Kasus ini membahas kesalahan dalam penetapan gas anastesi selama operasi yang mengakibatkan pasien meninggal. Kelalaian tersebut melanggar standar keselamatan dan Undang-Undang Kesehatan, sehingga dokter bisa dijerat pasal malpraktik dengan ancaman hukuman penjara.
3. PENGERTIAN
Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk
memberi perlindungan kepada konsumen.
UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen RI menjelaskan “Bahwa hak konsumen
diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan
keselamatan dalam mengonsumsi barang/jasa; hak untuk
memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan
atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta
jaminan yang dijanjikan; hak untuk diperlakukan atau dilayani
secara benar dan jujur serta tidak diiskriminatif hak untuk
mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian,
apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan
perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan sebagainya.”
4. Peraturan – Peraturan Yang Mengatur
Tentang Pelayanan Kesehatan
Dalam Perundangan-undangan pelayanan kesehatan Indonesia sudah
sangat optimal dan mencakup semua layanan kesehatan. Dalam Undang-
undang No. 23 Tahun 1992 disebutkan bahwa Kesehatan adalah keadaan
sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup
produktif secara sosial dan ekonomis. Setiap orang mempunyai hak yang sama
dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal.Faktor kesehatan
merupakan hal penting yang harus diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari,
dengan adanya tubuh yang sehat maka akan lebih nyaman dalam melakukan
aktivitas. Pelayanan kesehatan masyarakat merupakan pelayanan kesehatan
yang termasuk dalam kelompok kesehatan masyarakat ditandai dengan cara
pengorganisasian yang umumnya secara bersama-sama dalam suatu organisasi.
Tujuan utamanya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta
mencegah penyakit, serta sasarannya untuk kelompok dan
masyarakat.Pelayanan kesehatan di Indonesia masih jauh dari apa yang
diperkirakan, karena masih banyak terjadi pelayanan kesehatan yang tidak
sesuai dengan aturan yang terjadi belakangan ini.
5. Aturan-Aturan di Bidang Pelayanan
Kesehatan
1. Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang
dinyatakan dalam pasal 4 ayat 1 yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan
keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. dan pasal 8 ayat (1).
2. Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dijelaskan pada
pasal 5 ayat (1), (2) dan (3).
3. Undang Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, sesungguhnya
ditegaskan bahwa Pemerintah berwenang untuk melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya
penyelenggaraan kesehatan.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.12 tahun 2013 tentang Jaminan
Kesehatan
5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesiaa No.
634 Tahun 2002 bagian keempat mengatur tentang Penarikan Barang.
6. SK Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Penerangan (No.
252/Menkes/SKB/VIII/80 dan No. 122/Kep/Menpen/1980) tentang
pengendalian dan pengawasan Iklan Obat, Makanan, Minuman, Kosmetika,
dan Alat Kesehatan (OMKA).
7. Kasus Perlindungan Konsumen
Di Bidang Pelayanan Kesehatan
Kasus Malpraktik dalam bidang Orthopedy Gas Medik yang
TertukarSeorang pasien menjalani suatu pembedahan di sebuah kamar
operasi. Sebagaimana layaknya, sebelum pembedahan dilakukan anastesi
terlebih dahulu. Pembiusan dilakukan oleh dokter anastesi, sedangkan operasi
dipimpin oleh dokter ahli bedah tulang (orthopedy).Operasi berjalan lancar.
Namun, tiba-tiba sang pasien mengalami kesulitan bernafas. Bahkan setelah
operasi selesai dilakukan, pasien tetap mengalami gangguan pernapasan
hingga tak sadarkan diri. Akibatnya, ia harus dirawat terus menerus di
perawatan intensif dengan bantuan mesin pernapasan (ventilator). Tentu
kejadian ini sangat mengherankan. Pasalnya, sebelum dilakukan operasi,
pasien dalam keadaan baik, kecuali masalah tulangnnya.Usut punya usut,
ternyata kedapatan bahwa ada kekeliruan dalam pemasangan gas anastesi
(N2O) yang dipasang pada mesin anastesi. Harusnya gas N2O, ternyata yang
diberikan gas CO2. Padahal gas CO2 dipakai untuk operasi katarak. Pemberian
CO2 pada pasien tentu mengakibatkan tertekannya pusat-pusat pernapasan
sehingga proses oksigenasi menjadi sangat terganggu, pasien jadi tidak sadar
dan akhirnya meninggal. Ini sebuah fakta penyimpangan sederhana namun
berakibat fatal.
8. Dengan kata lain ada sebuah kegagalan dalam proses penetapan
gas anastesi. Dan ternyata, di rumah sakit tersebut tidak ada
standar-standar pengamanan pemakaian gas yang dipasang di
mesin anastesi. Padahal seharusnya ada standar, siapa yang
harus memasang, bagaimana caranya, bagaimana
monitoringnya, dan lain sebagainya. Idealnya dan sudah
menjadi keharusan bahwa perlu ada sebuah standar yang tertulis
(misalnya warna tabung gas yang berbeda), jelas, dengan
formulir yang memuat berbagai prosedur tiap kali harus
ditandai dan ditandatangani. Seandainya prosedur ini ada, tentu
tidak akan ada, atau kecil kemungkinan terjadi kekeliruan. Dan
kalaupun terjadi akan cepat diketahui siapa yang bertanggung
jawab.Kasus tersebut merupakan bentuk malpraktik pidana
sebab telah melanggar beberapa aturan dalam KUHP untuk
kelalaian yang berlaku bagi setiap orang, yang diatur dalam Pasal
359, 360, dan 361 KUHP.
9. PENYELESAIAN
Dalam Kitab-Undang-undang Hukum Pidana
(KUHP) kelalaian yang mengakibatkan celaka atau
bahkan hilangnya nyawa orang lain. Pasal 359,
misalnya menyebutkan, “Barangsiapa karena
kealpaannya menyebabkan matinya orang lain,
diancam dengan pidana penjara paling lama lima
tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.
10. kelalaian dokter tersebut terbukti merupakan
tindakan medik yang tidak memenuhi SOP yang lazim
dipakai, melanggar Undang-undang No. 23 Tahun 1992
tentang Kesehatan, maka dokter tersebut dapat terjerat
tuduhan malpraktik dengan sanksi pidana yaitu pidana
penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama
satu tahun.
