Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 meningkatkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak sebesar 53%, yang mengurangi beban pajak masyarakat dan diharapkan dapat meningkatkan daya beli dan pertumbuhan ekonomi. Walaupun berpotensi menurunkan penerimaan pajak, penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu justru meningkat 21,46% p

1. BAB 4
PEMBAHASAN
4.1 Pengaruh Dengan Adanya Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak
Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu.
Perubahan nilai PTKP per tanggal 1 Januari tahun 2013 mengalami kenaikan
sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
162/PMK.011/2012 yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia
dengan mengadakan pertemuan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia pada tanggal 30 Mei 2012 dan 15 Oktober 2012. Dari kenaikan
yang dilakukan oleh Pemerintah dengan mempertimbangkan perkembangan di bidang
ekonomi serta perkembangan harga kebutuhan pokok yang semakin meningkat, jadi
perlu dilakukan penyesuain terhadap besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
Kebijakan ini diambil dalam rangka memberikan stimulus fiskal bagi
perekonomian Indonesia pada umumnya, dan masyarakat berpenghasilan menengah
ke bawah pada khususnya. Dengan penyesuaian batas PTKP, hal ini diharapkan dapat
meningkatkan daya beli masyarakat yang kemudian akan berdampak pada
peningkatan investasi dan produk domestik bruto (PDB), meskipun di sisi lain juga
berpotensi menurunkan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Nonmigas.
Adanya perubahan PTKP tahun 2013 walaupun akan berpotensi menurunkan
pendapatan pajak dari penerimaan Pajak Penghasilan (PPh), Faktor-faktor yang
mempengaruhi penurunan penerimaan perpajakan utamanya adalah terjadinya
perlambatan pertumbuhan ekonomi dan diterapkannya kebijakan kenaikan
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) mulai 1 Januari 2013.
PTKP pada tahun 2013 adalah sebesar Rp24.300.000 per tahun untuk satu
WP orang pribadi, meningkat dari batas PTKP sebelumnya yang sebesar
Rp15.840.000 per tahun. Untuk setiap tanggungan bagi Wajib Pajak kawin ada
tambahan batas PTKP sebesar Rp2.025.000, meningkat dari Rp1.320.000 dari
ketentuan sebelumnya. Data peningkatan PTKP secara lengkap disajikan dalam tabel
4.1.

2. Tabel 4.1
PTKP tahun 2013 menurut PMK RI No 162/PMK.011/2012
Sumber: UU 36/2010;PMK RI No 162/PMK.011/2012
Kenaikan PTKP juga merupakan salah satu strategi Pemerintah untuk
meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara meningkatkan daya beli masyarakat
dalam negeri. Konsumsi masyarakat dalam negeri mempunyai hubungan yang erat
dengan pertumbuhan ekonomi.
Terjadinya tax loss dari penerimaan PPh sebenarnya tidak menjadi masalah
karena dapat ditutup dari sumber penerimaan yang lain, yang terpenting kebijakan
tersebut dapat meningkatkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat kecil. Apabila
tidak dibelanjakan, kenaikan PTKP ini oleh masyarakat, tentu akan meningkatkan
jumlah tabungan (saving) masyarakat.
Peruntukan Tahun 2012 Tahun 2013 Persentase
Kenaikan
WPOP Rp.15.840.000,- Rp.24.300.000,-
Tambahan untuk WP
Kawin
Rp.1.320.000,- Rp.2.025.000,-
Tambahan untuk isteri
penghasilan digabung
Rp.15.840.000,- Rp.24.300.000,- 53,40%
Tambahan untuk
tanggungan / anak
Rp.1.320.000,- Rp.2.025.000,-

3. Dengan adanya peningkatan tabungan dari masyarakat maka akan memberi
tambahan modal bagi perbankan untuk dapat memutar kembali uang tersebut dengan
memberi pinjaman kredit pada usaha mikro, kecil, dan menengah yang saat ini terus
tumbuh dan berkembang, memberi pembiayaan cicilan kredit perumahan rakyat, dan
lain sebagainya sehingga dapat memacu roda perekonomian nasional serta
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dari gambaran diatas dan dari data yang diambil dari Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu tidak terjadi pengaruh terhadap penerimaan
Pajak Penghasilan yang disebabkan oleh perubahan nilai PTKP per 1 Januari 2013.
Dapat dilihat pada tabel 4.2
Tabel 4.2
Pajak Penghasilan (PPh) di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu
(dalam Jutaan Rupiah)
Jenis
Pajak
2011 2012 2013
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
PPh 3.418.128 3.854.058 4.000.672 4.238.072 4.833.013 5.147.627
Sumber : KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu
Dari data diatas dapat dilihat pada tahun 2011 terjadi penerimaan Pajak
Penghasilan sebesar Rp. 3.854.058.000.000, pada tahun 2012 Pajak Penghasilan
sebesar Rp.4.238.072.000.000 dan pada tahun 2013 mendapatkan penerimaan sebesar
Rp.5.147.627.000.000. Terjadi kenaikan sebesar 21,46% dari tahun 2012 ke tahun
2013. Terlihat dari Tabel dan analisis diatas bahwa kenaikan nilai PTKP memiliki
pengaruh dengan naiknya Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu dari tahun 2012 ke tahun 2013 lebih tinggi
21,46%, dibanding Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Jakarta Kebayoran Baru Satu dari tahun 2011 ke tahun 2012 sebesar 9,96%,
diakibatkan karena efek domino dari dinaikkanya nilai PTKP.

4. 4.2 Dampak Positif Ataupun Negatif dari Diberlakukannya Peraturan Menteri
Keuangan RI Nomor 162/PMK.011/2012 Sehubungan dengan Perubahan
PTKP Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang
Pribadi Pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu
Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 162/PMK.011/2012 tanggal 22 Oktober 2012 ini, Pemerintah bermaksud
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyesuaikan tingkat
perekonomian yang ada pada saat ini. PTKP naik 53% yang berarti beban pajak
masyarakat Indonesia akan berkurang, terutama kalangan masyarakat bawah. Hal ini
membuat masyarakat ataupun para Wajib Pajak tidak terlalu merasa terbebani dengan
kewajiban pajak yang harus mereka penuhi, dan disisi lain berdampak dalam
pengurangan dana APBN.
Dari setiap perubahan ada dampak positif ataupun negatif. Oleh karena itu,
dalam penelitian ini Penulis akan menjabarkan mengenai dampak positif ataupun
negatif dari diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
162/PMK.011/2012 sehubungan dengan perubahan PTKP terhadap penerimaan Pajak
Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran
Baru Satu.
4.2.1 Dampak Positif dari Diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan
RI Nomor 162/PMK.011/2012 Sehubungan dengan Perubahan PTKP
Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Jakarta
Kebayoran Baru Satu
Dampak positif dirasakan oleh semua kalangan baik Pemerintah maupun
Wajib Pajak. kontribusi PTKP dalam hal ini adalah meningkatnya PDB (Produk
Domestik Bruto) sebesar 0,1% dalam jangka waktu 1 tahun. Jika konsumsi
masyarakat naik maka PDB akan naik. Pemerintah mengorbankan turunnya
pendapatan negara dari sektor Pajak Penghasilan (PPh) dan menggantinya dengan
jenis pajak yang lebih sering dikonsumsi masyarakat yaitu Pajak Pertambahan Nilai
(PPN).

5. Semakin banyak orang yang berbelanja semakin banyak pula orang-orang
yang akan membuat badan usaha dan jasa, sehingga omzetnya akan bertambah dan
demikian juga dengan labanya yang akan dikenai pajak. Dari pajak yang terkumpul
tersebut diharapkan akan menutupi kekurangan pajak dan mampu mencapai target
sebagaimana yang dibebankan di APBN.
Menganalisa dampak positif dari diberlakukannya Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.011/2012 sehubungan dengan
perubahan nilai PTKP yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013 pada KPP
Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu. Dari sisi KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru
Satu sebenarnya tidak terlalu berpengaruh besar, sedang yang merasa sangat
berpengaruh atas berubahnya nilai PTKP tahun 2013 adalah Wajib Pajak, khususnya
Wajib Pajak Orang Pribadi karena otomatis pajak yang dipotong dan dibayarkan oleh
Wajib Pajak akan berkurang.
Menurut hasil wawancara dengan Bapak Mohamad Sjarif, S.S.T.,Ak.,M.B.A.
beliau mengatakan bahwa kenaikan nilai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
seharusnya mempengaruhi penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi
pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu, karena secara
perhitungan pengenaan pajak dapat mengurangi Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak
Orang Pribadi. Namun karena pertumbuhan ekonomi masyarakat yang baik, jumlah
Wajib Pajak efektif yang meningkat dalam melaporkan dan menyetorkan pajak, dan
bertambahnya Wajib Pajak setiap tahunnya yang mendaftarkan diri sebagai Wajib
Pajak maka Penerimaan Pajak penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dapat dipenuhi
dan dapat meningkat dengan baik.
Ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi penerimaan Wajib Pajak Orang
Pribadi di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu selain dari kenaikan nilai PTKP
pada tahun 2013, yaitu :
1. Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Pindah Keluar KPP Pratama Jakarta
Kebayoran Baru Satu
Dalam hal Wajib Pajak terdaftar pindah tempat tinggal atau tempat
kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha ke wilayah kerja KPP lain, Wajib

6. Pajak wajib mengajukan permohonan pindah ke KPP Lama atau KPP Baru
dengan mengisi Formulir Perubahan Data dan Wajib Pajak Pindah dan/atau
Formulir Perubahan Data dan PKP Pindah. KPP Lama wajib menerbitkan
Surat Pindah untuk disampaikan kepada Wajib Pajak dan ditembuskan ke KPP
Baru, atau KPP Baru meneruskan permohonan pindah ke KPP Lama sebagai
dasar penerbitan Surat Pindah, paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak
permohonan diterima secara lengkap.
KPP baru wajib menerbitkan Kartu NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
dan SKT (Surat Keterangan Terdaftar) dan/atau SPPKP (Surat Pengukuhan
Pengusaha Kena Pajak) paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak
diterimanya Surat Pindah dari KPP Lama dan ditembuskan ke KPP Lama.
KPP Lama menerbitkan Surat Pencabutan SKT, Surat Penghapusan
NPWP, dan/atau Surat Pencabutan SPPKP paling lama 1 (satu) hari kerja
terhitung sejak diterimanya tembusan Kartu NPWP dan SKT dan/atau SPPKP
dari KPP Baru.
1. Wajib Pajak Orang Pribadi Asing mengajukan penghapusan NPWP
Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan terhadap Wajib
Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif
sesuai dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(KUP) UU No 28 Tahun 2007 dan NOMOR PER- 20 /PJ/2013 Pasal 11.
Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dapat dilakukan atas permohonan
Wajib Pajak atau secara jabatan.
Dalam hal ini lebih menitikberatkan pada masalah Expatriates yang
kembali ke negara asalnya. Bagi Perusahaan Multinasional (PMA) pada
umumnya tenaga kerja asing ditugaskan dari kantor pusatnya (perusahaan
induk) untuk jangka waktu tertentu. Dengan demikian, pada saat jangka waktu
yang dimaksud telah terlewati, maka tenaga kerja asing tersebut harus
meninggalkan Indonesia dan kembali ke negara asalnya.

7. Pada saat tenaga kerja asing harus meninggalkan Indonesia, izin-izin
legal yang telah diperoleh juga akan dicabut. Pihak Disnakertrans / BKPM
akan mencabut Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA) dan menyampaikan tembusan
pencabutan IKTA tersebut ke KPP tempat WP terdaftar. Agar NPWP dapat
dihapus, expatriates tersebut tetap harus mengajukan permohonan
penghapusan NPWP ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana dirinya
terdaftar.
Banyaknya Wajib Pajak Orang Pribadi Asing yang mengajukan
penghapusan NPWP pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu
mengakibatkan berkurangnya pendapatan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib
Pajak Orang Pribadi.
2. Peredaran Usaha Wajib Pajak Orang Pribadi Menurun.
Peredaran Usaha Wajib Pajak Orang Pribadi yang menurun
mengakibatkan berkurangnya Pajak yang masuk ke KPP Pratama Jakarta
Kebayoran Baru Satu. Peredaran usaha yang berkurang atau menurun,
mengakibatkan pendapatan Wajib Pajak berkurang, otomatis pajak yang
disetorkan Wajib Pajak berkurang.
Di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu mengalami dampak positif
dengan bertambahnya jumlah wajib pajak Orang Pribadi dengan NPWP normal atau
efektif pada tahun 2013. Terlihat dari Tabel 4.3 yang menunjukan bahwa pada tahun
2011 Wajib Pajak Orang Pribadi normal atau efektif pada KPP Pratama Jakarta
Kebayoran Baru Satu sebesar 8.383 Wajib Pajak, dan pada tahun 2012 Wajib Pajak
Orang Pribadi normal atau efektif pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu
meningkat menjadi 8.634 Wajib Pajak pada tahun 2012. Terdapat kenaikan 2,99%
dari tahun 2011 sampai tahun 2012.
Pada tahun 2013 berjumlah 8.695 Wajib Pajak, terjadi peningkatan 0,70% dari
tahun 2012 sampai tahun 2013. Pada tahun 2011 Wajib Pajak Badan berjumlah 3.764
Wajib Pajak dan pada tahun 2012 Wajib Pajak Badan berjumlah 4.386 Wajib Pajak,

8. terjadi kenaikan 16.52%, lalu meningkat lagi pada tahun 2013 menjadi 5.067 Wajib
Pajak, terjadi peningkatan 15,52% dari tahun sebelumnya. Dapat dilihat pada Tabel
4.3.
Tabel 4.3
Daftar Kenaikan Jumlah Wajib Pajak efektif d i KPP Pratama
Jakarta Kebayoran Baru Satu
Sumber : KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu
Dengan pembayaran pajak yang lebih sedikit, orang menjadi semakin tidak
ragu untuk membayar pajak. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan jumlah wajib
pajak efektif yang terjadi pada tahun 2013 setelah diberlakukannya PTKP yang baru
per 1 Januari 2013.
Jumlah kenaikan Wajib Pajak yang efektif
Jenis Wajib Pajak 2011 2012 2013
Orang Pribadi 8383 8634 8695
Badan 3764 4386 5067

9. Tabel 4.4
PPh Pasal 21 di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu
(Dalam Jutaan Rupiah)
Sumber :KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu
Bertambahnya Jumlah Wajib Pajak Efektif mempengaruhi pula jumlah
Penerimaan PPh Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak
Wajib Pajak Orang Pribadi, dapat dilihat pada tabel 4.4 diatas.
Pada Tahun 2011 PPh Pasal 21 sebesar Rp.685.615.000.000, dan pada tahun
2012 sebesar Rp.625.408.000.000, terjadi penurunan sebesar 8,78%. Pada tahun 2013
PPh pasal 21 sebesar Rp.810.001.000.000, terjadi kenaikan 29,51% dari tahun 2012
sampai dengan tahun 2013. Kenaikan nilai PTKP terjadi karena jumlah Wajib Pajak
Orang Pribadi yang Efektif bertambah. Walaupun PTKP turun, tetapi jumlah Wajib
Pajak yang efektif bertambah, akan menambah penerimaan PPh Pasal 21 Wajib Pajak
Orang Pribadi.
Dengan meningkatnya jumlah penduduk yang telah memiliki NPWP atau
Wajib Pajak yang efektif bertambah, maka penerimaan negara dalam sektor pajak pun
akan bertambah, dan diharapkan kesejahteraan masyarakat pun akan meningkat, hal
ini merupakan dampak postif dari diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 162/PMK.011/2012
4.2.2 Dampak Negatif dari Diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan
RI Nomor 162/PMK.011/2012 Sehubungan dengan Perubahan PTKP
Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Jakarta
Kebayoran Baru Satu
Jenis Pajak
2011 2012 2013
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
PPh Pasal 21 240.814 685.615 409.985 625.408 702.723 810.001

10. Dari pembahasan diatas telah membahas dampak positif dari diberlakukannya
Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 162/PMK.011/2012 Sehubungan dengan
perubahan PTKP terhadap Penerimaan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP
Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu.
Kini Penulis akan membahas tentang dampak negatif dari diberlakukannya
Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 162/PMK.011/2012 Sehubungan dengan
perubahan PTKP terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Jakarta
Kebayoran Baru Satu.
Jumlah masyarakat atau Wajib Pajak yang mendaftarkan diri menjadi Wajib
Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu seharusnya
meningkat karena adanya kenaikan PTKP yang mulai berlaku per 1 januari 2013.
Namun hal ini tidak berlaku di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu, jumlah
Wajib Pajak yang mendaftar di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu menurun
dari tahun sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 4.6.
Tabel 4.5
NPWP Baru di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu
Jenis WP 2012 2013
Badan 834 955
Orang Pribadi 371 336
Jumlah 1.205 1.291
Sumber : KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu
Jumlah Orang Pribadi yang mendaftarkan diri untuk menjadi Wajib Pajak pada
KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu pada tahun 2012 berjumlah 371 lalu
menurun pada tahun 2013 menjadi 336, terjadi penurunan 9,43% dari tahun
sebelumnya.

11. Cakupan wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu terdiri dari
3 Kelurahan, yaitu Kelurahan Selong, Rawa Barat, dan Senayan. Dari data diatas
menunjukan bahwa lebih banyak peningkatan jumlah Wajib Pajak Badan
dibandingkan Wajib Pajak Orang Pribadi. Karena pada KPP Pratama Jakarta
Kebayoran Baru Satu lebih banyak Wajib Pajak Badan dibandingkan dengan Wajib
Pajak Orang Pribadi.
Pada wilayah Senayan dan Selong lebih banyak perkantoran dibandingkan
perumahan, dan rata-rata penduduk tersebut tidak terdaftar di KPP Pratama Jakarta
Kebayoran Baru Satu tetapi di KPP lain dan pada wilayah Rawa Barat lebih banyak
perumahan atau pemukiman tetapi lebih banyak para penduduk yang pendapatannya
dibawah PTKP atau menengah kebawah, maka dari itu Wajib Pajak yang mendaftar
di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu menurun.
Perubahan Nilai PTKP dari Rp15.840.000 per tahun pada tahun 2012,
kemudian meningkat menjadi sebesar Rp24.300.000 per tahun untuk satu Wajib
Pajak Orang Pribadi pada tahun 2013, hal ini mengakibatkan jumlah NPWP Non
Efektif pada tahun 2013 menjadi naik.
NPWP Non Efektif Wajib Pajak Orang Pribadi adalah NPWP yang Wajib
Pajaknya tidak lagi melaporkan dan menyetorkan pajak penghasilannya dikarenakan
Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut penghasilannya dibawah Nilai PTKP yang telah
ditentukan. Jadi banyaknya Wajib Pajak yang penghasilannya rendah di bawah Rp.
2.025.000 perbulan atau Rp.24.300.000 pertahun mengakibatkan banyaknya NPWP
Non Efektif bertambah. Perubahan angka NPWP Non Efektif dapat dilihat pada tabel
berikut :
Tabel 4.6
NPWP Non Efektif di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu
Jumlah NPWP Non Efektif
Jenis Wajib Pajak 2012 2013 Persentase
Orang Pribadi 1220 1364 11,80%
Sumber : KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu

12. Pada Tabel 4.6 diatas dapat dilihat pada tahun 2012 NPWP Non Efektif pada
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu berjumlah 1.220 Wajib
Pajak kemudian meningkat menjadi 1.364 Wajib Pajak pada tahun 2013, terjadi
kenaikan sebesar 11,80% dari tahun 2012 ke tahun 2013.
Kenaikan Nilai PTKP juga berdampak negatif pada Penerimaan Pajak
Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, terbukti pada turunnya PPh pasal 25/29
Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu
yang semakin menurun dari tahun 2012 sampai tahun 2013, dapat dilihat dari Tabel
4.7.
Tabel 4.7
PPh pasal 25/29 Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu
(Dalam Jutaan Rupiah)
Sumber : KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu
Dari gambaran diatas dapat dilihat bahwa PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi pada
tahun 2012 memiliki target sebesar Rp.86.816.000.000 dan pada tahun 2013 memiliki
target Rp.59.792.000.000 yang berarti di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta
Kebayoran Baru Satu terjadi penurunan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi di Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu sesuai Tabel 4.8 mengalami
penurunan 20,10%, yang sebelumnya pada tahun 2011 sampai tahun 2012 mengalami
kenaikan sebesar 37,00%.
PPh pasal 25/29 mengalami penurunan karena pengenaan pajak yang awalnya
dipotong PTKP lama sebesar Rp.15.840.000 lalu dipotong dengan PTKP yang baru
sebesar Rp.24.300.000. yang nilai PTKP nya lebih besar dibandingkan dengan PTKP
PPh pasal 25/29 Orang Pribadi
Jenis Pajak 2011 2012 2013
PPh pasal 25/29 Orang
Pribadi
26.512 36.322 29.019

13. lama, terdapat selisih sebesar Rp.8.460.000, jadi pajak yang harusnya dibayarkan
lebih sedikit, dan mengakibatkan turunnya PPh 25/29 Orang Pribadi.
Terjadinya penurunan jumlah Orang Pribadi yang mendaftarkan untuk
mendapatkan NPWP, jumlah NPWP Non Efektif yang bertambah, jumlah pemasukan
Penerimaan Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu
menurun, dan PPh pasal 25/29 Orang Pribadi menurun, semua termasuk dampak
negatif dari diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
162/PMK.011/2012 sehubungan dengan perubahan nilai PTKP yang mulai berlaku
pada tanggal 1 Januari 2013, yang otomatis berpengaruh dan mengakibatkan
menurunnya penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP
Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu.
Tetapi KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu selaku pemerintah selalu
terus mengupayakan semacam sosialisasi rutin agar para Wajib Pajak yang sudah
terdaftar maupun yang belum terdaftar menjadi patuh akan administrasi perpajakan,
sehingga dampak positif pun akan dirasakan dalam jangka panjang nanti, karena
melonjaknya jumlah Wajib Pajak dan kepatuhan para Wajib Pajak itu sendiri.