2. A. Desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks
NKRI
1. Latar belakang pelaksanaan otonomi daerah
a. Tercantum dalam UUD RI 1945
b. Pembukaan UUD RI Alinea ke -4
3. Bunyi alinea k4
sebagai Tujuan negara
• Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan
Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteran umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah
kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-
Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu
susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat
dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa,
kemanusian yang adil dan beradap, persatuan Indonesia,
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan /perwakilan, serta dengan mewujudkan
suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4. Otonomi yang diselenggarakan dalam NKRI setidaknya
dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:
• Keragaman bangsa yang berbeda-beda
• Wilayah indonesia yang berupa kepulauan dan
luas penyelenggaraan dengan kondisi yang
berbeda-beda
• Pancasila dan UUD RI 1945 menghendaki
suatu susunan pemerintah yang demokratis
• Efesiensi dan efektivitas penyelenggaraan
pemerintah, dikarenakan banyaknya
penduduk yang beragam
5. 2. Desentralisasi
• A. Pengertian
‘’DE’’ berasal dari bahasa latin =lepas
‘’centerum’’ yang berarti =pusat
Jadi bisa disimpulan desentralisasi adalah
terlepas dari pusat
Ada 3 pengertian dari dari anglo saxon,
kontinental, UU RI
6. Anglo saxon
• Desentralisasi sebagai sebuah penyerahan
wewenang dari pemerintah pusat, baik dari
pejabat yang ada di daerah maupun kepada
berbagai badan otonomi daerah
7. kontinental
• Suatu proses penyerahan sebagian wewenang
dan tanggung jawab dari urusan yang semula
adalah urusan pemerintah pusat kepada
badan-badan pemerintah daerah agar menjadi
urusan rumah tangga nya sehingga urusan
tersebut Beralih kepada daerah dan mejadi
wewenang dan tanggung jawab pemerintah
daerah
8. UU No 23 tahun 2014
ttg pemerintah daerah
• Desentralisasi adalah penyerahan urusan
pemerintah oleh pemerintah pusat kepada
daerah otonom berdasarkan asas otonomi
9. Jenis-jenis desentralisasi
• 1. desentralisasi teritorial (teritorial)
‘’yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah
pusat kepada wilayah di dalam negara.
2. Desentralisasi fungsional
‘’yaitu pelimpahan wewenang kepada organisasi
fungsional atau teknis yang secara langsung
berhubungan dengan masyarakat.
10. • 3. Desentralisasi politik
• ‘’yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah
pusat yang menimbulkan hak mengatur dan
mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi
badan politik di daerah yang dipilih oleh rakyat
daerah
• 4. desentralisasi kebudayaan
Yaitu pemberian hak kepada golongan minoritas
dalam masyarakat untuk menyelenggarakan
kebudayaan sendiri (misal pendidikan dan agama)
11. Kelebihan desentralisasi
• Desentralisasi meringankan beban pemerintah karena pemerintah tidak
mungkin mengenal seluruh dan segala kepentingan dan kebutuhan
setempat
• Menghindari beban pemerintah yang melampaui batas
• Aparat daerah dapat lebih menonjol karena dalam ruang lingkup yang
sempit seseorang dapat lebih mempergunakan pengaruhnya pada
masyarakat luas
• Masyarakat dapat ikut serta penyelenggaraan pemerintah
• Meningkatkan turut serta masyarakat dalam melakukan kontrol terhadap
segala tindakan pemerintah.
• Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintah
• Ketika menghadapi masalah yang amat mendesak dan membutuhkan
tindakan yang tepat, daerah tidak perlu menunggu instruksi dari
pemerintah pusat
• Dapat mengurangi birokrasi dalam arti yang buruk karena setiap
keputusan dapat segera dilaksanakan
12. Sambungan
• Mengurangi kemungkinan kesewenangan dari
pemerintah
• Dari segi psikologis, desentralisasi dapat lebih
memberikan kewenangan memutuskan yang
lebih besar kapada daerah
• Memperbaiki kualitas pelayanan karena lebih
dekat dengan masyarakat yang dilayani
13. Kelemahan desentralisasi
• Besarnya organ-organ pemerintah
menyebabkan struktur pemerintah bertmbah
kompleks, yang mempersulit koordinasi
• Keseimbangan dan kosentrasi darah dapat
terganggu
• Akan mengelurkan biaya yang banyak dan sulit
untuk memperoleh keseragaman
14. 3. Hubungn desentralisasi dengan
otonomi daerah
• Sepertti dua sisi mata uang
Artinya ‘’dari sisi pemerintah pusat yang
berlangsung adalah penyelenggraan
desentralisasi dalam organisasi negara
indonesia, sedangkan dilihat dari masyarakat,
yang terjadi adalah otonoi daerah.
15. Pengertian otonomi daerah
• Menurut J.Wajiong
‘’otonomi daerah sebagai kebebasan untuk
memelihara dan memajukan kepentingan
khusus daerah dengan keuangan sendiri,
menentukan hukum sendiri dan pemerintah
sendiri.
Contohnya, aceh, yogyakarta
16. Otonomi daerah dalam konteks NKRI
• Pemerintah daerah berwenang untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan menurut asas otonomi dan
tugas pembatuan
• UU no 23 tahun 2014 ttg pemerintah daerah
pasl 3 mengeaskan bahwa provinsi dan
kabupaten daerah dan masing-masing
mempunyai pemerintah daerah
17. Tujuan otonomi daerah
• Dari kepentingan pemerintah pusat, tujuannya
adalah :
• 1. pendidikan politik
• 2. pelatihan kepemimpinan
• 3. menciptakan stabilitas politik
• 4. mewujdkan demokratisasi sistem
pemerintahan daerah
18. Tujuan otonomi daerah dari sudut
pandang pemerintah daerah
• Membuka kesempatan bagi masyarakat untuk
berpartisipasi dalam kegiatan politik
• Akan meningkatan kemampuan daerah dalam
memperhatikan masyarakatnya
• Pemerintah daerah diharapakn akan lebih
banyak mengetahui berbagai masalah yang
dihadpi masyarakat
19. Nilai, dimensi dan prinsip otonomi
daerah di indonesia
• A. Nilai otonomi daerah
Nilai dasar yang dikembangkan dalam UUD 1945
yang berkaitan dengan pelaksanaan
desentralisasi dan otonomi daerah:
a. Nilai utaris
b. Nilai dasar desentralisasi teritorial
20. Dimensi otonomi daerah
• Dari dimensi politik, daerah kabupaten/kota
dipandang kurang memiliki fanatisme
kedaerahan sehingga akan menyebabkan
resiko munculnya gerakan separatisme dan
peluang berkembanganya aspirasi federalis
relatif minim
• Dari dimensi administrasi, penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan pada
masyarakat relatif dapat lebih efektif
21. Prinsip otonomi daerah
• Prisip-prinsipnya
Otonomi seluas-luasnya artinya daerah diberi kewenangan
untuk mengatur semua urusan pemeritahan di luar urusan
pemerintahan yang ditetapkan undang-undang
Otonomi nyata yaitu untuk menangani urusan pemerintahan
berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang
senyatanya telah ada serta berpotensi untuk hidup dan
berkembang sesuai potensi serta ke khaan daerah
Otonoi bertanggung jawab adalah otonomi yang
penyelenggaraannya benar-benar sejalan dengan tujua dan
maksud pemberian otonomi, maksudnya yaitu untuk
memberdayakan daerah, termasuk didalamnya untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat
22. Kedudukan dan peran pemerintah
pusat
• 1. asas penyelenggaraan pemerintah
• Dalam praktiknya, presiden yang dibantu oleh
wakil presiden dan jajaran para menteri
negara adalah penyelenggaraan pemerintah
pusat.
• Penyelenggaraan urusan pemerintah
dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi,
asas dekosentrasi dan asas tugas pembantuan
23. Asas= (sesuatu yang menjadi tumpuan
berpikir atau berpendapat);
• Asas desentralisasi
‘’penyerahan urusan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah
otonom berdasarkan asas otonom yang mengacu pada prinsip dasar
penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah
Asas dekonsetrasi
‘’pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat,
kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur
dan bupati/walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintah umum
Tugas pembantuan
‘’ penugasan dari pemerintah pusat kepada otonom daerah untuk
melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
pemerintah atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah
kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah provinsi.
24. Fungsi pemerintahan
• Ada 3 fungsi yaitu: fungsi pelayanan, fungsi pembangunan, fungsi
pemerintahan umum
1. fungsi pelayanan berhubugan dengan unit organisasi pemerintahan
yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Fungsi utamanya
memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat
2. Fungsi pembangunan berhubungan dengan unit organisasi
pemeritahan yang menjlankan salah satu bidang tugas tertentu
disektor pembangunan
3. fungsi pemerintahan umum berhubungan dengan rangkaian
kegiatan organisasi pemerintah yang menjalankan tugas-tugas
pemerintahan umum, termasuk didalmnya menciptakan dan
memelihara ketentraman dan ketertiban.
25. Urusan pemerintahan
• UU no 23/2014 ttg pemerintahan
• Urusan pemerintahan terdiri atas, pemerintahan
absolut, urusan pemerintahan kongkuren dan
urusan pemerintahan umum
• A. Urusan pemrintahan absolut adalah urusan
pemerintahan yang sepenunyaa menjadi
kewenangan pemerintah pusat
• B. Urusan pemrintahan konkuren yang diserahkan
ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi
daerah.
26. Prinsip pembagian urusan pemerintah
• Pembagian urusan pemrintaan konkuren
antara pemerintah pusat dan daerah provinsi
serta daerah kabupaten/kota didasarkan pada
prinsip
• A. Akuntabilitas
• B. Efisiensi
• C. Eksternalitas
• D. Kepentingan strategis nasional
27. c. Kedudukan dan peran pemerintah
daerah
• 1. kewenangan pemerintah daerah
Perda adalah penyelenggara urusan pemerintah
oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip seluas-luasnya dalam sistem dan NKRI
Penyelenggaraan perda menggunakan asas
otonomi dan tugas pembantuan.
28. Asas pembantuan(asas medeberwind)
• Adalah keikutsertaan perda untuk
melaksanakan urusan pemerintah yang
kewenangannya lebih laus dan lebih tinggi
didaerah tersebut.
• Uu no 23 tahun 2014 tentang perda, urusan
pemerintah konkuren yang menjadi
kewenangan daerah terdiri atas urusan
pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan
pilihan
29. Urusan wajib yang berkaitan dengan
pelayanan dasar
• Sesuai UU 23/2014 pasal 12 adalah
a. Pendidikan
b. Kesehatan
c. Pekerjaan umum dan penataan ruang
d. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman
e. Ketentraman, ketertiban umum, dan
perlindungan masyaraka serta
f. sosial
30. Urusan wajib yang tiak terkait dgn
pelayanan dasar adalah
• A. Tenaga kerja
• Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
• Pangan
• Pertanahan
• Lingkungan hidup
• Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
• Pemberdayaan masyarakat dan desa
• Pengendalian pendudukan dan kelurga berencana
• Perhubungan
• Komunikasi dan informatika
• Koperasi usaha kecil dan menengah
• Penanaman modal
• Kepemudaan dan olahraga
• Statistik
• Persandian
• Kebudayaan
• Keperpustakaan
• Dan kersipan
31. Urusan pilihan
• A. Kelautan dan perikanan
• Pariwisata
• Pertanian
• Kehutanan
• Energi dan sumber daya mineral
• Perdagangan
• Perindustrian
• Dan transmigrasi
32. 2. Daerah khusus dan daerah
istimewa
• Pasal 18 B ayat 2 UUD 1945
• ‘’ Negara mengakui dan menghormati satuan-
satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus
atau istimewa yang diatur dengan uu
• Adapun yg dimaksud dgn satuan pemerintah
daerah yang bersifat khusus atau istimewa adalah
daerah DKI jakarta (daerah khusus ibukota) DIY,
prov aceh, prov. Papua dan prov. Papua barat
33. 3. Kepala daerah dan perangkat
daerah
• Setiap daerah memeliki pemerintah daerah
yang bertugas melaksanakan tugas
pemerintah disuatu daerah.
• Berdasarkan UU no 23/2014 penyelenggara
pemerintah daerah dan provinsi dan
kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah
DPRD dibantu oleh perangkat daerah.
34. a. Kepala daerah dan wakil kepala
daerah
• Kepala daerah merupakan unsur
penyelenggaraan pemerintah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi
kewenangan daerahotonom
• Provinsi =gubernur +wakil
• Kabupaten+bupati +wakil
• Daerah kota=wali kota +wakil
35. Tugas kepala daerah
• Memimpin pelkasanaan urusan pemerintahyang menjadi
kewenangan daerah berdasarkan berdasarkan UU dan kebijakan
yang ditetapkan bersama DPRD
• Memmeilihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
• Menyusun da mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan
rancangan perda ttg RPJMD kepada DPRD uruk dibahas bersama
DPRD serta menyusun dan menetapkan RKPD
• Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD,
rancangan perda tentang perubahan APBD dan rancangan perda ttg
pertanggunjawaban pelaksanaan apbd kepada DPRD untuk dibahas
bersama
• Mewakili daerahnya didalam dan diluar pengadilan dan dapat
menunjuk kuasa hukuk untuk mewakilinya
• Melaksanakan tugas lain yg sesuai peraturan Per UU an
36. Tugas wakil kepala daerah
• A. Membantu kepala derah dalam
- memimpin pelaksanaan urusan pemerintah
- mengoordinasikan kegiatan perangkat daerah
-memantau dan mengevaluasi peneyelnggraan
pemerintah
b. Memberikan saran dan pertimbangan kepala daerah
dalam pelaksanaan pemrintah
c. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah
apabila daerah menjalani masa tahanan
d. Melaksanakan tugas lain berdasarkan peraturan
perUU an
37. Wewenang kepala daerah
• Mengajukan rancangan perda
• Menetapkan perda yang tela mendapat
persetujuan berdasama DPRD
• Mengambil tindakan teretntu dalam keadaan
mendesak
• Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan
UU
38. KEWAJIBAN Kepala daerah dan
wakilnya
• Memegang teguh dan mengamalkan
pancasila,melaksanakan UUD 1945 dan memelihara
keutuhan NKRI
• Menaati seluruh ketentuan peraturan Per Uu-an
• Mengembangkan kehidupan demokrasi
• Menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan urusan
pemerintah
• Menerapkan prinsip tata pemerintah yang baik
• Melaksanakan program strategis asional
• Menjalin hubungan kerja denga seluruh invansi
vertikak didaerah dan semua perangkat daerah
39. Perangkat daerah
• Perangkat daerah adalah unsur pembantu
kepala daerah dan DPRD dalam
penyelenggaraan urusan pemerintah yg
menjadi kewenangan daerah.
40. Pembagian perangkat daerah
• Perangkat daerah provinsi ( sekretaris daerah,
sekretaris DPRD, inspektorat, dinas dan badan
• Perangkat daerah kabupaten/kota( sekretaris
daerah, sekretaris DPRD, inspektorat, dinas,
badan dan kecamatan
41. Penjelasan perangkat daerah
• Sekretaris daerah dipimpin oleh sekretaris daerah dan
mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam
menyusun kebijakan dan pengoordinasian adminitrasi
terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta
pelayanann administratif
• Sekretaris DPRD dipimpin oleh sekretaris DPRD, yang
mempunyai fungsi
• - menyelenggrakan adminitrasi kesektariatan
• Menyelenggrakan administrasi keuangan
• Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
• Menyediakan dan mengoordinasikantenaga ahli yang
diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya
sesuai dengan kbutuhan
42. Sambungan
• Inspektorat daerah dipimpin oleh inspektur dan mempunyai tugas pembantu
kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah
• Dinas dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi
kewenangan daerah. dinas dipimpin oleh seorang kepala dinas, kepala dinas
mempunyai tugas memabntu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintah
yang menjadi keewenangan daerah
• Badan dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang pemerintah yang menjadi
kewenangan daerah meliputi
Perencanaan, keuangan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan
Penelitian dan pengemabngan
Fungsi lain sesuai dengan ketentuan perUUan
kecamatan dibentuk dengan perda kabupaten/kota berpedoman pada peraturan
pemerintah .
Kecamatan dipimpin oleh seorang camat mendapatkan pelimpahan sebagian
kewenangan bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagai urusan pemerintah
yang menjadi kewenangan daerah kabupaten atau kota
43. 4. DPRD
• Dewan perwakilan rakyat daerah adlah
lembaga lembaga perwkilan rakyat daerah
yang berkendudukan sebagai unsur
penyelenggaran pemerintah daerah. DPRD
dibagi dalam DPRD provinsi dan DPRD
kabupaten kota.
44. A DPRD provinsi
• DPRD provinsi merupakan lembaga perwakilan
rakyat daerah provinsi yang berkedudukan
sebagai unsur penyelenggaran pemerintah
daerah provinsi. DPRD provinsi terdiri atas
anggota partai politik peserta pemilihan umum
yang dipilih melalui pemilihan umum.
• DPRD privinsi mempunyai fungsi pembentukan
perda provinsi, anggaran, dan pengawsan.
45. 1. Fungsi pembentukan perda
provinsi dilaksanakan dngan cara :
a) Membahas bersama gubernur dan
menyetujui atau tidak menyetujui rancangan
perda provinsi;
b) Mengajukan usul rancangan pera provini;
c) Menyusun program pembentukan perd
bersama gubernur
46. 3. Fungsi pengwasan diwujudan dalam bentk
pengawasan trhadap:
a) Pelaksanaan perda provinsi dan peraturan
gubernur;
b) Pelaksanaan peraturan perundang-undangan
lain yang terkait dengan penyelengaraan
pemerintah daerah provinsi; dan
c) Pelaksanaan tindakan lanjut hasil pemeriksaan
laoran keuangan oleh badan pemeriksa
keuangan.
2. Fungsi anggaran diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk
persetujuan bersama terhadap rancangan perda provinsi
tentang APBD provinsi yang diajukan oleh gubernur.
47. DPRD privinsi mempunyai tugas dan
wewenang sebagai berikut.
1) Membentuk perda provinsi bersama
gubernur
2) Membahas dan memberikan persetujuan
rancangan perda provinsi tentang APBD
provinsi ang di ajukan oleh gubernur.
3) Melaksanakan pengawasan terhadap
pelaksanaan perda provinsi dan APBD
provinsi
48. 4) Memillih gubernur dan wakil gubernur dalam
hal terjadi kekosongan jabatan untuk
meneruskan sisa masa jabatan.
5) Mengusulkan pengangkatan dan
pemberhentian gubernur kepada presiden
melalui mnteri untuk mendapatkan
pengesahan pengangkatan dan/atau
pemberhentian.
