Tax Flash March 2022

1. 1
TAX FLASH
KIB E-newsletter March 2022
This Issue:
- Let’s File Our
Annual Tax Return
- Postponement of
11% VAT Rate
- Tax Incentive for
MSMEs
- Money Laundering
- G20 & B20 Event
As the annual tax return
reporting date draws near, we
are encouraged to
immediately report the annual
tax return for the 2021 tax
period. In accordance with the
tax regulations, the
submission of annual tax
return is March 31 for
individual taxpayer and April
30 for corporate taxpayer.
Sehubungan dengan batas
pelaporan SPT tahunan yang
sudah dekat, kita dihimbau
untuk segera melaporkan SPT
tahunan untuk tahun pajak
2021. Seperti ketentuan
perpajakan yang berlaku, batas
pelaporan SPT tahunan untuk
wajib pajak orang pribadi pada
tanggal 31 Maret dan tanggal
30 April untuk wajib pajak
badan.
"The continuous
improvements
made by the DJP are
solely for us, the
taxpayer"
~ Sri Mulyani (2022)
Let’s File Our
Tax Return
Ayo Laporkan
SPT Kita
Isu Ini:
- Ayo Laporkan SPT
Kita
- Penundaan
Pemberlakuan Tarif
PPN 11%
- Insentif Pajak untuk
Pengusaha Kecil
Berpenghasilan
Rendah
- Pencucian Uang
- Kegiatan G20 & B20
The Earlier. The Easier

2. 2
Keep in mind that the late payments of annual tax
returns will be subject to administrative sanctions in
the form of fines worth IDR 100,000 for individual
taxpayers and worth IDR 1,000,000 for corporate
taxpayers.
E-Filing of Tax Return
Online submission of annual tax return can be done
through the official website of DJP online. There are
two ways of filing that can be done, first by using e-
form, namely by downloading the annual tax return
form, second is by filing directly through e-filing
(only available for SPT 1770S form). According to
data system from DJP, annual tax return reporting
using e-filing became the most widely done by
taxpayers, which increased during the period 2016-
2020.
Perlu diingat bahwa terlambatnya penyampaian
SPT tahunan akan dikenai sanksi administrasi
berupa denda senilai Rp.100.000 untuk wajib pajak
orang pribadi dan senilai Rp.1.000.000 untuk wajib
pajak badan.
Pelaporan E-Filing SPT Tahunan
Pelaporan SPT Tahunan secara online dapat
dilakukan melalui situs resmi DJP online. Terdapat
dua cara pelaporan yang bisa dilakukan, pertama
dengan menggunakan e-form yaitu dengan
mengunduh formulir SPT, kedua yaitu dengan
melapor secara langsung melalui e-filing (hanya
berlaku untuk formulir SPT 1770S). Menurut data
dari DJP, pelaporan SPT menggunakan e-filing
menjadi cara yang paling banyak dilakukan oleh
wajib pajak, dimana mengalami peningkatan
selama periode 2016-2020.
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
2016 2017 2018 2019 2020
Growth in the Number of Annual Tax Return
Reporting for Period 2016-2020
Manual e-SPT e-Form e-Filing
The Directorate General of Taxation announced the
discontinuation of the e-SPT application in early
2022, aiming to improve the efficiency and quality
of tax data. The first phase of discontinuation has
been carried out on February 28, 2022 for the SPT
1770S, 1770, and 1771 forms. Furthermore, the
second phase will be carried out on March 30, 2022
at 16.00 (West Indonesian Time) for the corporate
income tax return form in US dollar units and special
annexes of oil and gas corporate taxpayers.
Direktorat Jenderal Pajak mengumumkan
penutupan aplikasi e-SPT pada awal tahun 2022,
hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan
kualitas dari data perpajakan. Penutupan tahap
pertama telah dilakukan pada 28 Februari 2022
untuk jenis formulir SPT 1770S, 1770, dan 1771.
Selanjutnya, penutupan tahap kedua akan
dilakukan pada 30 Maret 2022 pada puku 16.00
WIB untuk jenis formulir SPT PPh badan dalam
satuan mata uang dollar AS dan lampiran khusus
wajib pajak migas.

3. 3
Postponement of 11%
VAT Rate
Penundaan Pemberlakuan
Tarif PPN 11%
The Value Added Tax (VAT) rate was previously
announced to increase to 11 percent starting on
April 1, 2022 and increase gradually to 12 percent
starting from January 1, 2025, which is currently
still at 10 percent. This increase has been ratified in
Article 7 Verse (1) Law Number 7/2021 concerning
Harmonization of Tax Regulations. This policy aims
not only to increase state tax revenues, but also to
increase fairness in the VAT collection process.
The increase in VAT rates certainly has a direct
effect, especially on the purchasing power of
customers. For this, the policy reaped from various
parties. Member of Commission XI of the House of
Representatives (DPR) Hendrawan Supratikno
suggested that it would be wiser for the
Government to delay the implementation of the
VAT rate increase policy due to global and domestic
economic conditions. For example, the current
conflict between Russia and Ukraine which has an
impact on rising oil prices has caused the cost of
imports in Indonesia to increase.
Director of Tax Dissemination, Service, and Public
Relations of DJP Neilmaldrin Noor said that the
Government is considering economic conditions
such as inflation and price increases before
implementing the new VAT rate policy. The
Directorate General of Taxes (DGT) asked the public
to wait for further developments on this policy.
Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebelumnya
diumumkan naik menjadi 11 persen yang dimulai
pada tanggal 1 April 2022 dan secara bertahap
menjadi 12 persen mulai berlaku paling lambat
pada tanggal 1 Januari 2025, dimana saat ini masih
sebesar 10 persen. Kenaikan ini telah disahkan
dalam Undang-Undang Nomor 7/2021 Pasal 7 ayat
(1) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU
HPP). Kebijakan tersebut memiliki tujuan tidak
hanya untuk meningkatkan penerimaan pajak
negara, melainkan juga meningkatkan keadilan
dalam proses pemungutan PPN.
Kenaikan tarif PPN tentunya memiliki pengaruh
langsung terutama terhadap daya beli pelanggan.
Atas hal ini, kebijakan tersebut menuai penolakan
dari berbagai pihak. Anggota Komisi XI Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) Hendrawan Supratikno
mengusulkan bahwa lebih bijaksana jika
Pemerintah menunda penerapan kebijakan
kenaikan tarif PPN dikarenakan kondisi ekonomi
global maupun dalam negeri. Seperti saat ini konflik
antara Rusia dan Ukraina yang memiliki pengaruh
terhadap kenaikan harga minyak yang
menimbulkan biaya impor di Indonesia meningkat.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan
Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor mengatakan
bahwa Pemerintah tengah mempertimbangkan
kondisi perekonomian seperti inflasi dan kenaikan
harga sebelum penerapan kebijakan tarif PPN yang
baru. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diterapkan
meminta masyarakat untuk menunggu
perkembangan lanjutan atas kebijakan ini.

4. 4
UU HPP changes various tax regulations, including
the provisions on income tax. One of these changes
is regarding the limit of gross turnover or business
turnover for calculating income tax. The
government stipulates that micro, small and
medium enterprises or MSMEs that have a gross
turnover or turnover of under Rp 500 million in one
year will be exempt from income tax.
This policy is regulated in Law Number 7/2021
concerning the Harmonization of Tax Regulations
(UU HPP), which applies this year, regulating
income tax exemptions for MSMEs, individual
taxpayers. This policy also stipulates provisions for
gross turnover or turnover above Rp 500 million in
which the Government will collect income tax,
which is subject to 0.5% final income tax in
accordance with the provisions of PP 23/2018. For
example, an entrepreneur with a gross turnover of
Rp 1.5 billion a year only pays income tax on a gross
turnover of Rp 1 billion because a gross turnover of
Rp 500 million has been exempted from income tax.
The establishment of a new policy on income tax for
micro, small and medium enterprises or MSMEs will
take effect from 2022. Previously, the MSME
income tax policy was subject to 0.5% final income
tax to assist businesses in the midst of the Covid-19
pandemic.
UU HPP mengubah berbagai peraturan perpajakan,
termasuk di dalamnya yaitu ketentuan pajak
penghasilan (PPh). Salah satu perubahan tersebut
adalah mengenai batas peredaran bruto atau
omzet usaha untuk perhitungan pajak penghasilan.
Pemerintah menetapkan bahwa usaha mikro, kecil,
dan menengah atau UMKM yang memiliki
peredaran bruto atau omzet di bawah Rp 500 juta
dalam satu tahun akan terbebas dari pajak
penghasilan (PPh).
Kebijakan tersebut diatur di dalam Undang-Undang
Nomor 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (UU HPP) yang berlaku pada tahun ini
mengatur mengenai pembebasan pajak
penghasilan bagi UMKM wajib pajak orang pribadi.
Kebijakan ini juga mengatur mengenai ketentuan
bagi peredaran bruto atau omzet diatas Rp 500 juta
yang mana Pemerintah akan menarik pajak
penghasilan yaitu dikenakan PPh final 0,5% sesuai
ketentuan PP 23/2018. Seperti contohnya,
pengusaha dengan peredaran bruto sebesar Rp 1,5
miliar setahun hanya membayar pajak penghasilan
atas peredaran bruto Rp 1 miliar karena peredaran
bruto Rp 500 juta telah dibebaskan dari PPh.
Penetapan kebijakan baru atas pajak penghasilan
bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM
akan berlaku mulai 2022. Sebelumnya, kebijakan
pajak penghasilan UMKM dikenakan PPh final 0,5%
untuk membantu usaha di tengah pandemi Covid-
19.
Insentif Pajak untuk Pengusaha
Kecil Berpenghasilan Rendah
Tax Incentive for MSMEs

5. 5
Money Laundering Pencucian Uang
Micro business category:
• Assets or net worth up to IDR 50 million
per year.
• Sales turnover is up to IDR 300 million
per year.
Small business category:
• Assets or net worth up to IDR 50 million
- IDR 500 million.
• Sales turnover from IDR 300 million - IDR
2.5 billion per year.
Medium business category:
• Assets or net worth between IDR 500
million - IDR 10 billion.
• Sales turnover from IDR 2.5 billion - IDR
50 billion per year.
Kategori usaha mikro:
• Aset atau kekayaan bersih hingga Rp 50
juta per tahun.
• Omzet penjualan hingga Rp 300 juta per
tahun.
Kategori usaha kecil:
• Aset atau kekayaan bersih hingga Rp 50
juta - Rp 500 juta.
• Omzet penjualan dari Rp300 juta -
Rp2,5 miliar per tahun.
Kategori usaha menengah:
• Aset atau kekayaan bersih antara Rp
500 juta - Rp 10 miliar.
• Omzet penjualan dari Rp 2,5 miliar - Rp
50 miliar per tahun.
President Jokowi issued the latest Presidential
Regulation No. 10/2022 regarding the
reorganization of the Financial Transaction
Reporting and Analysis Center (PPATK)’s
organizational structure. It aims to maximize the
function of prevention and eradication of money
laundering (TPPU) and terrorism financing (TPPT)
criminal acts.
Civil servant investigator of the DJP Law
Enforcement Directorate, Hamdi Iska, stated that
all this time, fictitious tax invoices were the cause of
money laundering, but currently the improper
reporting of tax returns caused the highest risk of
money laundering. Money laundering by reporting
tax returns inappropriately is done by not reporting
taxes owed with the actual amount, hiding income
or reporting the smallest turnover value, raising
costs, or in other ways.
Presiden Jokowi melakukan penerbitan Peraturan
Presiden terbaru yaitu Perpres No. 10/2022
mengenai perombakan susunan organisasi Pusat
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
(PPATK). Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan
fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak
pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana
pendanaan terorisme (TPPT).
Penyidik PNS Direktorat Penegakan Hukum DJP,
Hamdi Iska, menyatakan bahwa selama ini faktur
pajak fiktif adalah penyebab risiko pencucian uang,
namun saat ini pelaporan SPT yang tidak benar
menyebabkan risiko yang paling tinggi terjadinya
pencucian uang. Pencucian uang dengan tidak
melaporkan SPT secara tepat dilakukan dengan
cara tidak melaporkan pajak terutang dengan
jumlah yang sebenarnya, menyembunyikan
pendapatan atau melaporkan nilai omzet sekecil-
kecilnya, membesarkan biaya, ataupun dengan
cara lainnya.

6. 6
G20 & B20 Event Kegiatan G20 & B20
In Article 3 of the Money Laundering Act (TPPU),
money laundering is "an act committed by everyone
in the form of placing, transferring, shifting,
spending, paying, leaving, taking it abroad,
transfiguring, exchanging currency or securities, or
other acts that he/she knows or should be
suspected of being the result of a criminal act with
the aim of hiding or disguising the origin of
property".
The stages of money laundering acts include:
Dalam Pasal 3 UU Tindak Pidana Pencucian Uang
(TPPU), pencucian uang merupakan “tindakan yang
dilakukan setiap orang berupa menempatkan,
mentransfer, mengalihkan, membelanjakan,
membayarkan, menitipkan, membawa ke luar
negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan
mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain
atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut
diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan
tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan
asal usul harta kekayaan”.
Tahapan dari tindak pidana pencucian uang
meliputi:
Placement
Layering
Integration
Putting funds as a result of criminal acts into the financial system
Menempatkan dana hasil tindak pidana ke dalam sistem keuangan
Change the form of funds through financial transaction activities to
disguise the origin of the funds
Mengubah bentuk dana melalui aktivitas transaksi keuangan untuk
menyamarkan asal usul dana
Return funds to owners who appear legitimate to use
Mengembalikan dana kepada pemilik yang tampak sah untuk
digunakan

7. 7
Indonesia is currently hosting the G20 Summit for
the year 2022 that started from December 1, 2021
to November 30, 2022, with the theme "Recover
Together, Recover Stronger". Through this theme,
Indonesia wants to invite the whole world to
support each other in the joint recovery to grow
stronger and more sustainable. The G20 or Group
of Twenty is an international economic cooperation
forum consisting of 20 members. G20 members
include Australia, South Africa, Argentina, Saudi
Arabia, the United States, Brazil, China, India,
Indonesia, The United Kingdom, Italy, Germany,
Japan, Canada, Mexico, South Korea, France,
Russia, Turkey, and the European Union.
Indonesian Minister of Finance Sri Mulyani argued
that as the host of G20 summit, Indonesia could
provide benefits such as the opportunity for greater
employment. In addition, Indonesia has been
assessed as a country that has a stable economy
and politics so that it is considered capable to form
policies that can affect the world economic
recovery. According to her, if the world economy
improves it will affect state revenues, state
revenues from taxes and non-tax state revenues.
According to Minister of Cooperatives and SMEs
Teten Masduki, the G20 Presidency can encourage
investment in micro, small and medium enterprises
or domestic MSMEs, considering that currently 80%
of global investors come from G20 countries.
Therefore, President Jokowi invites the
communities, institutions, and institutions to
participate in the success of the G20 and B20
(Business 20) members to take advantage of this
opportunity when Indonesia hosted the G20. B20 is
a forum representing the global business
community involving more than 1000 leaders of
multinational companies from G20 countries.
Engagement group is a meeting held involving
representatives of state and non-governmental
institutions in the G20 Presidency series, which this
year was held in Indonesia. Engagement group
consists of several groups that are incorporated and
one of them is B20. In the B20 conference, President
Jokowi also invited the B20 community to invest in
the economic digital sector.
Indonesia saat ini menjadi tuan rumah Konferensi
Tingkat Tinggi (KTT) G20 untuk tahun 2022 mulai
dari 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022,
dengan tema “Recover Together, Recover
Stronger”. Melalui tema ini, Indonesia ingin
mengajak seluruh dunia untuk saling mendukung
dalam pemulihan Bersama untuk tumbuh lebih
kuat dan berkelanjutan. G20 atau Group of Twenty
merupakan forum kerja sama ekonomi
internasional yang terdiri atas 20 anggota. Anggota
G20 diantaranya yaitu Australia, Afrika Selatan,
Argentina, Arab Saudi, Amerika Serikat, Brasil, Cina,
India, Indonesia, Inggris, Italia, Jerman, Jepang,
Kanada, Meksiko, Korea Selatan, Perancis, Rusia,
Turki, dan Uni Eropa.
Menteri Keuangan Indonesia yaitu Sri Mulyani
berpendapat bahwa Indonesia menjadi tuan rumah
KTT G20 dapat memberikan manfaat seperti
kesempatan terciptanya lapangan kerja yang lebih
besar. Selain itu, Indonesia telah dinilai sebagai
negara yang mempunyai perekonomian dan politik
yang stabil sehingga dianggap mampu membentuk
kebijakan yang dapat mempengaruhi pemulihan
ekonomi dunia. Menurutnya, jika ekonomi dunia
membaik maka akan berpengaruh terhadap
penerimaan negara, penerimaan negara dari pajak
maupun penerimaan negara bukan pajak. Menurut
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki,
Presidensi G20 dapat mendorong investasi pada
Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM
dalam negeri, mengingat saat ini 80% investor
global berasal dari negara-negara G20.
Oleh karena itu, Presiden Jokowi menghimbau
komunitas, lembaga, maupun institusi untuk ikut
menyukseskan G20 dan mengajak anggota B20
(Business 20) untuk memanfaatkan kesempatan ini
disaat Indonesia menjadi tuan rumah G20. B20
merupakan forum yang mewakili komunitas bisnis
secara global yang melibatkan lebih dari 1000
pemimpin perusahaan multinasional dari negara-
negara G20.
Engagement group adalah pertemuan yang
dilaksanakan dengan melibatkan perwakilan
lembaga negara maupun non pemerintah pada
rangkaian Presidensi G20, yang mana pada tahun
ini dilaksanakan di Indonesia.

8. 8
B20 Chair Shinta Widjaja Kamdani stated that the
B20 focus is in line with the priorities at the G20
summit which focuses on global economic
development.
Agenda that became the topic of discussion of B20
and side events:
Engagement group terdiri dari beberapa grup yang
tergabung dan salah satunya adalah B20. Dalam
pertemuan B20, Presiden Jokowi juga mengajak
komunitas B20 untuk melakukan investasi di sektor
ekonomi digital.
Chair B20 yaitu Shinta Widjaja Kamdani
menyatakan bahwa fokus B20 sejalan dengan
prioritas pada KTT G20 yang berfokus pada
pembangunan ekonomi global.
Agenda yang menjadi topik pembahasan B20 dan
acara sampingan:
- DIGITALIZATION (March 2022)
- ENERGY, SUSTAINABILITY, &
CLIMATE (April 2022)
- FINANCE & STRUCTURE (June
2022)
- FUTURE OF WORK &
EDUCATION (August 2022)
- TRADE & INVESTMENT
(September 2022)
- INTEGRITY & COMPLIANCE
(October 2022)
- WOMEN IN ACTION BUSINESS
COUNCIL (October 2022)
- EXHIBITION (November 2022)
- INVESTMENT VISIT (November
2022)
- GOLF TOURNAMENT
(November 2022)
- DIGITALISASI (Maret 2022)
- ENERGI, KEBERLANJUTAN, &
IKLIM (April 2022)
- KEUANGAN & STRUKTUR (Juni
2022)
- MASA DEPAN PEKERJAAN &
PENDIDIKAN (Agustus 2022)
- PERDAGANGAN & INVESTASI
(September 2022)
- INTEGRITAS DAN KEPATUHAN
(Oktober 2022)
- AKSI PEREMPUAN DALAM
DEWAN BISNIS (Oktober 2022)
- PAMERAN (November 2022)
- KUNJUNGAN INVESTASI
(November 2022)
- TURNAMEN GOLF (November
2022)
The new capital city of Indonesia (IKN) and 5 other
areas in Indonesia will be chosen to become the site
destinations for the investment visit in November
2022. Five areas for the site destinations are still
discussed in the preliminary meeting.
Ibu kota negara Indonesia yang baru (IKN) dan 5
daerah lainnya di Indonesia akan dipilih menjadi
situs tujuan untuk kunjungan investasi pada
November 2022. Lima daerah untuk situs tujuan
masih didiskusikan dalam pertemuan awal.
Preliminary meeting at Menara KADIN
(March 15, 2022)
Preliminary meeting at KIB Building
(March 14, 2022)

9. 9
Business Consulting
Business Matching
Investigation
Merger & Acquisition
Financial Valuation
Due diligence:
Operational & Legal
Accounting & Tax
Outstanding debt collection
Business & Asset Appraisal
Transfer Pricing Documentation
(TP-Doc)
Company Setup & Liquidation
Copyrights & Patent Dispute
Copyrights & Patent Registration
Legal Dispute Settlement
Tax and Custom Consulting
Tax Diagnostic Review
Tax Planning
Tax Compliance
Tax Dispute
Audit
Objection
Appeal
Tax ruling
Tax Reconciliation
PT. Konsultan Indonesia Bersama (KIB Consulting) is a boutique company
serving Finance, Business, Accounting and Tax Advisory since 2008. KIB has
been immensely successful in creating a local business network of small-
medium-and-big businesses. We highly adept intelligent workforce that can
help a company achieve their mission-critical projects and goals. Keeping
pace with projects and being on the look-out for every opportunity to grow
with our clients has become our mission statement. KIB commits to bring the
best suited services for our clients and stakeholders.
All of our resources are multifaceted and come with years of commended
performance. Project completion rate of our consultants is 97%, 3% is
attributed to unforeseen situations like changes of clients’ decision issues,
natural disaster, etc. We appreciate the experience that our team bring and
together we thrive to grow and prosper together.
Accounting and Assurance
Independent Audit
Actuarial report (PSAK 24)
About Us
Contact Us
Phone:
(021) 22677883
Bambang B. Suwarso
bambang.suwarso@kib-
consulting.com
Rachmat Kurniawan
rachmat@kib-
consulting.com
Yosefine Amelia
yosefine@kib-
consulting.com
Addresses:
North Jakarta -14450
KIB Building
Jalan Pluit Barat 1 no. 55
Gold Coast Tower
Eiffel Unit N
Pantai Indah Kapuk
www.kib-consulting.com
Disclaimer:
The facts and opinions stated or expressed in this publication
are for information purposes only, and are not necessary
and/or must not be relied upon as being to those of the
publisher or of the Institutions for which the contributing
authors work.
Although every part of content has been taken to ensure the
accuracy of the information contained within this publication, it
should not be by any person relied upon as the basis for taking
any action or making any decision.
KIB Consulting and its representative, cannot be held liable or
otherwise be responsible in any way for any advice, action
taken or decision made on the basis of the facts, surveys, and
opinions stated or expressed within this publication.