sebagai
pelaksana proyek P2KP di tingkat
kecamatan dan bertanggung jawab atas
aspek administrasi dan substansi
pelaksanaan proyek di dalam wilayah
kerjanya. PJOK diangkat oleh Bupati/
Walikota dari perangkat Kecamatan terkait,
dengan tugas.
• Memantau proses pelaksanaan P2KP
di wilayah kerjanya sesuai dengan
pentahapan yang sudah ditentukan;
• Melaksanakan pengadministrasian
proyek yang meliputi: menandatangani
SPPB, memproses SPP ke KPKN dll;
• Membuat laporan bulanan pelaksanaan
tugas setiap bulan. Laporan bulanan
dibuat rangkap empat untuk diserahkan
sebelum tanggal 15 setiap bulan kepada
bupati/walikota. Laporan tersebut
dikirim sebagai tembusan kepada
Camat, Lurah dan BKM-BKM di wilayah
kerjanya;
• Membuat laporan pertanggungjawaban
pada akhir masa jabatannya dan
menyerahkannya kepada bupati/
walikota paling lambat satu bulan
setelah masa tugasnya sebagai PJOK
berakhir. Jika terjadi pergantian PJOK
antar waktu, maka PJOK sebelumnya
harus menyerahkan satu copy laporan
kepada PJOK penggantinya. Laporan
pertanggung-jawaban PJOK memuat
pelaksanaan tugas, hasil-hasil kegiatan,
hasil monitoring dan evaluasi serta
dilengkapi dengan uraian dan penje-
lasan penggunaan dana BOP-PJOK;
• Melakukan koordinasi dan sinkronisasi
kegiatan P2KP dengan konsultan dan
atau Tim Fasilitator serta bersama-sama
menangani penyelesaian persoalan/
konflik dan pengaduan mengenai
pelaksanaan P2KP di wilayah kerjanya;
• Melakukan pengecekan terhadap
penggunaan dana yang telah disalurkan
kepada BKM/UP maupun KSM dan
masyarakat agar sesuai dengan usulan
yang diajukan.
Di Tingkat Kelurahan
1) Lurah atau Kepala Desa
Secara umum peran utama Kepala
Kelurahan/Lurah dan Kepala Desa adalah
memberikan dukungan dan jaminan agar
pelaksanaan P2KP di wilayah kerjanya
dapat berjalan dengan lancar sesuai
dengan aturan yang berlaku sehingga
tujuan yang diharapkan melalui P2KP
dapat tercapai dengan baik. Untuk Itu
Lurah/ Kepala Desa dapat mengerahkan
perangkat kelurahan atau desa sesuai
dengan fungsi masing-masing.
Secara rinci tugas dan tanggung jawab
Lurah/Kepala Desa dalam pelaksanaan
P2KP adalah sebagai berikut:
• Membantu sosialisasi awal P2KP ke
seluruh masyarakat di wilayahnya;
• Memfasilitasi proses pemahaman
masyarakat mengenai P2KP, dan atas
nama warga mengajukan surat ke KMW
dan Bappeda Kota/Kabupaten, yang
menyatakan kesiapan warga
masyarakat melaksanakan P2KP;
• Memfasilitasi pendaftaran dan
pengusulan relawan-relawan
masyarakat secara demokratis,
transparan dan akuntabel;
• Memfasilitasi terselenggaranya FGD,
rembug warga atau jenis pertemuan
lainnya yang melibatkan perangkat
pemerintah kelurahan/desa (termasuk
RT/RW), masyarakat, dan relawan
masyarakat dalam upaya penyebar-
luasan informasi maupun pelaksanaan
tahapan kegiatan P2KP;
• Memfasilitasi proses pengorganisasian
masyarakat warga dan pembentukan
lembaga masyarakat di kelurahannya.
(Bentuk-bentuk dukungan disesuaikan
dengan kebutuhan masyarakat
setempat, serta ketentuan P2KP);

• Memfasilitasi koordinasi dan
sinkronisasi kegiatan yang terkait
dengan penanggulangan kemiskinan
termasuk peninjauan lapangan oleh
berbagai pihak berkepentingan;
• Memfasilitasi pelaksanaan pemetaan
swadaya (Community Self Survey)
dalam rangka pemetaan kemiskinan
dan potensi sumberdaya masyarakat
yang dilaksanakan secara swadaya
oleh masyarakat;
• Memfasilitasi dan mendukung
penyusunanProgramJangkaMenengah
Penanggulangan Kemiskinan dan
program tahunannya oleh masyarakat
yang diorganisasikan oleh lembaga
masyarakat setempat (BKM);
• Mendorong tumbuh-berkembangnya
proses pembangunan partisipatif di
desa/kelurahannya;
• Memfasilitasi BKM dan masyarakat
agar mampu mencapai kinerja Mandiri
• Bersama dengan BKM/masyarakat dan
kelompok peduli membangun kesepa-
katan tentang tata cara pelayanan publik
yang baik (good governance) yang
berorientasi pada kepentingan
masyarakat miskin (pro poor)
• Mendukung dan turut aktif dalam proses
penggalian, pengembangan, dan
pelembagaan nilai-nilai universal
kemanusiaan serta prinsip-prinsip
universal kemasyarakat sebagai
landasan yang kokoh dalam kegiatan
penanggulangan kemiskinan, pemba-
ngunan lingkungan permukiman dan
kemasyarakatan di kelurahannya.
• Memfasilitasi upaya-upaya untuk
menggalang kepedulian, dukungan
serta kontribusi potensi sumber daya
yang ada (baik keahlian, pengetahuan,
dana, maupun informasi, dan lain-lain),
yang ada di wilayah kelurahannya;
• Memberi laporan bulanan kegiatan
P2KP di wilayahnya kepada Camat;
• Berkoordinasi dengan fasilitator, relawan
masyarakat dan BKM, memfasilitasi
penyelesaian persoalan dan konflik
serta penanganan pengaduan yang
muncul dalam pelaksanaan P2KP di
wilayah kerjanya;
• Memfasilitasi keberlanjutan P2KP di
wilayahnya dengan mendukung BKM
guna menggerakan Komunitas Belajar
Kelurahan (KBK), yang beranggotakan
relawan-relawan kemiskinan setempat.
b) Konsultan Pelaksana
1) Konsultan Advisory (KA)
Konsultan Advisory (KA) berkedudukan
di pusat dengan tugas pokok melaksa-
nakan tugas-tugas dan kewenangan
yang diberikan PMU/Pimpro dalam
merumuskan dan mengembangkan
konsep-konsep P2KP, menyusun buku-
buku pedoman P2KP, dan mengawal
substansi serta koridor-koridor konsep
P2KP agar bisa dilaksanakan dengan
baik oleh konsultan (KMP, KMW & KE).
Untuk itu, sesuai kewenangan PMU/
Pimpro, KA dapat melakukan koor-
dinasi, monitoring dan pengendalian
implementasi konsep P2KP yang dilak-
sanakan Konsultan Manajemen (KMP,
& KMW), sehingga kualitas substansi
konsep P2KP lebih terjamin tercapai.
Di samping itu, KA juga memberikan
masukan kepada PMU/Pimpro dan para
pihak terkait di tingkat pusat, dalam hal
penanganan berbagai isu-isu strategis
yang berkaitan dengan konsep P2KP
yang muncul dalam pelaksanaan P2KP.
Isyu-isyu tersebut dapat berkaitan
dengan permasalahan yang muncul,
antisipasi tindakan perbaikan atau
penyempurnaan, serta merumuskna
lesson learned dan best practice dari
pengalaman-pengalaman lapangan.
KA juga bertugas mendukung Tim
Pokja Nasional, Tim Pengarah dan Tim
Pelaksana Interdept P2KP dalam hal
isu-isu strategis yang berkaitan dengan
penyusunan konsep & pedoman P2KP
serta implementasinya di lapangan,
maupun isyu-isyu penanggulangan

90 Pedoman Umum
kemiskinan di perkotaan dan konsep
pemberdayaan masyarakat.
KA terdiri dari Tim Ahli inti (Community
Development Specialist Team), yang
terdiri dari individu-individu terpilih yang
menguasai pemberdayaan masyarakat
dan berpengalaman luas dalam proyek
P2KP. Tim Ahli Inti KA dapat dibantu
beberapa tenaga ahli junior dan assisten
untuk mendukung bidang-bidang
tertentu sesuai kebutuhan.
Adapun ruang lingkup tugas Konsultan
advisory adalah sbb:
a. Membantu PMU/Pimpro, POKJA
dan Tim Interdept P2KP dalam
koordinasi dan pelaksanaan P2KP
serta mengkaji isu-isu strategis
yang berkaitan konsep P2KP dan
penanggulangan kemiskinan.
b. Mengumpulkan, mengkaji dan
menganalisis isu-isu strategis
pelaksanaan P2KP untuk menjadi
lesson learned dan best practice
yang selanjutnya disosialisasikan
kepada berbagai pihak, baik di
lingkungan internal maupun para
pihak (stakeholder) lainnya.
c. Membantu PMU/Pimpro dalam
proses pengadaan/pelelangan KMP,
KMW & KE untuk P2KP, sesuai
kebutuhan.
d. Mengkoordinasikan forum diskusi
dengan berbagai program/proyek/
kegiatan penanggulangan kemis-
kinan yang dilaksanakan oleh
departemen/ kementerian/lembaga
donor lain untuk saling bertukar
pengalaman dan informasi guna
mencapai upaya-upaya penanggu-
langan kemiskinan yang lebih baik,
e. Mengembangkan strategi pelak-
sanaan Exit Strategy P2KP, dan
menyiapkan pedoman-pedoman
yang dibutuhkan, pelatihan untuk
fasilitator, BKM dan penguatan
kapasitas untuk mengedepankan
peran pemerintah daerah setempat.
f. Membuat dan menyusun konsep
pengembangan kapasitas yang
dibutuhkan dalam pelaksanaan
P2KP (pelatihan dan sosialisasi),
baik untuk para pelaku maupun
untuk masyarakat, pemerintah
daerah dan kelompok peduli serta
pihak lainnya sesuai kebutuhan.
g. Membuat desain konsep dan
pedoman-pedoman P2KP.
h. Membuat konsep pelaksanaan Pilot
Proyek chanelling BKM/UP dengan
lembaga keuangan dan lembaga
lainnya, guna menjamin keber-
lanjutan dan kemandirian BKM.
i. Membantu PMU/Pimpro dalam
mengembangkan konsep-konsep
lainnya sesuai kebutuhan.
2) Konsultan Evaluasi (KE)
Konsultan Evaluasi (KE) berkedudukan
di pusat dengan tugas utama melak-
sanakan tugas-tugas dan kewenangan
yang diberikan Departemen Kimpraswil
dalam melakukan evaluasi, survey dan
study sebagaimana ditetapkan pada
pedoman P2KP. Secara umum tugas
KE ialah:
a. Berkoordinasi dengan para pihak
(Dept. Kimpraswil, Tim Interdept,
PMU & Worldbank) untuk meru-
muskan instrument, penetapan
samping serta prosedur dan
mekanisme evaluasi.
b. Membuat modul dan materi pela-
tihan yg berkaitan dengan konsep,
prosedur serta instrument survey,
study dan evaluasi P2KP
c. Merekrut, mengontrak dan melatih
para pelaku yang akan melaksa-
nakan survey, study serta evaluasi
di lapangan.
d. Melaksanakan baseline survey
berdasarkan instrument penelitian
yang disepakati oleh para pihak.
e. Memasukkan, sorting dan menyim-
pan data lengkap instrument

penelitian dan menyerahkan dalam
bentuk format elektronik ke PMU.
f. Membuat laporan deskriptif dan
mempresentasikannya kepada para
pihak terhadap hasil-hasil dari
survey, study dan evaluasi yang
dilakukannya.
3) Konsultan Manajemen Pusat
(KMP)
Konsultan Manajemen Pusat (KMP)
berkedudukan di pusat dengan tugas
utama melaksanakan tugas-tugas dan
kewenangan yang diberikan PMU dalam
pelaksanaan P2KP, terutama dalam
pengendalian mutu pelaksanaan proyek
dan bertanggungjawab kepada PMU.
Dengan demikian, KMP melakukan
koordinasi, supervisi dan pengendalian
terhadap tugas yang dilaksanakan oleh
seluruh Konsultan Manajemen Wilayah
(KMW) sehingga kualitas kinerjanya
terjamin.
Secara umum tugas KMP meliputi
perencanaan, koordinasi, monitoring
dan supervisi (pengendalian), pelaporan
dan melakukan tindakan penanggu-
langan terhadap berbagai persoalan
yang muncul dalam pelaksanaan P2KP.
KMP juga bertugas membangun dan
mengembangkan sistem penanganan
persoalan dan penanggulangan konflik
secara berjenjang, dimulai dari tingkat
komunitas/ masyarakat sampai ke
tingkat yang lebih tinggi seperti KMW
dan KMP.
KMP juga bertanggungjawab untuk
mengelola Tim Pelatih Ahli (Training
Specialist Team), yang terdiri dari
individu terpilih yang menguasai
pelatihan partisipatif untuk menjamin
standard kualitas pelatihan, terutama
pelatihan yang khas dengan P2KP,
seperti; pelatihan siklus proyek P2KP,
pelatihan dasar dan pelatihan
kepemimpinan. Sedangkan untuk
pelatihan ketrampilan khusus bagi
pelaku terkait P2KP, KMP dapat
menyewa training provider. Selain itu
untuk menangani sosialisasi yang
berperan sangat strategis bagi
kesuksesan P2KP, KMP wajib
mengalokasikan anggaran serta tenaga
ahli khusus di bidang sosialisasi.
Demikian pula halnya dengan
kebutuhan personal di bidang PAKET.
Dalam hal pelaksanaan tugasnya, KMP
melakukan koordinasi secara intensif
dengan KonsultanAdvisory, khususnya
dalam hal upaya menjamin bahwa
substansi konsep P2KP dapat diimple-
mentasikan dengan baik dan benar.
4) Konsultan Manajemen Wilayah
(KMW)
Tugas utama KMW secara umum
adalah sebagai pelaksana proyek di
tingkat Satuan Wilayah Kerja (SWK)
masing-masing dan sebagai pember-
daya pelaku P2KP di daerah. Untuk itu,
KMW akan melakukan persiapan,
perencanaan, pelaksanaan, koordinasi,
monitoring, supervise, dan pelaporan
seluruh kegiatan pelaksanaan P2KP di
SWK-nya Dalam melaksanakan
tugasnya KMW bertanggungjawab
langsung dan berada di bawah
koordinasi serta kendali KMP.
“Team Leader” KMW akan berperan
sebagai koordinator propinsi dan KMW
juga dapat menempatkan satu orang
koordinator kota di seluruh kota
sasaran yang ada dalam satuan
wilayah kerjanya. Koordinator kota,
selain mengkoordinir, memfasilitasi dan
mengendalikan Tim fasilitator, juga
memfasilitasi peran pemerintah kota/
kabupaten dan menangani kegiatan
PAKET di kota terseleksi. Tim fasilitator
sendiri berkedudukan di kecamatan dan
terdiri dari satu orang fasilitator senior
dibantu oleh 3-4 fasilitator.
KMW dapat menyewa training provider
untuk kegiatan pelatihan yang berkaitan
dengan peningkatan ketrampilan bagi
BKM, UP-UP, Relawan dan KSM.
Secara umum, tugas KMW adalah:

92 Pedoman Umum
• Sebagai pelaksana lapangan P2KP
di wilayah kerja masing-masing;
• Menjamin realisasi pemberdayaan
masyarakat dilakukan secara tepat
melalui manajemen dan fasilitasi
yang benar kepada Tim fasilitator;
• Menjamin visi, misi, tujuan, strategi,
sasaran dan pendekatan P2KP
dapat dilaksanakan secara
konsisten sesuai Pedoman P2KP;
• Memfasilitasi, mengkoordinasi dan
mendukung pembentukan Forum
BKM tingkat kota/kabupaten dan
menghubungkan dengan stake-
holders lainnya, termasuk dinas
pemerintah kota/kabupaten, dalam
rangka membangun kemitraan serta
jejaring kerja yang saling
menguntungkan di antara mereka;
• Mengkondisikan masyarakat,
kelompok-kelompok masyarakat
serta kekuatan-kekuatan sosial yang
ada, termasuk di dalamnya aparat
pemerintah kota/kabupaten, agar
memahami esensi dan substansi
“P2KP”, sehingga dapat mendukung
maupun melakukan kontrol yang
memadai;
• Membangun dan mengembangkan
kapasitas pemerintah lokal dan
stakeholders untuk bekerja lebih
efektif dengan masyarakat dalam
menanggulangi kemiskinan serta
mampu menjadi fasilitator pelaksa-
naan P2KP di wilayah kerjanya;
• Mendorong dan memperkuat peran
serta fungsi Komite Penanggulang-
an Kemiskinan (KPK), baik di tingkat
propinsi maupun kota/kabupaten
dalam menyusun Dokumen Strategi
Penanggulangan Kemiskinan (SPK)
dan Pronangkis Kota/kabupaten di
wilayah masing-masing;
• Mendorong keterlibatan berbagai
pihak, khususnya relawan-relawan
kemiskinan. tingkat kota/kabupaten
dalam kegiatan ‘learning center’
penanggulangan kemiskinan,
melalui pelembagaan Komunitas
Belajar Perkotaan (KBP);
• Mendorong keterlibatan berbagai
pihak, khususnya relawan-relawan
kemiskinan.tingkat kelurahan, dalam
‘learning center’ penanggulangan
kemiskinan, melalui Komunitas
Belajar Kelurahan (KBK);
• Mendorong dan mengembangkan
terbentuknya kelompok independen
sebagai kontrol sosial bagi P2KP
khususnya dan proyek pemerintah
lainnya pada umumnya;
• Menumbuhkembangkandanmelem-
bagakan kembali nilai-nilai dan
prinsip P2KP, sebagai bagian
organik proses pembangunan lokal
dan penanggulangan kemiskinan;
• Mendorong masyarakat untuk
mampu mengakses berbagai
peluang program
• Melakukan upaya-upaya pada
phase terminasi (minimal 6 bulan
sebelum phase pendampingan
berakhir) untuk menjamin kesiapan
masyarakat dan pemerintah kota/
kabupaten dalam hal kemandirian
serta keberlanjutan upaya-upaya
penanggulangan kemiskinan
maupun replikasi konsep dan
pendekatan P2KP;
• Memfasilitasi pemerintah propinsi
dan pemerintah kota/kabupaten agar
mampu melaksanakan program exit
strategy P2KP, sesuai dengan
kondisi dan perkembangan wilayah
masing-masing;
• Menjamin berfungsinya Sistem
Informasi Manajemen (SIM) P2KP,
melalui pengelolaan dan penyediaan
input data yang akurat; serta
• Berkoordinasi dengan pemerintah
propinsi dan kota kabupaten dalam
rangka menyelesaikan berbagai
masalah dan konflik yang ada,
penanganan pengaduan serta

mendukung kelancaran
pelaksanaan P2KP.
3) Tim Fasilitator
Tugas utama Tim fasilitator adalah
melaksanakan tugas KMW di tingkat
komunitas/masyarakat :
• sebagai pelaksana proyek termasuk
mencatat dan mendokumentasikan
setiap perkembangan proyek dan
melaporkannya ke KMW sebagai
masukan untuk data SIM (Sistem
Informasi Manajemen); dan
• sebagai pemberdaya masyarakat
termasuk mensosialisasikan
masyarakat tentang P2KP, melakukan
intervensi dalam rangka pemberdayaan
masyarakat dan membantu masyarakat
merumuskan serta melaksanakan
kegiatan penanggulangan kemiskinan.
• Para fasilitator ini akan bekerja dalam
satu Tim dan dipimpin oleh seorang
fasilitator senior. Rincian tugas-tugas
tim fasilitator sebagai pelaksana proyek
dari tugas-tugas KMW di tingkat
masyarakat adalah sebagai berikut :
• Melaksanakan P2KP sesuai dengan
ketentuan yang telah ditetapkan dalam
Buku-Buku Pedoman P2KP;
• Menjaga proyek dari terjadinya salah
sasaran dan salah penanganan;
• Mencatat dan mendokumentasikan
semua kemajuan proyek di lapangan
sesuai dengan format pedoman P2KP,
SIM dan yang disediakan KMW; dan
• Melaporkan kemajuan proyek kepada
KMW melalui koordinator kota sebagai
input SIM.
Rincian tugas-tugas tim fasilitator sebagai
agen pemberdayaan masyarakat adalah
sebagai berikut :
♦ Melaksanakan kegiatan-kegiatan
sosialisasi penyadaran masyarakat
Termasuk didalamnya adalah:
• Menyebarluaskan informasi
mengenai P2KP sebagai Program
Pemberdayaan Masyarakat dalam
penanggulangan kemiskinan kepada
seluruh lapisan masyarakat dimana
mereka bertugas
• Menyebarluaskan Visi, Misi, Tujuan,
Strategi, Prinsip dan Nilai P2KP
• Bersama relawan masyarakat,
melalui serangkaian FGD, mem-
bangun kesadaran kritis masyarakat
agar mampu mengidentifikasikan
masalah kemiskinannya dan
perlunya menanggulangi masalah
kemiskinan mereka secara
terorganisasi dan sistematis
• Mendorong peran serta dan
keterlibatan seluruh komponen
masyarakat umumnya dan
masyarakat miskin khususnya, di
seluruh kegiatan P2KP
• Membangkitkan tumbuhberkem-
bangnya kesadaran masyarakat
untuk melakukan sosial kontrol
pelaksanaan P2KP di kelurahannya
• Memfasilitasi pembangunan dan
pengembangan sosial kapital (nilai-
nilai kemanusiaan dan kemasya-
rakatan) sebagai kondisi yang
dibutuhkan bagi upaya penang-
gulangan kemiskinan.
pelatihan (training). Termasuk
didalamnya adalah:
• Memperkuat dan Mengembangkan
kapasitas relawan-relawan
masyarakat sebagai agen
pemberdayaan masyarakat.
Termasuk diantaranya pelatihan
dasar dan lanjutan dalam bentuk
pelatihan kelas, praktek atau on the
job training dan latihan serta
pendampingan intensif;
• Memperkuat dan mengembangkan
kapasitas BKM sebagai badan
perwakilan masyarakat terpilih.
Dalam hal ini difokuskan pada
pelatihan dasar serta pendampingan
dan on the job training intensif; dan

94 Pedoman Umum
• Memperkuat dan mengembangkan
kapasitas KSM sebagai kelompok
dinamik. Termasuk diantaranya
membangun tim, mengenali peluang
usaha atau mengembangkan usaha
yang ada, menyusun proposol
usaha, dan pengelolaan keuangan
secara sederhana. Pelatihan
dilaksanakan dalam bentuk kelas
maupun praktek dalam kelompok
pemberdayaan masyarakat. Termasuk
didalamnya adalah:
• Pengorganisasian Masyarakat.
Bersama Relawan Masyarakat,
memfasilitasi proses penilaian
lembaga masyarakat yang ada dan/
atau membentuk baru lembaga
masyarakat sebagai BKM, sesuai
kesepakatan bersama masyarakat.
BKM harus merupakan badan
perwakilan masyarakat terpilih yang
dibentuk dan dikelola secara
partisipatif dan demokratis.
Demikian pula halnya dalam
pembentukan Unit-Unit Pengelola
(UP-UP). Termasuk fasilitasi
pengorganisasian masyarakat
adalah pembentukan KSM-KSM
dalam rangka menggalang potensi
masyarakat serta memanfaatkan
peluang yang ditawarkan P2KP;
• Bersama relawan, memfasilitasi
masyarakat melaksanakan proses
perencanaan partisipatif untuk
menyusun rencana program jangka
menengah dan rencana tahunan
program penanggulangan kemiskin-
an (PJM & Renta Pronangkis).
• Bersama perangkat kelurahan dan
relawan masyarakat, memfasilitasi
BKM untuk membangun dan
memperkuat Unit-unit pelaksana
(UPL. UPK dan UPS);
• Memperkuat kapasitas BKM dan
relawan-relawan agar mereka
mampu memfasilitasi KSM untuk
mengidentifikasi peluang usaha,
kebutuhan pembangunan infrastruk-
tur dan pelayanan lingkungan dasar,
serta memformulasikannya dalam
bentuk usulan kegiatanl yang layak;
• Memperkenalkan berbagai inovasi
sederhana dalam manajemen
pinjaman bergulir, termasuk sistem
audit, transparansi, proses
pengambilan keputusan yang
demokratis, tata buku, dan lain-lain;
• Memfasilitasi dan membimbing
masyarakat secara intensif agar
mampu mengikuti ketentuan
Pedoman P2KP dalam seluruh
tahapan kegiatan pelaksanaan
P2KP; serta
• Memfasilitasi BKM, perangkat
kelurahan dan relawan agar mampu
membangun dan mengembangkan
masyarakat pembelajar melalui Ko-
munitas Belajar Kelurahan (KBK).
• Advokasi, mediasi dan membangun
jalinan kemitraan strategis
(networking) antar semua pelaku
yang bermanfaat bagi masyarakat
dan pihak lainnya.
Spesifikasi Persyaratan
Fasilitator dalam P2KP setidaknya
memenuhi harapan dan kualifikasi berikut:
• Wajib bertempat tinggal di lokasi yang
strategis untuk menjangkau kelurahan
sasaran yang menjadi tanggung jawab
selama masa kontrak.
• Memahami budaya dan bahasa
setempat
• Memilki komitmen dan keberpihakan
yang tinggi terhadap masyarakat
miskin.
• Memiliki wawasan dan pengalaman
yang memadai tentang Community
Based Development.
• Syarat pendidikan minimal untuk
Fasilitator adalah sarjana atau sarjana
muda, dengan pengalaman bekerja
minimal 3 tahun, dan lebih diutamakan
yang telah memiliki pengalaman di
bidang pemberdayaan masyarakat dan

5.2. PENDANAAN PROYEK
5.2.1. Sumber Dana
Dana Sumber Dana P2KP berasal dari :
• Pinjaman Bank Dunia, melalui IDA-Credit
dan IBRD-Loan ; dan
• APBN, APBD Propinsi dan APBD Kota/
Kabupaten
5.2.2. Peruntukan Dana
Sumber-sumber dana P2KP digunakan untuk
keperluan komponen-komponen proyek sbb :
a) Pemberdayaan masyarakat dan pe-
ngembangan kapasitas untuk mengede-
pankan peran Pemerintah Daerah
Biaya-biaya kegiatan pemberdayaan
masyarakat dan pengembangan kapasitas
untuk mengedepankan peran pemerintah
daerah pada dasarnya didanai dari sumber
dana pinjaman Bank Dunia, yaitu berupa
pendampingan tim fasilitator, lokakarya dan
pelatihan masyarakat. Pemerintah pusat,
pemerintah propinsi dan pemerintah kota/
kabupaten juga mengalokasikan dana dari
sumber APBN & APBD masing-masing
untuk beberapa kegiatan pelatihan dan
lokakarya yang diperuntukkan bagi
pengembangan kapasitas para-pihak yang
ada di wilayah kerja masing-masing.
dapat mengoperasikan komputer
(spreadsheet dan word processor).
Khusus Fasilitator senior, maka tambahan
persyaratan adalah sbb:
• Diutamakan pernah menjadi Fasilitator
P2KP yang kinerjanya dinilai ber-
prestasi atau memiliki pengalaman kerja
minimal 5 tahun dalam kegiatan
pengembangan masyarakat
• Syarat pendidikan minimal adalah
sarjana atau sarjana muda.
P2KP akan mempertimbangkan dengan
sungguh-sungguh bentuk penghargaan
khusus terhadap fasilitator yang telah
mengabdi bersama P2KP, dalam bentuk
jenjang karir atau bentuk lainnya sesuai
dengan lamanya masa pengabdian di P2KP
dan kebutuhan yang ada.
Ketentuan mengenai jenis pelatihan dan
sosialisasi yang dialokasikan dari APBN
dan APBD akan ditetapkan PMU/Pimpro
P2KP pusat.
b) Penyediaan Dana Bantuan Langsung ke
Masyarakat (BLM)
Dana Bantuan Langsung ke Masyarakat
(BLM) bersumber pada dana pinjaman dari
Bank Dunia, sementara pemerintah
Indonesia (Pusat, propinsi dan kota/kab.)
mengalokasikan dana untuk Biaya
Operasional Proyek, termasuk BOP PJOK
dan BOP kelurahan.
c) Penyediaan Dana Penanggulangan
Kemiskinan Terpadu (PAKET)
Dana PAKET bersumber dari pinjaman
Bank Dunia, sementara pemerintah kota/
kabupaten peserta PAKET mengalokasi-
kan dana untuk Biaya Operasional Proyek,
termasuk sosialisasi, koordinasi, BOP
PJOK PAKET, Pokja PAKET dll.
Dana PAKET untuk satu usulan kegiatan/
sub proyek hanya untuk memenuhi 50%
dari kebutuhan biaya yang diusulkan. Oleh
karena itu, pihak pengusul kegiatan
PAKET, khususnya dinas/instansi terkait
bersama BKM, harus menyediakan
kontribusi keswadayaan (dana dan natura)
sebesar 50% dari total kebutuhan biaya
yang disetujui Pokja PAKET.
d) Dukungan Pelaksanaan atau Bantuan
Teknis
Dukungan pelaksanaan proyek atau
bantuan teknis proyek akan sepenuhnya
dibiayai oleh sumber dana pinjaman Bank
Dunia, khususnya dialokasikan untuk
keperluan biaya langsung personil maupun
biaya langsung non personil, Kegiatan
sosialisasi dan pelatihan serta peningkatan
kapasitas konsultan dan fasilitator.
Untuk mengelola dana ini, Pemerintah
pusat mengalokasikan dana untuk biaya
operasional bantuan teknis, yang besarnya
ditentukan sesuai kebutuhan.
Sedangkan peruntukan dana yang
bersumber dari dana APBN dan APBD
dialokasikan untuk Biaya Operasional

96 Pedoman Umum
Proyek (BOP) bagi pelaksana instansi
pemerintah maupun fasilitasi kegiatan
P2KP di wilayah dan kegiatan lainnya.
5.2.3. Pengelolaan Keuangan Proyek
a) Arus Pendanaan
Kepala PMU/Pimpro P2KP pusat ber-
tanggungjawab pada aktivitas tingkat pusat.
PJOK di tingkat Kecamatan bertanggung-
jawab dalam proses administrasi pencairan
BLM, seperti halnya PJOK tingkat Kota/
Kabupaten bertanggungjawab dalam
administrasi dana PAKET.
PJOK akan mengajukan surat permintaan
pembayaran (SPP) kepada kantor KPKN
setempat, yang selanjutnya menerbitkan
Surat Perintah Membayar (SPM) kepada
Bank Indonesia setempat. Bank Indonesia
akan menyalurkan dana BLM ke masing-
masing rekening BKM di Bank yang
ditunjuk BKM dan menyalurkan dana
PAKET ke masing-masing rekening Panitia
kemitraan (BKM dan dinas terkait) di Bank
yang ditunjuk mereka sendiri.
SPP dilengkapi dengan berbagai dokumen
sebagai syarat penyaluran dana tahap awal
sebagaimana dijelaskan dalam manual
proyek (misalnya; akte notaris, SPPB,
nomor rekening bank, PJM Pronangkis,
dan lainnya). Untuk penyaluran tahap II,
diperlukan dokumen persyaratan tambahan
seperti invoice serta laporan kemajuan dan
lainnya. Prosedur pendanaan dan
persyaratan dokumen yang dibutuhkan
akan diuraikan dalam Buku Pedoman
Teknis P2KP dan SE DJA Depkeu.
Bagan 5.2. memperlihatkan arus
pendanaandanmekanismepelaporanpada
tingkat nasional, sedangkan Bagan 5.3,
dan Bagan 5.4. menunjukkan arus dan
mekanisme penyaluran dana BLM serta
Dana PAKET.
b) Tata Cara Pencairan Dana
Pemerintah Indonesia membuka Rekening
Khusus (RK) di Bank Indonesia dalam
mata uang Dollar Amerika (USD). RK
adalah atas nama Ditjen. Anggaran, Dept.
Keuangan. Pencairan dana dari RK
mengikuti tata cara Financial Management
Reporting (FMR).
Laporan Pengeluaran: Pencairan dana
dilakukan dengan mengikuti tata cara
Statements of Expenditures (SOEs) untuk
seluruh dana BLM, dana PAKET dan
konsultan perorangan untuk setara jumlah
kurang dari US $50,000 dan kontrak
konsultan setara jumlah kurang dari US
$100,000. Seluruh salinan dokumen
pencairan (SPM) yang dikeluarkan oleh
Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara
akan disimpan oleh PMU, PJOK PAKET,
PJOK BLM, KMW dan BKM/UP sesuai
dengan tingkatan dan wilayah kerjanya.
Seluruh salinan dokumen pencairan
tersebut harus tersedia apabila diminta oleh
auditor ataupun Bank Dunia sebagai
lembaga donor.
c) Akuntansi dan Pelaporan
Sistem dan prosedur akuntansi di tingkat
pusat yang dilakukan oleh PMU mengikuti
sistem akuntansi Pemerintah Indonesia.
Pada BKM, setiap pengeluaran dicatat dan
dilaporkan dengan sistem akuntansi
sederhana. PMU, PJOK dan BKM masing-
masing harus memiliki pembukuan aliran
uang yang dibuat secara terpisah.
PMU mengkonsolidasikan FMR dari
seluruh pencairan dana dari mulai tingkat
pusat, propinsi, kabupaten/kota,
kecamatan dan kelurahan/desa. Laporan
seluruh kelurahan/desa dirangkum terlebih
dahulu oleh Koordinator Kota (KMW) dan
kemudian menyampaikannya ke PMU
melalui SIM P2KP secara tepat waktu.
FMR yang berisi laporan Keuangan, laporan
Kemajuan Pekerjaan dan Pengadaan,
harus sudah diterima PMU paling lambat
30 hari setelah akhir kuartal yang lalu.
PMU selanjutnya mengkompilasi dan
mengkonsolidasikan seluruh laporan
tersebut dan khusus untuk Laporan
Keuangan PMU harus meminta
pengesahan dari Ditjen. Anggaran, terlebih
dahulu sebelum menyampaikan seluruh
laporan tersebut ke Bank Dunia.

d) Audit External
PMU berkewajiban menyiapkan dan
membuat laporan keuangan proyek yang
sudah dikonsolidasikan. Auditor yang
dipilih PMU harus dari lembaga audit yang
resmi dan dapat diterima oleh Bank Dunia.
Laporan audit tahunan harus disampaikan
ke Bank Dunia paling lambat 6 bulan
setelah tutup buku masa Tahun Anggaran
Pemerintah yang lalu. Permintaan audit
proyek P2KP kepada lembaga auditor oleh
PMU harus didasarkan atas Kerangka
Acuan Audit yang telah disepakati dalam
Appraisal Bank Dunia.
Lembaga Auditor tersebut juga dapat
melakukan audit terhadap pencapaian
tujuan proyek dengan berpatokan pada
indikator kinerja sebagaimana telah
disepakati bersama antara Pemerintah
Indonesia dan Bank Dunia.
BKM dan Pokja PAKET (bersama dengan
Panitia-Panitia kemitraan) berkewajiban
menyiapkan laporan keuangan/pembukuan
dan meminta kepada akuntan publik untuk
melakukan audit terhadap laporan
keuangan tersebut. PMU akan menyusun
kriteria auditor tersebut, dan KMW akan
membantu BKM dan Pokja PAKET dalam
memilih akuntan publiknya. Pembiayaan
untuk audit laporan keuangan BKM secara
rutin tersebut dibiayai oleh BKM sendiri,
sedangkan pembiayaan audit Pokja
PAKET atas beban kontribusi pemerintah
kota/kabupaten peserta PAKET P2KP.
Kewajiban membuat laporan keuangan,
audit dan menyampaikan hasil audit
kepada seluruh pihak dilakukan oleh para
pengelola dana bantuan P2KP (BKM,
Panitia Kemitraan dll) tidak hanya pada
saat masa proyek berlangsung, namun
harus dilaksanakan secara rutin sesuai
asas transparansi dan akuntabilitas. Selain
itu, pihak-pihak penerima bantuan P2KP
juga harus terbuka dan membuka diri untuk
memberi informasi kepada seluruh pihak
yang ingin mengetahu status kondisi,
penggunaan dan pemanfaatan dana
bantuan P2KP. Hal ini mengingat sifat dana
P2KP sebagai dana publik.

98 Pedoman Umum
Bagan 5.2 Mekanisme Pendanaan dan Alur Pelaporan
DLN Direktorat Luar Negeri, Depkeu
KPKN Kantor Perbendarahaan dan Kas Negara
BI Bank Indonesia
PMU Project Management Unit, Kimpraswil
KMP Konsultan Manajemen Pusat
KMW Konsultan Manajemen Wilayah
PJOK Penanggung Jawab Operasional Kegiatan
BKM Badan Keswadayaan Masyarakat
DJA Direktorat Jenderal Anggaran, Depkeu
Memorandum
Keterangan:
Transfer dana
Pelaporan
Bank Dunia
PMU/Pimpro/KMP
Konsolidasi
Laporan
BI atau Bank
Pemerintah
Kantor BI
Setempat
KMW
PJOK/KMW
Verifikasi SPPB
dan Lampirannya
BKM
DLN
Depkeu
KPKN
Verifikasi
Pusat
Kota
Kecamatan
Kelurahan
PMR/WA
SA
3b
FMR/WA
3a
SA
SE-DJA
SPP (Surat
Permintaan
Pembayaran)
SPPB dan Lampirannya
SPM (Surat Perintah
Membayar)
Transfer
Debet
Note
Laporan
Laporan
1
Memorandum / Pemberitahuan / Pelaporan
2
4
5
6
7
8
9a
9b
10a
10b
SA Special Account
FMR
WA Withdrawl Application
Project Management
Report
SPPB
PMR
Financial Monitoring Report
Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan

Keterangan :
1. Sesuai kesepakatan Loan Agreement dan
mekanisme pengelolaan Hutang Luar Negeri
(HLN), Pemerintah Indonesia akan membuka
Rekening Khusus/Special Account (SA) di
Bank Indonesia untuk menampung pencairan
dana P2KP dari Bank Dunia.
2. Selanjutnya BI Pusat akan memberikan
Laporan Rekening Khusus kepada
Departemen Keuangan secara mingguan,
dimana laporan tersebut berisi seluruh
transaksi yang terjadi pada rekening khusus,
baik penarikan dana (pencairan dana BLM
dan Konsultan) maupun pencairan dana dari
Bank Dunia (pengisian kembali rekening
khusus) selama periode minggu tersebut.
3a/3b. Atas dasar Laporan Rekening Khusus yang
diterima dari Departemen Keuangan,
selanjutnya PMU/ KMP akan menyiapkan
laporan pengelolaan keuangan P2KP, baik
dalam bentuk Financial Monitoring Report
(FMR) maupun Laporan Status Penyerapan
Dana. FMR pada dasarnya merupakan
Laporan Konsolidasi dari seluruh
penggunaan dana Rekening Khusus sampai
periode tertentu.
4. Berdasarkan Laporan Keuangan proyek dari
PMU/ KMP, Departemen Keuangan akan
menyiapkan laporan keuangan proyek dan
penggunaan dana P2KP dalam bentuk
Project Management Report (PMR) ke Bank
Dunia. Selain sebagai laporan atas kemajuan
proyek dan penggunaan dana P2KP, PMR
tersebut akan menjadi alat bagi pihak Bank
Dunia untuk mengevaluasi kebutuhan dana
pada periode berikutnya.
5. Untuk pelaksanaan di lapangan, khususnya
yang menyangkut tata cara pencairan dana
P2KP, Departemen Keuangan akan
menerbitkan Surat Edaran Direktorat
Jenderal Anggaran (SE-DJA) ke seluruh
KPKN yang akan ditunjuk menjadi kantor
pembayar. Melalui penerbitan SE-DJA
tersebut sekaligus menegaskan bahwa
kegiatan proyek dari sisi pendanaan sudah
siap untuk dilaksanakan.
6. Untuk merealisasikan pencairan dana P2KP,
BKM akan mengajukan permohonan
pencairan dana kepada PJOK sesuai dengan
usulan atau proposal yang telah disetujui
dengan melampirkan SPPB (Surat Perjanjian
Penyaluran Bantuan) dan lampiran-lampiran
lainnya, seperti PJM dan Rencana Tahunan
Pronangkis yang telah disepakati
masyarakat.
7. Berdasarkan permohonan pencairan dana
yang diajukan oleh BKM, PJOK dan KMW
akan memeriksa dan melakukan verifikasi
atas kelengkapan dokumen dan lampiran
yang dipersyaratkan (seperti SPPB, PJM,
Rencana Tahunan Pronangkis, nama BKM,
No. Rekening BKM, tanda tangan dan lain-
lain). Setelah dilakukan verifikasi atas
kebenaran dan kelengkapan dokumen
pendukung permohonan pencairan dana
tersebut, PJOK akan menerbitkan Surat
Permintaan Pembayaran (SPP) kepada
KPKN setempat.
8. Setelah menerima SPP dan dokumen
pendukung lainnya dari PJOK, KPKN akan
melakukan verifikasi atas kebenaran dan
kelengkapan dokumen pendukung tersebut.
Setelah dilakukan verifikasi KPKN akan
segera menerbitkan Surat Perintah
Membayar (SPM) kepada Kantor Bank
Indonesia (BI) Cabang setempat untuk
membayar sejumlah dana (sesuai nilai SPM
yang diterbitkan) kepada pihak penerima
(beneficiary) sebagaimana yang ditunjukkan
dalam SPM.
9a/9b. Atas dasar SPM yang diterima dari KPKN,
selanjutnya Kantor BI Cabang setempat akan
segera melakukan transfer dana sebesar nilai
SPM ke rekening penerima di bank yang
ditunjuk sesuai SPM. Pada saat yang sama
Kantor BI Cabang setempat akan
menerbitkan Nota Debet ke Kantor BI Pusat
sebagai pemberitahuan bahwa Kantor BI
setempat telah melakukan pendebetan atas
rekening khusus P2KP.
10a/10b.Selanjutnya setelah menerbitkan SPP dan
memastikan dana telah efektif di rekening
BKM, maka PJOK bersama-sama KMW
akan memberikan laporan atas
pertanggungjawaban pencairan dana P2KP
kepada PMU/KMP melalui KMW.

100 Pedoman Umum
BAGAN 5.3. DIAGRAM ALUR PENDANAAN BLM
KETENTUAN DIAGRAM ALUR
Catatan:
Alur Pendanaan
Alur Permintaan/Perintah pembayaran
Garis Koordinasi
Garis Pendampingan/fasilitasi
Arus Replenishment
DLN : Direktorat Luar Negeri, Depkeu
PMU : Project Management Unit
PJOK : Penanggung Jawab Operasional Kegiatan
BKM : Badan Keswadayaan Masyarakat
CDP : Community Development Plan (PJM dan Rencana Tahunan Pronangkis)
BI : Bank Indonesia (Central Bank)
KSM : Kelompok Swadaya Masyarakat

Penjelasan Bagan 5.3.:
1. Dit. DLN mengajukan pengisian dana awal
(initial deposit) kepada Bank Dunia selaku
lembaga donor.
2. Bank Dunia mentransfer Dana untuk
pembiayaan P2KP ke BI atau Bank Peme-rintah
yang ditunjuk Departemen Keuangan
3. BI atau Bank Pemerintah Kantor Pusat
mentransfer dana ke BI atau Bank Pemerintah
kantor setempat.
4. BKM mengajukan permohonan pencairan dana
BLM kepada PJOK, dengan ketentuan:
a. BKM menyerahkan Rencana Program
Penanggulangan Kemiskinan (Pronangkis)
yang telah diverifikasi KMW. Selanjutnya
PJOK dan BKM menandatangani Surat
Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB) untuk
pencairan BLM Tahap I (20%);
b. BKM menyerahkan hasil evaluasi KMW
terhadap perkembangan dan pencapaian
kinerja kegiatan serta dana tahap sebelum-
nya, untuk pencairan BLM tahap II (50%);
c. BKM menyerahkan hasil evaluasi kelayakan
KMW terhadap kinerja potensi keberlanjutan
kegiatan, dana dan kelembagaan masyara-
kat, untuk pencairan BLM tahap III (30%).
5. PJOK mengajukan SPPB serta Surat Permin-
taan Pembayaran (SPP) kepada KPKN. KPKN
setempat meneliti SPP tersebut menyangkut
pagu dana yang dapat dicairkan, yang harus
sesuai dengan yang tercantum pada lembar
anggaran yang berlaku, dan mencocokkan
contoh tandatangan yang bersangkutan.
Pengajuan SPP oleh PJOK ke KPKN dilampiri:
a. SPPB; (Format SPPB BLM-1 dan
Lampirannya)
b. Berita Acara Penarikan/Penggunaan Dana
(BAPPD); (Format SPPB BLM-4)
c. Berita Acara Penetapan Prioritas Usulan
Kegiatan (BAPPUK), baik usulan kegiatan
kolektif oleh BKM maupun usulan-usulan
kegiatan KSM; (format Prioritas-1)
d. Verifikasi KMW tentang Pencapaian Kinerja
dana, kelembagaan serta kegiatan sebelum-
nya, untuk pencairan BLM Tahap II; dan
verifikasi KMW mengenai Kinerja potensi
keberlanjutan kegiatan, dana serta
kelembagaan, untuk pencairan BLM tahap
III. Keduanya dilengkapi dengan Format
SPPB-BLM-3 dan Format SPPB BLM-4.
(Ketentuan dan Pesyaratan lebih detail
ditetapkan melalui Surat Edaran Departemen
Keuangan)
6. KPKN menerbitkan Surat Perintah Membayar
(SPM) dan mengirimkannya ke kantor BI atau
Bank Pemerintah setempat untuk melakukan
pemindahbukuan dan mengirimkan tembusan
Surat Perintah Membayar lembar ke-4 kepada
Dit. DLN.
7. Kantor BI atau Bank Pemerintah setempat
memproses transfer dana ke bank yang dipilih
BKM, sebagai rekening penyerapan dana BLM.
8. BKM menerima informasi transfer dana dari
bank pilihan BKM. Rekening bank untuk
penyerapan dana BLM harus atas nama
lembaga (BKM) dan ditandatangani sekurang-
kurangnya oleh 3 (tiga) orang, yang ditetapkan
oleh Rapat Anggota BKM. Perubahan spesimen
tandatangan tersebut juga diputuskan melalui
Rapat Anggota BKM.
9. KSM/Panitia menyusun usulan kegiatan
berdasarkan hasil Pronangkis dengan
difasilitasi oleh relawan masyarakat dan
fasilitator. Usulan kegiatan diajukan ke BKM yang
diteruskan ke UP untuk diberikan penilaian
kelayakan teknis, lingkungan dan finansial.
Hasil penilaian kelayakan UP diajukan BKM ke
KMW untuk mendapat rekomendasi dan
verifikasi
10. KMW memberikan rekomendasi dan verikasi
atas hasil analisa kelayakan usulan kegiatan
KSM yang ditetapkan UP dan mengadakan
koordinasi dengan BKM.
a. BKM melakukan Rapat Anggota untuk
menyusun urutan prioritas terhadap usulan-
usulan kegiatan yang sudah diverifikasi oleh
KMW dan membuat laporan dalam format
Prioritas-1.
b. BKM mencairkan dana BLM ke KSM/
masyarakat melalui rekening Bank pilihan
KSM, yang sekurang-kurangnya ditanda-
tangani oleh 3 (tiga) orang, yang ditetapkan
melalui Rapat Anggota KSM. BKM
menyampaikan BAPPUK ke lurah, RT/RW
dan Dusun, KSM-KSM yang ada, KMW, PJOK
dan mengumumkannya secara terbuka
kepada masyarakat setempat.
11. Dit. DLN mengajukan pengisian kembali
(replenishment) dana di rekening khusus
kepada Bank Dunia selaku penyedia dana untuk
pelaksanaan P2KP berdasarkan informasi SPM
lembar ke 4.

102 Pedoman Umum
BAGAN 5.4. DIAGRAM ALUR PENDANAAN PAKET
Panitia
kemitraan
PJOK
PAKET
KANTOR
CABANG KPKN
KANTOR BI ATAU
BANK PEMERINTAH
SETEMPAT
REKENING
BERSAMA
Permintaan
Pembayaran
Perintah
Membayar
POKJA
PAKET
DINAS
KOTA/KAB.
MASYARAKAT
(BKM)
PROPOSAL
BERSAMA
KMW
verify
Penyerahan
Usulan/Sub
Proyek yang
telah Disetujui
Penyerahan
Proposal Usulan
yang Disetujui
Pokja PAKET dan
SPPB
1
2
3a
45
6
7
8
9
3b
Keterangan:
Alur Pendanaan
Alur Permintaan/perintah pembayaran
Garis Koordinasi
Garis Pendampingan/fasilitasi
DLN : Direktorat Luar negeri, Depkeu
PMU : Project Management Unit
KMW : Konsultan Manajemen Wilayah (Koord. Kota: Staf KMW tingkat kota)
PJOK : Penanggung Jawab Operasional Kegiatan
BKM : Badan Keswadayaan Masyarakat
CDP : Community Development Plan (PJM Pronangkis-3 tahun)
BI : Bank Indonesia (Bank Central)

Keterangan :
1. “Panitia kemitraan” dibentuk oleh BKM dan
dinas terkait yang telah sepakat untuk
melaksanakan kegiatan bersama atas dasar
kesesuaian kegiatan masyarakat (Pronangkis)
dengan program dinas terkait. Pembentukan
Panitia kemitraan disahkan oleh pimpinan dari
kedua belah pihak dan telah difasilitasi oleh
KMW.
2. Selanjutnya Panitia kemitraan menyusun
proposal bersama. Dalam penyusunan
proposal bersama dapat menggunakan tenaga
ahli pendamping untuk membantu Panitia
kemitraan. Tenaga ahli pendamping dapat
berasal dari dinas terkait yang berkompeten
di bidang usulan yang akan diajukan, atau
dapat juga berasal dari kelompok peduli
(perguruan tinggi, LSM dll). Proposal harus
mencerminkan kegiatan yang merupakan
keterpaduan antara usulan BKM/masyarakat
(Pronangkis) dengan program organik Dinas
terkait serta memperhatikan kesesuaian
dengan Dokumen SPK-D dan Pronangkis
Kota/kabupaten yang telah disusun KPK-D
secara partisipatif.
3a/3b.Proposal bersama yang diajukan oleh Panitia
kemitraan diverifikasi oleh KMW. Aspek
verifikasi menyangkut kesesuaian usulan
dengan PJM Pronangkis dan Program dinas
terkait, kemitraan dalam kesetaraan, serta
kesesuaian dengan prinsip dan nilai P2KP.
Proposal yang telah diverifikasi oleh KMW
dapat diajukan ke Pokja PAKET untuk dinilai
kelayakannya secara teknis. Dalam penilaian
kelayakan teknis, Pokja PAKET berkonsultasi
dengan KPK-D setempat untuk kesesuaian
usulan dengan SPK-D dan Pronangkis Kota
serta bila diperlukan dapat pula berkonsultasi
dengan pihak-pihak yang menguasai teknis
dari kegiatan yang diusulkan panitia kemitraan.
4. Berdasarkan Hasil verifikasi KMW dan
penilaian kelayakan teknis, Pokja PAKET
mengadakan Rapat Anggota untuk
menetapkan prioritas usulan yang akan
didukung oleh bantuan dana PAKET. Dalam
setiap tahunnya, Pokja PAKET menetapkan
maksimal 20 (dua puluh) usulan per kota yang
dapat dibantu oleh dana bantuan PAKET.
5. Proposal Panitia kemitraan yang telah
disetujui prioritas pendanaannya oleh Pokja
PAKET disampaikan kembali ke Panitia
kemitraan untuk ditindaklanjuti dengan proses
administrasi pencairan dana PAKET.
6. Untuk merealisasikan pencairan dana PAKET
P2KP, Panitia kemitraan mengajukan
permohonan pencairan dana kepada PJOK
PAKET sesuai dengan usulan atau proposal
yang telah disetujui Pokja PAKET, dengan
melampirkan SPPB (Surat Perjanjian
Penyaluran Bantuan), proposal bersama serta
lampiran-lampiran lainnya.
7. Berdasarkan permohonan pencairan dana
yang diajukan oleh Panitia kemitraan, PJOK
PAKET memeriksa dan melakukan verifikasi
atas kelengkapan dokumen dan lampiran yang
dipersyaratkan (seperti SPPB, Proposal
bersama, nama Panitia kemitraan, No.
Rekening Panitia kemitraan, tanda tangan dan
lain-lain). Setelah dilakukan verifikasi atas
kebenaran dan kelengkapan dokumen
pendukung permohonan pencairan dana
tersebut, PJOK PAKET akan menerbitkan
Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada
KPKN setempat.
8. Setelah menerima SPP dan dokumen
pendukung lainnya dari PJOK PAKET, KPKN
akan melakukan verifikasi atas kebenaran dan
kelengkapan dokumen pendukung tersebut.
Setelah dilakukan verifikasi KPKN akan segera
menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM)
kepada Kantor Bank Indonesia (BI) setempat
untuk membayar sejumlah dana (sesuai nilai
SPM yang diterbitkan) kepada pihak penerima
(beneficiary) sebagaimana yang ditunjukkan
dalam SPM.
9. Atas dasar SPM yang diterima dari KPKN,
selanjutnya Kantor BI setempat akan segera
melakukan transfer dana sebesar nilai SPM
ke rekening penerima di bank yang ditunjuk
sesuai SPM (rekening panitia kemitraan).

104 Pedoman Umum
5.3. MONITORING DAN EVALUASI
KMP bertanggungjawab penuh terhadap
desain dan pelaksanaan monitoring P2KP.
Monitoring dilakukan untuk menganalisis dan
memperbaiki manajemen proyek. Hasil
monitoring digunakan sebagai dasar
pengambilan keputusan manajemen.
KMP juga bertanggungjawab untuk
mengembangkan dan mengelola Sistem
Informasi Manajemen (SIM), sebagai salah
satu alat strategis untuk memonitor
perkembangan proyek dari tingkat masyarakat
sampai dengan jajaran manajemen wilayah
dan pusat. Hasil SIM ini setelah dilakukan
penilaian dan verifikasi secara periodik bulanan
dilaporkan ke PMU/Pimpro dengan tembusan
ke Tim Pengarah Inter Departemen dan Bank
Dunia.
Sedangkan untuk evaluasi dampak proyek
akan dilakukan oleh konsultan khusus yang
selanjutnya akan disebut sebagai Konsultan
Evaluasi (KE). Konsultan Evaluasi ini harus
bebas dari pengaruh manajemen proyek P2KP
sehingga tidak terjadi benturan kepentingan
(conflict interest) yang dapat merugikan
kinerja proyek.
Konsultan Evaluasi (KE) P2KP akan dikontrak
oleh pihak diluar PMU/Pimpro untuk
melakukan survai dasar (baseline survey) pada
tahap awal proyek, evaluasi berkala (mid term
review dan akhir proyek) dan penelitian
mendalam (indepth research) terhadap
perkara-perkara penting proyek.
Evaluasi dampak proyek secara menyeluruh
difokuskan pada pengukuran kinerja proyek
berdasarkan indikator kinerja proyek seperti
diuraikan pada Tabel 5.3. Hasil evaluasi
sesuai dengan penugasan akan dilaporkan ke
pihak pemberi tugas, Tim Pengarah Inter
Departemen, PMU/Pimpro dan Bank Dunia.
Tabel 5.3. Indikator Kinerja Proyek P2KP
No Komponen
Mid term Review
Phase I Phase II
Akhir
Proyek
Sumber
Informasi
I
a.
b.
c.*)
d.
e.*)
SOSIALISASI
Jumlah kelurahan yang berpartisipasi
Jumlah penduduk kelurahan yang turut
berpartisipasi pada pertemuan-pertemuan
sosialisasi P2KP
Jumlah penduduk miskin di kelurahan yang
hadir, sekurang-kurangnya satu kali, dalam
pertemuan.
Jumlah pertemuan sosialisasi tiap kelurahan
sasaran
Persentase penduduk kelurahan yang peduli
dan paham terhadap P2KP serta tujuannya
1131
10%
25%
24
30%
927
10%
25%
24
15%
2058
10%
25%
24 %
70%
MIS
MIS
Survey
MIS
Survey
II
a.
b.
c.
d.
e.*)
LEMBAGAMASYARAKAT (BKM)
Jumlah Tim Koordinasi tingkat kota/kabupaten
Jumlah BKM terbentuk
Persentase jumlah wanita dalam anggota BKM
Persentase penduduk yang memilih anggota
BKM dalam proses pemilihan tingkat akhir
(tkt.Kelurahan)
Persentase kelurahan sasaran dengan PJM
Pronangkis yang telah diselesaikan dan
disetujui
54
1131
20%
30%
95%
26
927
20%
30%
95%
80
2058
20%
30%
95%
MIS
MIS
MIS
MIS
MIS

No Komponen
Mid term Review
Phase I Phase II
Akhir
Proyek
Sumber
Informasi
f.
g.*)
h.
i.
j.
k.*)
l.
m.
Persentase penduduk yang hadir atau diajak
konsultansi oleh BKM dalam serangkaian
rembug warga atau FGD, sebagai salah satu
bagian dari proses penyiapan PJM Pronangkis
Persentase penduduk kelurahan yang
mengetahui, peduli dan paham PJM
Pronangkis.
Jumlah relawan masyarakat tiap kelurahan
Jumlah Forum BKM yang terbentuk
Jumlah warga masyarakat (BKM, KSM, UP,
relawan masyarakat) yang mengikuti pelatihan
per kelurahan
Persentase BKM/UP yang melaporkan audit
independen
Persentase BKM/UP dengan laporan audit
unqualified
Persentase penyaluran BLM
25%
50%
3
54
20
80%
75%
80%
25%
50%
3
26
20
50%
75%
20%
25%
50%
3
80
20
80%
75%
100%
MIS
Survey
MIS
MIS
MIS
MIS
MIS
MIS
III
a.
b.
c.
d.
e.*)
f.
g.
h.
i.*)
j.
PENYEDIAANPELAYANANBLM
Jumlah proposal kredit yang diajukan ke UP/
BKM per kelurahan
Jumlah dana yang tersedia (outstanding loans)
dari persentasi BLM yang dialokasikan untuk
pinjaman bergulir
Tingkat pengembalian (repayment rate)
pinjaman bergulir
Persentase peningkatan kredit bagi usaha
kecil/ rumah tangga pada tingkat bunga pasar
Persentase Keluarga (KK) yang pendapatannya
meningkat setelah menerima pinjaman dari
P2KP
Persentase keluarga miskin (Pra KS dan KS1)
dalam KSM pinjaman bergulir/persentase KK
miskin kelurahan
Jumlah proposal pelayanan kegiatan
lingkungan dan kegiatan sosial yang diajukan
ke BKM per kelurahan
Persentase proposal pelayanan lainnya (non
pinjaman bergulir) yang disetujui dan telah
selesai dilaksanakan
Persentase KK miskin di antara penerima
manfaat langsung dari penyediaan pelayanan
kegiatan lingkungan dan sosial / persentase
KK miskin dari penduduk kelurahan
Persentase wanita dalam KSM
10
40%
75%
10%
30%
1 : 3
5
50%
1 : 6
30%
40
90%
90%
20%
50%
1 : 3
10
90%
1 : 6
30%
MIS
MIS
MIS
Survey
Survey
MIS
MIS
MIS
Survey
MIS
20
80%
75%
20%
40%
1 : 3
5
70%
1 : 6
30%

106 Pedoman Umum
No Komponen
Mid term Review
Phase I Phase II
Akhir
Proyek
Sumber
Informasi
IV
a.
b.
c.*)
d.
e.
f.
g.*)
PENYEDIAANPELAYANANPAKET
Jumlah Kota peserta PAKET P2KP terseleksi
Jumlah Pokja PAKET terbentuk
Persentase Pemerintah kota/Kabupaten yg
meng-alokasikan dana kemitraan/pendamping
PAKET
Jumlah subproyek PAKET yang diselesaikan
per kota/kabupaten partisipan
Jumlah penduduk kelurahan yang mengetahui
dan paham PAKET P2KP di kota/kabupaten
partisipan
Jumlah staf pemerintah daerah yang
mengetahui dan paham PAKET di kota/
kabupaten partisipan
Persentase penduduk miskin dari penerima
manfaat langsung pelayanan yang disediakan
PAKET / persentase KK miskin dalam
penduduk kota
17
17
25%
25
20%
20%
1 : 6
13
13
25%
10
10%
10%
1 : 6
30
30
25%
40
30%
30%
1 : 6
MIS
MIS
MIS
MIS
Survey
Survey
Survey
*) Indikator-indikator kunci yang dimonitoring setiap tahunnya

MANAJEMEN PROYEK P2KP

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to MANAJEMEN PROYEK P2KP

Similar to MANAJEMEN PROYEK P2KP (20)

More from Advisory Specialist for P2KP

More from Advisory Specialist for P2KP (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (8)

MANAJEMEN PROYEK P2KP