Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

KEBIJAKAN ANGGARAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2017

3,773 views

Published on

KEBIJAKAN ANGGARAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2017

Oleh :

Kepala Biro Perencanaan, Setjen KLHK

  • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2ZDZFYj ♥♥♥
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2ZDZFYj ❤❤❤
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here

KEBIJAKAN ANGGARAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2017

  1. 1. KEBIJAKAN ANGGARAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2017 JAKARTA, 25 PEBRUARI 2016 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TN. Danau Sentarum. Foto oleh Sandi Kusuma.
  2. 2. SISTEMATIKA PAPARAN 1. ARAH KEBI JAKAN, DAN PRI ORI TAS PEMBANGUNAN NASI ONAL 2017 2. KEBI JAKAN ANGGARAN KEMENTERI AN LI NGKUNGAN HI DUP DAN KEHUTANAN TN. Betung Kerihun. Foto oleh Balai Besar TN. Betung Kerihun
  3. 3. ARAH KEBIJAKAN, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2017 Perjalanan udara dari Pontianak-Sintang. Foto oleh Sandi Kusuma.
  4. 4. 25/02/16 VI SI DAN MI SI PEMBANGUNAN 2015 – 2019 VISI PEMBANGUNAN NASIONAL 2015-2019: "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong" Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) MISI PEMBANGUNAN yaitu: 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum. 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
  5. 5. STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL *) Disiapkan oleh KIB II, kemudian direvisi melalui Perpres No. 3/2015 tentang Perubahan RKP 2015 RKP 2015*) MELANJUTKAN REFORMASI BAGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKEADILAN RKP 2016 MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK MEMPERKUAT FONDASI PEMBANGUNAN YANG BERKUALITAS RKP 2017 TEMA DITETAPKAN DALAM SIDANG KABINET PENYUSUNAN RKP 2017 RKP 2018 Ditentukan dalam proses penyusunan RKP 2018 RKP 2019 Ditentukan dalam proses penyusunan RKP 2019 Slide - 5
  6. 6. INDIKATOR MAKRO 2014 (BASELINE) 2015 2016 2017 2018* 2019* Pertumbuhan Ekonomi (%) (Angka Realisasi & Penyesuaian Target) 5,1 (5,0) 5,8 (4,8) 6,6 (5,3)** 7,1 (5,5 – 5,9) 7,5 8,0 Rasio Pajak terhadap PDB (%) (Angka Realisasi & Proyeksi) 11,5 (10,9) 13,2 (10,6) 14,2 (12,2)** 14,6 (12,6-12,8) 15,2 16,0 Pengangguran (%) (Angka Realisasi & Penyesuaian Target) 5,6-5,9 (5,94) 5,5-5,8 (6,18) 5,2-5,5 (5,6 – 5,9) 5,0-5,3 (5,3 – 5,6) 4,6-5,1 4,0-5,0 Angka Kemiskinan (%) (Angka Realisasi & Penyesuaian Target) 9,0-10,0 (10,96) 9,5-10,5 (11,13) 9,0-10,0 (10,0 – 10,8) 8,5-9,5 (9,5-10,5) 7,5-8,5 7,0-8,0 Gini ratio (indeks) (Angka Realisasi & Penyesuaian Target) n.a (0,41) 0,40 (0,41) 0,39 0,38 0,37 0,36 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,8 74,8 75,3 75,7 76,1 76,3 Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMAS)*** 0,55 n.a n.a n.a n.a meningkat SASARAN PEMBANGUNAN RPJMN 2015-2019 *) Dengan perkembangan keadaan saat ini, target-target tersebut perlu dipertimbangkan kembali **) Target APBN 2016 Sumber: RPJMN 2015-2019 Realisasi 2014 dan perkiraan realisasi 2015 ***) Indeks baru dengan parameter: gotong royong, toleransi, dan rasa aman. Konsep masih dalam proses penyempurnaan dan pematangan, termasuk pembahasan variabel, sehingga target masih belum dapat ditetapkan secara kuantitatif. Slide - 6
  7. 7. Lapangan Usaha 2014* 2015* 2016** 2017 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 4,2 4,0 4.2 4.2-4,3 Industri Pengolahan 4,6 4,3 5,4 6,2-6,5 Konstruksi 7,0 6,7 8,0 7,7-8,4 Jasa-jasa 6,6 7,9 8,5 8,5-8,8 Lainnya 4,6 2,5 4,3 4,9-5,3 PDB 5,0 4,8 5,3 5,6-5,9 TARGET PERTUMBUHAN EKONOMI 2017 Kebijakan lintas sektor sangat diperlukan untuk menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih kondusif, antara lain: Peningkatan ketersediaan infrastruktur pendukung, terutama energi, jalan, dan pelabuhan Penyederhanaan prosedur perijinan, termasuk pengurangan jumlah waktu, prosedur dan biaya perijinan di pusat dan daerah. Transparansi proses perijinan secara konsisten dan menyeluruh di pusat dan daerah Penerapan standar pelayanan PTSP di seluruh Indonesia dan pelimpahan kewenangan perijinan Optimalisasi layanan PTSP-Nasional melalui pengembangan sistem layanan dan informasi PTSP seluruh Indonesia berbasis elektronik secara terintegrasi Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan tingkat pusat dan daerah Slide - 7 Target Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran (Persen) Target Pertumbuhan Ekonomi Sisi Produksi (Persen) * Realisasi (BPS,2016); **Bappenas, data diolah Slide 74 Slide 75 * Realisasi (BPS,2016); **Bappenas, data diolah * * **
  8. 8. Sasaran 2014 (BASELINE) 2015 2016 2017 2019 Akses Air Minum Layak 70% 70,25% 77% 84% 100% Akses Sanitasi Layak 69,42% Akses Layak: 61,08% Akses Dasar: 8,34% 72,2% Akses Layak: 62,4% Akses Dasar: 9,8% 77,4% Akses Layak: 66,3% Akses Dasar: 11,1% 83,2% Akses Layak: 70,7% Akses Dasar: 12,4% 100% Akses Layak: 85% Akses Dasar: 15% Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan 38.431 Ha (Kondisi kumuh 100%) 38.431 Ha (Kondisi kumuh 85%) 38.431 Ha (Kondisi kumuh 70%) 38.431 Ha (Kondisi kumuh 45%) 38.431 Ha (Kondisi kumuh 0%) Kekurangan Tempat Tinggal (Backlog) Berdasarkan Perspektif Menghuni * 7,6 Juta 7 Juta 6,5 Juta 6 Juta 5 Juta PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Sasaran dan Arah Kebijakan Arah Kebijakan: 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. *) Pencapaian target termasuk program “satu juta rumah”. Meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai Menjamin ketahanan air melalui peningkatan pengetahuan perubahan sikap dan perilaku dalam pemanfaatan air minum dan pengelolaan sanitasi Penyediaan infrastruktur produktif dan manajemen layanan melalui penerapan manajemen asset Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi yang dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat Peningkatan Efektivitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur air minum dan sanitasi Kebijakan terkait Revolusi Mental: Masyarakat peduli lingkungan (Reduce, Reuse, Recycle;hemat air, penangan sampah, lingkungan sanitasi bersih dan sehat) Penegakan hukum dan disiplin (tata ruang, membayar kewajiban air minum, listrik, dll.) Slide - 20
  9. 9. PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKI MAN Per encanaan Ter i nt egr asi Penyediaan Hunian Layak berserta Prasarana, Sarana, dan Utilitas KKemen PUPR Kemenkeu, Pengembang, Perumnas Pemda, SMF (Sarana Multigriya Finansial KKemen PUPR Kemenkeu, Pengembang, Perumnas Pemda, SMF (Sarana Multigriya Finansial KKemen PUPR Kemen LHK, Pemda, Perhutani KKemen PUPR Kemensos, Kemen ATR, Pemda KKemen PUPR Kemenkes, Kemen PDT, Pemda KKemen PUPR Kemenkes, Kemenkeu, PDAM, Pemda Level 1
  10. 10. RENCANA TERI NTEGRASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKI MAN Peni ngkat an Ket er sedi aan Ai r Baku Peningkatan Ketersediaan Air Baku Level 2 Simpan Air Hemat Air Jaga Air • - Penguganan • Kemen PUPR,KLHK, Pemda, Perhutani, masyarakat ( • Konservasi Sumberdaya Air (KLHK, Pemda, Perhutani) • - Penguganan • Penyehatan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan (Kemen PUPR, KLHK, KemensosPDTT, Perhutani, Pemda) • Peningkatan Kualitas DAS (KemenPUPR, Ditjen SDA, KLHK, Perhutani, Pemda) • Pembangunan dan Pengelolaan Waduk/Embung (KemenPUPR, Ditjen SDA, KLHK, Perhutani, Pemda • Pembangunan Infrastruktur Sanitasi (IPAL, IPLT, TPA, TPST 3R dan Bank Sampah) (KemenPUPPR, KLHK, Pemda) • - Penguganan • Turbinwash Sanitasi dan Air Minum (NSPK) • Bauran Air Domestik • Penampungan Air Hujan (KemenPUPR, Kemenkes, Kemendagri, Pemda, Masyarakat • Kampanye Hemat Air (Kemenkes, Kemendikbud, Pemda, Masyarakat)
  11. 11. Sasaran 2014 (Baseline) 2015 2016 2017 2019 Wisatawan Mancanegara (Orang) 9,4 juta 9,7 juta 12,0 juta 13,0 juta 20,0 juta Wisatawan Nusantara (Kunjungan) 250 juta 259 juta 260 juta 263 juta 275 juta  Devisa (triliun rupiah) (kurs Rp12.000) 133,9 150 172,8 185,9 260 ARAH KEBIJAKAN: 1. Pemasaran Pariwisata Nasional: mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan manca negara dan mendorong peningkatan wisatawan nusantara 2. Pembangunan Destinasi Pariwisata: meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga berdaya saing di dalam negeri dan di luar negeri 3. Pembangunan Industri Pariwisata: meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata nasional serta meningkatkan keragaman dan daya saing produk/jasa pariwisata nasional di setiap destinasi periwisata yang menjaDi fokus pemasaran 4. Pembangunan Kelembagaan Pariwisata: membangun sumber daya manusia pariwisata serta organisasi kepariwisataan nasional PEMBANGUNAN PARIWISATA Sasaran dan Arah Kebi j akan Kebijakan terkait Revolusi Mental: Membentuk masyarakat yang ramah dan lingkungan yang nyaman bagi pelancong Petugas yang ramah dan melayani Penegakan hukum dan disiplin Slide - 36
  12. 12. PEMBANGUNAN PARIWISATA Perencanaan Teri nt egrasi LEVEL 1 Slide - 37 WONDERFUL INDONESIA “Pembangunan Pariwisata Indonesia” Promosi Wisata Pengembangan Destinasi Wisata Sikap masyarakat yang bersahabat Layanan Keimigrasian, Bebas Visa, Visa On Arrival Jaminan keamanan dan ketertiban Kemenpar, Badan Promosi Indonesia Kemenkumham POLRI, Pemda Kemenpar, Pemda Kemenpar, Kemendikbud, Kemenristekdikti, Kemenaker SDM Pariwisata Kemenpar, Kemendikbud, Pemda
  13. 13. Pengembangan 10 Destinasi Penyiapan Objek Wisata Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi Pembangunan Fasilitas Umum dalam Kawasan Penyediaan BBM dan Listrik Kelembagaan Pengembangan Destinasi Koordinasi Pembangunan Destinasi PEMBANGUNAN PARIWISATA Perencanaan Terintegrasi Pengembangan 10 Destinasi Kemen PUPR, Kemenhub, Pemda Kemen PUPR, Kemenkominfo, Kemen BUMN, Pemda Kemen ESDM, Kemen BUMN Kemenpar, Kemen BUMN, Kemenkeu, Pemda Kemenko Maritim, Kemenko Ekon Kemenpar, Kemen ESDM, Kemen KP, Kemen LHK, Pemda LEVEL 2 Slide - 38
  14. 14. PEMBANGUNAN PARIWISATA Sebaran 10 Destinasi Wisata Prioritas Danau Toba Tanjung Kelayang Pulau MorotaiKepulauan Seribu Labuan BajoTanjung Lesung Wakatobi Borobudur Kawasan Gunung Bromo Mandalika = KEK Pariwisata = KSPN
  15. 15. TN. Danau Sentarum. Foto oleh Agus Triyanto KEBI JAKAN ANGGARAN KEMENTERI AN LI NGKUNGAN HI DUP DAN KEHUTANAN 2017
  16. 16. SASARAN STRATEGIS KEMENTERIANSASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN 11 ParameterParameter Lingkungan diberikanLingkungan diberikan intervensi secaraintervensi secara langsung di 15 DASlangsung di 15 DAS dan perbaikandan perbaikan kondisi lingkungan dikondisi lingkungan di 280 kab/kota yang280 kab/kota yang menjaminmenjamin peningkatanpeningkatan ketahanan airketahanan air 22 Menata danMenata dan meningkatkanmeningkatkan intervensi secaraintervensi secara langsung 229 KPH, 50langsung 229 KPH, 50 TN dan kawasanTN dan kawasan hutan yang diberikanhutan yang diberikan ijin usaha, yangijin usaha, yang memungkinkanmemungkinkan peningkatan produksipeningkatan produksi hutanhutan 33 Menjaga keberadaanMenjaga keberadaan ekosistem di 15 DAS,ekosistem di 15 DAS, 50 TN dan 229 KPH50 TN dan 229 KPH untuk menjaminuntuk menjamin keberlangsungankeberlangsungan sistem di alam dalamsistem di alam dalam mendukungmendukung Kehidupan manusiaKehidupan manusia
  17. 17. JARAK ANTARA MANGGALAJARAK ANTARA MANGGALA WANABAKTI DENGAN TAPAKWANABAKTI DENGAN TAPAK TERASA JAUHTERASA JAUH Grafis oleh Sandi K (Biro Perencanaan).Grafis oleh Sandi K (Biro Perencanaan).
  18. 18. SEMANGAT PEMBANGUNANSEMANGAT PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANANLINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN MEMPERBAIKI KONDISI TAPAK, BAIK LINGKUNGAN DANMEMPERBAIKI KONDISI TAPAK, BAIK LINGKUNGAN DAN HUTAN, MENJADI LEBIH BAIKHUTAN, MENJADI LEBIH BAIK INTERVENSI SECARA LANGSUNGINTERVENSI SECARA LANGSUNG :: DAS, KPH,DAS, KPH, TN,TN, KAB/KOTA, LOKASIKAB/KOTA, LOKASI AKSES MASYARAKATAKSES MASYARAKAT, LOKASI, LOKASI REFORMA AGRARIAREFORMA AGRARIA SERTA PENINGKATANSERTA PENINGKATAN MODAL SOSIALMODAL SOSIAL SELURUH ENTITAS PENGUKURAN SUDAHSELURUH ENTITAS PENGUKURAN SUDAH MEMBERIKAN GAMBARANMEMBERIKAN GAMBARAN PERBAIKANPERBAIKAN LINGKUNGAN DAN TAPAK HUTANLINGKUNGAN DAN TAPAK HUTAN 2016 PENINGKATAN KUALITASPENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN DANLINGKUNGAN DAN TAPAK HUTAN, DIMANA CAPAIAN NUMERIKTAPAK HUTAN, DIMANA CAPAIAN NUMERIK MENCERMINKAN KONDISI FAKTUAL TAPAKMENCERMINKAN KONDISI FAKTUAL TAPAK ARTIKULASI DUKUNGANARTIKULASI DUKUNGAN SEKTOR LHK THDSEKTOR LHK THD PEMBANGUNAN NASIONAL : (KETAHANAN AIR,PEMBANGUNAN NASIONAL : (KETAHANAN AIR, TENAGA KERJA, AKSELERASI PEMBANGUNANTENAGA KERJA, AKSELERASI PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL)EKONOMI NASIONAL) 2017 2018 2019 Masalah diMasalah di tingkattingkat tapak,tapak, diberikandiberikan intervensiintervensi (regulasi,(regulasi, anggaran)anggaran) sehinggasehingga perbaikanperbaikan kinerjakinerja senantiasasenantiasa diikutidiikuti perbaikanperbaikan di tingkatdi tingkat tapaktapak ProgressKinerja
  19. 19. PEMBANGUNANPEMBANGUNAN 20162016 : SEBUAH LANDASAN, SEBUAH: SEBUAH LANDASAN, SEBUAH PERUBAHANPERUBAHAN 20172017 Seluruh entitas pengukuran sudah memberikanSeluruh entitas pengukuran sudah memberikan gambarangambaran perbaikanperbaikan lingkungan dan tapaklingkungan dan tapak hutanhutan 20162016 Intervensi secara langsungIntervensi secara langsung :: DAS,DAS, KPH,KPH, TN, Kab/Kota, lokasiTN, Kab/Kota, lokasi aksesakses masyarakatmasyarakat, lokasi reforma agraria, lokasi reforma agraria serta peningkatan modal sosialserta peningkatan modal sosial
  20. 20. • Kayu (HA, HT, HR)Kayu (HA, HT, HR) • HHBK (HP, HL)HHBK (HP, HL) • TSL (HK)TSL (HK) • Jasling (HP, HL, HK)Jasling (HP, HL, HK) • Sampah (kab, kota)Sampah (kab, kota) TARGET DANTARGET DAN LOKASILOKASI PERKIRAAN DIPERKIRAAN DI TAHUN 2017TAHUN 2017 Sumbangan LainnyaSumbangan Lainnya :: •Energi Baru dan Terbarukan : MikroEnergi Baru dan Terbarukan : Mikro dan Mini Hydro, Pembangkit Listrikdan Mini Hydro, Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa, Geothermal,Tenaga Biomassa, Geothermal, SampahSampah •Pangan : Padi, Jagung dan KedelaiPangan : Padi, Jagung dan Kedelai dari pemanfaatan bawah tegakandari pemanfaatan bawah tegakan (HKm, HTR, HD dan HR)(HKm, HTR, HD dan HR) KPH, DAS,KPH, DAS, TN,TN, Kab/Kota,Kab/Kota, AksesAkses Masy.Masy. KERANGKA EKONOMI MAKRO SEKTORKERANGKA EKONOMI MAKRO SEKTOR LH DAN KEHUTANANLH DAN KEHUTANAN 20172017 Grafis oleh Sandi K (Biro Perencanaan).Grafis oleh Sandi K (Biro Perencanaan).
  21. 21. money followmoney follow programsprograms Pengelolaan SumberPengelolaan Sumber Daya Alam danDaya Alam dan Lingkungan HidupLingkungan Hidup BerkelanjutanBerkelanjutan Kota Hijau yangKota Hijau yang berketahanan iklim danberketahanan iklim dan bencanabencana KEMENTERIAN LH DAN KEHUTANANKEMENTERIAN LH DAN KEHUTANAN
  22. 22. Arahan Kebijakan DAK/DekonArahan Kebijakan DAK/Dekon 20172017 1.1. Penganggaran harus berbasisPenganggaran harus berbasis prioritas,prioritas, ““Money followMoney follow programprogram”.”. 2.2. Sesuai UU.23/2014, DAK bid. LHKSesuai UU.23/2014, DAK bid. LHK terbagi 2 :terbagi 2 : - DAK Sub Bidang LH :DAK Sub Bidang LH : di Provinsi,di Provinsi, Kab./Kota (wajib)Kab./Kota (wajib) - DAK Sub Bidang KehutananDAK Sub Bidang Kehutanan :: didi ProvinsiProvinsi 3.3. Memastikan anggaranMemastikan anggaran DAK &DAK & Dekon subbid Kehutanan difokuskanDekon subbid Kehutanan difokuskan pada kegiatanpada kegiatan di KPH.di KPH. 5.5. Sinergisitas anggaranSinergisitas anggaran antara APBDantara APBD dan DAK/ Dekon.dan DAK/ Dekon.
  23. 23. DAK DAN DEKON sebagai bentukDAK DAN DEKON sebagai bentuk Intervensi di tingkatIntervensi di tingkat TapakTapak DAS, KPH, Kab/Kota,DAS, KPH, Kab/Kota, DA S DA S KP H KP H TNTN KAB/ KOT A KAB/ KOT A LOKASI AKSES MASYARAKA T LOKASI AKSES MASYARAKA T PeningkatanPeningkatan kualitas air dankualitas air dan DASDAS ProduksiProduksi barang danbarang dan jasajasa KeefektifanKeefektifan pengelolaan,pengelolaan, peningkatanpeningkatan populasipopulasi spesiesspesies PeningkatanPeningkatan kualitaskualitas lingkunganlingkungan PeningkatanPeningkatan modal sosialmodal sosial20172017 20162016 LOKUS PEMANTAUAN DANLOKUS PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN KINERJAPENGUKURAN KINERJA DAK&DekonDAK&Dekon LOKUS SEBAGAILOKUS SEBAGAI ENTITAS DAN MEDANENTITAS DAN MEDAN SINERGITASSINERGITAS
  24. 24. No. Nama KPH Unit KPHP DUKUNGAN ANGGARAN APBN Dekonsentrasi APBD DAK Mitra/Donor Fasilitasi Sarana dan Prasarana KPHP RPHJP Koordinasi Perencanaan Sarpras Perjadin Fasilitasi Sarana dan Prasarana KPHP Kantor Mobil Opr. Motor Boat Alat Kantor/ Survey Rapat Koordinasi Teknis Sosialisasi Pembinaan dan Pengendalian KPHP Rapat Koordinasi Teknis Kantor Resort Perjadin dlm Patroli Mobil Pemadam peralatan HHBK Motor Patroli Kantor Resort 1 KPHP Gularaya Unit XXIV V V V V V V V V V V V V V V V V V SINERGISITAS ANGGARAN UNTUK PERBAIKANSINERGISITAS ANGGARAN UNTUK PERBAIKAN LINGKUNGAN DAN TAPAK HUTANLINGKUNGAN DAN TAPAK HUTAN Output : Operasionalisasi KPH CONTOH KEGIATAN :CONTOH KEGIATAN : Refleksi Sinergi AnggaranRefleksi Sinergi Anggaran Sumber Dukungan Anggaran :Sumber Dukungan Anggaran : APBD, DAK, Dekosentrasi,APBD, DAK, Dekosentrasi, Mitra/DonorMitra/Donor
  25. 25. 25/02/16 TERI MA KASI H TN. Danau Sentarum. Foto oleh Sandi Kusuma.

×