2. 1.PENGERTIAN OTONOMI DAERAH
Otonomi daerah adalah hak wewenang dan
kewajiban daerah otonom untuk mengatur
mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan
3. 2.TUJUAN OTONOMI DAERAH
Adapun tujuan pemberian otonomi daerah adalah sebagai
berikut :
• Peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik.
• Pengembangan kehidupan demokrasi.
• Keadilan.
• Pemerataan.
• Pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan
Daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI.
• Mendorong untuk memberdayakan masyarakat.
• Menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran
serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Administrasi
• Untuk provinsi meliputi
persetujuan DPRD provinsi dan
Gubernur.
• Untuk kabupaten/kota meliputi
persetujuan DPD kabupaten/kota
dan Bupati/Walikota.
Teknis
• Kemampuan ekonomi.
• Potensi daeah
• Keamanan.
• Pertahanhan.
3.SYARAT-SYARAT PEMBENTUKAN OTONOMI
DAERAH
Fisik,
• Paling sedikit 5 kabupaten/kota
untuk pembentukan provinsi.
• Paling sedikit 4 kecamatan untuk
pembentukan kabupaten.
• Paling sedikit 4 kecamatan untuk
pembentukan kota.
5. 4.DASAR HUKUM DISELENGGARAKAN
OTONOMI DAERAH DI INDONESIA
• UUD 1945 pasal 18
• UU No. 32 tahun 2004
• Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang
No. 3 tahun 2003
6. Dewan perwakilan rakyat
Daerah (DPRD)
• DPRD merupakan lembaga yang
berperan sebagai badan legislative
di daerah baik di provinsi,
kabupaten maupun kota. DPRD
sebagai lembaga perwakilan rakyat
di dearah merupakan wahana untuk
melaksanakan demokrasi
Pancasila. Dan dipilih melalui
pemillu.
Pemerintahan Daerah
• Pemerintah daerah merupakan
lembaga di daerah yang berperan
sebagai badan eksekutif daerah..
Dalam menjalankan kewenangannya,
pemerintah daerah berhak menetapkan
peraturan daerah dan peraturan
lainnya untuk melaksanakn otonomi
dan tugas bantuan.
5.BENTUK DAN SUSUNAN PEMERINTAH
DAERAH
7. A. Kemampuan ekonomi
• Untuk menjadi daerah
otonom, suatu daerah
harus mempunyai
kemampuan ekonomi
yang memadai agar
jalannya pemerintahn
tidak tersendat-sendat
dan pembangunan
dapat terlaksana
dengan baik.
B. Luas daerah
• Untuk menjadikan
daerah otonom
diperlukan luas wilayah
tertentu, sehingga
keamanan dan stabilitas
serta pengawasan dari
pemerintah daerah
dapat dijalani dengan
baik.
6.SYARAT-SYARAT PEMBENTUKAN DAERAH
OTONOM
8. C. Pertahanan dan Keamanan Nasional
• Hankam suatu daerah merupakan modal penting
utama bagi jalannya sebuah pemerintahan.
D. Syarat-syarat lain
• Artinya yaitu segala sesuatu yang memungkinkan
daerah untuk dapat melaksanakan pembangunan
dan pembinaan kestabilan politik serta persatuan
dan keatuan bangsa dalam rangka pelaksanaan
otonomi daerah yang nyata dan bertanggung
jawab.
.
9. 7. ASAS-ASAS OTONOMI DAERAH
• Asas Sentralisasi adalah pemusatan seluruh
penyelenggaraan pemerintah Negara dengan pemerintah
pusat.
• Asas Desentralisasi adalah segala pelimpahan
kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah
daerah.
• Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari
pemerintah gubernur sebagai wakil pemerintah dan
perangkat pusat di daerah.
• Asas Pembantuan adalah asas yang menyatakan turut
serta dalam pelaksanaan urusan pemerintah yang
ditugaskan kepada pemerintah daerah dengan kewajiban
untuk mempertanggungjawabkan kepada yang memberi
tugas.
10. 8.KEWENANGAN YANG DIMILIKI OLEH
DAERAH OTONOM
• Kewenangan Politik
Adanya otonomi daerah, rakyat melalui DPRD
memiliki kewenangan memilih kepala daerah
sendiri.
• Kewenangan Administrasi
Menyangkut keuangan pemerintah pusat
dengan memberikan uang kepada daerah untuk
mengelola karyawan dan organisasi
11. Beberapa aturan perundang-undangan yang berhubungan
dengan pelaksanaan Otonomi Daerah:
• Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan Di Daerah
• Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah
• Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
• Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah
• Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
9.Aturan Perundang-undangan
12. 10. Pelaksanaan Otonomi Daerah di Masa
Orde Baru
Upaya serius untuk melakukan desentralisasi di Indonesia pada
masa reformasi dimulai di tengah-tengah krisis yang melanda
Asia.Pemerintahan Habibie yang memerintah setelah jatuhnya
Suharto harus menghadapi tantangan untuk mempertahankan
keutuhan nasional dan dihadapkan pada beberapa pilihan yaitu
• melakukan pembagian kekuasaan dengan pemerintah
daerah, yang berarti mengurangi peran pemerintah pusat
dan memberikan otonomi kepada daerah;
• pembentukan negara federal; atau
• membuat pemerintah provinsi sebagai agen murni
pemerintah pusat.
13. BEBERAPA HAL YANG MENDASAR MENGENAI OTONOMI DAERAH DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN
DAERAH YANG SANGAT BERBEDA DENGAN PRINSIP UNDANG-UNDANG :
• Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 pelaksanaan otonomi daerah lebih
mengedepankan otonomi daerah sebagai kewajiban daripada hak, sedang dalam
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 menekankan arti penting kewenangan daerah
dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat melalui prakarsanya sendiri.
• Wilayah Provinsi meliputi wilayah laut sepanjang 12 mil dihitung secara lurus dari garis
pangkal pantai, sedang wilayah Kabupaten/Kota yang berkenaan dengan wilayah laut
sebatas 1/3 wilayah laut provinsi
• Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD sesuai
pedoman yang ditetapkan Pemerintah, dan tidak perlu disahkan oleh pejabat yang
berwenang
• Setiap daerah hanya dapat memiliki seorang wakil kepala daerah, dan dipilih bersama
pemilihan kepala daerah dalam satu paket pemilihan oleh DPRD.
• Kepala Daerah sepenuhnya bertanggung jawab kepada DPRD, dan DPRD dapat
meminta Kepala Daerahnya berhenti apabila pertanggungjawaban Kepala daerah
setelah 2 (dua) kali tidak dapat diterima oleh DPRD
