1. Bedakan antara NARKOTIKA : UU No.
22 TAHUN 1997
Dan 35 Th 2009 ttg Narkotika
Slide selanjutnya masih mengacu
pada UU narkotika yang lama
2. NARKOTIKA : UU No. 22 TAHUN 1997
Barang siapa tanpa hak melawan hukum melakukan:
PENANAM:
Menanam, memelihara, mempunyai dlm persediaan, memiliki, menyimpan atau
menguasai narkotika Gol I dlm bentuk tanaman : Ganja, koka, opium pidana penjara
10 tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,-
(lima ratus juta rupiah)
PEMILIKAN :
Memiliki,
menyimpan, untuk
memiliki atau untuk
persediaan atau
menguasai
GOLONGAN I GOLONGAN II GOLONGAN III
a.l.heroin/putau,
kokain/crak,
opium/candu dll
a.l. morfina,
petidina, dll
a.l. kodein, etil
morfin (dionina)
Pidana penjara
mak. 10 tahun
dan denda mak
Rp 500.000.000,-
Pidana penjara
mak 7 tahun dan
denda mak
Rp 250.000.000,-
Pidana penjara
mak 5 tahun
dan denda mak
Rp 100.000.000,-
3. PRODUKSI :
Memproduksi,
mengolah,
mengekstrasi,
mengkonversi,
merakit atau
menyediakan
GOLONGAN I GOLONGAN II GOLONGAN III
Pidana mati atau
penjara seumur
hidup atau pidana
penjara maks. 20
th dan denda mak
Rp 1 Milyar
Pidana penjara
mak 15 th dan
denda maks.
Rp 500.000.000,-
Pidana penjara
maks. 7 th dan
denda maks.
Rp 200.000,000,-
MEMBAWA / MENGIRIM:
Membawa,
mengirim,
mengangkut atau
mentransito
GOLONGAN I GOLONGAN II GOLONGAN III
Pidana penjara
maks. 15 th dan
denda maks.
Rp 750.000.000
Pidana penjara
maks. 10 th dan
denda maks.
Rp 500.000.000,-
Pidana penjara
maks. 7 th dan
denda maks.
Rp 200.000,000,-
4. JUAL / BELI / MENAWARKAN
Mengimpor,
mengekspor,
menawarkan utk
dijual, menyalurkan,
menjual, membeli,
menyerahkan,
menerima, menjadi
perantara dlm jual beli
atau menukar
GOLONGAN I GOLONGAN II GOLONGAN III
Pidana mati atau
penjara seumur
hidup atau pidana
penjara maks. 20 th
dan denda mak
Rp 1 Milyar
Pidana penjara
maks. 15 th dan
denda maks.
Rp 750.000.000,-
Pidana penjara
maks. 10 th dan
denda maks.
Rp 300.000,000,-
MEMBERIKAN NARKOTIKA KEPADA ORANG LAIN:
Menggunakan
narkotika thd orang
lain atau
memberikan
narkotika untuk
digunakan orang
lain
GOLONGAN I GOLONGAN II GOLONGAN III
Pidana penjara
maks. 15 th dan
denda maks.
Rp 750.000.000,-
Pidana penjara
maks. 10 th dan
denda maks.
Rp 500.000.000,-
Pidana penjara
maks. 5 th dan
denda maks.
Rp 250.000,000,-
5. MENGGUNAKAN NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI :
PENYALAHGUNAAN
MENGGUNAKAN
NARKOTIKA BAGI
DIRI SENDIRI :
GOLONGAN I GOLONGAN II GOLONGAN III
Pidana penjara
paling lama
4 th.
Pidana penjara
paling lama
2 th.
Pidana penjara
paling lama
1 th.
Orang tua/wali pecandu yg
belum cukup umur wajib
melaporkan kepada pejabat
pemerintah utk mendapat-kan
pengobatan dan atau perawatan
Pidana kurungan paling
lama 6 bl atau denda
paling banyak Rp 1 juta
Tidak melapor
6. Pidana kurungan maks. 6
bulan atau denda maks.
Rp 2 juta
Pencandu narkotika yang
telah cukup umur wajib
melaporkan diri atau
dilaporkan oleh keluarga
kepada pejabat pemerintah
Pecandu yang
Tidak melapor
Keluarga yang
tidak melapor
Pidana kurungan maks. 6
bulan atau denda maks.
Rp 1 juta
7. PSIKOTROPIKA : UU No. 5 TAHUN 1997
Barang siapa secara tanpa hak melakukan:
PEMILIKAN :
Memiliki,
menyimpan,
dan/atau
membawa
GOLONGAN I GOLONGAN II, III, IV
Pidana penjara minim.
4th, maks. 15 th dan
denda minim.
Rp 150.000.000,-
maks. Rp 750.000.000,-
Pidana penjara maks.
5 th dan denda
maksimal
Rp 100.000.000,-
8. PRODUKSI :
Memproduksi,
dan/atau
menggunakan
bahan proses
produksi
GOLONGAN I GOLONGAN II, III, IV
Pidana penjara minim.
4th, maks. 15 th dan denda
minim.
Rp 150.000.000,-
maks. Rp 750.000.000,-
Pidana penjara maks.
15 th dan denda
maksimal
Rp 200.000.000,-
PENGEDAR :
Mengedarkan
tidak memenuhi
standar an/atau
persyaratan (obat
palsu)
GOLONGAN I GOLONGAN II, III, IV
Pidana penjara minim.
4th, maks. 15 th dan denda
minim.
Rp 150.000.000,-
maks. Rp 750.000.000,-
Pidana penjara maks.
5 th dan denda
maksimal
Rp 100.000.000,-
9. KEWAJIBAN MASYARAKAT
Masyarakat wajib melaporkan
kepada pihak berwenang bila
mengetahui psikotropika yg
disalah gunakan dan/atau
dimiliki secara tdk sah
Barang siapa tdk melapor dpt
dipidana penjara maks. 1 th
dan/atau denda maks.
Rp 20.000.000,-
Pidana penjara maks. 3 th
dan denda maks. Rp
60.000.000,-
Menyerahkan/menerima
psikotropika Gol I, II, III,
dan IV kpd yang tidak
berhak (tanpa resep
dokter)
(bagi
penyerah)
(bagi
penerima)
Pidana penjara maks. 3 th
dan denda maks. Rp
60.000.000,-
10. NARKOTIKA PSIKOTROPIKA
PEMUSNAHAN DENGAN BERITA
ACARA
MEMEMUAT :
• NAMA JENIS SIFAT DAN JUMLAH
• TEMPAT JAM , HARI TGL BULAN
DAN TAHUN.
•TANDA TANGAN IDENTITAS
LENGKAP
PELAKSANA DAN SAKSI.
PEMUSNAHAN DENGAN
BERITA ACARA
MEMEMUAT :
• NAMA JENIS SIFAT DAN JUMLAH
• TEMPAT JAM , HARI TGL BULAN
DAN TAHUN.
•TANDA TANGAN IDENTITAS
LENGKAP
PELAKSANA DAN SAKSI.
12. PERBEDAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22/1997
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35/2009
TENTANG NARKOTIKA
UNDANG-UNDANG NOMOR 22/1997 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 /2009
1. PENYIDIK :
A. POLRI
B. PPNS TERTENTU
1. PENYIDIK :
A. POLRI
B. PENYIDIK BNN
C. PPNS TERTENTU
PASAL 81 :” Penyidik Polri dan Penyidik BNN
berwenang melakukan penyidikan terhadap
lahgun dan edar gelap Narkotika dan Prekursor
narkotika ”
PASAL 82 (1) :” PPNS tertentu sebagaimana
dimaksud dlm UU tentang KUHAP berwenang
melakukan penyidikan thd TP lahgun narkotika
dan prekursor narkotika ”
12
13. PERBEDAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22/1997
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35/2009
TENTANG NARKOTIKA
UNDANG-UNDANG NOMOR 22/1997 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 /2009
2. KEWENANGAN PENYIDIK :
A. POLRI
B. PPNS TERTENTU ( KAP DAN HAN)
2. KEWENANGAN PENYIDIK :
A. POLRI
B. PENYIDIK BNN = POLRI
C. PPNS TERTENTU ( KAP SAJA)
PASAL 82 (2) huruf h :” Menangkap orang yg
diduga melakukan lahgun narkotika dan
prekursor narkotika ”
13
14. PERBEDAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22/1997
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35/2009
TENTANG NARKOTIKA
UNDANG-UNDANG NOMOR 22/1997 UNDANG-UNDANG NOMOR 35/2009
3. LAMA PENANGKAPAN :
1 X 24 JAM DAN DAPAT DI-
PERPANJANG 2 X 24 JAM
3. LAMA PENANGKAPAN :
3 X 24 JAM DAN DAPAT DI-
PERPANJANG 3 X 24 JAM
PASAL 76 :
Ayat (1) :” Pelaksanaan kewenangan
penangkapan dilakukan paling lama 3X24
jam terhitung sejak surat penangkapan
diterima penyidik ”
Ayat (2) : ” Penangkapan dapat diperpanjang
paling lama 3X24 jam ”
14
15. PERBEDAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22/1997
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35/2009
TENTANG NARKOTIKA
UNDANG-UNDANG NOMOR 22/1997 UNDANG-UNDANG NOMOR 35/2009
4. LAMA PENYADAPAN :
30 HARI
3. LAMA PENYADAPAN :
3 BULAN DAN DAPAT DIPERPANJANG
MAX 3 BULAN ATAS IJIN KETUA PN
PASAL 77 :
Ayat (1) :” Penyadapan dilaksanakan setelah
terdapat bukti permulaan yg cukup dan
dilakukan max 3 bulan ”
Ayat (2) : ” Penyadapan hanya dilaksanakan
atas ijin tertulis dari Ketua Pengadilan”
Ayat (3) : ” Penyadapan dapat diperpanjang 1
kali untuk jangka waktu yg sama ”
PASAL 78 :
Ayat (1) :” Dlm keadaan mendesak dan
Penyidik hrs lakukan sadap, sadap dpt
dilakukan tanpa ijin tertulis dari Ketua PN ”
Ayat (2) :” Dlm wkt max 24 jam Penyidik wajib
minta ijin tertulis kpd Ketua PN mengenai
sadap ”
15
16. PERBEDAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22/1997
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35/2009
TENTANG NARKOTIKA
UNDANG-UNDANG NOMOR 22/1997 UNDANG-UNDANG NOMOR 35/2009
5. ANCAMAN PIDANA MAX UMUM KECUALI
UTK GOL I YG DIDAHULUI DGN
PERMUFAKATAN JAHAT DAN TER
ORGANISIR ADA MIN UMUM DAN MAX
UMUM
5. ANCAMAN PIDANA MIN UMUM DAN MAX
UMUM KECUALI PENYALAHGUNA
Contoh PASAL 111 Ayat (1): ” Setiap org yg
tanpa hak atau melawan hukum menanam,
memelihara, memiliki, menyimpan,
menguasai atau menyediakan narkotika Gol
I dlm btk tanaman dipidana dg pidana
penjara min 4 th dan max 12 th dan denda
min Rp.800 juta max Rp. 8 M ”
16
17. PERBEDAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22/1997
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35/2009
TENTANG NARKOTIKA
UNDANG-UNDANG NOMOR 22/1997 UNDANG-UNDANG NOMOR 35/2009
6. - 6. PEMBERATAN ANCAMAN PIDANA DR
JML BB DIMANA UTK TANAMAN
LEBIH DR 1 KG ATAU LBH DR 5
BATANG ATAU BUKAN TANAMAN
LEBIH DARI 5 GRM ANCAMAN
PIDANA DIPERBERAT DAN
DENDA DITAMBAH 1/3NYA
Contoh PASAL 111 :
Ayat (1) : ” Setiap org yg tanpa hak atau
melawan hukum tanam, pelihara, miliki,
simpan, kuasai atau sediakan narkotika Gol
I dlm btk tanaman dipidana dg pidana
penjara min 4 th dan max 12 th dan denda
min Rp.800 juta max Rp. 8 M ”
Ayat (2) :” Dlm hal perbuatan sebgm ayat (1)
beratnya melebihi 1 KG atau lebih dr 5
batang dipidana seumur hidup atau min 5 th
dan max 20 th dan denda max ditambah dr
ayat (1) 1/3 nya ”
17
18. PERBEDAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22/1997
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35/2009
TENTANG NARKOTIKA
UNDANG-UNDANG NOMOR 22/1997 UNDANG-UNDANG NOMOR 35/2009
7. PREKURSOR YG POTENSIAL DPT
DILAHGUN UTK LAKUKAN TP
NARKOTIKA DITETAPKAN SBG BRG
DIBAWAH WAS PEMERINTAH ( TDK ADA
ANCAMAN PIDANANYA)
7. DIATUR MENGENAI PREKURSOR
NARKOTIKA DG ANCAMAN PIDANANYA
PASAL 129 :Dipidana penjara min 4 th dan
max 20 th dan denda max Rp 5 M setiap
org yg tanpa hak atau melawan hkm :
Huruf a : ” miliki, simpan, kuasai atau sediakan
prekursor narkotika utk buat narkotika ”
Huruf b :” prod, impor, ekspor, atau salurkan
prekursor narkotika utk pembuatan
narkotika ”
Huruf c : ” tawarkan utk dijual, jual, beli, terima,
jadi perantara dlm jual beli, tukar,atau
serahkan prekursor narkotika utk
pembuatan narkotika ”
Huruf d :” bawa, kirim, angkut, atau transito
prekursor narkotika utk pembuatan
narkotika ”
18
19. PERBEDAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22/1997
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35/2009
TENTANG NARKOTIKA
UNDANG-UNDANG NOMOR 22/1997 UNDANG-UNDANG NOMOR 35/2009
8. - 8. ANCAMAN PIDANA BAGI :
A. PENYIDIK POLRI
B. PENYIDIK BNN
C. PPNS
PASAL 140 :
Ayat (1) :” PPNS yg secara melawan hkm tdk
laks ketentuan sebgn psl 88 dan pasal 89
Dipidana penjara min 1 th dan max 10 th
dan denda min Rp 100 juta dan mx Rp 1 M
”
Ayat (2) : ” Penyidik Polri dan Penyidik BNN yg
tdk laks ketentuan sebgm psl 87, 89, 90
ayat (2) dan (3), psl 92 ayat (1), (2),(3) dan
(4) dikenai pidana sebgm ayat (1) ”
19
20. PERBEDAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22/1997
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35/2009
TENTANG NARKOTIKA
UNDANG-UNDANG NOMOR 22/1997 UNDANG-UNDANG NOMOR 35/2009
9. - 9. ANCAMAN PIDANA BAGI :
KEPALA KEJAKSAAN
PASAL 141 : ” Kepala Kejaksaan Negeri yg
secara melawan hkm tdk laks ketentuan
sebgm psl 91 ayat (1) Dipidana penjara min
1 th dan max 10 th dan denda min Rp 100
juta dan mx Rp 1 M ”
20
21. PERBEDAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22/1997
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35/2009
TENTANG NARKOTIKA
UNDANG-UNDANG NOMOR 22/1997 UNDANG-UNDANG NOMOR 35/2009
10. - 10. ANCAMAN PIDANA BAGI :
PETUGAS LABORATORIUM
PASAL 142 : ” Petugas laboratorium yg
memalsukan hasil pengujian atau secara
melawan hkm tdk laks kewajiban laporkan
hsl pengujiannya kpd penyidik atau PU
Dipidana penjara max 7 th dan denda max
Rp 500 juta ”
21
22. PERBEDAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22/1997
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35/2009
TENTANG NARKOTIKA
UNDANG-UNDANG NOMOR 22/1997 UNDANG-UNDANG NOMOR 35/2009
11. SISIH BB UTK KEPENTINGAN :
- PEMBUKTIAN
- PENGEMBANGAN
ILPENG
11. SISIH BB UTK KEPENTINGAN :
- PEMBUKTIAN
- PENGEMBANGAN ILPENG &
TEKNOLOGI
- DIKLAT
(UTK PENGEMBANGAN ILPENG
DISERAHKAN KPD MENKES/
BADAN POM
UTK KEPENTINGAN DIKLAT
DISERAHKAN KPD KEPALA
BNN/POLRI)
PEMANFAATANNYA HRS SEIJIN
MENKES
22
23. PERBEDAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22/1997
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35/2009
TENTANG NARKOTIKA
UNDANG-UNDANG NOMOR 22/1997 UNDANG-UNDANG NOMOR 35/2009
12. - 12. PUTUSAN PIDANA DENDA TDK
DIBAYAR MAKA DIGANTI DGN
PIDANA PENJARA
PASAL 148 :” Apabila putusan pidana denda
sebgm diatur dlm UU ini tdk dibayar oleh
pelaku, pelaku dijatuhi pidana penjara max
2 th sebagai pengganti pidana denda yg tdk
dapat dibayar “
23
24. PERBEDAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22/1997
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35/2009
TENTANG NARKOTIKA
UNDANG-UNDANG NOMOR 22/1997 UNDANG-UNDANG NOMOR 35/2009
13. DIATUR TTG BKNN 13. DIATUR TTG KEDUDUKAN, TUGAS
DAN WEWENANG BNN
24
25. PERBEDAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22/1997
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35/2009
TENTANG NARKOTIKA
UNDANG-UNDANG NOMOR 22/1997 UNDANG-UNDANG NOMOR 35/2009
14. ALAT BUKTI SESUAI KUHAP 14.PERLUASAN ALAT BUKTI
PASAL 86 :
Ayat (1) :” Penyidik dpt peroleh alat bukti selain sebgm
dimaksud dlm UU ttg HAP”
Ayat (2) :” Alat bukti sebgm dimaksud ayat (1) berupa:
a. Info yg diucapkan, dikirimkan, diterima, / disimpan
scr elektronik dg alat optik/ yg serupa dg itu
b. Data rekaman/info yg dpt dilihat, dibaca dan atau
didengar yg dpt dikeluarkan dg atau tanpa bantuan
suatu sarana baik yg tertuang diatas kertas, benda
fisik apapun selain kertas maupun yg terekam scr
elektronik termasuk tetapi tdk terbatas pada :
1. tulisan, suara dan atau gambar
2. peta, ranc, foto atau sejenisnya
3. huruf, tanda, angka, simbol,sandi atau perforasi
yg miliki makna dpt dipahami oleh org yg
mampu membaca / pahami
25
26. PERBEDAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22/1997
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35/2009
TENTANG NARKOTIKA
UNDANG-UNDANG NOMOR 22/1997 UNDANG-UNDANG NOMOR 35/2009
15. - 15.PSIKOTROPIKA GOL I DAN II DR UU
NO. 5/1997 TTG PSIKOTROPIKA
MASUK GOL I NARKOTIKA DLM UU
INI
PASAL 153 huruf b :” Dengan berlakunya
Undang-undang ini Lampiran
mengenai Psikotropika Gol I dan II
sebgm tercantum dalam Lampiran UU
No. 5 / 1997 ttg Psikotropika yg tlh
dipindahkan menjadi Narkotika Gol I
menurut Undang-undang ini
26
