Hasil kerja kelompok pada mata kuliah Sistem Penganggaran, Spesialisasi Kebendaharaan Negara, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Tahun 2014 tentang Analisis Nota Keuangan RAPBNP 2015.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember).
APBN merupakan instrumen penting untuk mencapai perbaikan kesejahteraan rakyat dan mewujudkan keadilan sosial serta bertujuan bernegara. Kebijakan fiskal yang telah ditetapkan dalam APBN Tahun 2017 dirancang agar mampu menghadapi berbagai tantangan perekonomian global dan domestik, serta memacu pembangunan nasional yang lebih baik di tahun 2017, dengan tetap menjaga azas kehati-hatian dan efektivitas pelaksanaannya.
Kebijakan tersebut dijabarkan melalui:
#Belanja yang lebih produktif
#Subsidi yang lebih tepat sasaran
#Penguatan desentralisasi fiskal
#Optimalisasi penerimaan negara yang lebih realistis
#Fokus pada kesinambungan fiskal.
APBN 2017 disepakati pada Sidang Paripurna DPR RI pada tanggal 26 Oktober 2016.
Terlampir ringkasan beberapa pos dan komponen APBN 2017 dari Nota Keuangan dan APBN 2017 (452 hlm).
Hasil kerja kelompok pada mata kuliah Sistem Penganggaran, Spesialisasi Kebendaharaan Negara, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Tahun 2014 tentang Analisis Nota Keuangan RAPBNP 2015.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember).
APBN merupakan instrumen penting untuk mencapai perbaikan kesejahteraan rakyat dan mewujudkan keadilan sosial serta bertujuan bernegara. Kebijakan fiskal yang telah ditetapkan dalam APBN Tahun 2017 dirancang agar mampu menghadapi berbagai tantangan perekonomian global dan domestik, serta memacu pembangunan nasional yang lebih baik di tahun 2017, dengan tetap menjaga azas kehati-hatian dan efektivitas pelaksanaannya.
Kebijakan tersebut dijabarkan melalui:
#Belanja yang lebih produktif
#Subsidi yang lebih tepat sasaran
#Penguatan desentralisasi fiskal
#Optimalisasi penerimaan negara yang lebih realistis
#Fokus pada kesinambungan fiskal.
APBN 2017 disepakati pada Sidang Paripurna DPR RI pada tanggal 26 Oktober 2016.
Terlampir ringkasan beberapa pos dan komponen APBN 2017 dari Nota Keuangan dan APBN 2017 (452 hlm).
Mata Kuliah Akuntansi Pemerintah dengan tema Anggaran Pemerintah Magdalena Palma Renia
Slide ini dibuat dengan tujuan mengetahui apa pengertian anggaran pemerintah,tipe anggaran pemerintah, siklus penyusunan anggaran, fungsi anggaran, pendekatan penyusunan anggaran, prinsip-prinsip penganggaran,APBN, Fungsi APBN, komponen APBN dan APBD
Mata Kuliah Akuntansi Pemerintah dengan tema Anggaran Pemerintah Magdalena Palma Renia
Slide ini dibuat dengan tujuan mengetahui apa pengertian anggaran pemerintah,tipe anggaran pemerintah, siklus penyusunan anggaran, fungsi anggaran, pendekatan penyusunan anggaran, prinsip-prinsip penganggaran,APBN, Fungsi APBN, komponen APBN dan APBD
Formulasi kebijakan sebagai bagian dalam proses kebijakan publik merupakan tahap yang paling krusial karena implementasi dan evaluasi kebijakan hanya dapat dilaksanakan apabila tahap formulasi kebijakan telah selesai, disamping itu kegagalan suatu kebijakan atau program dalam mencapai tujuan-tujuannya sebagian besar bersumber pada ketidaksempurnaan pengolaan tahap formulasi
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
3. Open Governement Partnership
reformasi penganggaran di
Indonesia merupakan agenda utama
yang perlu didorong bersama untuk
meningkatkan derajat transparansi,
partisipasi dan akuntabilitas
penganggaran di Indonesia
4. Landasan yang digunakan
• UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan
Negara adalah pasal 23 ayat (1) UUD 1945
yang mengatur soal keuangan negara
“Anggaran pendapatan dan belanja negara
sebagai wujud dari pengelolaan anggaran
negara ditetapkan setiap tahun dengan
undang-undang dan dilaksanakan secara
terbuka dan bertanggungjawab untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
5.
Namun dibandingkan dengan ayat lain pada pasal
23, ayat ini dapat dikatakan yang paling minim
penjabarannya dalam UU ini. Bahkan UU Keuangan
Negara sama sekali tidak mengatur penjabaran
ataupun membuat parameter yang jelas dari kalimat
“sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.
6. Tahapan/Siklus
• Penyusunan dan pengajuan rancangan anggaran
(RUU APBN) oleh pemerintah kepada DPR
• Pembahasan dan persetujuan DPR atas RUU
APBN dan penetapan UU APBN
• Pelaksanaan anggaran, akuntansi dan pelaporan
keuangan oleh Pemerintah
• Pemeriksaan pelaksanaan anggaran dan
akuntansi oleh aparat pengawasan fungsional
• Pembahasan dan persetujuan DPR atas
perhitungan anggaran negara (PAN) dan
penetapan UU PAN
7.
Pemerintah Pusat menyampaikan pokok-pokok
kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun
anggaran berikutnya kepada Dewan Perwakilan
Rakyat selambat-lambatnya pertengahan bulan Mei
tahun berjalan
Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat
membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-
pokok kebijakan fiskal yang diajukan oleh
Pemerintah Pusat dalam pembicaraan pendahuluan
rancangan APBN tahun anggaran berikutnya.
Penyusunan dan
Penetapan APBN
8.
Berdasarkan kerangka ekonomi makro dan pokok-
pokok kebijakan fiskal, Pemerintah Pusat bersama
Dewan Perwakilan Rakyat membahas kebijakan
umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan
bagi setiap kementerian negara/lembaga dalam
penyusunan usulan anggaran.
Dalam rangka penyusunan rancangan APBN,
menteri/ pimpinan lembaga selaku pengguna
anggaran/pengguna barang menyusun rencana
kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga
tahun berikutnya.
9. Rencana kerja dan anggaran disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan
dicapai, disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun
anggaran yang sedang disusun yang diatur dengan Peraturan Pemerintah
Rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat
untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN
Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada Menteri
Keuangan sebagai bahan penyusunan rancangan undang-undang tentang APBN
tahun berikutnya.
10. Pemerintah Pusat mengajukan Rancangan Undang-undang tentang APBN,
disertai nota keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan
Perwakilan Rakyat pada bulan Agustus tahun sebelumnya
embahasan Rancangan Undang-undang tentang APBN dilakukan sesuai dengan
undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat
Dewan Perwakilan Rakyat dapat mengajukan usul yang mengakibatkan
perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Undang-undang
tentang APBN.
11. Pengambilan keputusan oleh Dewan Perwakilan Rakyat mengenai
Rancangan Undang-undang tentang APBN dilakukan selambat-lambatnya
2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi,
fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja.
Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui Rancangan
Undang-undang maka Pemerintah Pusat dapat melakukan pengeluaran
setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya.
12. GOOD MANAGEMENT OF
GOVERNMENT BUDGET
Yang dimaksud dengan Good management of
government budget adalah proses manejemen
pemerintah dalam mengelola keuangan
Negara berazaskan 4 unsur yaitu: Government
revenue, expenditure, debt management, dan
reimbursement.
13. PENINGKATA EFISIENSI APBN 2015
TERHADAP 2014
Berdasar table diatas tidak ada efiensi anggaran dalam
APBN 2015 hal tersebut dicerminkan dari pendapatan
Negara yang pada tahun 2014 mencapa 1.635.378,5 dan pada
tahun 2015 1.793.588,9. Sedangkan pengeluaran Negara
pada 2014 1.876.872,8 dan pada 2015 2.039.483,6. Hal
tersebut berdampak pada deficit PDB sebesar pada tauhn
2014 2,40% dan pada tahun 2015 sebesar 2,21%. Dari
perbandingan angkat tahun 2014 dengan 2015 dapat
disimpukan bahwa APBN 2015 mengalami difisit seberar
0,19%.
14. UPAYA PEMERINTAH DALAM MENGONTROL
ANGGARAN
Kebiajakan Moneter
Politik diskonto (Politik uang ketat)
Politik pasar terbuka
Peningkatan cash ratio
15. Kebijakan Fiskal
Mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah,
sehingga pengeluaran keseluruhan dalam
perekonomian bisa dikendalikan. Pemerintah tidak
menambah pengeluarannya agar anggaran tidak
defisit.
Menaikkan pajak. Dengan menaikkan pajak,
konsumen akan mengurangi jumlah konsumsinya
karena sebagian pendapatannya untuk membayar
pajak. Dan juga akan mengakibatkan penerimaan
uang masyarakat berkurang dan ini berpengaruh
pada daya beli masyarakat yang menurun, dan
tentunya permintaan akan barang dan jasa yang
bersifat konsumtif tentunya berkurang
16. Kebijakan Non-Moneter
Mendorong agar pengusaha menaikkan hasil
produksinya.
Cara ini cukup efektif mengingat inflasi
disebabkan oleh kenaikan jumlah barang
konsumsi tidak seimbang dengan jumlah uang
yang beredar. Oleh karena itu pemerintah
membuat prioritas produksi atau memberi
bantuan (subsidi) kepada sektor produksi bahan
bakar, produksi beras
17. Menekan tingkat upah tidak lain merupakan upaya menstabilkan
upah/gaji, dalam pengertian bahwa upah tidak sering dinaikan
karena kenaikan yang relatif sering dilakukan akan dapat
meningkatkan daya beli dan pada akhirnya akan meningkatkan
permintaan terhadap barang-barang secara keseluruhan dan pada
akhirnya akan menimbulkan inflasi.
Pemerintah melakukan pengawasan harga dan sekaligus
menetapkan harga maksimal.
18. Pemerintah melakukan distribusi secara langsung.
Dimaksudkan agar harga tidak terjadi kenaikan, hal ini seperti yang
dilakukan pemerintah dalam menetapkan harga tertinggi (harga
eceran tertinggi/HET).
Penanggulangan inflasi yang sangat parah (hyper inflation)
ditempuh dengan cara melakukan sneering (pemotongan nilai mata
uang).
