More Related Content
Similar to Narkotika dan Psikotropika.pptx
Similar to Narkotika dan Psikotropika.pptx (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Narkotika dan Psikotropika.pptx
- 1. Bedakan antara NARKOTIKA : UU No. 22 TAHUN 1997 Dan 35 Th 2009 ttg Narkotika Slide selanjutnya masih mengacu pada UU narkotika yang lama
- 2. NARKOTIKA : UU No. 22 TAHUN 1997 Barang siapa tanpa hak melawan hukum melakukan: PENANAM: Menanam, memelihara, mempunyai dlm persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika Gol I dlm bentuk tanaman : Ganja, koka, opium pidana penjara 10 tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) PEMILIKAN : Memiliki, menyimpan, untuk memiliki atau untuk persediaan atau menguasai GOLONGAN I GOLONGAN II GOLONGAN III a.l.heroin/putau, kokain/crak, opium/candu dll a.l. morfina, petidina, dll a.l. kodein, etil morfin (dionina) Pidana penjara mak. 10 tahun dan denda mak Rp 500.000.000,- Pidana penjara mak 7 tahun dan denda mak Rp 250.000.000,- Pidana penjara mak 5 tahun dan denda mak Rp 100.000.000,-
- 3. PRODUKSI : Memproduksi, mengolah, mengekstrasi, mengkonversi, merakit atau menyediakan GOLONGAN I GOLONGAN II GOLONGAN III Pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara maks. 20 th dan denda mak Rp 1 Milyar Pidana penjara mak 15 th dan denda maks. Rp 500.000.000,- Pidana penjara maks. 7 th dan denda maks. Rp 200.000,000,- MEMBAWA / MENGIRIM: Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito GOLONGAN I GOLONGAN II GOLONGAN III Pidana penjara maks. 15 th dan denda maks. Rp 750.000.000 Pidana penjara maks. 10 th dan denda maks. Rp 500.000.000,- Pidana penjara maks. 7 th dan denda maks. Rp 200.000,000,-
- 4. JUAL / BELI / MENAWARKAN Mengimpor, mengekspor, menawarkan utk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dlm jual beli atau menukar GOLONGAN I GOLONGAN II GOLONGAN III Pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara maks. 20 th dan denda mak Rp 1 Milyar Pidana penjara maks. 15 th dan denda maks. Rp 750.000.000,- Pidana penjara maks. 10 th dan denda maks. Rp 300.000,000,- MEMBERIKAN NARKOTIKA KEPADA ORANG LAIN: Menggunakan narkotika thd orang lain atau memberikan narkotika untuk digunakan orang lain GOLONGAN I GOLONGAN II GOLONGAN III Pidana penjara maks. 15 th dan denda maks. Rp 750.000.000,- Pidana penjara maks. 10 th dan denda maks. Rp 500.000.000,- Pidana penjara maks. 5 th dan denda maks. Rp 250.000,000,-
- 5. MENGGUNAKAN NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI : PENYALAHGUNAAN MENGGUNAKAN NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI : GOLONGAN I GOLONGAN II GOLONGAN III Pidana penjara paling lama 4 th. Pidana penjara paling lama 2 th. Pidana penjara paling lama 1 th. Orang tua/wali pecandu yg belum cukup umur wajib melaporkan kepada pejabat pemerintah utk mendapat-kan pengobatan dan atau perawatan Pidana kurungan paling lama 6 bl atau denda paling banyak Rp 1 juta Tidak melapor
- 6. Pidana kurungan maks. 6 bulan atau denda maks. Rp 2 juta Pencandu narkotika yang telah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarga kepada pejabat pemerintah Pecandu yang Tidak melapor Keluarga yang tidak melapor Pidana kurungan maks. 6 bulan atau denda maks. Rp 1 juta
- 7. PSIKOTROPIKA : UU No. 5 TAHUN 1997 Barang siapa secara tanpa hak melakukan: PEMILIKAN : Memiliki, menyimpan, dan/atau membawa GOLONGAN I GOLONGAN II, III, IV Pidana penjara minim. 4th, maks. 15 th dan denda minim. Rp 150.000.000,- maks. Rp 750.000.000,- Pidana penjara maks. 5 th dan denda maksimal Rp 100.000.000,-
- 8. PRODUKSI : Memproduksi, dan/atau menggunakan bahan proses produksi GOLONGAN I GOLONGAN II, III, IV Pidana penjara minim. 4th, maks. 15 th dan denda minim. Rp 150.000.000,- maks. Rp 750.000.000,- Pidana penjara maks. 15 th dan denda maksimal Rp 200.000.000,- PENGEDAR : Mengedarkan tidak memenuhi standar an/atau persyaratan (obat palsu) GOLONGAN I GOLONGAN II, III, IV Pidana penjara minim. 4th, maks. 15 th dan denda minim. Rp 150.000.000,- maks. Rp 750.000.000,- Pidana penjara maks. 5 th dan denda maksimal Rp 100.000.000,-
- 9. KEWAJIBAN MASYARAKAT Masyarakat wajib melaporkan kepada pihak berwenang bila mengetahui psikotropika yg disalah gunakan dan/atau dimiliki secara tdk sah Barang siapa tdk melapor dpt dipidana penjara maks. 1 th dan/atau denda maks. Rp 20.000.000,- Pidana penjara maks. 3 th dan denda maks. Rp 60.000.000,- Menyerahkan/menerima psikotropika Gol I, II, III, dan IV kpd yang tidak berhak (tanpa resep dokter) (bagi penyerah) (bagi penerima) Pidana penjara maks. 3 th dan denda maks. Rp 60.000.000,-
- 10. NARKOTIKA PSIKOTROPIKA PEMUSNAHAN DENGAN BERITA ACARA MEMEMUAT : • NAMA JENIS SIFAT DAN JUMLAH • TEMPAT JAM , HARI TGL BULAN DAN TAHUN. •TANDA TANGAN IDENTITAS LENGKAP PELAKSANA DAN SAKSI. PEMUSNAHAN DENGAN BERITA ACARA MEMEMUAT : • NAMA JENIS SIFAT DAN JUMLAH • TEMPAT JAM , HARI TGL BULAN DAN TAHUN. •TANDA TANGAN IDENTITAS LENGKAP PELAKSANA DAN SAKSI.
- 11. PERBEDAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22/1997 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35/2009 TENTANG NARKOTIKA
- 12. PERBEDAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22/1997 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35/2009 TENTANG NARKOTIKA UNDANG-UNDANG NOMOR 22/1997 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 /2009 1. PENYIDIK : A. POLRI B. PPNS TERTENTU 1. PENYIDIK : A. POLRI B. PENYIDIK BNN C. PPNS TERTENTU PASAL 81 :” Penyidik Polri dan Penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap lahgun dan edar gelap Narkotika dan Prekursor narkotika ” PASAL 82 (1) :” PPNS tertentu sebagaimana dimaksud dlm UU tentang KUHAP berwenang melakukan penyidikan thd TP lahgun narkotika dan prekursor narkotika ” 12
- 13. PERBEDAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22/1997 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35/2009 TENTANG NARKOTIKA UNDANG-UNDANG NOMOR 22/1997 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 /2009 2. KEWENANGAN PENYIDIK : A. POLRI B. PPNS TERTENTU ( KAP DAN HAN) 2. KEWENANGAN PENYIDIK : A. POLRI B. PENYIDIK BNN = POLRI C. PPNS TERTENTU ( KAP SAJA) PASAL 82 (2) huruf h :” Menangkap orang yg diduga melakukan lahgun narkotika dan prekursor narkotika ” 13
- 14. PERBEDAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22/1997 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35/2009 TENTANG NARKOTIKA UNDANG-UNDANG NOMOR 22/1997 UNDANG-UNDANG NOMOR 35/2009 3. LAMA PENANGKAPAN : 1 X 24 JAM DAN DAPAT DI- PERPANJANG 2 X 24 JAM 3. LAMA PENANGKAPAN : 3 X 24 JAM DAN DAPAT DI- PERPANJANG 3 X 24 JAM PASAL 76 : Ayat (1) :” Pelaksanaan kewenangan penangkapan dilakukan paling lama 3X24 jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik ” Ayat (2) : ” Penangkapan dapat diperpanjang paling lama 3X24 jam ” 14
- 15. PERBEDAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22/1997 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35/2009 TENTANG NARKOTIKA UNDANG-UNDANG NOMOR 22/1997 UNDANG-UNDANG NOMOR 35/2009 4. LAMA PENYADAPAN : 30 HARI 3. LAMA PENYADAPAN : 3 BULAN DAN DAPAT DIPERPANJANG MAX 3 BULAN ATAS IJIN KETUA PN PASAL 77 : Ayat (1) :” Penyadapan dilaksanakan setelah terdapat bukti permulaan yg cukup dan dilakukan max 3 bulan ” Ayat (2) : ” Penyadapan hanya dilaksanakan atas ijin tertulis dari Ketua Pengadilan” Ayat (3) : ” Penyadapan dapat diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu yg sama ” PASAL 78 : Ayat (1) :” Dlm keadaan mendesak dan Penyidik hrs lakukan sadap, sadap dpt dilakukan tanpa ijin tertulis dari Ketua PN ” Ayat (2) :” Dlm wkt max 24 jam Penyidik wajib minta ijin tertulis kpd Ketua PN mengenai sadap ” 15
- 16. PERBEDAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22/1997 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35/2009 TENTANG NARKOTIKA UNDANG-UNDANG NOMOR 22/1997 UNDANG-UNDANG NOMOR 35/2009 5. ANCAMAN PIDANA MAX UMUM KECUALI UTK GOL I YG DIDAHULUI DGN PERMUFAKATAN JAHAT DAN TER ORGANISIR ADA MIN UMUM DAN MAX UMUM 5. ANCAMAN PIDANA MIN UMUM DAN MAX UMUM KECUALI PENYALAHGUNA Contoh PASAL 111 Ayat (1): ” Setiap org yg tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Gol I dlm btk tanaman dipidana dg pidana penjara min 4 th dan max 12 th dan denda min Rp.800 juta max Rp. 8 M ” 16
- 17. PERBEDAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22/1997 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35/2009 TENTANG NARKOTIKA UNDANG-UNDANG NOMOR 22/1997 UNDANG-UNDANG NOMOR 35/2009 6. - 6. PEMBERATAN ANCAMAN PIDANA DR JML BB DIMANA UTK TANAMAN LEBIH DR 1 KG ATAU LBH DR 5 BATANG ATAU BUKAN TANAMAN LEBIH DARI 5 GRM ANCAMAN PIDANA DIPERBERAT DAN DENDA DITAMBAH 1/3NYA Contoh PASAL 111 : Ayat (1) : ” Setiap org yg tanpa hak atau melawan hukum tanam, pelihara, miliki, simpan, kuasai atau sediakan narkotika Gol I dlm btk tanaman dipidana dg pidana penjara min 4 th dan max 12 th dan denda min Rp.800 juta max Rp. 8 M ” Ayat (2) :” Dlm hal perbuatan sebgm ayat (1) beratnya melebihi 1 KG atau lebih dr 5 batang dipidana seumur hidup atau min 5 th dan max 20 th dan denda max ditambah dr ayat (1) 1/3 nya ” 17
- 18. PERBEDAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22/1997 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35/2009 TENTANG NARKOTIKA UNDANG-UNDANG NOMOR 22/1997 UNDANG-UNDANG NOMOR 35/2009 7. PREKURSOR YG POTENSIAL DPT DILAHGUN UTK LAKUKAN TP NARKOTIKA DITETAPKAN SBG BRG DIBAWAH WAS PEMERINTAH ( TDK ADA ANCAMAN PIDANANYA) 7. DIATUR MENGENAI PREKURSOR NARKOTIKA DG ANCAMAN PIDANANYA PASAL 129 :Dipidana penjara min 4 th dan max 20 th dan denda max Rp 5 M setiap org yg tanpa hak atau melawan hkm : Huruf a : ” miliki, simpan, kuasai atau sediakan prekursor narkotika utk buat narkotika ” Huruf b :” prod, impor, ekspor, atau salurkan prekursor narkotika utk pembuatan narkotika ” Huruf c : ” tawarkan utk dijual, jual, beli, terima, jadi perantara dlm jual beli, tukar,atau serahkan prekursor narkotika utk pembuatan narkotika ” Huruf d :” bawa, kirim, angkut, atau transito prekursor narkotika utk pembuatan narkotika ” 18
- 19. PERBEDAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22/1997 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35/2009 TENTANG NARKOTIKA UNDANG-UNDANG NOMOR 22/1997 UNDANG-UNDANG NOMOR 35/2009 8. - 8. ANCAMAN PIDANA BAGI : A. PENYIDIK POLRI B. PENYIDIK BNN C. PPNS PASAL 140 : Ayat (1) :” PPNS yg secara melawan hkm tdk laks ketentuan sebgn psl 88 dan pasal 89 Dipidana penjara min 1 th dan max 10 th dan denda min Rp 100 juta dan mx Rp 1 M ” Ayat (2) : ” Penyidik Polri dan Penyidik BNN yg tdk laks ketentuan sebgm psl 87, 89, 90 ayat (2) dan (3), psl 92 ayat (1), (2),(3) dan (4) dikenai pidana sebgm ayat (1) ” 19
- 20. PERBEDAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22/1997 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35/2009 TENTANG NARKOTIKA UNDANG-UNDANG NOMOR 22/1997 UNDANG-UNDANG NOMOR 35/2009 9. - 9. ANCAMAN PIDANA BAGI : KEPALA KEJAKSAAN PASAL 141 : ” Kepala Kejaksaan Negeri yg secara melawan hkm tdk laks ketentuan sebgm psl 91 ayat (1) Dipidana penjara min 1 th dan max 10 th dan denda min Rp 100 juta dan mx Rp 1 M ” 20
- 21. PERBEDAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22/1997 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35/2009 TENTANG NARKOTIKA UNDANG-UNDANG NOMOR 22/1997 UNDANG-UNDANG NOMOR 35/2009 10. - 10. ANCAMAN PIDANA BAGI : PETUGAS LABORATORIUM PASAL 142 : ” Petugas laboratorium yg memalsukan hasil pengujian atau secara melawan hkm tdk laks kewajiban laporkan hsl pengujiannya kpd penyidik atau PU Dipidana penjara max 7 th dan denda max Rp 500 juta ” 21
- 22. PERBEDAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22/1997 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35/2009 TENTANG NARKOTIKA UNDANG-UNDANG NOMOR 22/1997 UNDANG-UNDANG NOMOR 35/2009 11. SISIH BB UTK KEPENTINGAN : - PEMBUKTIAN - PENGEMBANGAN ILPENG 11. SISIH BB UTK KEPENTINGAN : - PEMBUKTIAN - PENGEMBANGAN ILPENG & TEKNOLOGI - DIKLAT (UTK PENGEMBANGAN ILPENG DISERAHKAN KPD MENKES/ BADAN POM UTK KEPENTINGAN DIKLAT DISERAHKAN KPD KEPALA BNN/POLRI) PEMANFAATANNYA HRS SEIJIN MENKES 22
- 23. PERBEDAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22/1997 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35/2009 TENTANG NARKOTIKA UNDANG-UNDANG NOMOR 22/1997 UNDANG-UNDANG NOMOR 35/2009 12. - 12. PUTUSAN PIDANA DENDA TDK DIBAYAR MAKA DIGANTI DGN PIDANA PENJARA PASAL 148 :” Apabila putusan pidana denda sebgm diatur dlm UU ini tdk dibayar oleh pelaku, pelaku dijatuhi pidana penjara max 2 th sebagai pengganti pidana denda yg tdk dapat dibayar “ 23
- 24. PERBEDAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22/1997 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35/2009 TENTANG NARKOTIKA UNDANG-UNDANG NOMOR 22/1997 UNDANG-UNDANG NOMOR 35/2009 13. DIATUR TTG BKNN 13. DIATUR TTG KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG BNN 24
- 25. PERBEDAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22/1997 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35/2009 TENTANG NARKOTIKA UNDANG-UNDANG NOMOR 22/1997 UNDANG-UNDANG NOMOR 35/2009 14. ALAT BUKTI SESUAI KUHAP 14.PERLUASAN ALAT BUKTI PASAL 86 : Ayat (1) :” Penyidik dpt peroleh alat bukti selain sebgm dimaksud dlm UU ttg HAP” Ayat (2) :” Alat bukti sebgm dimaksud ayat (1) berupa: a. Info yg diucapkan, dikirimkan, diterima, / disimpan scr elektronik dg alat optik/ yg serupa dg itu b. Data rekaman/info yg dpt dilihat, dibaca dan atau didengar yg dpt dikeluarkan dg atau tanpa bantuan suatu sarana baik yg tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yg terekam scr elektronik termasuk tetapi tdk terbatas pada : 1. tulisan, suara dan atau gambar 2. peta, ranc, foto atau sejenisnya 3. huruf, tanda, angka, simbol,sandi atau perforasi yg miliki makna dpt dipahami oleh org yg mampu membaca / pahami 25
- 26. PERBEDAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22/1997 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35/2009 TENTANG NARKOTIKA UNDANG-UNDANG NOMOR 22/1997 UNDANG-UNDANG NOMOR 35/2009 15. - 15.PSIKOTROPIKA GOL I DAN II DR UU NO. 5/1997 TTG PSIKOTROPIKA MASUK GOL I NARKOTIKA DLM UU INI PASAL 153 huruf b :” Dengan berlakunya Undang-undang ini Lampiran mengenai Psikotropika Gol I dan II sebgm tercantum dalam Lampiran UU No. 5 / 1997 ttg Psikotropika yg tlh dipindahkan menjadi Narkotika Gol I menurut Undang-undang ini 26
- 27. TERIMAKASIH