APBN Indonesia tahun 2013 dialokasikan sebesar Rp1683 triliun, naik dari tahun sebelumnya. Dana tersebut digunakan untuk belanja pegawai, barang, modal, bunga utang, subsidi BBM yang mencapai Rp317 triliun, dan transfer ke daerah sebesar Rp528 triliun. Namun demikian, APBN masih bergantung pada subsidi dan pelunasan utang luar negeri sebesar Rp1979 triliun, sehingga perlu peningkatan pemasukan

1. Nama : Zaka Firma Aditya
NIM : 8111410061
Makul : Hukum Keuangan Negara
Pengampu : Ristina Yudhanti,SH.,M.Hum
BBM, dan Bayar Bunga Utang
Maikel Jefriando - detikfinance
Kamis, 21/02/2013 14:28 WIB
Jakarta - Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)
mencatat, postur APBN 2013 jauh dari kategori proporsional. Dari tahun ke tahun
sekitar 70% dana APBN habis untuk membiayai birokrasi, yaitu gaji PNS.
"Saya menyebutnya ekonomi lebih besar pasak dari pada tiang," kata Pengamat
INDEF Ahmad Heri Firdaus dalam jumpa pers di Energy Tower, SCBD, Jakarta,
Kamis (21/2/2013).
Selain itu, APBN 2013 dianggap tersandera oleh besarnya subsidi BBM dan
kewajiban pembayaran bunga utang. "APBN 2013 kita tersandera oleh besarnya
subsidi BBM dan kewajiban pembayaran bunga utang," ungkapnya.
Ia menjelaskan, dari tahun ke tahun angka subsidi terus membengkak. Sementara
strategi diversifikasi energi masih tergolong minim.

2. Subsidi BBM tahun ini dianggarkan Rp 193,8 triliun. Jika mengacu ke realisasi
tahun sebelumnya, subsidi BBM mencapai 150%. Maka sangat dimungkinkan
anggaran tersebut terus membengkak,
Sementara terkait utang, menurut Heri, sangat disesalkan melihat utang
pemerintah Indonesia saat ini nilainya Rp 1.979,75 triliun. Sebab utang semakin
bertambah dan bunga tetap dibayar namun realisasi anggaran dari utang tersebut
tidak 100%.
"Jadi juga menimbulkan pertanyaan mendasar untuk apa negara harus berutang
untuk anggaran yang pada akhirnya berlebih," tegas Heri.
Wakil ketua DPR RI, Anis Matta menjelaskan, dana APBN 2013 sebesar Rp
1.683 triliun tersebut akan dibagi dalam beberapa bagian. Berikut pembagian dana
APBN 2013 yang sudah disepakati oleh anggota DPR, seperti dikutip dari
Tribunnews.com:
1. Defisit anggaran secara maksimal terhadap PDB sebesar Rp 172,8 triliun
2. Belanja pegawai sebesar Rp 241,1 triliun
3. Belanja barang sebesar Rp 168 triliun
4. Belanja modal sebesar Rp 216,1 triliun
5. Pembayaran bunga utang sebesar Rp 113,2 triliun
6. Anggaran belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.154,4 triliun
7. Transfer ke daerah sebesar Rp 528,6 triliun Untuk subsidi sebesar Rp
317,2 triliun.
Dana tersebut dibagi menjadi dua yakni:
1. Subsidi Energi sebesar Rp 274,7 triliun (BBM, LPG Tabung 3 Kg, LGV,
dan subsidi listrik)
2. Subsidi Non Energi sebesar Rp 42,5 triliun Untuk penerimaan negara,
DPR menyepakati penerimaan dalam negeri sebesar Rp 1.525,2 triliun dan
penerimaan hibah sebesar Rp 4,5 triliun. Penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.193
triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNPB) sebesar Rp 332,2 triliun.
http://finance.detik.com

3. ANALISIS APBN INDONESIA TAHUN 2013
Pada dasarnya kemauan Negara untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan harus didukung oleh keuangan Negara yang besumber dari pendapatan
Negara yang pemungutannya berdasarkan Undang-Undang. Dalam arti
pendapatan Negara merupakan sumber keuangan yang digunakan oleh untuk
membiayai tugas dari pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan Negara
sebagaimana tertuang didalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-IV.
Analisis Sumber Pendapatan APBN
Di Indonesia sendiri, keuangan Negara telah di kodifikasikan kedalam
Angaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), yaitu merupakan suatu dokumen
yang memuat perkiraan penerimaan dan pengeluaran serta rincian kegiatan-
kegiatan di bidang pemerintahan Negara yang berasal dari pemerintah untuk
jangka waktu satu tahun. APBN dirancang oleh Presiden dan disetujui oleh
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). APBN berisi daftar sistematis dan terperinci
yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun
anggaran (1Januari-31 Desember). Penerimaan APBN sendiri diperoleh dari
berbagai sumber yaitu :
Penerimaan pajak yang meliputi :
1. Pajak Penghasilan (PPh).
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
3. Pajak Bumi dan Bangunan(PBB).
4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) & Cukai.
5. Pajak lainnya seperti Pajak Perdagangan (bea masuk dan pajak/pungutan
ekspor).
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) meliputi :
1. Penerimaan dari sumber daya alam.
2. Setoran laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
3. Penerimaan bukan pajak lainnya.

4. Pada tahun 2012 lalu, pemerintah Indonesia (presiden) telah mengajukan
rancangan APBN untuk tahun 2013 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
untuk dibahas dan disetujui dalam rapat paripurna. Dibandingkan dengan tahun
2012, APBN 2013 mengalami sedikit peningkatan. Jika pada tahun 2012, APBN
Indonesia sekitar 1500 Trilyun maka di tahun 2013 direncanakan APBN
Indonesia senilai Rp.1683 Trilyun atau hampir mengalami peningkatan sebesar
Rp.183 Trilyun. Dana tersebut rencananya akan dialokasikan untuk:
1. Defisit anggaran secara maksimal terhadap PDB sebesar Rp 172,8 triliun
2. Belanja pegawai sebesar Rp 241,1 triliun
3. Belanja barang sebesar Rp 168 triliun
4. Belanja modal sebesar Rp 216,1 triliun
5. Pembayaran bunga utang sebesar Rp 113,2 triliun
6. Anggaran belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.154,4 triliun
7. Transfer ke daerah sebesar Rp 528,6 triliun Untuk subsidi sebesar Rp
317,2 triliun.
Analisis dari Segi Defisit Ekonomi
Dengan latar belakang ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) 2013 yang telah disahkan dalam sidang paripurna DPR, 23 Oktober 2012
lalu, perlu kita apresiasi meskipun tidak proporsional. Direncanakan APBN 2013
akan menyebabkan defisit sebesar Rp153 triliun atau sekirar 1,65 persen PDB.
Banyak kalangan yang memandang angka ini aman karena masih dalam
koridor yang ditetapkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara Tahun 2004
yang membatasi defisit APBN maksimal 3 (tiga) persen. Undang-undang yang
isinya banyak mengadopsi pada Maastricht Treaty tersebut memberikan suatu
garis besar yang pruden terhadap pengelolaan keuangan negara kita (APBN).
Bahkan bisa diprediksi sejak awal bahwa dengan rencana defisit sebesar 1,65
persen PDB tersebut realisasinya nanti mungkin hanya akan sekira satu persen
PDB.
Hal ini dimungkinkan karena kemampuan penyerapan anggaran
pengeluaran kita umumnya berada di sekira 92-95 persen saja. Dalam APBN
2013, pertumbuhan ekonomi diasumsikan sebesar 6,8 persen. Banyak pihak

5. sedikit ragu dengan angka pertumbuhan sebesar itu. Padahal angka pertumbuhan
sebesar itu sangat bisa direalisasi dan bahkan dilampaui.
Untuk 2013 mendatang, transfer ke Pemerintah Daerah mencapai Rp.528
trilyun. Jumlah ini memungkinkan pemerintahan daerah untuk memperoleh
dorongan besar dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi di daerah masing-
masing. Kita bisa membayangkan daerah terpencil, misalnya Kabupaten Sintang,
yang berada di ujung Provinsi Kalimantan Barat yang untuk mencapainya saja
memerlukan perjalanan darat sekira tujuh jam dari Pontianak, memiliki APBD
yang melampaui Rp1 trilyun.
Apalagi pemerintah daerah lain, terutama di pulau Jawa yang memiliki
jumlah penduduk lebih besar. Oleh karena itu tidak mengherankan jika koran
bergengsi dari Inggris Financial Times memuat bangkitnya kota-kota lapis ketiga
Indonesia seperti Batam, Pekanbaru, Makassar, dan Pontianak (okezone.com
22/03/2013). Kebangkitan pembangunan di daerah ini akan menciptakan pasar
yang semakin besar bagi industri yang kebanyakan berada di Pulau Jawa.
Akan tetapi kita juga harus melihat potensi daerah tersebut, tentu berbeda
potensi antara daerah yang satu dengan yang lain terutama dalam hal potensi
Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM), karena kedua hal
tersebut merupakan potensi yang sangat penting dalam menciptakan indsutri
pasar.
Selain itu perlu juga diperhatikan sumber pemasukan kas Negara untuk
APBN, dalam hal ini perlu adanya komitmen dari daerah untuk bisa lebih
berlomba-lomba dalam memberikan pemasukan ke Negara, sehingga daerah tidak
hanya bisa menikmati kucuran dana dari pemerintah pusat, akan tetapi juga
mampu mengelola uang tersebut (APBD) sehingga mendatangkan surplus bagi
pemerintah pusat.
Analisis dari segi Politik
Menghadapi bursa pemilihan umum tahun 2014, bisa saja APBN yang
telah dirancang disusupi dengan agenda-agenda politik. Dikarenakan aliran APBN
bisa saja digunakan untuk pembiayaan partai politik atau kampanye-kampanye
politik, sebab tidak dapat dipungkiri bahwa untuk ikut didalam hiruk pikuk pemilu
membutuhkan dana yang sangat besar.

6. Hal ini dapat kita lihat dari belanja pemerintah untuk bantuan sosial
mengalami kenaikan 54,1 persen dari IDR 47,8 trilyun pada APBN 2012 menjadi
73,6 triliun APBN 2013. Kenaikan bantuan sosial pada tahun politik 2013 ini
harus kita waspadai karena sangat rawan terjadinya penyalahgunakan untuk
kepentingan politik. Apalagi didalam Undang-Undang Partai Politik disebutkan
bahwa sumber pendapatan (biaya) Partai Politik salah satunya didapat dari
pemerintah.
Lebih dari itu, transfer ke Pemerintah daerah sebesar Rp.528 Trilyun juga
harus mendapat pengawasan yang ketat. Dikarenakan bukan tidak mungkin
jumlah APBD yang dialokasikan ke daerah Rp.1 Trilyun per daerah justru disalah
gunakan untuk kepentingan-kepentingan politik dalam menghadapi pemilu 2014
mendatang.
Pengawasan yang dilakukan bisa dari lembaga pemerintah semisal Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) baik pusat maupun daerah dan juga inspektorat
daerah. Selain itu, pengawasan dari lembaga non pemerintah juga penting untuk
dilakukan guna meminimalisir penyalahgunaan dana, bisa dilakukan oleh
Lembaga-lembaga swadaya masyarakat ataupun organisasi non pemerintah
lainnya seperti Indonesian Coruption Watch (ICW).
Subsidi BBM dan Pelunasan Hutang
Hal menarik dari APBN Indonesia dalam 3 tahun terakhir adalah adanya
anggaran khusus yang digunakan untuk subsidi masyarakat. Subsidi yang
dimaksud adalah subsidi BBM, LPG 3kg dan subsidi listrik. Jumlah yang di
alokasikan pun tidak sedikit, dimana untuk tahun 2013 ini pemerintah
mengalokasikan sekitar Rp.317,7 Trilyun untuk subsidi yang dibagi menjadi 2
(dua) bagian, yaitu Rp.274,7 Trilyun untuk subsidi energy yang meliputi BBM,
LPG dan Listrik serta Rp.45,4 Trilyun untuk subsidi non energy. Angka ini
dipandang sangat besar, dikarenakan melebihi anggaran pemerintah untuk
Pendidikan yang hanya berkisar Rp.250 Trilyun.
Jika hal ini terus berlanjut, maka untuk tahun mendatang APBN Indonesia
akan terus membengkak angkanya hanya untuk subsidi masyarakat. Akan tetapi
hal ini sekiranya wajar untuk menjaga keseimbangan harga pasar dan industry di

7. masyarakat. Karena, apabila BBM ataupun listrik tidak disubsidi, maka harga-
harga pasar terutama harga bahan pokok menjadi melambung tinggi.
Pemerintah sekiranya harus mencari alternative guna mengatasi masalah
ini, jika menilik data dari pertamina maka BBM yang dihasilkan pertamina dan di
kucurkan setiap harinya sekitar 1 juta barel, sedangkan konsumsi masyarakat
mencapai 1,2 juta barel. Artinya ada deficit dalam konsumsi enegri, hal ini lama
kelamaan akan menyebabkan kelangkaan Bahan Bakar Minyak dan berimbas
pada harga kebutuhan pokok.
Selain itu, apabila kita menilik utang luar negeri Indonesia sekitar
Rp.1979,75 Trilyun. Dengan APBN Indonesia yang hanya sekitar Rp.1683
Trilyun maka akan sangat sulit untuk melunasi hutang tersebut dalam dua dekade
mendatang, ditambah dengan bunga pinjaman yang semakin membengkak setiap
tahunnya. Untuk APBN 2013, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp.113,2
Trilyun, tetapi itu hanya untuk membayar bunga pinjaman saja, belum termasuk
untuk membayar hutang.
Oleh sebab itu, pemasukan dari berbagai sector yang vital perlu
ditingkatkan, terutama dari sektor pajak yang menyumbang devisa sangat besar
untuk APBN. Selain itu perlu juga pengoptimalan pemasukan dari sector-sektor
Industri dan sumber daya alam agar APBN Indonesia setiap tahunnya dapat
semakin menjngkat.