Dokumen tersebut membahas tentang bukti pembayaran pajak di Indonesia. Ia menjelaskan beberapa poin penting seperti pengertian perpajakan, jenis-jenis pajak seperti PPN dan ketetapan pajak, termasuk SKPKB, SKPLB, SKPN. Dokumen ini juga membahas sanksi administrasi terkait ketetapan pajak.

1. TUGAS
Praktikum komputer
dan
Administrasi perpajakan
BUKTI PEMBAYARAN
Oleh
JELYTA EKA PUTRI
1201134921
ADMINISTRASI BISNIS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS RIAU
PEKANBARU
2013

2. PENDAHULUAN
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah senantisa memberkati saya dalam
menyelesaikan paper ini, sehingga saya bisa menyelesaikannya tepat pada waktunya. saya
juga mengucapkan terima kasih kepada Dosen yang telah memberi bantuan dan dukungan
kepada saya dalam menyusun dan menyelesaikan paper ini, khususnya terima kasih kepada
ibuk sebagai dosen mata kuliah aplikasi komputer dan perpajakan yang membimbing dan
mengarahkan saya dalam membuat dan menyelesaikan paper ini..
Saya membuat paper ini, bertujuan untuk menjelaskan bukti pembayaran Karena melihat
begitu pentingnya bukti pembayaran saat ini pada sekarang ini.Oleh karena itu saya
membutuhkan kritik dan saran untuk menyempurnakan pembuatan paper selanjutnya. Saya
berharap paper ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya dibidang pratikum komputer
dan perpajakan.
Pekanbaru, oktober 2013
Penulis
DAFTAR ISI

3. Pendahuluan.........................................................................................!
Daftar isi...............................................................................................!!
Pembahasan
A.Pengertian perpajakan......................................................................1
B.PPN sebagai pajak atas konsumsi umum dalam negeri....................1
C.PPN sebagai pajak tidak langsung.....................................................2
D.Penetapan dan ketetapan pajak.......................................................2
E.Pembayaran dan pelaporan pajak....................................................8

4. BUKTI PEMBAYARAN
A.Pengertian pajak
subjek pajak dalam pengertian pajak objektif adalah konsumen yaitu selaku
pihak yang memikul beban pajak. Dalam pajak objektif kondisi subjektif konsumen
tidak dipertimbangkan untuk menentukan suatu peristiwa hukum terutang atau
diwajibkan membayar pajak. Siapapun konsumennya sepanjang peristiwa hukum
tersebut merupakan objek pajak maka terhadap konsumen tersebut diwajibkan
membayar pajak yang sama.
Hal ini berbeda dengan pajak subjektif, seperti pajak penghasilan (PPh), yang
kondisi subjektif pihak yang memikul beban pajak menjadi bahan pertimbangan dalam
menentukan pajak terutang. Contohnya, tarif PPh bagi Orang Pribadi (OP) berbeda
dengan PPh bagi Badan. Demikian pula Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) OP yang
menikah dan memiliki tanggungan anak berbeda dengan OP yang belum menikah.
B. PPN Sebagai Pajak atas Konsumsi Umum Dalam Negeri
Di samping sebagai pajak objektif, PPN di Indonesia termasuk dalam kategori
pajak atas konsumsi. Ditinjau dari hukum perpajakan, pajak atas konsumsi adalah pajak
yang timbul akibat suatu peristiwa hukum yang menjadi beban konsumen baik secara
yuridis maupun ekonomis. Maksudnya, yang dikenai pajak adalah barang-barang atau
jasa yang dikonsumsi, bukan barang-barang dalam proses produksi, dan ditujukan pada
konsumen akhir. Selama barang-barang itu masih dalam siklus produksi atau distribusi,
pengenaan PPN pada area itu bersifat sementara yang dapat dibebankan kepada
pembeli berikutnya, melalui mekanisme pengkreditan pajak masukan. Dalam
penjelasan atas Undang-undang PPN, ditegaskan bahwa PPN adalah pajak atas
konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat
pada setiap jalur produksi dan distribusi.
C. PPN Sebagai Pajak Tidak Langsung

5. Selanjutnya, selain sebagai pajak objektif dan pajak atas konsumsi, PPN juga
termasuk Pajak Tidak Langsung. Sebagai Pajak Tidak Langsung, beban pembayaran
pajaknya dipikul oleh konsumen, namun penanggung jawab atas penyetoran PPN ke
Kas Negara dibebankan kepada penjual. Dengan kata lain dalam mekanisme
pemungutan PPN, pemikul beban pembayaran PPN dan penanggungjawab penyetoran
PPN ke Kas Negara adalah pihak yang berbeda. Faktur Pajak yang diterbitkan oleh
penjual, digunakan sebagai bukti pungutan atas PPN terutang, ketika menjual Barang
Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) kepada pembeli atau penerima BKP atau
JKP. Selanjutnya penjual wajib menyetorkan setiap PPN yang dipungut dalam setiap
Masa Pajak ke Kas Negara. Sedangkan kewajiban pembeli adalah membayar PPN
terutang yang tercantum dalam faktur pajak kepada penjual. Faktur pajak itu bagi
pembeli adalah bukti pembayaran pajak. Hal ini beda dengan mekanisme penarikan
Pajak Langsung seperti PPh, dimana orang pribadi atau badan sebagai pemikul beban
pembayaran pajak juga dibebani tanggung jawab atas penyetorannya ke Kas Negara
Saat ini, PPN memiliki peranan yang strategis dan signifikan dalam porsi
penerimaan negara dari sektor perpajakan. Penerimaan PPN pada tahun 2010 adalah
sebesar Rp.230,605 triliun, naik menjadi Rp.298,441 triliun pada tahun 2011, dan
ditargetkan menjadi Rp.350,343 triliun di tahun 2012 ini, atau 34% dari total target
penerimaan pajak tahun 2012 sebesar Rp.1.019,333 triliun. Pemerintah terus berupaya
mencegah kebocoran penerimaan pajak dari sektor PPN, diantaranya dengan
menerbitkan aturan regisrasi ulang pengusaha pajak (PKP) di tahun 2012 ini.
Kebijakan ini diarahkan untuk mencegah penerbitan faktur pajak yang tidak sesuai
dengan transaksi yang sebenarnya oleh PKP yang tidak bertanggungjawab. Hingga saat
ini, Ditjen Pajak telah mencabut status pengukuhan PKP terhadap 202.132 perusahaan.
Dengan kebijakan tersebut, diharapkan masyarakat lebih sadar, peduli serta
mendukung target penerimaan pajak demi kelangsungan pembangunan nasional dan
penyelenggaraan negara. Bangga bayar Pajak!
D. Penetapan dan ketetapan pajak
FUNGSI KETETAPAN PAJAK 1. Koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut
SPT Wajib Pajak 2. Sarana untuk mengenakan sanksi 3. Sarana untuk menagih pajak 4.

6. Sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar 5. Sarana untuk
memberitahukan jumlah pajak yang terutang.
 JENIS KETETAPAN PAJAK 1. Surat Tagihan Pajak (STP) 2. Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar (SKPKB) 3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) 4.
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) 5. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) 6.
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
 Surat Tagihan Pajak (STP) • Adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau
sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. • Dirjen Pajak menerbitkan STP
apabila terjadi hal-hal berikut : 1. PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar 2.
Terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung
3. WP dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga 4. Pengusaha yang
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), tetapi tidak membuat faktur pajak
atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu, dsb.
 Surat Tagihan Pajak (STP) lanjutan… 5. Pengusaha yang telahdikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap 6. PKP
melaporkan faktur pajak tdk sesuai dgn masa penerbitan faktur pajak 7. PKP gagal
produksi dan telah diberikan pengembalian Pajak MENURUT AJARAN FORMAL
Menurut ajaran formal utang pajak timbul karena adanya surat ketetapan pajak yang
dikeluarkan oleh fiskus. Jadi, seseorang baru diketahui mempunyai utang pajak saat
fiskus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak atas namanya serta besarnya pajak yang
terutang.
Surat Tagihan Pajak (STP) lanjutan… Contoh pajak yang masih menganut ajaran formal
adalah Pajak Bumi dan Bangunan, karena utang pajak yang timbul jika ada penetapan
dari fiskus berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang SANKSI ADMINISTRASI 1. WP

7. yang PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar akibat salah tulis dan atau
salah hitung, jumlah kekurangan pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa
bunga sebesar 2% per bulan untuk paling lama 24 bulan sejak terutangnya pajak atau
berakhirnya masa pajak 2. PKP terlambat atau tidak membuat, dan tidak mengisi faktur
pajak secara lengkap didenda
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan
pembayaran pokok pajak, besanya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus
dibayar. Dirjen Pajak menerbitkan SKPKB apabila terjadi hal-hal berikut : 1. Berdasar
hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar 2.
Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dan
setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana
ditentukan dalam Surat Teguran
(SKPKB) lanjutan… 3. Berdasar hasil pemeriksaan mengenai PPN dan PPnBM ternyata
tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan
tarif 0% (nol persen) 4. Apabila kewajiban pembukuan dan pemeriksaan tidak
dipenuhi, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang SANKSI
ADMINISTRASI • Denda bunga 2% per bulan maksimal 12 bulan max 12 bulan,
kenaikan 50% untuk PPh yang tidak/kurang dibayar dan 100% untuk PPh yang
dipotong oleh orang atau badan lain serta PPN dan PPnBM • Sanksi bunga 48% jika WP
terbukti bertindak pidana di bidang perpajakan
 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) • Adalah surat ketetapan
pajak yang menentukan tambahan atas jumlah yang telah ditetapkan. SKPKBT

8. merupakan koreksi terhadap SKPKB, dapat diterbitkan jika ada data baru dan lebih dari
satu kali serta jika sudah pernah diterbitkan SKPKB, SKPLB, SKPN. • Dirjen Pajak
menerbitkan SKPKBT dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau
berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak. SANKSI ADMINISTRASI
1. Jumlah kekurangan pajak ditambah sanksi kenaikan 100% dari jumlah kekurangan
tersebut
 (SKPKBT) lanjutan… 2. Kenaikan 100% dari kekurangan pajak tersebut tidak
dikenakan apabila SKPKBT diterbitkan berdasar keterangan tertulis dari WP atas
kehendak sendiri namun belum dilakukan pemeriksaan SKPKBT diterbitkan karena 1.
SKPKB yang telah ditetapkan lebih rendah dari yang sebenarnya 2. Proses
pengembalian SKPLB yang seharusnya tidak dilakukan 3. Pajak terutang dalam SKPN
yang ditetapkan lebih rendah
 Surat Keteta Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Adalah surat ketetapan pajak yang
pan
menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih
besar daripada pajak yang terutang atau tdk seharusnya terutang. Dirjen Pajak
menerbitkan SKPLB bila : 1. Telah dilakukan pemeriksaan atas jumlah kredit pajak atau
jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah pajak yang terutang 2. Telah meneliti
kebenaran pembayaran pajak berdasar permohonan WP dan apabila terdapat
pembayaran yang seharusnya tidak terutang 3. SKPLB dapat diterbitkan lagi bila pajak
yang lebih dibayar jumlahnya lebih besar daripada kelebihan pembayaran pajak yang
telah ditetapkan berdasar pemeriksaan dan atau data baru
(SKPLB) lanjutan… Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak 1. WP (kecuali yang
melakukan tindak pidana perpajakan) menerbitkan permohonan pengembalian
pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dan SKP paling lama 12 bulan sejak surat

9. permohonan diterima secara lengkap. 2. Bila lebih dari 12 bulan Dirjen Pajak tidak
memberi suatu keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
pajak dianggap dikabulkan dan paling lama 1 bulan setelah jangka waktu tersebut
berakhir
Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak
terutang dan tidak ada kredit pajak. Dirjen Pajak menerbitkan SKPN apabila : 1. Jumlah
kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang
atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) • Adalah surat keputusan Kepala Kantor
Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan mengenai pajak terutang yang harus dibayar
dalam satu tahun pajak. • SPPT diterbitkan berdasarkan SPOP • Pelunasan paling
lambat 6 bulan sejak diterimanya SPPT oleh WP. Jika terlambat dikenakan sanksi 2%
perbulan maksimal 24 bulan
 PEMBETULAN SURAT KETETAPAN PAJAK Antara lain sebagai berikut : 1. Atas
permohonan WP atau karena jabatannya, yang dalam penerbitan Surat Ketetapan dan
lainnya terdapat kesalahan tulis, salah hitung, dan atau kekeliruan penerapan ketentuan
tertentu dalam peraturan perundangan perpajakan 2. Dirjend Pajak harus memberi
keputusan atas permohonan pembetulan yang diajukan WP paling lama 6 bulan.
Apabila lebih dari batas waktu tsb tidak ada keputusan, permohonan pembetulan
dianggap dikabulkan 3. Dirjend Pajak wajib memberikan keterangan tertulis tentang hal
yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan WP, bila
diminta oleh WP

10. PELUNASAN PAJAK Ketentuan-ketentuan pelunasan pajak adalah sebagai berikut : 1.
Sebagian Ketetapan Pajak, dsb yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus
dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak; 2. Apabila dasar penagihan
pajak diatas pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, atas jumlah
pajak yang tidak atau atau kurang dibayar itu dikenai sanksi administrasi 2% per bulan
untuk seluruh masa; 3. WP diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran
pajak juga dikenai sanksi administrasi bunga 2% per bulan dari jumlah pajak yang
masih harus dibayar dan bagian dari bulan dihitung 1 bulan; 4. Penagihan pajak dengan
Surat Paksa dilaksanakan sesuai dg ketentuan peraturan perundangan perpajakan; dsb
HAK MENDAHULU Hal-hal yang berkaitan dengan hak mendahulu adalah sebagai
berikut : 1. Negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas barang-barang
milik penanggung pajak 2. Ketentuan tentang hak mendahulu meliputi pokok pajak,
sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak; kecuali
terhadap : a) Biaya perkara karena suatu penghukuman untuk melelang barang
bergerak maupun tidak bergerak b) Biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan
barang yg dimaksud c) Biaya perkara karena pelelangan dan penyelesaian suatu
warisan 3. Dsb
DALUWARSA • Hak penagihan pajak daluwarsa apabila setelah melampaui waktu 5
tahun terhitung sejak penerbitan Surat Ketetapan, Keberatan, Banding, dan Putusan
Peninjauan Kembali • Daluwarsa penagihan pajak tertangguh apabila : 1. Diterbitkan
surat paksa 2. Ada pengakuan utang dari WP baik langsung maupun tidak 3. Diterbitkan
SKPKB atau SKPKBT 4. Dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
 GUGATAN Gugatan WP hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak terhadap
hal-hal berikut : 1. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan,

11. atau Pengumuman Lelang 2. Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak 3.
Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain putusan
keberatan 4. Penerbitan SKP atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam
penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam
ketentuan peraturan perundangan perpajakan
E.Pembayaran dan pelaporan pajak
Sesuai sistem self assessment, WP harus menghitung, memperhitungkan, dan
melaporkan sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak •
Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dan
untuk pelaporan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT). SSP dan SPT tersebut akan
dibahas dalam bab ini
 A. Surat Setoran Pajak (SSP) • Pengertian Adalah surat yang oleh WP digunakan
untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara
melalui Kantor Pos dan atau bank BUMN atau BUMD atau tempat lain yang ditunjuk
oleh Menkeu • Fungsi SSP merupakan formulir yang digunakan sebagai sarana untuk
membayar pajak dan merupakan bukti pembayaran pajak
 Surat Setoran Pajak (SSP) lanjutan.. • Batas Waktu Pembayaran : 1. 15 hari setelah
terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak 2. Bagi WP usaha kecil dan WP di
daerah tertentu, pelunasan tagihan pajak diperpanjang 2 bulan setelah mendapat
jangka waktu pelunasan 1 bulan sejak tanggal diterbitkannya SKP; dsb • Pengangsuran
atau Penundaan Pembayaran Pajak 1. WP mengajukan permohonan tertulis atas SKP,
Pembetulan, Keberatan dan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yg terutang
bertambah 2. Permohonan tertulis apabila WP mengalami kesulitan likuiditas atau

12. keadaan diluar kekuasaannya yang menyebabkan tidak dapat memenuhi kewajiban
pajak pada waktunya
 Surat Setoran Pajak (SSP) lanjutan.. • Jenis
-jenis Surat Setoran Pajak (SSP) : 1. SSP
Standar 2. SSP Khusus • Ketentuan SSP Standar maupun Khusus Satu SSP Standar
maupun Khusus hanya dapat digunakan untuk pembayaran satu jenis pajak dan untuk
satu masa pajak atau satu tahun pajak
 a) Surat Setoran Pajak (SSP) Standar • Adalah s
urat yang oleh WP digunakan atau
berfungsi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang dan
digunakan sebagai bukti pembayaran • SSP Standar digunakan untuk pembayaran
semua jenis pajak, baik yang bersifat final maupun bukan final, kecuali Setoran PBB dan
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan • SSP Standar dibuat dalam rangkap 5,
antara lain untuk arsip WP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui Kantor
Perbendaharaan dan Kas Negara, dilaporkan WP ke KPP, arsip Kantor Penerima
Pembayaran, arsip Wajib Pungut atau pihak lain sesuai ketentuan perundangan
perpajakan
 b) Surat Setoran Pajak (SSP) Khusus • Adalah bukti pembayaran atau penyetoran
pajak terutang yang dicetak oleh Kantor Penerima Pembayaran yang telah mengadakan
kerja sama MP3 dengan Dirjen Pajak, dan dengan menggunakan mesin transaksi dan
atau alat lain yang isinya sesuai dengan yang ditetapkan dalam Keputusan Dirjen Pajak
• Fungsi SSP Khusus sama dengan SSP Standar dalam administrasi perpajakan • SSP
Khusus hanya dapat digunakan untuk pembayaran pajak oleh WP yang telah memiliki
NPWP
 B. Surat Pemberitahuan (SPT) • Pengertian Adalah surat yang oleh WP digunakan
untuk melaporkan penghutungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau
bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan

13. perundangan • Fungsi Sebagai sarana untuk melaporkan dan
mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak (PPN dan PPnBM bagi PKP; dan
pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya bagi Pemotong atau Pemungut
Pajak) yang sebenarnya terutang
 • Jenis Surat Pemberitahuan (SPT) 1) SPT Masa SPT Masa PPh (Pasal 4 ayat 2, 15, 21
23, dan 25-26), PPN, PPN (bagi Pemungut, PKP Pedagang Eceran), dan SPT Masa
PPnBM 2) SPT Tahunan SPT Tahunan PPh WP Pribadi dan WP Badan, PPh WP Badan
yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang US$
• Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) a) Menyampaikan langsung ke Kantor
Pelayanan Pajak b) Melalui Kantor Pos c) Melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir yg
ditunjuk oleh Dirjend Pajak
 • Ketentuan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) 1) WP mengisi dan
menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatanganinya (WP Badan
harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi) 2) WP menunjuk seorang kuasa
dengan surat kuasa (harus dilampirkan pada SPT) khusus untuk mengisi dan
menandatangani SPT 3) SPT yang disampaikan langsung oleh WP ke kantor Dirjend
Pajak harus diberi tanggal penerimaan oleh pejabat yang ditunjuk dan WP diberi bukti
peneri maan 4) Penyampaian SPT dapat dikirim melalui pos dengan tanda bukti
pengiriman surat atau dengan cara lain berdasar peraturan menkeu; dsb
F.Surat pemberitahuan dan bukti pembayaran pajak
A. Pengertian Surat Pemberitahuan
Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak (WP) digunakan
untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau
bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan

14. perundangundangan perpajakan.
Terdapat dua macam SPT yaitu :
1. SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
2. SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian
Tahun Pajak.
B. Pengisian dan Penyampaian SPT
1. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan
jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan
mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat
Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang
ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
2. Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan
pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib
menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia dan mata uang selain Rupiah yang
diizinkan.
C. Fungsi SPT
1. Wajib Pajak PPh
Sebagai sarana WP untuk melaporkan dan mempertanggung-jawabkan
penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan
tentang :
a. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau
melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu Tahun Pajak atau
Bagian Tahun Pajak;

15. b. penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak;
c. harta dan kewajiban;
d. pemotongan/pemungutan pajak orang atau badan lain dalam 1 (satu) Masa
Pajak.
2. Pengusaha Kena Pajak
Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung-jawabkan
penghitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang dan untuk
melaporkan tentang :
a. pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran;
b. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh
Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Pemotong/ Pemungut Pajak
Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung-jawabkan pajak yang
dipotong atau dipungut dan disetorkan.
D. Tempat pengambilan SPT
Setiap WP harus mengambil sendiri formulir SPT di Kantor Pelayanan Pajak
(KPP), Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), Kantor
Wilayah DJP, Kantor Pusat DJP, atau dapat diunduh di situs DJP (www.pajak.go.id) atau
mencetak/ menggandakan/ fotokopi dengan bentuk dan isi yang sama dengan aslinya.
E. Ketentuan Tentang Pengisian SPT
SPT wajib diisi secara benar, lengkap, jelas dan harus ditandatangani. Dalam hal

16. SPT diisi dan ditandatangani oleh orang lain bukan WP, harus dilampiri surat kuasa
khusus. Untuk Wajib Pajak Badan, SPT harus ditandatangani oleh pengurus/direksi.
F. Ketentuan Tentang Penyampaian SPT
1. Penyampaian SPT oleh WP dapat dilakukan :
a. Secara langsung ke KPP/KP2KP atau tempat lain yang ditentukan (Drop Box,
Pojok Pajak, Mobil Pajak Keliling);
b. Melalui pos dengan pengiriman surat atau;
c. Dengan cara lain yaitu melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir
dengan bukti pengiriman surat atau e-Filing melalui penyedia jasa aplikasi atau
ASP (Application Service Provider);
d. Untuk SPT PPh Wajib Pajak Orang Pribadi dengan menggunakan formulir
1770S atau 1770SS, dapat menggunakan aplikasi pada situs DJP
(www.pajak.go.id) berupa aplikasi e-Filing (efiling.pajak.go.id).
2. Bukti penerimaan SPT untuk yang disampaikan :
a. secara langsung adalah tanda penerimaan surat;
b. e-Filing melalui ASP atau situs DJP adalah bukti penerimaan elektronik;
c. Pos dengan bukti pengiriman surat adalah bukti pengiriman surat; dan
d. Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan adalah tanda penerimaan
surat.
3. Batas waktu penyampaian :
a. SPT Masa, paling lama dua puluh hari setelah akhir Masa Pajak, kecuali untuk
SPT Masa PPh Pasal 22, PPN dan PPnBM yang dipungut oleh Direktorat Jenderal

17. Bea dan Cukai yaitu secara mingguan paling lama pada hari kerja terakhir
minggu berikutnya, dan SPT Masa PPh Pasal 22, PPN dan PPnBM yang dipungut
oleh Bendahara paling lama 14 hari setelah Masa Pajak berakhir. Untuk WP
dengan kriteria tertentu yang melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT
Masa, paling lama 20 hari setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir.
b. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3
(tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak, sedangkan untuk SPT Tahunan Pajak
Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun
Pajak.
G. Penyampaian SPT melalui Elektronik (e-Filing)
Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan secara elektronik (eFilling) melalui perusahaan ASP yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. Wajib Pajak
yang telah menyampaikan Surat Pemberitahuan secara elektronik (e-Filling), wajib
menyampaikan induk Surat Pemberitahuan yang memuat tanda tangan basah dan Surat
Setoran Pajak (bila ada) serta bukti penerimaan secara elektronik ke Kantor Pelayanan
Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Kantor Pos secara tercatat atau disampaikan
langsung, paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal penyampaian Surat
Pemberitahuan secara elektronik.
Penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik dapat dilakukan selama 24 (dua
puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu. Surat Pemberitahuan yang
disampaikan secara elektronik pada akhir batas waktu penyampaian Surat
Pemberitahuan yang jatuh pada hari libur, dianggap disampaikan tepat waktu.

18. H. Perpanjangan Waktu Penyampaian SPT Tahunan
Apabila Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan ternyata tidak dapat
menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan karena
luasnya kegiatan usaha dan masalah-masalah teknis penyusunan laporan keuangan,
atau sebab lainnya sehingga sulit untuk memenuhi batas waktu penyelesaian
danmemerlukan kelonggaran dari batas waktu yang telah ditentukan, Wajib Pajak dapat
memperpanjang penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan dengan
caramenyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain misalnya
denganpemberitahuan secara elektronik kepada Direktur Jenderal Pajak.
Pemberitahuan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan
harus disertai dengan penghitungan sementara pajak yang terutang dalam 1 (satu)
Tahun Pajak dan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran
pajak yang terutang, dan disampaikan sebelum batas waktu penyampaian berakhir.
I. Sanksi Tidak Atau Terlambat Menyampaikan SPT
SPT yang tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu
yang ditentukan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda :
1. SPT Tahunan PPh orang pribadi Rp 100 ribu;
2. SPT Tahunan PPh badan Rp 1 juta;
3. SPT Masa PPN Rp 500 ribu;
4. SPT Masa Lainnya Rp 100 ribu.
Pengenaan sanksi administrasi berupa denda tersebut tidak dilakukan terhadap :
1. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia;

19. 2. Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau
pekerjaan bebas;
3. Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang
tidak tinggal lagi di Indonesia;
4. Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia;
5. Wajib Pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum
dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi;
7. Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan
Peraturan Menteri Keuangan; atau
8. Wajib Pajak lain yaitu Wajib Pajak yang dalam keadaan antara lain : kerusuhan
massal, kebakaran, ledakan bom atau aksi terorisme, perang antar suku atau
kegagalan sistem komputer administrasi penerimaan negara atau perpajakan.
Bagi Wajib Pajak yang alpa tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT
tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan dapat merugikan negara yang
dilakukan pertama kali tidak dikenai sanksi pidana tetapi dikenai sanksi
administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari pajak yang kurang dibayar.
Sanksi pidana juga dikenakan terhadap setiap orang karena kealpaannya tidak
menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak
lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan
perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali,
didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang
dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau

20. kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling
lama 1 (satu) tahun.
Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan
SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan dapat merugikan negara,
sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam)
tahun dan denda paling sedikit2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau
kurang dibayar dan paling banyak 4(empat) kali jumlah pajak terutang yang
tidak atau kurang dibayar.
J. Pembetulan SPT
1. WP dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang
telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur
Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan, kecuali untuk SPT Rugi atau
SPT Lebih Bayar paling lama 2 tahun sebelum daluwarsa, sepanjang belum dilakukan
pemeriksaan.Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan
Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah
pajakyang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan
berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1
(satu) bulan.
Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Masa
yangmengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang

21. kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal
pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
2. Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan
penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak, terhadap
ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan,
apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran
perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah
pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar
150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar.
3. Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan, dengan syarat
Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak, Wajib Pajak dengan
kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang
ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai keadaan
yang sebenarnya, yang dapat mengakibatkan:
a. pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil;
b. rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih besar.
K. Batas Waktu Pembayaran Pajak
1. Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran
pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak,
paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa
Pajak.

22. 2. Batas waktu pembayaran untuk kekurangan pembayaran pajak berdasarkan SPT
Tahunan paling lama sebelum SPT disampaikan.
L. Sanksi Keterlambatan Pembayaran Pajak
Atas keterlambatan pembayaran pajak, dikenakan sanksi denda administrasi bunga 2%
(dua persen) sebulan dari pajak terutang dihitung dari jatuh tempo pembay

23. Daftar isi
http://www.pajak.go.id/content/e-billing-layanan-pembayaran-pajak-elektronik
http://www.slideshare.net/hasanawahwahwah/9-penetapan-ketetapan-pembayaranpelaporan-pajak
http://www.pajak.net/blog/search/contoh-bukti-pembayaran-pajak-ssp/