Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan konsumen dan contoh kasus pelanggaran hak konsumen. Kasusnya adalah penarikan produk obat anti nyamuk HIT dari peredaran karena mengandung zat berbahaya yang dapat merusak kesehatan. Produk tersebut melanggar hak konsumen atas informasi yang benar mengenai produk. Oleh karena itu, produsen diwajibkan menarik dan memusnahkan produk tersebut sesuai undang-undang
2. 1. Pengertian Perlindungan
Konsumen
Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen Pasal 1 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan
perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin
adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan
kepada konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai
barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi
kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk
hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pelaku usaha
adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang
berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang
didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam
wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri
maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan
kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
3. 2. Contoh Kasus Pelanggaran Hak
Konsumen
Kasus Penarikan Produk Obat Anti-Nyamuk HIT
Pada hari Rabu, 7 Juni 2006, obat anti-nyamuk HIT yang diproduksi oleh PT
Megarsari Makmur dinyatakan akan ditarik dari peredaran karena
penggunaan zat aktif Propoxur dan Diklorvos yang dapat mengakibatkan
gangguan kesehatan terhadap manusia, sementara yang di pabrik akan
dimusnahkan. Sebelumnya Departemen Pertanian, dalam hal ini Komisi
Pestisida, telah melakukan inspeksi mendadak di pabrik HIT dan
menemukan penggunaan pestisida yang menganggu kesehatan manusia
seperti keracunan terhadap darah, gangguan syaraf, gangguan pernapasan,
gangguan terhadap sel pada tubuh, kanker hati dan kanker lambung.
4. HIT yang promosinya sebagai obat anti-nyamuk ampuh dan murah ternyata
sangat berbahaya karena bukan hanya menggunakan Propoxur tetapi juga
Diklorvos (zat turunan Chlorine yang sejak puluhan tahun dilarang
penggunaannya di dunia). Obat anti-nyamuk HIT yang dinyatakan berbahaya
yaitu jenis HIT 2,1 A (jenis semprot) dan HIT 17 L (cair isi ulang). Selain itu,
Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan melaporkan PT Megarsari Makmur ke
Kepolisian Metropolitan Jakarta Raya pada tanggal 11 Juni 2006. Korbannya
yaitu seorang pembantu rumah tangga yang mengalami pusing, mual dan
muntah akibat keracunan, setelah menghirup udara yang baru saja
disemprotkan obat anti-nyamuk HIT.
Masalah lain kemudian muncul. Timbul miskomunikasi antara Departemen
Pertanian (Deptan), Departemen Kesehatan (Depkes), dan BPOM (Badan
Pengawas Obat dan Makanan). Menurut UU, registrasi harus dilakukan di
Depkes karena hal tersebut menjadi kewenangan Menteri Kesehatan. Namun
menurut Keppres Pendirian BPOM, registrasi ini menjadi tanggung jawab
BPOM.
Namun Kepala BPOM periode sebelumnya sempat mengungkapkan, semua
obat nyamuk harus terdaftar (teregistrasi) di Depkes dan tidak lagi diawasi
oleh BPOM. Ternyata pada kenyataanya, selama ini izin produksi obat anti-
nyamuk dikeluarkan oleh Deptan. Deptan akan memberikan izin atas
rekomendasi Komisi Pestisida.
5. 3. Bentuk PelanggaranDari contoh kasus diatas, maka produsen obat anti-nyamuk HIT
yakni PT Megarsari Makmur jelas melanggar hak konsumen seperti
yang tertulis dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen Pasal 8 Ayat 2 dan 3 yang isinya seperti dibawah ini :
Ayat 2 : “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang
rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi
secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.”
Ayat 3 : “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan
farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar,
dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan
benar.”
Sehingga menghilangkan salah satu hak konsumen seperti yang
tertulis dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen Pasal 4 Huruf C yakni “hak atas informasi yang benar,
jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau
jasa”.
6. Oleh karena itu, sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 8 Ayat 4
: “Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2)
dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib
menariknya dari peredaran”. Maka keputusan untuk menarik obat anti-nyamuk
HIT dari peredaran di pasar dan memusnahkan produk yang ada di pabrik
adalah tepat.
Apalagi penggunaan zat aktif Propoxur dan Diklorvos yang diketahui
terkandung dalam 2 jenis produk HIT, yakni HIT 2,1 A (jenis semprot) dan
HIT 17 L (cair isi ulang) dapat yang menganggu kesehatan manusia seperti
keracunan terhadap darah, gangguan syaraf, gangguan pernapasan, gangguan
terhadap sel pada tubuh, kanker hati dan kanker lambung. Hal ini semakin
membahayakan karena diketahui sudah memunculkan korban.
